DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri LuarNegeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah; Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
7.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2.Penerima Hibah adalah pemerintah asing/lembaga asing.
3.Pemerintah Asing adalah Pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
4.Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia dan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia.
5.Organisasi Internasional adalah Lembaga Asing yang bertindak sebagai penyalur dan bukan sebagai penerima hibah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7.Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
8.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara enerima atau pada organisasi internasional.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga Pemerintah dalam pengusulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
(2)Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah Tahun 2020-2024. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP

3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2020 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 744 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Luar Negeri Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Okto Dorinus Manik - . Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH Penguatan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta peningkatan posisi Indonesia menjadi Middle Income Country, menumbuhkan rasa tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan global melalui peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan. Penguatan perekonomian Indonesia tersebut juga membawa reposisi peran Indonesia dari yang semula hanya merupakan negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan. Reposisi peran tersebut sangat penting bagi Pemerintah Indonesia sebagai sarana diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan meningkatkan peran Indonesia dalam tata kelola perekonomian global dan pembangunan internasional. Agar pelaksanaan Pemberian Hibah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk merumuskan suatu kebijakan Pemberian Hibah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pemberian Hibah agar Pemberian Hibah dapat dilakukan secara terarah, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah tahun 2020-2024 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip utama sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan profil dan pengaruh Indonesia di tingkat global dan regional, meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, yang bertujuan untuk mempromosikan kemandirian bersama, kemajuan ekonomi dan mewujudkan kesetaraan setiap negara, serta mendukung jalinan hubungan antar masyarakat antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dalam negeri. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemberian Hibah diutamakan untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang dengan memperhatikan tingkat hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dengan negara Penerima Hibah dimaksud. Pemberian Hibah perlu memenuhi prinsip sesuai kemampuan keuangan negara, kehati-hatian, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing, dengan mengedepankan antara lain:

a.penghormatan kedaulatan nasional masing-masing pihak;
b.kesetaraan dalam kemitraan yang sederajat berdasarkan solidaritas;
c.kepemilikan nasional Penerima Hibah;
d.tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pihak;
e.saling menguntungkan;
f.kebutuhan dan/atau permintaan Penerima Hibah;
g.kontribusi pada pencapaian agenda pembangunan global; dan Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
h.kontribusi pada kesejahteraan nasional dan kemandirian kolektif masing- masing pihak. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam Pemberian Hibah adalah:
a.penerima Hibah memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
b.penerima Hibah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pemberian Hibah memiliki arti strategis bagi kebijakan luar negeri Indonesia seperti negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia atau negara-negara yang dukungannya terhadap posisi kebijakan luar negeri Indonesia sangat diharapkan dalam forum-forum internasional;
d.pemberian Hibah mendukung pencapaian kemajuan bersama, stabilitas dan perdamaian di lingkungan dunia internasional; dan/atau
e.pemberian Hibah tidak diperuntukkan bagi kepentingan yang dapat memicu konflik atau digunakan untuk mendukung atau terkait dengan tindak pidana dan tindak kejahatan lain, dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Republik Indonesia dan negara Penerima Hibah serta ketentuan hukum internasional. Dalam periode jangka menengah ini, kebijakan Pemberian Hibah untuk mencapai kepentingan nasional, diarahkan untuk:
a.membuka peluang politis yang memungkinkan Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi, politik, sosial-budaya;
b.meningkatkan citra Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik;
c.mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI;
d.mendukung peran dan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional;
e.mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar dan peluang investasi di luar negeri;
f.mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di berbagai penjuru dunia. Kebijakan umum Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagai berikut: Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
a.pemberian Hibah sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif Pemerintah Indonesia;
b.pemberian Hibah memperhatikan aspirasi Penerima Hibah melalui mekanisme interaksi dengan calon Penerima Hibah;
c.pemberian Hibah memperhatikan prioritas pembangunan negara Penerima Hibah, khususnya terkait dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ingin dicapai oleh negara Penerima Hibah;
d.pemberian Hibah memperhatikan keberhasilan dan kemanfaatan di negara Penerima Hibah dengan mengintegrasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengukuran dampak dalam setiap perumusan program;
e.pemberian Hibah mengutamakan kesinambungan dari usulan program hibah;
f.pemberian Hibah melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi negara Penerima Hibah;
g.pemberian Hibah dapat menjadi bagian dari upaya penggalangan dukungan bagi Indonesia pada berbagai forum internasional;
h.pemberian Hibah memperhatikan potensi manfaat bagi perekonomian dalam negeri antara lain melalui:

(1)analisis potensi manfaat ekonomi;
(2)penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa; dan/atau
(3)pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri;
1. i.pemberian Hibah memperhatikan:
(1)hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan negara Penerima Hibah yang berlaku;
(2)Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Indonesia termasuk program-program tahun jamak yang akan menjadi komitmen Pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara Penerima Hibah;
(3)Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas keuangan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang selanjutnya disebut LDKPI merupakan unit organisasi non eselon yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum dan bertanggung jawab untuk mengelola dana sekaligus sebagai penyalur dana dalam rangka pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. j.setiap Pemberian Hibah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara. Pemberian Hibah dapat berupa uang tunai dan/atau uang untuk membiayai kegiatan. Sesuai cakupan tersebut, Pemberian Hibah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk termasuk beasiswa gelar dan non-gelar, penyediaan peralatan, pembangunan infrastruktur, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Penerima Hibah atau organisasi internasional. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Penentuan prioritas kawasan secara khusus didasarkan pada pertimbangan antara lain:
2. a.kedekatan wilayah (regional proximity), khususnya untuk mendukung pembangunan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia;
3. b.merupakan kawasan yang memiliki banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang;
4. c.memiliki potensi kerja sama ekonomi dengan Indonesia, khususnya bagi perluasan pasar potensial produk-produk dan investasi Indonesia;
5. d.menggalang dukungan bagi penghormatan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
6. e.mempromosikan demokrasi dan perdamaian serta mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, terorisme, dan radikalisme. Dengan berbagai pertimbangan dimaksud, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberian Hibah bagi kawasan-kawasan tertentu. Selain kawasan yang sudah ditetapkan tersebut dan untuk melengkapi mekanisme Pemberian Hibah, Pemerintah Indonesia juga menyusun peta prioritas negara Penerima Hibah tiap tahun. Penyusunan dilakukan dengan tetap merujuk pada prioritas kawasan untuk periode jangka menengah serta memenuhi prinsip Pemberian Hibah dan memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan permintaan Pemberian Hibah. Adapun kebijakan pemberian hibah bagi kawasan yang dimaksud antara lain: Asia Tenggara Asia Tenggara merupakan kawasan terdekat sekaligus menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri Indonesia selama ini. Keterkaitan Indonesia dengan pembangunan dan kemakmuran di Asia Tenggara terjalin terutama melalui ASEAN dan berbagai inisiatif seperti Initiatives for ASEAN Integration. Komitmen bilateral juga tetap mengemuka karena tidak semua kesepakatan ASEAN dapat menjadi wahana terbaik bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Pemberian Hibah dari Indonesia ke Asia Tenggara ditujukan untuk menjadi bagian dari implementasi komitmen bersama ASEAN, menegaskan posisi utama Indonesia di ASEAN, mendukung penetrasi pasar produk Indonesia, membuka jalan bagi investasi Indonesia, mempertahankan footprint Indonesia di kawasan. Secara khusus, Indonesia memberikan penekanan prioritas Pemberian Hibah di kawasan Asia Tenggara kepada negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) dalam rangka mempercepat integrasi kawasan melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk memperkecil development gap dalam ASEAN. Indonesia juga memberi prioritas kepada Timor Leste sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pasifik Selatan Sekitar 40 (empat puluh) persen dari wilayah Indonesia secara etno- kultural merupakan bagian dari kawasan Pasifik. Pasifik Selatan juga adalah kawasan yang memiliki banyak tantangan ekonomi, pembangunan, dan ekologis. Oleh karena itu, Pasifik Selatan membutuhkan banyak kerja sama pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan peningkatan kapasitas untuk membangun kemandirian. Bantuan ke kawasan Pasifik Selatan juga menjadi salah satu komitmen yang dicanangkan Presiden RI. Kerja sama pembangunan di Pasifik Selatan dilaksanakan dengan tujuan memperkuat citra dan postur Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan kebijakan Indo-Pasifik, dan juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang makin erat. Negara dan teritori yang perlu mendapat perhatian lebih di Pasifik Selatan adalah Papua Nugini, Fiji, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Palau dan Marshall Islands. Asia Selatan dan Tengah Asia Selatan dan Tengah merupakan wilayah yang menjadi perhatian baru sekaligus memiliki hubungan tradisional yang sudah lama dengan Indonesia. Beberapa negara Asia Selatan menjadi mitra utama dalam Konferensi Asia Afrika 1955 sementara negara-negara Asia Tengah baru muncul setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Berbagai konflik di kawasan ini terbukti memberi dampak bagi Indonesia. Di sisi lain, munculnya banyak negara baru juga memberi peluang bagi perluasan pengaruh Indonesia, terutama dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional. Pemberian bantuan hibah Indonesia ke Asia Selatan dan Tengah lebih ditujukan untuk mendukung pembangunan negara-negara tertentu di kawasan sehingga membantu mencegah kembalinya krisis ke kawasan Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP tersebut. Tujuan kedua adalah untuk membuka peluang bagi kerja sama ekonomi yang bersifat komersial. Negara yang perlu mendapat perhatian lebih di Asia Selatan dan Tengah adalah Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Bhutan. Afrika Sub-Sahara Indonesia banyak berperan aktif dalam dekolonisasi di Afrika Sub-Sahara terutama dengan Konferensi Asia Afrika 1955. Namun demikian, hingga saat ini kawasan Afrika Sub-Sahara tetap memiliki tantangan perekonomian dan pembangunan dinamis. Kerja sama pembangunan Indonesia di kawasan Afrika Sub-Sahara tentu dapat memberikan bantuan nyata yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan. Bantuan ke kawasan Afrika Sub-Sahara menjadi salah satu komitmen yang dicanangkan Presiden RI. Bantuan Indonesia juga menegaskan terus komitmen Indonesia bagi kemandirian di segala bidang. Kerja sama Pemberian Hibah dengan Afrika Sub-Sahara ditujukan untuk memperkuat citra Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka peluang dan mendorong perdagangan dan investasi dari Indonesia. Khusus untuk kawasan Afrika Sub-Sahara, Pemberian Hibah juga ditujukan sebagai implementasi komitmen Indonesia-Africa Forum (IAF), Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID), dan Indian Ocean Rim Association (IORA). Timur Tengah Kondisi kawasan Timur Tengah masih belum menunjukkan stabilitas dalam jangka panjang. Gap pembangunan di Timur Tengah juga sangat lebar dan membuka peluang bagi peningkatan peran Indonesia untuk membantu. Secara khusus, kondisi Timur Tengah berdampak pada keamanan dan stabilitas Indonesia, oleh karena itu Indonesia berkepentingan untuk membantu perbaikan situasi. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan Pemberian Hibah dari Indonesia ke kawasan Timur Tengah akan berfokus utama pada penciptaan perdamaian dan stabilitas serta mendukung berjalannya tata pemerintahan yang baik. Tujuan sekunder juga terkait hal tersebut yaitu mengupayakan ketahanan masyarakat setempat dalam kondisi pasca-konflik. Negara yang perlu mendapat perhatian lebih di Timur Tengah adalah Palestina, Suriah, Yaman, Irak, dan Sudan. Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia Kondisi perekonomian dan sosial Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia tidak banyak berbeda dengan Indonesia. Sebagian besar negara Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia masih dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah dan bawah. Beberapa negara di kawasan ini pernah Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP dan masih terdampak oleh instabilitas dan konflik internal. Karibia, secara khusus memiliki kesamaan bentuk geografis dengan Indonesia dan masalah bencana alam yang serupa. Tantangan bagi Indonesia di Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia adalah untuk meningkatkan citra dan pemahaman tentang Indonesia di kawasan yang letaknya sangat jauh dari Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, tujuan Pemberian Hibah Indonesia ke Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia diarahkan pada memperkuat citra Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka peluang perdagangan dan investasi dari Indonesia. Eropa Timur Secara umum, kondisi politik dan keamanan di kawasan Eropa Timur dan Tenggara cenderung membaik jika dibandingkan dengan masa-masa awal berakhirnya Perang Dingin. Namun demikian masih terdapat isu internal yang mewarnai dinamika kehidupan di wilayah Balkan dan bagian lain Eropa Timur, seperti isu Kosovo, Nagorno-Karabakh, Abkhazia dan Ossetia Selatan serta isu Ukraina Timur dan Krimea. Perekonomian negara-negara di kawasan perlahan meningkat yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara menjadi anggota Uni Eropa dan negara-negara yang dalam proses menjadi anggota Uni Eropa. Perkembangan di kawasan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan sebagian negara Eropa Timur dan Tenggara. Negara-negara seperti antara lain (1) Albania, (2) Armenia, (3) Bosnia dan Herzegovina, (4) Georgia, (5) Makedonia Utara, (6) Moldova, dan (7) Montenegro, masih memerlukan dukungan bagi pemajuan pembangunan nasionalnya. Bantuan Indonesia kepada negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tenggara dapat dijadikan sebagai investasi politik dan budaya Indonesia di kawasan tersebut, yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat di tataran bilateral maupun multilateral bagi Indonesia. Kawasan Khusus Indo-Pasifik Pemberian Hibah juga untuk mendorong pencapaian visi maritim Indonesia terutama dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik. Kerja sama Indo- Pasifik akan mencakup kerja sama maritim termasuk penanganan kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara inklusif. Pemberian Hibah dalam kerangka Indo-Pasifik bertujuan juga untuk menguatkan jaringan kerja sama antara wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Single Geo-Strategic Theatre yang merupakan pusat jalur perdagangan dunia. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
7. a.pemerintah negara berkembang dan pemerintah negara kurang berkembang sesuai daftar yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB);
8. b.tidak memiliki rekam jejak posisi dan/atau kebijakan yang merugikan Pemerintah Indonesia;
9. c.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik;
10. d.memiliki potensi sebagai mitra dalam kerja sama ekonomi dan keuangan; dan/atau
11. e.negara yang mengalami bencana dan bersedia menerima bantuan kemanusiaan. Lembaga Asing sebagai Penerima Hibah memenuhi kriteria:
12. a.teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
13. b.berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. c.lembaga yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam forum internasional;
15. d.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang merugikan Pemerintah Indonesia;
16. e.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik maupun perbuatan yang terkait dengan tindak pidana;
17. f.menjunjung tinggi dan mempromosikan demokrasi, kesetaraan, dan perdamaian dunia; dan/atau
18. g.memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan fokus dari Pemberian Hibah. Pemerintah Asing dan Lembaga Asing yang diusulkan sebagai penerima hibah juga sebaiknya sesuai dengan rekomendasi dari Perwakilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemberian Hibah bersumber dari APBN. Dalam hal ini, Pemberian Hibah perlu memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah dan kapasitas keuangan Lembaga Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang selanjutnya disebut LDKPI yang merupakan unit organisasi noneselon yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum dan bertanggung jawab untuk mengelola dana sekaligus sebagai penyalur dana dalam rangka pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian Hibah memperhatikan arahan Komite Pengarah LDKPI terkait proporsi dan prioritas penggunaan dana yang dikelola oleh LDKPI dalam rangka Pemberian Hibah. Kapasitas fiskal Pemerintah disusun dengan memperhatikan besaran proyeksi penerimaan dalam negeri, memperhitungkan pengeluaran negara wajib yang mengikat (mandatory spending), dan kebutuhan program prioritas nasional. Pengeluaran negara wajib yang mengikat (mandatory spending) adalah: (i) anggaran pendidikan; (ii) anggaran kesehatan (non-anggaran pendidikan); (iii) transfer ke daerah dan dana desa (non-pendidikan/kesehatan); dan (iv) lainnya (belanja operasional, belanja pegawai non K/L, pembayaran bunga utang, dan subsidi). Untuk jangka menengah, kapasitas fiskal untuk Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing masih dibatasi terkait masih besarnya hambatan fiskal (fiscal constraint) yang ada, terutama masih besarnya belanja atau pengeluaran wajib yang mengikat (mandatory spending) dan kebutuhan program prioritas nasional. Kapasitas keuangan LDKPI mencakup proporsi hasil investasi dana abadi yang dikelola oleh LDKPI yang digunakan untuk mendanai kegiatan Pemberian Hibah. Proporsi tersebut ditentukan oleh Komite Pengarah LDKPI. Besaran Pemberian Hibah per tahun dapat dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan batas kemampuan keuangan negara dan penilaian usulan Pemberian Hibah. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
7.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 789) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2.Penerima Hibah adalah pemerintah asing/lembaga asing.
3.Pemerintah Asing adalah Pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
4.Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia dan berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia.
5.Organisasi Internasional adalah Lembaga Asing yang bertindak sebagai penyalur dan bukan sebagai penerima hibah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7.Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing adalah setiap pengeluaran Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang tidak diterima kembali dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
8.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara enerima atau pada organisasi internasional.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga Pemerintah dalam pengusulan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.
(2)Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah Tahun 2020-2024. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP

3.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2020 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 744 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Luar Negeri Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan Okto Dorinus Manik - . Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ LEMBAGA ASING UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH Penguatan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta peningkatan posisi Indonesia menjadi Middle Income Country, menumbuhkan rasa tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan global melalui peningkatan kerja sama ekonomi dan pembangunan. Penguatan perekonomian Indonesia tersebut juga membawa reposisi peran Indonesia dari yang semula hanya merupakan negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan. Reposisi peran tersebut sangat penting bagi Pemerintah Indonesia sebagai sarana diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan meningkatkan peran Indonesia dalam tata kelola perekonomian global dan pembangunan internasional. Agar pelaksanaan Pemberian Hibah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk merumuskan suatu kebijakan Pemberian Hibah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pemberian Hibah agar Pemberian Hibah dapat dilakukan secara terarah, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk periode jangka menengah tahun 2020-2024 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip utama sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan profil dan pengaruh Indonesia di tingkat global dan regional, meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan, termasuk kerja sama Selatan-Selatan, yang bertujuan untuk mempromosikan kemandirian bersama, kemajuan ekonomi dan mewujudkan kesetaraan setiap negara, serta mendukung jalinan hubungan antar masyarakat antara bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dalam negeri. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemberian Hibah diutamakan untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang dengan memperhatikan tingkat hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia dengan negara Penerima Hibah dimaksud. Pemberian Hibah perlu memenuhi prinsip sesuai kemampuan keuangan negara, kehati-hatian, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan dan permintaan Pemerintah Asing/Lembaga Asing, dengan mengedepankan antara lain:

a.penghormatan kedaulatan nasional masing-masing pihak;
b.kesetaraan dalam kemitraan yang sederajat berdasarkan solidaritas;
c.kepemilikan nasional Penerima Hibah;
d.tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pihak;
e.saling menguntungkan;
f.kebutuhan dan/atau permintaan Penerima Hibah;
g.kontribusi pada pencapaian agenda pembangunan global; dan Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
h.kontribusi pada kesejahteraan nasional dan kemandirian kolektif masing- masing pihak. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam Pemberian Hibah adalah:
a.penerima Hibah memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
b.penerima Hibah menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.pemberian Hibah memiliki arti strategis bagi kebijakan luar negeri Indonesia seperti negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia atau negara-negara yang dukungannya terhadap posisi kebijakan luar negeri Indonesia sangat diharapkan dalam forum-forum internasional;
d.pemberian Hibah mendukung pencapaian kemajuan bersama, stabilitas dan perdamaian di lingkungan dunia internasional; dan/atau
e.pemberian Hibah tidak diperuntukkan bagi kepentingan yang dapat memicu konflik atau digunakan untuk mendukung atau terkait dengan tindak pidana dan tindak kejahatan lain, dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Republik Indonesia dan negara Penerima Hibah serta ketentuan hukum internasional. Dalam periode jangka menengah ini, kebijakan Pemberian Hibah untuk mencapai kepentingan nasional, diarahkan untuk:
a.membuka peluang politis yang memungkinkan Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi, politik, sosial-budaya;
b.meningkatkan citra Indonesia di berbagai bidang dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia dan Pasifik;
c.mendukung penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI;
d.mendukung peran dan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional;
e.mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan membuka pasar dan peluang investasi di luar negeri;
f.mendukung penciptaan perdamaian dan stabilitas di berbagai penjuru dunia. Kebijakan umum Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagai berikut: Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
a.pemberian Hibah sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif Pemerintah Indonesia;
b.pemberian Hibah memperhatikan aspirasi Penerima Hibah melalui mekanisme interaksi dengan calon Penerima Hibah;
c.pemberian Hibah memperhatikan prioritas pembangunan negara Penerima Hibah, khususnya terkait dengan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ingin dicapai oleh negara Penerima Hibah;
d.pemberian Hibah memperhatikan keberhasilan dan kemanfaatan di negara Penerima Hibah dengan mengintegrasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengukuran dampak dalam setiap perumusan program;
e.pemberian Hibah mengutamakan kesinambungan dari usulan program hibah;
f.pemberian Hibah melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi negara Penerima Hibah;
g.pemberian Hibah dapat menjadi bagian dari upaya penggalangan dukungan bagi Indonesia pada berbagai forum internasional;
h.pemberian Hibah memperhatikan potensi manfaat bagi perekonomian dalam negeri antara lain melalui:

(1)analisis potensi manfaat ekonomi;
(2)penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa; dan/atau
(3)pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri;
1. i.pemberian Hibah memperhatikan:
(1)hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan negara Penerima Hibah yang berlaku;
(2)Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas fiskal Pemerintah Indonesia termasuk program-program tahun jamak yang akan menjadi komitmen Pemerintah Indonesia kepada pemerintah negara Penerima Hibah;
(3)Pemberian Hibah memperhatikan kapasitas keuangan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang selanjutnya disebut LDKPI merupakan unit organisasi non eselon yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum dan bertanggung jawab untuk mengelola dana sekaligus sebagai penyalur dana dalam rangka pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. j.setiap Pemberian Hibah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara. Pemberian Hibah dapat berupa uang tunai dan/atau uang untuk membiayai kegiatan. Sesuai cakupan tersebut, Pemberian Hibah dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk termasuk beasiswa gelar dan non-gelar, penyediaan peralatan, pembangunan infrastruktur, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Penerima Hibah atau organisasi internasional. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Penentuan prioritas kawasan secara khusus didasarkan pada pertimbangan antara lain:
2. a.kedekatan wilayah (regional proximity), khususnya untuk mendukung pembangunan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia;
3. b.merupakan kawasan yang memiliki banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang;
4. c.memiliki potensi kerja sama ekonomi dengan Indonesia, khususnya bagi perluasan pasar potensial produk-produk dan investasi Indonesia;
5. d.menggalang dukungan bagi penghormatan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
6. e.mempromosikan demokrasi dan perdamaian serta mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, terorisme, dan radikalisme. Dengan berbagai pertimbangan dimaksud, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberian Hibah bagi kawasan-kawasan tertentu. Selain kawasan yang sudah ditetapkan tersebut dan untuk melengkapi mekanisme Pemberian Hibah, Pemerintah Indonesia juga menyusun peta prioritas negara Penerima Hibah tiap tahun. Penyusunan dilakukan dengan tetap merujuk pada prioritas kawasan untuk periode jangka menengah serta memenuhi prinsip Pemberian Hibah dan memperhatikan kebijakan luar negeri dan kebutuhan permintaan Pemberian Hibah. Adapun kebijakan pemberian hibah bagi kawasan yang dimaksud antara lain: Asia Tenggara Asia Tenggara merupakan kawasan terdekat sekaligus menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri Indonesia selama ini. Keterkaitan Indonesia dengan pembangunan dan kemakmuran di Asia Tenggara terjalin terutama melalui ASEAN dan berbagai inisiatif seperti Initiatives for ASEAN Integration. Komitmen bilateral juga tetap mengemuka karena tidak semua kesepakatan ASEAN dapat menjadi wahana terbaik bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Pemberian Hibah dari Indonesia ke Asia Tenggara ditujukan untuk menjadi bagian dari implementasi komitmen bersama ASEAN, menegaskan posisi utama Indonesia di ASEAN, mendukung penetrasi pasar produk Indonesia, membuka jalan bagi investasi Indonesia, mempertahankan footprint Indonesia di kawasan. Secara khusus, Indonesia memberikan penekanan prioritas Pemberian Hibah di kawasan Asia Tenggara kepada negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) dalam rangka mempercepat integrasi kawasan melalui berbagai upaya yang ditujukan untuk memperkecil development gap dalam ASEAN. Indonesia juga memberi prioritas kepada Timor Leste sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pasifik Selatan Sekitar 40 (empat puluh) persen dari wilayah Indonesia secara etno- kultural merupakan bagian dari kawasan Pasifik. Pasifik Selatan juga adalah kawasan yang memiliki banyak tantangan ekonomi, pembangunan, dan ekologis. Oleh karena itu, Pasifik Selatan membutuhkan banyak kerja sama pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan peningkatan kapasitas untuk membangun kemandirian. Bantuan ke kawasan Pasifik Selatan juga menjadi salah satu komitmen yang dicanangkan Presiden RI. Kerja sama pembangunan di Pasifik Selatan dilaksanakan dengan tujuan memperkuat citra dan postur Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegaskan kebijakan Indo-Pasifik, dan juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang makin erat. Negara dan teritori yang perlu mendapat perhatian lebih di Pasifik Selatan adalah Papua Nugini, Fiji, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, Palau dan Marshall Islands. Asia Selatan dan Tengah Asia Selatan dan Tengah merupakan wilayah yang menjadi perhatian baru sekaligus memiliki hubungan tradisional yang sudah lama dengan Indonesia. Beberapa negara Asia Selatan menjadi mitra utama dalam Konferensi Asia Afrika 1955 sementara negara-negara Asia Tengah baru muncul setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Berbagai konflik di kawasan ini terbukti memberi dampak bagi Indonesia. Di sisi lain, munculnya banyak negara baru juga memberi peluang bagi perluasan pengaruh Indonesia, terutama dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional. Pemberian bantuan hibah Indonesia ke Asia Selatan dan Tengah lebih ditujukan untuk mendukung pembangunan negara-negara tertentu di kawasan sehingga membantu mencegah kembalinya krisis ke kawasan Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP tersebut. Tujuan kedua adalah untuk membuka peluang bagi kerja sama ekonomi yang bersifat komersial. Negara yang perlu mendapat perhatian lebih di Asia Selatan dan Tengah adalah Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Bhutan. Afrika Sub-Sahara Indonesia banyak berperan aktif dalam dekolonisasi di Afrika Sub-Sahara terutama dengan Konferensi Asia Afrika 1955. Namun demikian, hingga saat ini kawasan Afrika Sub-Sahara tetap memiliki tantangan perekonomian dan pembangunan dinamis. Kerja sama pembangunan Indonesia di kawasan Afrika Sub-Sahara tentu dapat memberikan bantuan nyata yang dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan. Bantuan ke kawasan Afrika Sub-Sahara menjadi salah satu komitmen yang dicanangkan Presiden RI. Bantuan Indonesia juga menegaskan terus komitmen Indonesia bagi kemandirian di segala bidang. Kerja sama Pemberian Hibah dengan Afrika Sub-Sahara ditujukan untuk memperkuat citra Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka peluang dan mendorong perdagangan dan investasi dari Indonesia. Khusus untuk kawasan Afrika Sub-Sahara, Pemberian Hibah juga ditujukan sebagai implementasi komitmen Indonesia-Africa Forum (IAF), Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID), dan Indian Ocean Rim Association (IORA). Timur Tengah Kondisi kawasan Timur Tengah masih belum menunjukkan stabilitas dalam jangka panjang. Gap pembangunan di Timur Tengah juga sangat lebar dan membuka peluang bagi peningkatan peran Indonesia untuk membantu. Secara khusus, kondisi Timur Tengah berdampak pada keamanan dan stabilitas Indonesia, oleh karena itu Indonesia berkepentingan untuk membantu perbaikan situasi. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan Pemberian Hibah dari Indonesia ke kawasan Timur Tengah akan berfokus utama pada penciptaan perdamaian dan stabilitas serta mendukung berjalannya tata pemerintahan yang baik. Tujuan sekunder juga terkait hal tersebut yaitu mengupayakan ketahanan masyarakat setempat dalam kondisi pasca-konflik. Negara yang perlu mendapat perhatian lebih di Timur Tengah adalah Palestina, Suriah, Yaman, Irak, dan Sudan. Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia Kondisi perekonomian dan sosial Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia tidak banyak berbeda dengan Indonesia. Sebagian besar negara Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia masih dalam kategori negara berkembang berpenghasilan menengah dan bawah. Beberapa negara di kawasan ini pernah Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP dan masih terdampak oleh instabilitas dan konflik internal. Karibia, secara khusus memiliki kesamaan bentuk geografis dengan Indonesia dan masalah bencana alam yang serupa. Tantangan bagi Indonesia di Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia adalah untuk meningkatkan citra dan pemahaman tentang Indonesia di kawasan yang letaknya sangat jauh dari Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, tujuan Pemberian Hibah Indonesia ke Amerika Selatan, Tengah, dan Karibia diarahkan pada memperkuat citra Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka peluang perdagangan dan investasi dari Indonesia. Eropa Timur Secara umum, kondisi politik dan keamanan di kawasan Eropa Timur dan Tenggara cenderung membaik jika dibandingkan dengan masa-masa awal berakhirnya Perang Dingin. Namun demikian masih terdapat isu internal yang mewarnai dinamika kehidupan di wilayah Balkan dan bagian lain Eropa Timur, seperti isu Kosovo, Nagorno-Karabakh, Abkhazia dan Ossetia Selatan serta isu Ukraina Timur dan Krimea. Perekonomian negara-negara di kawasan perlahan meningkat yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara menjadi anggota Uni Eropa dan negara-negara yang dalam proses menjadi anggota Uni Eropa. Perkembangan di kawasan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendukung pembangunan sebagian negara Eropa Timur dan Tenggara. Negara-negara seperti antara lain (1) Albania, (2) Armenia, (3) Bosnia dan Herzegovina, (4) Georgia, (5) Makedonia Utara, (6) Moldova, dan (7) Montenegro, masih memerlukan dukungan bagi pemajuan pembangunan nasionalnya. Bantuan Indonesia kepada negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tenggara dapat dijadikan sebagai investasi politik dan budaya Indonesia di kawasan tersebut, yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat di tataran bilateral maupun multilateral bagi Indonesia. Kawasan Khusus Indo-Pasifik Pemberian Hibah juga untuk mendorong pencapaian visi maritim Indonesia terutama dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik. Kerja sama Indo- Pasifik akan mencakup kerja sama maritim termasuk penanganan kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kerja sama untuk pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) secara inklusif. Pemberian Hibah dalam kerangka Indo-Pasifik bertujuan juga untuk menguatkan jaringan kerja sama antara wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Single Geo-Strategic Theatre yang merupakan pusat jalur perdagangan dunia. Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP
7. a.pemerintah negara berkembang dan pemerintah negara kurang berkembang sesuai daftar yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB);
8. b.tidak memiliki rekam jejak posisi dan/atau kebijakan yang merugikan Pemerintah Indonesia;
9. c.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik;
10. d.memiliki potensi sebagai mitra dalam kerja sama ekonomi dan keuangan; dan/atau
11. e.negara yang mengalami bencana dan bersedia menerima bantuan kemanusiaan. Lembaga Asing sebagai Penerima Hibah memenuhi kriteria:
12. a.teregistrasi pada otoritas di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia;
13. b.berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. c.lembaga yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam forum internasional;
15. d.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang merugikan Pemerintah Indonesia;
16. e.tidak memiliki rekam jejak perbuatan yang memicu konflik maupun perbuatan yang terkait dengan tindak pidana;
17. f.menjunjung tinggi dan mempromosikan demokrasi, kesetaraan, dan perdamaian dunia; dan/atau
18. g.memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan fokus dari Pemberian Hibah. Pemerintah Asing dan Lembaga Asing yang diusulkan sebagai penerima hibah juga sebaiknya sesuai dengan rekomendasi dari Perwakilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemberian Hibah bersumber dari APBN. Dalam hal ini, Pemberian Hibah perlu memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah dan kapasitas keuangan Lembaga Karo HAKP Sekjen Plt. Dirjen IDP Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang selanjutnya disebut LDKPI yang merupakan unit organisasi noneselon yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum dan bertanggung jawab untuk mengelola dana sekaligus sebagai penyalur dana dalam rangka pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian Hibah memperhatikan arahan Komite Pengarah LDKPI terkait proporsi dan prioritas penggunaan dana yang dikelola oleh LDKPI dalam rangka Pemberian Hibah. Kapasitas fiskal Pemerintah disusun dengan memperhatikan besaran proyeksi penerimaan dalam negeri, memperhitungkan pengeluaran negara wajib yang mengikat (mandatory spending), dan kebutuhan program prioritas nasional. Pengeluaran negara wajib yang mengikat (mandatory spending) adalah: (i) anggaran pendidikan; (ii) anggaran kesehatan (non-anggaran pendidikan); (iii) transfer ke daerah dan dana desa (non-pendidikan/kesehatan); dan (iv) lainnya (belanja operasional, belanja pegawai non K/L, pembayaran bunga utang, dan subsidi). Untuk jangka menengah, kapasitas fiskal untuk Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing masih dibatasi terkait masih besarnya hambatan fiskal (fiscal constraint) yang ada, terutama masih besarnya belanja atau pengeluaran wajib yang mengikat (mandatory spending) dan kebutuhan program prioritas nasional. Kapasitas keuangan LDKPI mencakup proporsi hasil investasi dana abadi yang dikelola oleh LDKPI yang digunakan untuk mendanai kegiatan Pemberian Hibah. Proporsi tersebut ditentukan oleh Komite Pengarah LDKPI. Besaran Pemberian Hibah per tahun dapat dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan batas kemampuan keuangan negara dan penilaian usulan Pemberian Hibah. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2025