Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2017
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian Pariwisata dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara mutasi/rotasi, terbuka dan kompetitif, serta perpanjangan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2017 MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1585 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai wujud komitmen terhadap Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (Sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi maka Kementerian Pariwisata berupaya mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, guna lebih menjamin terpenuhinya pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata secara profesional, akuntabel, dan obyektif perlu www.jdih.kemenparekraf.go.id dilakukan pengaturan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi berdasarkan sistem merit secara mutasi/rotasi, terbuka dan kompetitif, serta perpanjangan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. B. Maksud dan Tujuan Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama secara mutasi/rotasi, terbuka dan kompetitif, serta perpanjangan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pedoman ini bertujuan untuk terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pariwisata secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel. C. Sasaran Sasaran Pedoman ini yaitu terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel serta terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan mengacu pada sistem merit. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
E. Pengertian Umum Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENGISIAN JPT MELALUI MUTASI/ROTASI www.jdih.kemenparekraf.go.id Pengisian JPT melalui mutasi/rotasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
BAB III PENGISIAN JPT SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF www.jdih.kemenparekraf.go.id Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dilakukan melalui tahapan:
A. Tahapan Persiapan
1) JPT Madya, yaitu Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Staf Ahli; 2) JPT Pratama, yaitu Kepala Biro, Inspektur, Asisten Deputi, Sekretaris Deputi dan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) JPT Madya: a) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; c) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; d) sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun; e) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f) usia pada saat diangkat paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; g) sehat jasmani dan rohani; dan h) tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik selama menjadi PNS. 2) JPT Pratama: a) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; c) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; d) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; www.jdih.kemenparekraf.go.id e) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f) usia pada saat diangkat paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; g) sehat jasmani dan rohani; h) tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik selama menjadi PNS; dan i) khusus bagi calon Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata dilakukan melalui Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Sidang Senat.
1) warga negara Indonesia; 2) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana; 3) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan; 4) memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 5) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran; 6) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; 7) memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; 8) usia pada saat diangkat paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; 9) sehat jasmani dan rohani; dan 10) tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) pejabat Kementerian Pariwisata; 2) pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; 3) akademisi/pakar/profesional; Setiap orang yang ditunjuk sebagai panitia seleksi harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, serta memiliki pengetahuan tentang metode dan standar penilaian kompetensi. Pembentukan panitia seleksi harus memenuhi kriteria: 1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang serta paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari ketua dan anggota; dan 2) perbandingan anggota panitia seleksi yang berasal dari Kementerian Pariwisata paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari total jumlah anggota panitia seleksi. Panitia seleksi mempunyai tugas sebagai berikut: 1) mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon pejabat; 2) menerima pendaftaran calon; 3) melakukan seleksi administrasi calon; 4) mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi; 5) melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon dengan bantuan tim penilai kompetensi independen; 6) melakukan uji rekam jejak calon; 7) merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing- masing jabatan kepada PPK, dan selanjutnya PPK www.jdih.kemenparekraf.go.id mengusulkan 3 (tiga) orang calon tersebut kepada Presiden untuk seleksi calon pimpinan tinggi madya; dan 8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia seleksi harus berpedoman pada standar kompetensi jabatan yang lowong yang terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia seleksi dalam melakukan penilaian: 1) kompetensi, dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi dan/atau konsultan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam mengukur kompetensi; 2) rekam jejak, dapat dibantu oleh pejabat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis intelejen; Masa kerja panitia seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi.
Sekretariat Panitia Seleksi mempunyai tugas: 1) memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi; 2) menyiapkan jadwal kegiatan panitia seleksi; 3) merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat; 4) menyiapkan bahan keperluan rapat; 5) menyusun acara rapat; 6) menghimpun surat-surat/dokumen; 7) membuat notulen rapat; 8) mempublikasikan kegiatan panitia seleksi; dan 9) melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia seleksi www.jdih.kemenparekraf.go.id Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh PyB sampai dengan diangkatnya pejabat pimpinan tinggi
Tim Penilai Kompetensi mempunyai tugas:
B. Tahapan Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan mencakup:
Pengumuman untuk mengisi lowongan JPT Madya (setara dengan eselon I.a dan I.b) dan Pratama (setara eselon II.a dan II.b), disampaikan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional. Pengisian JPT Madya dan Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat: 1) nama JPT yang lowong; 2) persyaratan; 3) kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong; 4) batas waktu penyampaian berkas pelamaran; 5) tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan 6) alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi. Pengumuman lowongan pengisian JPT dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. Pengumuman lowongan pengisian JPT ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi. Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar, maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan perubahan jadwal seleksi.
1) Bagi pelamar dari kalangan PNS: a) pas foto berwarna ukuran 4x6 ( 2 lembar ); b) surat lamaran sesuai dengan Contoh Format A; c) daftar riwayat hidup sesuai dengan Contoh Format B; www.jdih.kemenparekraf.go.id d) fotocopy ijazah pendidikan tinggi (tingkat sarjana) yang dimiliki sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir; e) fotocopy SK CPNS dan PNS yang telah disahkan oleh PyB; f) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g) fotocopy KTP/Paspor; h) fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir; i) fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir; j) fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir; k) fotocopy hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; l) fotocopy bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan; m) surat pernyataan tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota Partai Politik yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,- sesuai Contoh Format C; n) surat pernyataan PPK yang menyatakan memberikan ijin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Madya di lingkungan Kementerian Pariwisata sesuai dengan Contoh Format D; o) surat keterangan atasan langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dibubuhi Materai Rp 6.000,- sesuai dengan Contoh Format E dan F; p) pakta integritas sesuai dengan contoh format G. 2) Bagi pelamar dari kalangan non-PNS: a) pas foto berwarna ukuran 4x6 ( 2 lembar ); b) surat lamaran sesuai dengan contoh format A; www.jdih.kemenparekraf.go.id c) daftar riwayat hidup lengkap sesuai dengan contoh format B; d) fotocopy ijazah pendidikan tinggi (tingkat sarjana) yang dimiliki sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir; e) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f) fotocopy KTP/Paspor; g) surat pemberitahuan (SPT) Tahunan; dan h) surat pernyataan tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota Partai Politik yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,- sesuai contoh format C.
1) untuk pengisian JPT Madya, PPK dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut; 2) untuk pengisian JPT Pratama, PyB dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut; dan 3) calon yang diajukan sebagaimana dimaksud butir 1) dan butir 2) dapat mengirimkan berkas lamaran langsung ditujukan kepada panitia seleksi untuk selanjutnya tetap mengikuti tahapan proses seleksi berikutnya.
1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi. 2) Panitia seleksi menetapkan minimal 4 (empat) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) www.jdih.kemenparekraf.go.id lowongan jabatan pimpinan tinggi. 3) Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat daftar peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi. 4) Pengumuman hasil seleksi administrasi, integritas dan moralitas dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengajuan lamaran.
1) Kesesuaian judul dengan tema Bertujuan menilai daya tangkap dan lineritas/kesesuaian antara perintah yang diberikan dengan pelaksanaan tugas. 2) Kesesuaian isi makalah dengan judul dan tema Bertujuan menilai lineritas /kesesuaian antara apa yang dituliskan dengan judul yang diajukan serta tema yang telah ditentukan. 3) Sistematika penulisan Bertujuan menilai pola pikir yang sistematis dan terencana. 4) Ketajaman analisis Bertujuan menilai ide-ide yang dituangkan dalam menghadapi masalah yang mengemuka di lapangan serta logika berpikir. 5) Penggunaan bahasa Bertujuan menilai hasil penulisan makalah sehingga mampu mengkomunikasikan gagasan kepada pembacanya.
1) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi dan dapat melibatkan tenaga ahli/pakar sesuai keahliannya. 2) Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. 3) Seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan www.jdih.kemenparekraf.go.id kompetensi sosial kultural dilakukan dengan menggunakan metode assesment center. 4) Kriteria penilaian kompetensi mengacu pada standar kompetensi manajerial masing-masing jabatan. 5) Penilaian kompetensi teknis menggunakan metode tertulis dan wawancara. Penilaian meliputi aspek presentasi, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, dan kendali waktu. 6) Penilaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi. 7) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian diluar peminatan yang dicantumkan. 8) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi .
1) Melakukan penelusuran ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya. 2) Pengumuman hasil penelusuran rekam jejak jabatan memuat daftar peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi. 3) Pengumuman hasil penelusuran rekam jejak jabatan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengajuan lamaran.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) PPK, untuk pengisian JPT Madya. 2) PyB, untuk pengisian JPT Pratama.
www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Monitoring dan evaluasi mencakup:
www.jdih.kemenparekraf.go.id BAB IV PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JPT A. Perpanjangan JPT Perpanjangan JPT dilakukan sebagai berikut:
B. Pemberhentian JPT Pemberhentian JPT dilakukan sebagai berikut:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Kementerian Pariwisata di – Jakarta Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata Nomor: saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat / Gol. Ruang : Jabatan : Unit / Instansi : mengajukan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama untuk jabatan ...... dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. ................, ..................................... Hormat saya, Materai Rp. 6000,- & Ttd Nama Pelamar NIP Pelamar www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Contoh Format B DAFTAR RIWAYAT HIDUP Pas Foto Berwarna 4x6 cm I. KETERANGAN PERORANGAN 1 Nama Lengkap 2 NIP 3 Pangkat dan Golongan Ruang 4 Tempat Lahir & Tanggal Lahir 5 Jenis Kelamin Pria / Wanita *) 6 Agama 7 Status Perkawinan Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda *) 8 Alamat Rumah
www.jdih.kemenparekraf.go.id II. PENDIDIKAN
s/d Tanggal .... Ijazah/ Tanda Lulus/ Surat Ket. Tempat Keterangan 1 2 3 4 5 6
s/d Tanggal .... Ijazah/ Tanda Lulus/ Surat Ket. Tahun Tempat Keterangan 1 2 3 4 5 6 www.jdih.kemenparekraf.go.id III. RIWAYAT PEKERJAAN
Ruang Penggajian Berlaku Terhitung Mulai Tanggal (TMT) SURAT KEPUTUSAN Pejabat Nomor Tanggal 1 2 3 4 6 7 8
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah. ..........., 2017 Yang Membuat Ttd ( .......................................... ) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Contoh Format C SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat dan tanggal lahir : NIP : Jabatan saat ini : Alamat : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak pernah memiliki afiliasi dengan partai politik manapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. ..........., 2017 Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6000 Ttd ( Nama Pembuat Pernyataan ) www.jdih.kemenparekraf.go.id D. Contoh Format D FORMULIR PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menyatakan bahwa: Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : Instansi : Memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2017, dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. ..........., 2017 Nama Jabatan Ttd. ( Nama Pejabat ) Mohon diisi dengan huruf cetak/balok www.jdih.kemenparekraf.go.id E. Contoh Format E SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin tingkat sedang/berat serta tidak sedang menjalani hukuman atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 dan PP Nomor 53 Tahun 2010. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. ..........., 2017 Materai Rp 6.000,- Ttd *) ………………………… NIP. ....... *) Ditandatangani oleh Atasan Langsung Mohon diisi dengan huruf cetak/balok www.jdih.kemenparekraf.go.id F. Contoh Format F SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIK : Tempat dan Tanggal lahir : Alamat : Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran hukum. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. ..........., 2017 Materai Rp 6.000,- Ttd *) ………………………… NIP. ....... www.jdih.kemenparekraf.go.id G. Contoh Format G PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan : Dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa saya:
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ..........., 2017 Materai Rp 6.000,- Ttd *) ………………………… NIP. ....... Mohon diisi dengan huruf cetak/balok www.jdih.kemenparekraf.go.id KETENTUAN PENUTUP Dengan dibuatnya pedoman ini diharapkan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat terselenggara secara professional, akuntabel dan objektif berdasarkan sistem merit, sehingga dapat menghasilkan pejabat yang berintegritas, professional dan kompeten. MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)