DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (7) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11),

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara www.jdih.kemenparekraf.go.id Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); www.jdih.kemenparekraf.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
11.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
15.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
16.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725); www.jdih.kemenparekraf.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3.Unit Kerja Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan di Kementerian dan memberikan dana dekonsentrasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang tertentu di provinsi.
5.Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi adalah perubahan anggaran belanja Kementerian yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
7.Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut DHP RKA-K/L adalah dokumen yang berisi rangkuman RKA-K/L per Unit Kerja Eselon I dan program dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan.
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
9.Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut APIP Kementerian adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian. www.jdih.kemenparekraf.go.id
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, antara lain:
1. a.penyusunan rencana induk dan rencana detail Kawasan;
2. b.bimbingan teknis; dan
3. c.peningkatan peran serta masyarakat melalui Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
(2)Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata mancanegara yaitu partisipasi daerah pada even promosi pariwisata mancanegara. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui Dekonsentrasi bidang pemasaran pariwisata nusantara meliputi:
1. a.sosialisasi Branding Pesona Indonesia;
2. b.pemasangan Iklan Pariwisata melalui media cetak, elektronik, media online dan media ruang;
3. c.pengadaan atau penyediaan bahan promosi;
4. d.pemasaran paket wisata yang siap jual di masing-masing daerah;
5. e.partisipasi dalam festival dan penyelenggaraan even (alam, budaya, dan buatan); dan
6. f.pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan di daerah-daerah.
(2)Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dari Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara.

5.Ketentuan Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (7) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi: www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. a.laporan manajerial; dan
2. b.laporan akuntabilitas.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Eselon I terkait dan Inspektur.
(3)Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.perkembangan realisasi penyerapan dana dan fisik; dan
2. b.kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.
(4)Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.laporan akuntabilitas kinerja; dan
2. b.laporan keuangan.
(6)Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran belanja;
2. b.laporan realisasi anggaran pengembalian belanja;
3. c.laporan realisasi anggaran pendapatan;
4. d.laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan;
5. e.neraca;
6. f.neraca percobaan; www.jdih.kemenparekraf.go.id
7. g.laporan operasional;
8. h.laporan perubahan ekuitas;
9. i.laporan barang milik negara; dan
10. j.catatan atas laporan keuangan.
(8)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf i dihasilkan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
(9)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf h disampaikan setiap bulan dan triwulan dalam bentuk softcopy Arsip Data Komputer dan hardcopy hasil cetakan aplikasi.
(10)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf j disampaikan setiap semester dan tahunan dalam bentuk softcopy Arsip Data Komputer dan hardcopy hasil cetakan aplikasi.
(11)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1969 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA FORMAT LAPORAN A. FORMAT LAPORAN MANAJERIAL LAPORAN MANAJERIAL PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ..... Satuan Kerja : No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Komponen/ Aktivitas TW Fisik Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Uraian Target Uraian Capaian Dokumen Data Dukung Keterangan Kegagalan/ Keberhasilan Target Realisasi Satuan ( % ) Target Realisasi ( % ) Target Realisasi ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TW 1 www.jdih.kemenparekraf.go.id Petunjuk Pengisian : Kolom No. 1 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi Kolom No. 2 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi Kolom No. 3 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi Kolom No. 4 Diisi nama output sesuai RKAKL Kolom No. 5 Diisi nama aktivitas (rincian kegiatan yang mendukung output) sesuai RKAKL Kolom No. 6 Diisi periode triwulan Kolom No. 7 Diisi target waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas sesuai KAK secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 maka pada triwulan 4 diisi dengan angka yang sama Kolom No. 8 Diisi realisasi waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 maka pada triwulan 4 diisi dengan angka yang sama Kolom No. 9 Diisi nama satuan fisik dari hasil kegiatan/aktivitas (naskah, kegiatan, kode, dll) Kolom No. 10 Diisi capaian realisasi Kolom No. 11 Diisi target proses penyelesaian (% target progress) per triwulan secara kumulatif TW 2 TW 3 TW 4 www.jdih.kemenparekraf.go.id Kolom No. 12 Diisi realisasi proses penyelesaian (% realisasi progress) per triwulan secara kumulatif Kolom No. 13 Diisi capaian realisasi Kolom No. 14 Diisi target penyerapan (rencana penarikan) per triwulan secara kumulatif Kolom No. 15 Diisi realisasi penyerapan (% realisasi keuangan) per triwulan secara kumulatif Kolom No. 16 Diisi capaian realisasi Kolom No. 17 Diisi uraian rencana proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana progress kinerja) Kolom No. 18 Diisi uraian realisasi proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (realisasi progress kinerja) Kolom No. 19 Diisi dengan melampirkan soft copy data dukung per triwulan sesuai proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas Kolom No. 20 Diisi keterangan/penjelasan tentang: bila tercapai sesuai target selanjutnya apa outcome-nya dan bila tidak sesuai target (gagal) apa penyebab/kendalanya serta solusi yang diharapkan www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMAT LAPORAN AKUNTABILITAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM (DEKONSENTRASI) ...................................................... TAHUN ANGGARAN ..... COVER DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN

1.Latar Belakang
2.Tujuan Penulisan Laporan BAB II HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BAB III PERMASALAHAN DAN KENDALA BAB IV PENUTUP
1.Masalah dan Saran Pemecahan
2.Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan ke Depan LAMPIRAN-LAMPIRAN MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…