DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenlu ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Perjanjian Hibah dan perubahannya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Hibah termasuk perubahannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan kebijakan pemberian hibah dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah disusun untuk periode jangka menengah tahun 2020-2024, sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
7.Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 744); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 744) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan strategis bagi kementerian atau lembaga pemerintah dalam pengusulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
(2)Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing disusun untuk periode jangka menengah tahun 2025-2029.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5a sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5a Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Perjanjian Hibah dan perubahannya yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Hibah termasuk perubahannya.
3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2025 MENTERI LUAR NEGERI Œ SUGIONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH Penguatan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta peningkatan posisi Indonesia menjadi Middle Income Country, menumbuhkan rasa tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan global melalui peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan. Penguatan perekonomian Indonesia tersebut juga membawa reposisi peran Indonesia dari yang semula hanya merupakan negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan. Reposisi peran tersebut sangat penting bagi Pemerintah Indonesia sebagai sarana diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan meningkatkan peran Indonesia dalam tata kelola perekonomian global dan pembangunan internasional. Agar pelaksanaan Pemberian Hibah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk merumuskan suatu kebijakan Pemberian Hibah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pemberian Hibah agar Pemberian Hibah dapat dilakukan secara terarah, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing disusun untuk periode jangka menengah tahun 2025-2029 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip utama sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan profil dan pengaruh Indonesia di tingkat global dan regional, meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, yang bertujuan untuk mempromosikan kemandirian bersama, kemajuan ekonomi dan mewujudkan kesetaraan setiap negara, serta mendukung jalinan hubungan antarmasyarakat antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dalam negeri. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemberian Hibah diutamakan untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang dengan memperhatikan tingkat hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dengan negara Penerima Hibah dimaksud. Pemberian Hibah perlu memenuhi prinsip sesuai kemampuan keuangan negara, kehati-hatian, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing, dengan mengedepankan antara lain:

a.penghormatan kedaulatan nasional masing-masing pihak;
b.kesetaraan dalam kemitraan yang sederajat berdasarkan solidaritas;
c.kepemilikan nasional Penerima Hibah;
d.tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pihak;
e.saling memberikan manfaat;
f.kebutuhan dan/atau permintaan Penerima Hibah;
g.kontribusi pada pencapaian agenda pembangunan global; dan
h.kontribusi pada kesejahteraan nasional dan kemandirian kolektif masing- masing pihak. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam Pemberian Hibah adalah:
a.penerima Hibah memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
b.penerima Hibah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pemberian Hibah memiliki arti strategis bagi kebijakan luar negeri Indonesia seperti negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia atau negara-negara yang dukungannya terhadap posisi kebijakan luar negeri Indonesia sangat diharapkan dalam forum-forum internasional;
d.pemberian Hibah mendukung pencapaian kemajuan bersama, stabilitas dan perdamaian di lingkungan dunia internasional; dan/atau
e.pemberian Hibah tidak diperuntukkan bagi kepentingan yang dapat memicu konflik atau digunakan untuk mendukung atau terkait dengan tindak pidana dan tindak kejahatan lain, dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Republik Indonesia dan negara Penerima Hibah serta ketentuan hukum internasional. Dalam periode jangka menengah ini, kebijakan Pemberian Hibah untuk mencapai kepentingan nasional, diarahkan untuk:
a.mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di berbagai penjuru dunia;
c.mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar dan peluang investasi di luar negeri;
d.membuka peluang dan kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi, politik, sosial-budaya;
e.mendukung peran dan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional;
f.meningkatkan citra Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik. Kebijakan umum Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagai berikut:
a.pemberian Hibah sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif Pemerintah Indonesia;
b.pemberian Hibah memperhatikan aspirasi Penerima Hibah melalui mekanisme interaksi dengan calon Penerima Hibah;
c.pemberian Hibah memperhatikan prioritas pembangunan negara Penerima Hibah, khususnya terkait dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ingin dicapai oleh negara Penerima Hibah;
d.pemberian Hibah memperhatikan keberhasilan dan kemanfaatan di negara Penerima Hibah dengan mengintegrasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengukuran dampak dalam setiap perumusan program;
e.pemberian Hibah mengutamakan kesinambungan dari usulan program hibah;
f.pemberian Hibah melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi negara Penerima Hibah;
g.pemberian Hibah dapat menjadi bagian dari upaya penggalangan dukungan bagi Indonesia pada berbagai forum internasional;
h.pemberian Hibah memperhatikan potensi manfaat bagi perekonomian dalam negeri antara lain melalui:

(1)analisis potensi manfaat ekonomi;
(2)penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa; dan/atau
(3)pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri;
1. i.pemberian Hibah memperhatikan:
(1)Hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan negara Penerima Hibah yang berlaku;
(2)Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Indonesia termasuk program-program tahun jamak yang akan menjadi komitmen Pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara Penerima Hibah;
(3)Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas keuangan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Dana merupakan unit pengelola dana di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan bertanggung jawab untuk mengelola dana sekaligus sebagai penyalur dana dalam rangka pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. j.setiap Pemberian Hibah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Pemberian Hibah dapat berupa uang tunai dan/atau uang untuk membiayai kegiatan. Sesuai cakupan tersebut, Pemberian Hibah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk termasuk beasiswa gelar dan non-gelar, penyediaan peralatan, pembangunan infrastruktur, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Penerima Hibah, atau organisasi internasional. Prioritas kawasan juga dimaksudkan untuk memastikan peruntukan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional dan kapasitas fiskal. Penentuan prioritas kawasan secara khusus didasarkan pada pertimbangan antara lain:
2. a.kedekatan wilayah (regional proximity), khususnya untuk mendukung pembangunan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia;
3. b.merupakan kawasan yang memiliki banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang;
4. c.memiliki potensi kerja sama ekonomi dengan Indonesia, khususnya bagi perluasan pasar potensial produk-produk dan investasi Indonesia;
5. d.menggalang dukungan bagi penghormatan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
6. e.mempromosikan demokrasi dan perdamaian serta mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, terorisme, dan radikalisme. Dengan berbagai pertimbangan dimaksud, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberian Hibah bagi kawasan-kawasan tertentu. Selain kawasan yang sudah ditetapkan tersebut dan untuk melengkapi mekanisme Pemberian Hibah, Pemerintah Indonesia juga menyusun peta prioritas negara Penerima Hibah tiap tahun. Penyusunan dilakukan dengan tetap merujuk pada prioritas kawasan untuk periode jangka menengah serta memenuhi prinsip Pemberian Hibah dan memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan permintaan Pemberian Hibah. Adapun kebijakan pemberian hibah bagi kawasan yang dimaksud antara lain: Asia Tenggara Asia Tenggara merupakan kawasan terdekat sekaligus menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri Indonesia selama ini. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang menjadi sasaran investor asing karena berada di lokasi yang strategis, memiliki pertumbuhan ekonomi yang tangguh, serta demografi yang didominasi generasi muda. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan ekonomi terlihat dari rendahnya tingkat integrasi ekonomi, yang diukur melalui perbedaan PDB dan standar perdagangan masing-masing negara. Untuk meningkatkan integrasi ekonomi di negara-negara, ASEAN berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan tersebut salah satunya melalui inisiatif seperti IAI (Initiatives for ASEAN Integration). Pemberian Hibah Indonesia dapat ditujukan dalam mendukung usaha integrasi di Asia Tenggara. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara juga perlu menjadi pertimbangan dalam berkolaborasi dengan negara di kawasan. Kolaborasi ini ditujukan untuk menyalurkan dan memberikan bantuan ke negara-negara yang lebih memerlukan bantuan, baik dalam bentuk hibah kemanusiaan, capacity building maupun bantuan hibah lainnya. Asia Timur Kawasan Asia Timur adalah pusat ekonomi global yang dinamis, dengan tiga negara utama—Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea Selatan—sebagai penggerak utama melalui industri, perdagangan, dan investasi. Ketiganya merupakan mitra strategis penting bagi Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 dan perang dagang yang terjadi hampir bersamaan telah mengganggu rantai suplai global, sementara perlambatan ekonomi RRT pasca- pandemi berdampak negatif pada banyak kawasan di dunia termasuk Asia Tenggara. Dari segi politik dan keamanan, kawasan ini menghadapi risiko konflik global, termasuk sengketa wilayah, banyaknya kepentingan aktor dari luar kawasan, dan ketegangan di Semenanjung Korea. Rivalitas yang meningkat antara kekuatan-kekuatan besar menambah ketidakpastian di kawasan ini. Selain itu, beberapa wilayah di kawasan ini mengalami kondisi cuaca ekstrem yang berdampak signifikan pada kondisi lingkungan dan memburuknya ketahanan pangan. Pandemi COVID-19 juga masih menyisakan kerawanan kesehatan di beberapa negara dan membuka peluang bagi Indonesia untuk memberi bantuan. Dalam situasi ini, Pemberian Hibah menjadi penting karena selain untuk mendukung pembangunan negara penerima, Pemberian Hibah dapat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, mendorong fasilitasi akses pasar bagi Indonesia, dan mendukung kerja sama dalam forum-forum internasional. Pemberian Hibah juga mendukung penggalangan dukungan bagi Indonesia sebagai agen perdamaian di kawasan yang rawan konflik, sehingga memperkuat peran Indonesia dalam menciptakan stabilitas regional. Pasifik Selatan Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di Pasifik, perlu berperan aktif dalam menjaga keseimbangan kekuatan regional di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan RRT. Kerja sama dengan negara-negara Pasifik juga diperlukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan bencana alam melalui program-program perlindungan lingkungan dan adaptasi, sebagai respons terhadap kerentanan di kawasan. Isu kedaulatan menjadi perhatian utama dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan bahwa persepsi dan kebijakan negara-negara Pasifik tidak berdampak pada integritas wilayah Indonesia. Indonesia perlu menavigasi dinamika ini dengan diplomasi yang efektif dan menguatkan kerja sama di bidang ekonomi, keamanan maritim, dan diplomasi budaya untuk memperkokoh hubungan dengan kawasan Pasifik serta mendukung stabilitas regional. Pemberian Hibah kepada negara-negara Pasifik bertujuan untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan di tengah ketegangan geopolitik, serta mendukung kerja sama dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik, mengatasi isu global secara kolektif, dan membangun citra positif di kawasan yang penting secara geopolitik dan ekonomi. Pemberian hibah kepada negara-negara anggota Pasifik mendukung visi Pacific Elevation dan memperkuat komitmen Indonesia dalam meningkatkan kerja sama regional. Pemberian Hibah tidak hanya membantu menjaga kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk mendorong penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, meningkatkan kehadiran Indonesia di forum-forum Pasifik, dan memperkuat kerja sama dengan negara- negara Pasifik. Asia Selatan dan Tengah Asia Selatan dan Tengah merupakan wilayah yang telah memiliki hubungan tradisional yang cukup lama dengan Indonesia. Beberapa negara Asia Selatan menjadi mitra utama dalam Konferensi Asia Afrika 1955 (KAA 1955), sementara negara-negara Asia Tengah baru muncul setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun
  1. 1991.Berbagai konflik di kawasan ini terbukti memberi dampak bagi Indonesia. Disisi lain, munculnya, banyak negara baru juga memberi peluang bagi perluasan pengaruh Indonesia, terutama dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional. Kerja sama Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, antara lain di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Tren positif ini diperkirakan terus berlanjut seiring dengan menguatnya kerja sama bilateral dan internasional dengan negara- negara kawasan Asia Selatan di berbagai bidang. Pemberian hibah untuk Kawasan Asia Selatan dan Tengah dapat meningkatkan citra, peran penting, serta kepemimpinan dan posisi tawar Indonesia di kawasan. Meski demikian, sejumlah negara di Kawasan Asia Selatan dan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan ketidakstabilan. Sehingga bantuan hibah dapat diberikan antara lain dalam rangka mendukung pembangunan untuk membantu mencegah kembalinya krisis, peningkatan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi. Selain itu, bantuan hibah oleh Indonesia dapat turut menarik negara-negara mitra lainnya untuk turut berkolaborasi dalam pemberian bantuan. Afrika Sub-Sahara Indonesia banyak berperan aktif dalam dekolonisasi di Afrika Sub-Sahara terutama dengan KAA 1955. Kawasan Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan dengan jumlah penduduk muda dan produktif yang tinggi namun masih menghadapi tantangan perekonomian dan pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Penguatan kerja sama pembangunan di Kawasan Afrika Sub-Sahara menjadi salah satu kesepakatan yang dicanangkan dalam kunjungan tingkat tinggi yang menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemandirian negara-negara di Afrika Sub-Sahara di berbagai bidang, terutama di bidang energi, mineral, pertanian, kesehatan, pendidikan, serta civil society development. Kawasan Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan yang penting dan strategis untuk masa depan energi dunia. Afrika memiliki 30% (tiga puluh persen) cadangan mineral, 12% (dua belas persen) cadangan minyak, dan 8% (delapan persen) cadangan gas dunia. Sedangkan pada sektor mineral, Afrika juga memiliki cadangan serta produksi terbesar untuk beberapa critical minerals di dunia. Selain itu, sektor pertanian Afrika Sub-Sahara memiliki potensi besar dengan masih banyaknya lahan layak pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kerja sama Pemberian Hibah dengan Afrika Sub-Sahara ditujukan untuk memperkuat citra NKRI dan membuka peluang dan mendorong perdagangan dan investasi dari Indonesia. Khusus untuk Kawasan Afrika Sub-Sahara, Pemberian Hibah juga ditujukan sebagai implementasi komitmen Indonesia baik secara bilateral maupun dalam berbagai forum kerja sama yang melibatkan Indonesia dan negara kawasan Afrika Sub-Sahara. Pemberian Hibah untuk kawasan Afrika Sub-Sahara juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan Agenda Afrika 2063. Timur Tengah Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang penting karena sumber daya/cadangan energi dan mineral yang dimilikinya. Kawasan ini juga memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan kawasan Asia, Afrika dan Eropa. Kedua aspek ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi global. Kawasan Timur Tengah bersifat dinamis, dan memiliki capaian pembangunan yang beragam. Beberapa negara teluk GCC/Gulf Cooperation Council terus menunjukkan kemajuan perekonomian, sementara bagian lain dari kawasan ini masih menghadapi tantangan pembangunan akibat instabilitas politik dan keamanan. Perjuangan Palestina masih akan menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan yang juga menjadi perhatian publik domestik Indonesia. Selain itu, beberapa negara juga masih rentan terhadap rivalitas politik, perang saudara, krisis kemanusiaan, serta konflik bersenjata dan terorisme. Di satu sisi, kondisi-kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya upaya peningkatan pembangunan manusia dan ekonomi di kawasan. Di sisi lain, terbuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi positif dalam upaya penciptaan stabilitas kawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat di kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan pemberian Hibah dari Indonesia ke Kawasan Timur Tengah akan berfokus utama pada penciptaan perdamaian dan stabilitas serta mendukung berjalannya tata pemerintahan yang baik. Tujuan sekundernya termasuk mengupayakan ketahanan masyarakat setempat dalam kondisi konflik dan pasca-konflik. Sebagai program Pemerintah Republik Indonesia, Hibah juga dapat diarahkan sebagai pintu masuk interaksi atau keterlibatan elemen masyarakat (P-to-P) dan/atau bisnis (B-to-B). Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia Kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia memiliki nilai strategis pada beberapa isu yang menjadi prioritas Indonesia seperti energi, ketahanan pangan, mineral kritis, hingga isu kedaulatan. Kondisi geografis, ekonomi, dan sosial kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia secara umum memiliki kemiripan dengan Indonesia dan menghadapi tantangan bencana alam yang serupa, khususnya Kawasan Karibia yang merupakan negara kepulauan. Seluruh negara di kawasan ini masih dalam kategori negara berkembang dengan sebagian besar negara berpenghasilan menengah dan bawah serta banyak mengandalkan hasil alam. Beberapa negara di kawasan ini tercatat pernah dan masih terdampak oleh instabilitas dan konflik internal. Kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia menaruh perhatian pada beberapa isu, diantaranya pembangunan berkelanjutan pada aspek seperti ketahanan pangan, penanganan perubahan iklim, pengembangan transisi energi, hilirisasi produk mentah, pendidikan berkualitas, perlindungan lingkungan, ekonomi hijau, ekonomi biru, isu Small Island and Developing States (SIDS), pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, dan migrasi. Pemberian hibah ke kawasan Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia ditujukan untuk memperkuat postur, citra dan profil Indonesia di kawasan dalam rangka mewujudkan kepentingan Indonesia pada isu-isu kedaulatan, diplomasi ekonomi Indonesia, dan penggalangan dukungan terhadap posisi Indonesia pada fora multilateral. Eropa Timur Secara umum, kondisi politik dan keamanan di kawasan Eropa Timur dan Tenggara cenderung membaik dibandingkan dengan periode awal pasca-perang dingin. Meskipun demikian, beberapa wilayah masih diwarnai oleh isu-isu internal yang mempengaruhi dinamika di beberapa wilayah. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menunjukkan peningkatan secara bertahap, terutama ditandai oleh kemajuan ekonomi negara-negara yang telah menjadi anggota Uni Eropa maupun negara-negara yang sedang dalam proses keanggotaan. Perkembangan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan di sebagian negara Eropa Timur dan Tenggara. Bantuan Indonesia di kawasan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk investasi politik dan budaya, yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral maupun multilateral. Beberapa negara di kawasan ini juga memiliki karakteristik penduduk yang majemuk. Upaya peningkatan citra Indonesia di kawasan dapat dilakukan melalui bantuan infrastruktur, pemberian beasiswa, bantuan kemanusiaan dan bantuan peningkatan kapasitas di beberapa bidang yang menjadi perhatian seperti sistem demokrasi, nation building, dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia. Kawasan Khusus Indo-Pasifik Pemberian Hibah juga untuk mendorong pencapaian visi maritim Indonesia terutama dalam kerangka kerja sama maritim termasuk penanganan kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDG secara inklusif. Pemberian Hibah dalam kerangka Indo-Pasifik bertujuan juga untuk menguatkan jaringan kerja sama antara wilayah Samudra Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Single Geo-Strategic Theatre yang merupakan pusat jalur perdagangan dunia.
7. a.pemerintah negara berkembang dan negara kurang berkembang sesuai daftar yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
8. b.tidak memiliki rekam jejak posisi dan/atau kebijakan yang merugikan Pemerintah Republik Indonesia;
9. c.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik;
10. d.memiliki potensi sebagai mitra dalam kerja sama ekonomi dan keuangan; dan/atau
11. e.negara yang mengalami bencana dan bersedia menerima bantuan kemanusiaan. Lembaga Asing sebagai Penerima Hibah harus memenuhi kriteria:
12. a.teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
13. b.berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. c.lembaga yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam forum internasional;
15. d.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang merugikan Pemerintah
16. e.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik maupun perbuatan yang terkait dengan tindak pidana;
17. f.menjunjung tinggi dan mempromosikan demokrasi, kesetaraan, dan perdamaian dunia; dan/atau
18. g.memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan fokus dari Pemberian Hibah. Pemerintah Asing dan Lembaga Asing yang diusulkan sebagai penerima hibah juga sebaiknya sesuai dengan rekomendasi dari Perwakilan di luar negeri. Besaran Pemberian Hibah per tahun dapat dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan batas kemampuan keuangan negara dan penilaian usulan Pemberian Hibah. MENTERI LUAR NEGERI ttd. SUGIONO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020