DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 244

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
3.Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4.Kepala adalah kepala Bappenas.
5.Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas adalah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
6.Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian PPN/Bappenas, Menteri/Kepala dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala.
(2)Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penunjukkan Presiden.
(3)Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(4)Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(5)Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas.
(6)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
1. a.membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. b.membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 4

Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 5

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
b.koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
d.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
e.penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
f.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
g.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
h.koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
i.koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
k.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
l.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
m.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. b.Deputi Bidang Ekonomi;
3. c.Deputi Bidang Pengembangan Regional;
4. d.Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. e.Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
6. f.Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
7. g.Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. h.Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
9. i.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
10. j.Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
11. k.Inspektorat Utama;
12. l.Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
13. m.Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
14. n.Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
15. o.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
16. p.Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
17. q.Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
18. r.Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
19. s.Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
(2)Struktur Organisasi Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 8

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;
b.Biro Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum;
d.Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
e.Biro Umum.

Isi peraturan

Teks244PDFHirarki

Memuat teks peraturan…