DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Persyaratan; Tahapan; Tata Cara; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik DRAFT 24 agt 2016_nett_1 Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pengangkatan dalam jabatan pimpinan melalui seleksi terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan/atau dari Kementerian lain/Lembaga lain/Pemerintah Daerah.
4.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada kementerian yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon I.a dan I.b.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

Pasal 2

(1)Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama melalui seleksi terbuka dimaksudkan untuk menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan kepada para Pegawai ASN untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian.
(2)Tujuan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama bertujuan untuk memperoleh pejabat yang kompeten dalam mengisi jabatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan;
b.tahapan;
c.tata cara; dan
d.pelaporan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

(1)Setiap Pegawai ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
(2)Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; dan
2. b.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b.

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

a.usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, atau paling tinggi usia 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi madya;
b.menduduki pangkat paling rendah: 1) Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; 2) Pembina Tk.I dengan golongan ruang IV/b untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b;
c.pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
f.tidak berstatus sebagai tersangka;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3), sebagai berikut:

a.usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun atau paling tinggi usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi pratama;
b.menduduki pangkat paling rendah Pembina Tk.I dengan golongan ruang IV/b;
c.pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
d.semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
f.tidak berstatus sebagai tersangka;
g.sehat jasmani dan rohani; dan
h.memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

BAB III

TAHAPAN

Pasal 7

(1)Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dinyatakan kosong dan dapat dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka dikarenakan pejabat sebelumnya:
1. a.meninggal dunia;
2. b.uzur atau tidak dapat melaksanakan tugas;
3. c.menyatakan mengundurkan diri;
4. d.dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
5. e.mutasi atau promosi;
6. f.ditetapkan sebagai tersangka;
7. g.diberhentikan;
8. h.bebas tugas;
9. i.pemberhentian sementara; atau
10. j.pensiun.
(2)Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baru sebagai akibat penambahan atau perubahan nomenklatur dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka.
(3)Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dapat dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 8

(1)Biro yang menangani kepegawaian menyampaikan data Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang kosong dan akan diisi melalui seleksi terbuka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama terdiri dari:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Pariwisata;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat pada Sekretariat Kabinet;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara;
4. d.Akademisi/Pakar/Tenaga Profesional sesuai dengan bidang jabatan yang akandiisi.
(4)Akademisi/Pakar/Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditunjuk sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang akan diisi.
(5)Dalam hal terdapat jabatan yang akan diisi atau pejabat yang mengikuti seleksi adalah salah satu jabatan atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat dimaksud diganti oleh pejabat lain yang setingkat atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.
(6)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.
(7)Masa kerja panitia seleksi terhitung sejak ditetapkan melalui Keputusan Menteri sampai dengan terpilihnya calon pimpinan tinggi pada masing-masing jabatan untuk diusulkan kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Panitia Seleksi mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.mempersiapkan mekanisme pelaksanaan seleksi;
2. b.mengumumkan informasi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
3. c.melaksanakan proses seleksi termasuk penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja;
4. d.melaksanakan penilaian;
5. e.mengumumkan hasil seleksi; dan
6. f.merekomendasikan:
  1. 1.calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diusulkan ke Presiden;
  2. 2.calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang;
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 10

(1)Panitia Seleksi mengumumkan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang akan dilakukan pengisian atau penggantian melalui seleksi terbuka.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.nama jabatan yang kosong atau yang akan dilakukan penggantian;
2. b.unit organisasi;
3. c.persyaratan administrasi;
4. d.persyaratan kompetensi yang diharapkan;
5. e.batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
6. f.materi atau tahapan seleksi;dan
7. g.persyaratan lain yang ditentukan.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai, bagi pelamar yang berasal dari luar Kementerian;
2. b.mengisi formulir pilihan jabatan, bagi pelamar yang berasal dari dalam Kementerian;
3. c.fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
4. d.fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
5. e.fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.fotokopi tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;
7. g.fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.surat keterangan sehat dari dokter/Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk;dan
9. i.riwayat hidup lengkap.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2017