DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 714

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2021, No.1142 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1142
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2021, No.1142
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
c.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
e.Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
f.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
g.Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
h.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri;
k.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
l.Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga;
o.Staf Ahli Bidang Manajemen;
p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
q.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan
r.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2021, No.1142

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; www.peraturan.go.id 2021, No.1142
f.penyelenggaraaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Dukungan Strategis Pimpinan;
b.Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
c.Biro Perencanaan dan Organisasi;
d.Biro Sumber Daya Manusia;
e.Biro Keuangan; dan
f.Biro Umum.

Pasal 11

Biro Dukungan Strategis Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan dukungan strategis kepada Menteri dan Wakil Menteri yang meliputi aspek hubungan dan politik luar negeri, isu dalam negeri, hubungan antar lembaga dan media, tata acara, keamanan, kerumahtanggaan, layanan administrasi, dan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Isi peraturan

Teks714PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2021, No.1142 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri; dan www.peraturan.go.id 2021, No.1142
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2021, No.1142
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
c.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
d.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
e.Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;
f.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
g.Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
h.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
i.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri;
k.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
l.Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga;
o.Staf Ahli Bidang Manajemen;
p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
q.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan
r.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2021, No.1142

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; www.peraturan.go.id 2021, No.1142
f.penyelenggaraaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Dukungan Strategis Pimpinan;
b.Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
c.Biro Perencanaan dan Organisasi;
d.Biro Sumber Daya Manusia;
e.Biro Keuangan; dan
f.Biro Umum.