Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Pendahuluan; Kriteria Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; Ketentuan Penutup
Pendahuluan; Kriteria Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; Ketentuan Penutup
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); DRAFT 24 agt 2016_nett_1 www.jdih.kemenparekraf.go.id
www.jdih.kemenparekraf.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN.
Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.
Ruang lingkup Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan meliputi:
dan
www.jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016 MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1303 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Budaya bangsa sebagai salah satu daya tarik wisata, memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. www.jdih.kemenparekraf.go.id Pembangunan kepariwisataan nasional tercermin pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dengan menempatkan pada tataran pemahaman tersebut, salah satu rencana pembangunan kepariwisataan diterjemahkan dalam kebijakan destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial, memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan. Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini telah sesuai dengan indikator United Nation World Tourism Organization (UNWTO) dan mendapatkan pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sehingga diharapkan dapat mensinergikan, memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya di destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka memberikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, maka Menteri perlu menetapkan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. B. Tujuan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bertujuan untuk memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mencakup:
D. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
www.jdih.kemenparekraf.go.id BAB II KRITERIA DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian yakni :
Keempat bagian kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tersebut diperjelas melalui :
Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Bukti pendukung adalah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristiwa, keterangan nyata atau tanda baik softcopy atau hardcopy di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. A. PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang efektif mencakup kriteria :
www.jdih.kemenparekraf.go.id Kriteria perencanaan mencakup :
Kriteria pengelolaan mencakup:
Kriteria pemantauan mencakup:
Kriteria evaluasi mencakup:
Lebih lengkap mengenai uraian kriteria dan indikator serta bukti pendukung dapat dilihat sebagai berikut :
www.jdih.kemenparekraf.go.id
Oleh karena itu diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan jelas termasuk pembuatan kalender even/kegiatan wisata tahunan.
Pelaku usaha yang telah mendapat sertifikasi dipublikasikan kepada publik.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Destinasi termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/ Kota, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan dan/atau Rencana Pengelolaan Zonasi. 2) Memiliki rencana pengembangan destinasi tahun jamak, misalnya: a) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), b) Rencana Program dan Kegiatan Strategis, yang memuat aspek- aspek yang bersifat keberlanjutan sesuai dengan skala dan luasan destinasi; atau www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 3) Secara khusus memiliki dokumen Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan.
Memiliki rencana pengembangan destinasi tahun jamak, misalnya: a) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA); b) Rencana dan Program Strategis, yang disosialisasikan dan/atau dapat diakses oleh masyarakat melalui media cetak dan/atau media online.
Memiliki rencana pengembangan destinasi tahun jamak, misalnya: a) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA); b) Rencana dan Program Strategis, yang dikembangkan melalui konsultasi dengan masyarakat.
1) Sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. 2) Alokasi anggaran disesuaikan terhadap rencana pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan yang telah www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG dan memiliki bukti penerapannya. disepakati. 3) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.
Organisasi ini harus sesuai dengan ukuran dan skala destinasi, dan memiliki tanggung jawab, dan mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan-kegiatan
1) Forum disesuaikan dengan ukuran dan skala destinasi dan terdiri dari 5 (lima) unsur pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan akademisi (penta helix). 2) Terbentuknya Forum Pemangku Kepentingan Pariwisata Berkelanjutan yang bersifat lintas sektor dengan unsur pemangku kepentingan yang bersifat penta helix sesuai dengan ukuran dan skala destinasi yang ada serta memiliki dasar hukum yang bersifat mengikat, termasuk mekanisme pendanaan dan rencana kerja.
dan pemerintah terlibat dalam organisasi tersebut dan koordinasi kepariwisataan. maupun daerah) dan para pengusaha dalam susunan organisasi forum.
1) Forum koordinasi untuk destinasi lintas kabupaten/kota melibatkan pemerintah provinsi. 2) Forum koordinasi untuk destinasi lintas provinsi melibatkan pemerintah pusat. 3) Forum koordinasi melibatkan swasta, masyarakat, akademisi sesuai dengan ukuran dan skala destinasi yang ada.
Adanya sebuah rencana aksi penerapan pembangunan destinasi parwisata berkelanjutan.
Dasar hukum yang mengatur mekanisme pendanaan. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Sistem pengawasan dikaji dan dievaluasi secara berkala.
1) Disusun dan dikembangkannya sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan indikator yang jelas. 2) Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. 3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh publik.
Memiliki konsep pelaporan serta metode monitoring dan evaluasi dalam rentang waktu tertentu (triwulan/tahunan/5 tahun).
1) Memiliki prosedur mitigasi dampak pariwisata. 2) Alokasi anggaran kegiatan disediakan secara berkesinambungan.
1) Memiliki kalender even/kegiatan wisata sepanjang tahun. 2) Proses perencanaan setiap even/kegiatan wisata melibatkan para www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG memungkinkan, dalam kerangka untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi lokal, masyarakat lokal, budaya dan lingkungan, untuk mengidentifikasi peluang pariwisata sepanjang tahun. untuk menarik pengunjung sepanjang tahun. pemangku kepentingan yang terkait untuk memastikan keseimbangan kebutuhan ekonomi lokal, masyarakat lokal, budaya dan lingkungan.
Sistem ini mendorong strategi adaptasi terhadap perubahan iklim untuk pengembangan, penempatan, desain dan pengelolaan fasilitas. Sistem ini memberikan kontribusi kepada keberlanjutan dan ketahanan destinasi dan mengedukasi masyarakat tentang iklim baik kepada penduduk lokal
Terdokumentasikannya kearifan lokal yang terkait dengan perubahan iklim dan risikonya untuk membentuk sistem adaptasi perubahan iklim.
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perubahan iklim dan penilaian risiko. 2) Adanya sistem yang membantu masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim khususnya untuk pengembangan, penempatan, desain dan pengelolaan fasilitas.
1) Memiliki program pendidikan dan penyadaran masyarakat. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG maupun pengunjung (wisatawan). kesadaran masyarakat, industri pariwisata dan wisatawan mengenai perubahan iklim. 2) Dilaksanakannya program secara berkala.
Inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya. Memiliki daftar inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata terkini, termasuk situs alam dan budaya.
Panduan, peraturan dan/atau kebijakan
1) Memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Strategis dan Program Pengembangan Destinasi. 2) Dilaksanakannya penegakan hukum terhadap peraturan dampak lingkungan, ekonomi dan sosial.
penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran yang berkelanjutan. asesmen terhadap dampak lingkungan, ekonomi dan sosial.
Memiliki pedoman/Perda tentang tata guna lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran yang memuat aspirasi masyarakat.
1) Disosialisasikannya pedoman/Perda. 2) Diterapkannya penegakan hukum.
1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Strategis dan Program Pengembangan Destinasi www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG kalangan, termasuk disabilitas dan orang- orang yang berkebutuhan khusus. Apabila situs dan fasilitas tidak dapat diakses dengan segera, maka akses diusahakan melalui desain dan melalui penyelesaian dengan memperhitungkan integritas dari situs tersebut dan mengakomodasi keperluan orang berkebutuhan khusus secara layak. alam dan budaya bagi individu penyandang disabilitas dan individu berkebutuhan khusus.
memiliki strategi dan aksi untuk menjamin tersedianya akses oleh semua kalangan. 2) Memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus.
1) Memiliki pedoman/Perda, hukum adat atau kearifan lokal yang mengatur tentang akuisi properti dan penggunaan lahan adat/tradisional. 2) Memiliki agenda monitoring dan evaluasi secara rutin/terjadwal.
adat, memastikan konsultasi publik dan memberikan otoritas untuk pemukiman hanya jika ada persetujuan dan/atau kompensasi yang wajar. ulayat atau tanah adat.
Memiliki data kunjungan dan kepuasan wisatawan untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan.
Adanya bagian khusus yang menangani keluhan pengunjung.
www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG konsisten Destinasi pariwisata menyediakan daftar perusahaan yang bersertifikasi atau diverifikasi secara berkelanjutan untuk masyarakat. lingkungan yang didukung oleh industri.
Tersertifikasinya destinasi/usaha pariwisata oleh lembaga sertifikasi.
1) Memiliki Perda mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 2) Standar/Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah/limbah.
Publikasi data dalam situs atau media informasi lainnya.
1) Memiliki pos keamanan dan P3K di lokasi-lokasi wisata utama. 2) Memiliki polisi pariwisata. 3) Dilaksanakannya www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG keselamatan, dan bahaya kesehatan. keamanan listrik pada properti pariwisata secara terus menerus. pelatihan untuk menangani isu keselamatan dan keamanan dilaksanakan secara teratur dengan melibatkan Pokdarwis. 4) Mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.
1) Tersedianya rambu- rambu peringatan. 2) Memiliki asuransi kesehatan di destinasi yang dianggap beresiko. 3) Perlengkapan P3K dan petunjuk arah menuju lokasi P3K.
Tersedianya pos keamanan di titik-titik strategis.
Mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan mengenai pengaturan transportasi umum. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Petunjuk keselamatan pada titik-titik strategis.
Perencanaan tersebut terdiri dari prosedur dan menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk staf, pengunjung, dan masyarakat lokal, serta diperbaharui secara berkala.
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Strategis, atau Program Pengembangan Destinasi memiliki manajemen krisis dan darurat yang mencakup perencanaan, persiapan/pelatihan dan pelaksanaan terkait dengan faktor alam (gempa, tsunami, banjir) dan faktor manusia (kerusuhan, terorisme, kebakaran).
1) Dialokasikannya sumber daya keuangan. 2) Dipetakannya sumber daya manusia.
www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG menyertakan prosedur komunikasi selama dan setelah berlangsungnya keadaan krisis dan darurat.
Adanya standar penanganan simulasi rutin dalam kondisi darurat.
Dokumen Standar Operating Procedure (SOP) yang diperbaharui secara berkala.
1) Memiliki kalender even/kegiatan wisata. 2) Memiliki strategi promosi yang akurat dan mengandung pesan bahwa destinasi sudah menerapkan prinsip- prinsip destinasi yang berkelanjutan. 3) Terdapat kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah dan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG industri pariwisata.
1) Adanya verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. 2) Originalitas produk wisata daerah yang sesuai/aktual. 3) Adanya konsultasi dengan komunitas lokal dan pengunjung untuk mendapatkan umpan balik mengenai pesan promosi destinasi. B. PEMANFAATAN EKONOMI UNTUK MASYARAKAT LOKAL Kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal meliputi :
Lebih lengkap mengenai uraian kriteria dan indikator serta bukti pendukung dapat dilihat sebagai berikut :
www.jdih.kemenparekraf.go.id
KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Memiliki data kunjungan wisatawan dan kontribusi ekonomi secara langsung dan tidak langsung. 2) Memiliki laporan tahunan tentang data pariwisata dengan melibatkan pihak- pihak yang relevan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pariwisata, hotel, tour operator, kantor imigrasi, dan lain-lain. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG pengunjung, pendapatan per kamar dan investasi.
1) Tersedia dan terdistribusikannya laporan minimal per tahun. 2) Laporan dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) daerah dan asosiasi pariwisata lainnya secara periodik.
Memiliki laporan tahunan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan/atau Dinas Pariwisata tersebut termasuk data tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Memiliki Perda yang menjamin adanya kesempatan kerja dan sistem penggajian sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berusaha mengelola obyek wisata yang sama bagi semua dan masyarakat lokal/adat. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Jumlah persentase general manager wanita di destinasi pariwisata > 30%. 2) Memiliki program terjadwalkan/diagendakan secara rutin. 3) Dinas yang terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten serta pihak-pihak relevan lainnya melaksanakan program pelatihan kerja.
Memiliki Perda mengenai keselamatan kerja.
Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten menetapkan upah minimum regional serta memastikan agar perusahaan- perusahaan yang ada di destinasi mematuhinya.
1) Memiliki Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Pengelola Destinasi atau Forum Rembug yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG keputusan secara berkelanjutan. masyarakat dalam perencanaan manajemen destinasi dan pengambilan keputusan. 2) Terdapatnya struktur organisasi yang jelas.
1) Terlaksananya pertemuan tahunan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Pengelola Destinasi atau Forum Rembug mengenai manajemen destinasi. 2) Adanya agenda/jadwal pertemuan dan program kerja.
1) Struktur organisasi Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Pengelola Destinasi atau Forum Rembug terwakili oleh seluruh pemangku kepentingan. 2) Anggota dari Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Pengelola Destinasi atau Forum Rembug termasuk masyarakat lokal, antara lain tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan masukan dari mereka ditindaklanjuti. 3) Terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG lokal.
Laporan data aspirasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Strategis atau Program Pengembangan Destinasi memastikan agar masyarakat lokal dapat tetap memiliki akses ke situs alam dan budaya sebagai bagian dari kegiatan dan pekerjaannya sehari-hari.
Survei preferensi pengunjung/kepuasan pengunjung.
1) Terbentuknya Pokdarwis di destinasi. 2) Memiliki agenda kegiatan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG masyarakat yang belum memiliki kesadaran pariwisata untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peluang dan tantangan di dunia pariwisata dan keberlanjutan. peran dan potensi berkontribusi dalam pariwisata dari masyarakat, sekolah dan institusi pendidikan tinggi. untuk sadar wisata dan edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan dalam pariwisata kepada masyarakat secara rutin. 3) Disbudpar tingkat Provinsi/Kabupaten melaksanakan program sadar wisata secara rutin.
Hukum dan tindakan tersebut dikomunikasikan kepada publik.
1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Rencana Strategis atau Program Pengembangan Destinasi mencakup rencana aksi mengenai pencegahan eksploitasi komersial, seksual, atau dalam bentuk lainnya serta pelecehan terhadap masyarakat setempat dan juga pengunjung. 2) Mematuhi peraturan/kebijakan terkait dengan pencegahan eksploitasi, diskriminasi atau pelecehan. 3) Mematuhi peraturan/kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan. 4) Memiliki sistem perlindungan yang mencegah praktik eksploitasi dan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG pelecehan terhadap siapapun, khususnya anak- anak, remaja, wanita, dan kaum minoritas.
1) Jumlah kasus yang dilaporkan dalam tahun. 2) Penanganan/tindakan penyelesaian atas laporan praktik-praktik eksploitasi komersial, seksual, atau dalam bentuk lainnya serta pelecehan dari siapa pun. 3) Sosialisasi secara berkala. 4) Publikasi aturan di media online atau media cetak.
Program bagi industri, wisatawan dan masyarakat publik untuk berkontribusi donasi terhadap masyarakat dan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan/atau pengembangan infrastruktur. 1) Memiliki program yang mempromosikan Kemitraan Pemerintah Swasta yang berkontribusi pada inisiatif masyarakat dan berkelanjutan. 2) Memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan kegiatan sosial dari perusahaan kepada lingkungan sekitar.
1) Memiliki peraturan adat, seperti awig-awig, yang mengatur penggunaan tanah adat. 2) Dinas terkait melaksanakan program www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dan prinsip perdagangan yang adil berdasarkan alam dan budaya lokal. Termasuk makanan dan minuman, kerajinan tangan, pertunjukan kesenian, produk pertanian dan lain- lain. dan menengah. promosi dan pengembangan produk lokal, misalnya pelatihan kewirausahaan, akses keuangan dan akses pasar. 3) Perbankan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 4) Memiliki program keuangan hijau (green finance) untuk memudahkan pengusaha dalam melaksanakan praktik-praktik hijau.
1) Memiliki program yang mempromosikan penyerapan produk lokal, misalnya hasil pertanian, cinderamata dan lain-lain, melalui sektor pariwisata. 2) Memiliki program khusus dari dinas terkait, misalnya business match-making. 3) Terdapat Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dengan membentuk kelompok binaan baik dalam bentuk hibah, corporate social responsibilities (CSR) dan lain sebagainya. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Penggunaan produk lokal sebagai komoditas utama. 2) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi mitra bisnis pariwisata. C. PELESTARIAN BUDAYA BAGI MASYARAKAT DAN PENGUNJUNG Kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung meliputi :
Lebih lengkap mengenai uraian kriteria dan indikator serta bukti pendukung dapat dilihat sebagai berikut :
Didalamnya juga termasuk langkah-langkah untuk melestarikan, melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya. www.jdih.kemenparekraf.go.id
KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Terdapat sistem pengelolaan untuk melindungi situs alam dan budaya, termasuk bangunan bersejarah dan pemandangan perkotaan dan pedesaan. 2) Terdapat filosofi lokal yang dianut masyarakat www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG dan arkeologi) serta pemandangan pedesaan dan perkotaan perkotaan. setempat/di destinasi seperti: TRI HITA KARANA, Sistem Subak dan sebagainya. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan. 3) Dalam sistem tersebut terdapat identifikasi terhadap risiko lingkungan yang terus diantisipasi dan dicarikan solusi. 4) Terdapat Organisasi bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat. 5) Sistem pengelolaan memiliki keberlanjutan dan terdapat organisasi/pihak yang bertanggungjawab atas sistem tersebut. 6) Terdapat berbagai peraturan setempat yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan misalnya: Perda, dan lain-lain. 7) Sistem telah teridentifikasi dan dilaksanakan dengan konsisten. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 8) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) dan juga Rencana Aksinya mencantumkan kegiatan terkait dengan adaptasi dan mitigasi risiko lingkungan. 9) Destinasi memiliki rencana tata ruang dan wilayah yang mengatur zonasi peruntukan daerah tujuan wisata, termasuk area yang diperuntukan untuk tema-tema wisata alam, budaya, perkotaan, agrowisata dan sebagainya.
1) Terdapat sistem dan panduan untuk monitoring. 2) Monitoring dilakukan secara berkesinambungan. 3) Terdapat sistem/alat untuk mengukur dan melakukan mitigasi dampak pariwisata terhadap situs dan atraksi wisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 4) Terdapat mekanisme evaluasi dan tindak lanjut atas hasil kegiatan monitoring tersebut.
Mekanisme administratif bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan operasional pengelolaan pengunjung. 1) Destinasi memiliki sistem administrasi pengelolaan pengunjung untuk situs atraksi wisata yang termasuk di dalamnya terdapat: a) Tindakan untuk mempertahankan; b) Tindakan untuk melindungi; c) Tindakan untuk memperkuat aset alam dan budaya. 2) Destinasi memiliki filosofi lokal yang dianut masyarakat setempat seperti TRI HITA KARANA, AWIG-AWIG dan sebagainya. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat memperkuat tindakan mempertahankan dan melindungi aset alam dan budaya setempat. 3) Memiliki mekanisme administratif yang terencana, bertanggungjawab dalam operasional pengelolaan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG pengunjung. 4) Destinasi memiliki mekanisme adminstratif yang terdokumentasi dengan baik.
Panduan ini didesain untuk meminimalkan dampak yang merugikan situs tersebut dan meningkatkan perilaku pengunjung yang positif.
1) Destinasi menerbitkan, menyediakan panduan tertulis untuk perilaku mitra pengelola wisata dan pengunjung yang pantas di situs-situs sensitif, yang didesain untuk meminimalkan dampak yang merugikan situs tersebut dan meningkatkan perilaku pengunjung yang positif. 2) Destinasi memasang rambu peringatan (signage) dan code of behavior pada lokasi- lokasi strategis untuk mengingatkan perilaku konsumen.
Destinasi memiliki kode praktik untuk pemandu wisata dan tour berkompetensi yang didesain untuk meminimalkan dampak negatif yang merugikan situs tersebut dan meningkatkan perilaku yang positif dari pengunjung. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Destinasi melaksanakan hukum dan peraturan untuk melindungi sejarah dan artefak arkeologi. 2) Memiliki Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan cagar budaya dan warisan.
1) Destinasi memiliki program untuk melindungi warisan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Destinasi memiliki sistem kemasyarakatan untuk melindungi warisan seni budaya (contoh: awig- awig). 3) Destinasi memiliki bukti program tersebut secara konsisten dilaksanakan (memiliki kesinambungan). 4) Program tersebut selalu dievaluasi untuk ditingkatkan dan dikembangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Tersedia informasi interpretatif bagi pengunjung di kantor penerangan wisata dan di situs alam dan budaya. Informasi yang tersedia dikemas dalam bentuk fisik yang menarik; barang cetakan seperti poster, buku panduan, brosur dan sebagainya yang bermanfaat bagi pengunjung. 2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) dan juga Rencana Aksinya mencantumkan kegiatan terkait dengan ketersediaan informasi interpretatif.
Informasi interpretatif yang diberikan sesuai dengan budaya destinasi setempat.
Informasi yang dikembangkan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat, merupakan hasil kolaborasi bersama. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Informasi tersedia dalam beberapa bahasa yang relevan dengan pengunjung yang datang.
Destinasi memfasilitasi pelatihan dan memiliki pemandu wisata yang fasih dalam menyampaikan informasi interpretatif.
1) Destinasi memiliki sistem yang terprogram sesuai hukum/peraturan untuk berkontribusi dalam melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual masyarakat dan individu. 2) Destinasi mematuhi peraturan/kebijakan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). D. PELESTARIAN LINGKUNGAN Kriteria pelestarian lingkungan meliputi :
www.jdih.kemenparekraf.go.id
Lebih lengkap mengenai uraian kriteria dan indikator serta bukti pendukung dapat dilihat sebagai berikut :
ekosistem, spesies dan konservasi habitat; dan pencegahan terhadap masuknya spesies yang bersifat invasif.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
Hasil pemantauan tersedia untuk umum dan terdapat sistem pada destinasi untuk merespon berbagai permasalahan terkait kualitas air secara tepat waktu.
pengolahan limbah cair yang memastikan limbah diproses dengan baik dan digunakan kembali atau dikeluarkan dengan aman dan efek samping yang minimal terhadap masyarakat dan lingkungan.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
Adanya kegiatan/program untuk menilai keberlanjutan destinasi dalam 5 (lima) tahun terakhir yang melibatkan para pemangku kepentingan.
1) Dalam kegiatan tersebut terdapat identifikasi terhadap risiko lingkungan. 2) Terdapat organisasi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penilaian berkelanjutan secara berkala. 3) Organisasi bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat. 4) Terdapat sistem untuk menangani risiko yang www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG telah teridentifikasi dan dilaksanakan dengan konsisten. 5) Memiliki berbagai peraturan setempat yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan misalnya: Perda, dan sebagainya. 6) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) dan rencana aksi mencantumkan kegiatan terkait dengan adaptasi dan mitigasi risiko lingkungan.
Destinasi memiliki inventarisasi terkini dari habitat dan margasatwa yang sensitif dan terancam. Data tersebut terus dipertahankan dan diperbaharui serta disosialisasikan dengan baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Inventarisasi tersebut perlu didokumentasikan dengan baik.
efektif dan konsisten serta diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti dalam bentuk dokumentasi kegiatan pengelolaan dan monitoring dampak terhadap lingkungan dan spesies yang sensitif.
1) Destinasi memiliki sistem untuk mencegah masuknya spesies yang invasif. Sistem tersebut efektif dan dilaksanakan dengan konsisten. 2) Terdapat peraturan yang jelas terkait dampak pariwisata terhadap lingkungan, melestarikan habitat, spesies dan ekosistem yang ada dan mencegah masuknya spesies yang invasif. 3) Terdapat berbagai peraturan setempat yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan, seperti: Perda dan sebagainya. 4) Terdapat organisasi yang bertanggungjawab terhadap dampak pariwisata terhadap lingkungan, melestarikan habitat, spesies dan ekosistem yang ada dan mencegah masuknya www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG spesies yang invasif. 5) Organisasi bisa dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat.
Terdapat sistem untuk memastikan kesesuaian dengan hukum lokal, nasional dan internasional dan standar untuk mengambil atau menangkap, memamerkan dan menjual margasatwa (termasuk tanaman dan binatang).
1) Hukum internasional yang dilaksanakan adalah CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 2) Peraturan dan standar yang diterbitkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3) Terdapat peraturan dan standar untuk mengontrol pengambilan atau penangkapan, memamerkan dan menjual tanaman dan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG binatang yang dilaksanakan secara konsisten. 4) Destinasi memiliki sistem hukum adat kemasyarakatan (contoh: awig-awig).
1) Destinasi memiliki program untuk membantu perusahaan mengukur, memonitor, meminimalkan dan melaporkan kepada publik mengenai emisi gas rumah kaca. 2) Terdapat program sebagai inisiatif dari sektor publik maupun swasta terkait dengan usaha untuk mengukur, memonitor, meminimalkan dan pelaporan kepada publik mengenai emisi Gas Rumah Kaca (GRK), seperti misalnya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Program Sertifikasi Ecolabel, dan sebagainya. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG
1) Terdapat sistem untuk membantu perusahaan untuk melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca. 2) Terdapat peraturan yang jelas terkait pengendalian emisi rumah kaca pada destinasi. 3) Terdapat peraturan setempat seperti: Rencana Induk Pembangungan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Peraturan Daerah, dan sebagainya. 4) Terdapat keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah terkait dalam mengawasi para pengusaha mengendalikan emisi rumah kaca. 5) Masyarakat bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) maupun organisasi masyarakat adat setempat.
1) Destinasi memiliki program untuk mempromosikan konservasi energi serta mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan konsumsi www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG mengurangi dan melaporkan konsumsi energi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil melaporkan konsumsi energi kepada publik. energi. 2) Terdapat program efisiensi sumber daya dan energi terbarukan baik dari sektor publik maupun sektor swasta.
1) Terdapat sistem untuk membantu perusahaan untuk melakukan konservasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mendorong adopsi dan penggunaan teknologi energi terbarukan. 2) Terdapat program kebijakan dan insentif terkait dengan keuangan hijau (green finance), misalnya dari lembaga perbankan. 3) Terdapat peraturan yang jelas terkait pengendalian konsumsi energi pada destinasi. 4) Terdapat peraturan seperti Rencana Induk Pembangungan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Peraturan Daerah dan sebagainya. 5) Terdapat keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG terkait dalam mengawasi para pengusaha menggunakan energi dari bahan bakar fosil. 6) Masyarakat bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) maupun organisasi masyarakat adat setempat.
1) Destinasi memiliki program untuk mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan penggunaan air kepada publik. 2) Terdapat sistem untuk membantu perusahaan untuk melakukan mengukur, memonitor, mengurangi dan melaporkan penggunaan air kepada publik. 3) Terdapat peraturan yang jelas terkait pengendalian konsumsi air pada destinasi. 4) Terdapat peraturan seperti Rencana Induk Pembangungan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Peraturan Daerah, dan sebagainya. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 5) Terdapat keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah terkait dalam mengawasi para pengusaha menggunakan air. 6) Masyarakat bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) maupun organisasi masyarakat adat setempat.
1) Terdapat sistem untuk memonitor tercapainya keseimbangan penggunaan air oleh perusahaan dengan kebutuhan masyarakat di destinasi. 2) Terdapat peraturan yang jelas terkait keseimbangan dalam penggunaan air pada destinasi diantara kebutuhan perusahaan dengan masyarakat. 3) Terdapat peraturan seperti Rencana Induk Pembangungan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Peraturan Daerah, dan sebagainya. 4) Terdapat keterlibatan masyarakat dan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG pemerintah daerah terkait dalam mengawasi perusahaan dalam menggunakan air di destinasi. 5) Masyarakat bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP maupun organisasi masyarakat adat setempat. 6) Terdapat upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber air saja.
Hasil monitoring disediakan untuk publik dan destinasi memiliki sistem untuk menanggapi isu kualitas air dengan tepat waktu.
Terdapat sistem pengelolaan untuk memonitor dan melaporkan kualitas air minum dan air di tempat rekreasi kepada publik.
Terdapat mekanisme yang jelas untuk melaporkan kualitas air minum dan air di tempat rekreasi kepada publik.
1) Terdapat sistem untuk menanggapi kualitas air dengan tepat waktu. 2) Terdapat organisasi yang bertanggungjawab monitoring kualitas air pada destinasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG 3) Organisasi bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat. 4) Terdapat peraturan yang jelas terkait monitoring terhadap kualitas air pada destinasi. 5) Terdapat berbagai peraturan setempat yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan, seperti: Peraturan Daerah dan sebagainya.
1) Terdapat peraturan dalam menempatkan, memelihara dan menguji debit dari septic tank dan sistem pengolahan air, dan bukti tindakan penegakannya. 2) Peraturan tingkat nasional dan regional.
1) Terdapat peraturan untuk memastikan ukuran dan jenis pengolahan limbah air yang sesuai untuk lokasi tersebut dan bukti tindakan penegakannya. www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG lokal dan lingkungan. penegakannya. 2) Peraturan tingkat nasional dan regional.
Terdapat program untuk membantu perusahaan untuk mengolah dan menggunakan kembali limbah air secara efektif.
1) Terdapat program untuk memastikan pengolahan limbah cair yang baik, aman untuk digunakan kembali atau dibuang dengan efek kerugian yang minimal bagi warga lokal dan lingkungan. 2) Terdapat organisasi yang bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap pengolahan limbah air pada destinasi. 3) Organisasi bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat.
1) Terdapat inisiatif untuk membuat sistem pengumpulan sampah www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG perusahaan untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah padat. Limbah padat yang memiliki residu dan tidak dapat didaur ulang, dibuang secara aman. dilakukan dengan mencatat jumlah limbah yang dihasilkan. yang dilakukan dengan mencatat jumlah limbah yang dihasilkan. 2) Program Bank Sampah.
Terdapat perencanaan pengelolaan sampah yang diterapkan, dan memiliki tujuan kuantitatif untuk meminimalkan dan memastikan pengelolaan yang aman dan berkelanjutan untuk sampah yang tidak digunakan kembali atau didaur ulang.
Terdapat program untuk membantu perusahaan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah.
1) Terdapat program untuk mengurangi penggunaan botol plastik air oleh perusahaan dan pengunjung. 2) Terdapat program untuk mengurangi penggunaan www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG botol plastik air oleh perusahaan dan pengunjung. 3) Terdapat organisasi yang bertanggungjawab melakukan monitoring terhadap pengolahan sampah pada destinasi. 4) Organisasi bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat.
Destinasi mendorong perusahaan untuk mengikuti panduan dan peraturan ini.
1) Terdapat panduan dan peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara yang dilaksanakan secara konsisten. 2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), Peraturan Daerah, dan sebagainya.
1) Terdapat program yang mendorong perusahaan dalam mengikuti panduan dan peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara. 2) Terdapat organisasi yang bertanggungjawab melakukan monitoring www.jdih.kemenparekraf.go.id KRITERIA INDIKATOR BUKTI PENDUKUNG suara. terhadap pelaksanaan panduan dan peraturan terkait polusi cahaya dan suara. 3) Organisasi bisa dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat setempat.
Terdapat program untuk meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan yang dilaksanakan secara konsisten.
1) Terdapat program untuk membuat pengunjung tertarik menggunakan transportasi aktif (seperti berjalan kaki dan bersepeda) yang dilaksanakan secara konsisten. 2) Terdapat partisipasi aktif masyarakat, perusahaan dan pemerintah dalam program tersebut. 3) Terdapat fasilitas transportasi ramah lingkungan yang mendukung program penggunaannya. www.jdih.kemenparekraf.go.id KETENTUAN PENUTUP Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan demi terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang menarik, berdaya saing dan berkelanjutan. MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)