DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa indeks pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu strategi peningkatan peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index (TTDI) dan dilakukan dalam upaya mengakselerasi dan mengintegrasikan pembangunan lintas sektor terkait kepariwisataan di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYELENGGARAAN INDEKS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2.Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disingkat IPKN adalah nilai yang menggambarkan kualitas Pembangunan Kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

(1)Tujuan penyelenggaraan IPKN untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia padaTravel and Tourism Development Index.
(2)Maksud penyelenggaran IPKN sebagai acuan bagi Kementerian, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kepariwisataan nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan IPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan IPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan kerangka penilaian IPKN.
(2)Kerangka penilaian IPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
1. a.sub indeks;
2. b.pilar; dan
3. c.indikator.
(3)Kerangka penilaian IPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan IPKN terdiri atas:

a.persiapan;
b.pengumpulan data;
c.pengolahan data;
d.perumusan hasil dan pelaporan hasil;
e.pengumuman; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.pembentukan tim kerja; dan
2. b.perencanaan.
(2)Menteri membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perwakilan:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian/lembaga;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.dunia usaha;
5. e.akademisi; dan/atau
6. f.masyarakat.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemetaan masalah dan isu yang berkembang;
2. b.pengembangan indikator IPKN;
3. c.identifikasi sumber data; dan
4. d.penyusunan strategi dan teknis pelaksanaan pengumpulan data.

Pasal 7

(1)Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pengumpulan data primer; dan
2. b.pengumpulan data sekunder.
(2)Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui responden dengan menggunakan survei sebagai instrumen pengumpulan data.
(3)Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pemilihan mitra kerja pelaksana survei;
2. b.penyusunan perangkat survei;
3. c.penyusunan jadwal survei; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4. d.penetapan objek survei.
(4)Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui:
1. a.data yang dipublikasikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
2. b.hasil kegiatan statistik yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi terkait.

Pasal 8

Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.pengambilan nilai awal dari sumber data;
b.penentuan skor melalui formulasi perhitungan data primer, formulasi perhitungan data sekunder, dan formulasi perhitungan skor IPKN; dan
c.pemeringkatan berdasarkan indeks, sub indeks, dan pilar.

Pasal 9

Tahapan perumusan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui kategorisasi indeks, sub indeks, dan pilar.

Pasal 10

(1)Tahapan pelaporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun berdasarkan pelaksanaan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan hasil.
(2)Pelaporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kerja kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa indeks pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu strategi peningkatan peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index (TTDI) dan dilakukan dalam upaya mengakselerasi dan mengintegrasikan pembangunan lintas sektor terkait kepariwisataan di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
5.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYELENGGARAAN INDEKS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2.Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disingkat IPKN adalah nilai yang menggambarkan kualitas Pembangunan Kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

(1)Tujuan penyelenggaraan IPKN untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia padaTravel and Tourism Development Index.
(2)Maksud penyelenggaran IPKN sebagai acuan bagi Kementerian, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas kepariwisataan nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan IPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan IPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan kerangka penilaian IPKN.
(2)Kerangka penilaian IPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
1. a.sub indeks;
2. b.pilar; dan
3. c.indikator.
(3)Kerangka penilaian IPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan IPKN terdiri atas:

a.persiapan;
b.pengumpulan data;
c.pengolahan data;
d.perumusan hasil dan pelaporan hasil;
e.pengumuman; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

(1)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.pembentukan tim kerja; dan
2. b.perencanaan.
(2)Menteri membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perwakilan:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian/lembaga;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.dunia usaha;
5. e.akademisi; dan/atau
6. f.masyarakat.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemetaan masalah dan isu yang berkembang;
2. b.pengembangan indikator IPKN;
3. c.identifikasi sumber data; dan
4. d.penyusunan strategi dan teknis pelaksanaan pengumpulan data.

Pasal 7

(1)Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.pengumpulan data primer; dan
2. b.pengumpulan data sekunder.
(2)Pengumpulan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui responden dengan menggunakan survei sebagai instrumen pengumpulan data.
(3)Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pemilihan mitra kerja pelaksana survei;
2. b.penyusunan perangkat survei;
3. c.penyusunan jadwal survei; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
4. d.penetapan objek survei.
(4)Pengumpulan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui:
1. a.data yang dipublikasikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
2. b.hasil kegiatan statistik yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi terkait.

Pasal 8

Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:

a.pengambilan nilai awal dari sumber data;
b.penentuan skor melalui formulasi perhitungan data primer, formulasi perhitungan data sekunder, dan formulasi perhitungan skor IPKN; dan
c.pemeringkatan berdasarkan indeks, sub indeks, dan pilar.

Pasal 9

Tahapan perumusan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui kategorisasi indeks, sub indeks, dan pilar.

Pasal 10

(1)Tahapan pelaporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun berdasarkan pelaksanaan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan hasil.
(2)Pelaporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kerja kepada Menteri.