DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan dan penganggaran terhadap anggaran pendidikan, sistem informasi perencanaan dan penganggaran terhadap anggaran pendidikan dan pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk koordinasi perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan perlu keselarasan dan proses yang komprehensif melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan;
c.bahwa untuk melaksanakan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai clearing house, perlu pengaturan yang memperkuat mekanisme proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap anggaran pendidikan;
d.bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengamanatkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara secara bersama- sama untuk menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Terhadap Anggaran Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan pembiayaan anggaran, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
2.Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Pembiayaan adalah Anggaran Pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa dana pengembangan pendidikan nasional.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7.Deputi yang Membidangi Pendidikan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pendidikan di Kementerian Perencanaan.
8.Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pendanaan pembangunan di Kementerian Perencanaan.
9.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja kementerian/lembaga.
10.Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan pada belanja pemerintah pusat, TKD, dan Pembiayaan bersama dengan kementerian/lembaga.

Pasal 3

(1)Perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
3. c.rencana kerja pemerintah.
(2)Perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelaahan dan penilaian kelayakan untuk perencanaan usulan Anggaran Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Deputi yang Membidangi Pendidikan.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan di Kementerian Perencanaan.

Pasal 4

(1)Untuk memastikan ketercapaian sasaran utama pembangunan nasional di bidang pendidikan yang tertuang dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemanfaatan Anggaran Pendidikan diarahkan pada:
1. a.satuan pendidikan;
2. b.peserta didik; dan
3. c.penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
(2)Pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Kementerian/lembaga menyampaikan usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan melalui proses penyusunan Renja K/L kepada Deputi yang Membidangi Pendidikan.
(2)Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan melakukan penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan.
(4)Berdasarkan hasil penelaahan atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan melakukan rapat koordinasi penyusunan pagu pada Anggaran Pendidikan.
(5)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat pada (4) melibatkan Kementerian Perencanaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan berikut dengan masing-masing unit eselon I dan unit eselon II.

Pasal 6

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan minimal pada saat:
1. a.penyusunan rancangan pagu indikatif atau rancangan awal Renja K/L;
2. b.penyusunan rancangan pagu anggaran atau rancangan Renja K/L; dan
3. c.penyusunan Renja K/L berdasarkan surat bersama pagu anggaran atau pemutakhiran rancangan Renja K/L.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi atas usulan pemanfaatan Anggaran Pendidikan.
(3)Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Perencanaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan untuk digunakan dalam penyusunan pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat perluasan dan/atau pengurangan pemanfaatan Anggaran Pendidikan pada tahun perencanaan dan/atau tahun pelaksanaan, kementerian/lembaga mengajukan usulan kepada Kementerian Perencanaan melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perencanaan menyelenggarakan rapat penelaahan khusus di luar rapat koordinasi dengan melibatkan kementerian/lembaga pengusul, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(3)Rapat penelaahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Perencanaan melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan dan Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan kepada pimpinan tinggi madya yang bermitra dengan kementerian/lembaga pengguna Anggaran Pendidikan di lingkungan Kementerian Perencanaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian/ lembaga pengguna Anggaran Pendidikan.

Pasal 8

(1)Menteri melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan, Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan, dan deputi yang membidangi pengembangan regional bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan melalui dana alokasi khusus berdasarkan arah kebijakan TKD.
(2)Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah.

Pasal 9

(1)Menteri melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan melalui dana alokasi umum dan dana bagi hasil berdasarkan arah kebijakan TKD.
(2)Koordinasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer ke daerah.

Pasal 10

(1)Menteri melalui Deputi yang Membidangi Pendidikan, Deputi yang Membidangi Pendanaan Pembangunan, dan deputi yang membidangi ekonomi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan menteri/pimpinan lembaga terkait mengenai kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan terhadap Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan dengan rencana kerja pemerintah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022