(1)SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
a.laporan manajerial; dan
b.laporan akuntabilitas.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Eselon I terkait dan Inspektur.
(3)Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.perkembangan realisasi penyerapan dana dan fisik; dan
b.kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut.
(4)Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a.laporan akuntabilitas kinerja; dan
b.laporan keuangan.
(6)Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
a.laporan realisasi anggaran belanja;
b.laporan realisasi anggaran pengembalian belanja;
c.laporan realisasi anggaran pendapatan;
d.laporan realisasi anggaran pengembalian pendapatan;
e.neraca;
f.neraca percobaan;
www.jdih.kemenparekraf.go.id
g.laporan operasional;
h.laporan perubahan ekuitas;
i.laporan barang milik negara; dan
j.catatan atas laporan keuangan.
(8)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf i dihasilkan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
(9)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf h disampaikan setiap bulan dan triwulan dalam bentuk softcopy Arsip Data Komputer dan hardcopy hasil cetakan aplikasi.
(10)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sampai dengan huruf j disampaikan setiap semester dan tahunan dalam bentuk softcopy Arsip Data Komputer dan hardcopy hasil cetakan aplikasi.
(11)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1969 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA FORMAT LAPORAN A. FORMAT LAPORAN MANAJERIAL LAPORAN MANAJERIAL PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN ..... Satuan Kerja : No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Output Komponen/ Aktivitas TW Fisik Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran Uraian Target Uraian Capaian Dokumen Data Dukung Keterangan Kegagalan/ Keberhasilan Target Realisasi Satuan ( % ) Target Realisasi ( % ) Target Realisasi ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TW 1 www.jdih.kemenparekraf.go.id Petunjuk Pengisian : Kolom No. 1 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi Kolom No. 2 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi Kolom No. 3 Diisi oleh Satker Eselon II yang membawahi Kolom No. 4 Diisi nama output sesuai RKAKL Kolom No. 5 Diisi nama aktivitas (rincian kegiatan yang mendukung output) sesuai RKAKL Kolom No. 6 Diisi periode triwulan Kolom No. 7 Diisi target waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas sesuai KAK secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 maka pada triwulan 4 diisi dengan angka yang sama Kolom No. 8 Diisi realisasi waktu (triwulan) penyelesaian fisik kegiatan/aktivitas secara kumulatif, bila selesai pada triwulan 3 maka pada triwulan 4 diisi dengan angka yang sama Kolom No. 9 Diisi nama satuan fisik dari hasil kegiatan/aktivitas (naskah, kegiatan, kode, dll) Kolom No. 10 Diisi capaian realisasi Kolom No. 11 Diisi target proses penyelesaian (% target progress) per triwulan secara kumulatif TW 2 TW 3 TW 4 www.jdih.kemenparekraf.go.id Kolom No. 12 Diisi realisasi proses penyelesaian (% realisasi progress) per triwulan secara kumulatif Kolom No. 13 Diisi capaian realisasi Kolom No. 14 Diisi target penyerapan (rencana penarikan) per triwulan secara kumulatif Kolom No. 15 Diisi realisasi penyerapan (% realisasi keuangan) per triwulan secara kumulatif Kolom No. 16 Diisi capaian realisasi Kolom No. 17 Diisi uraian rencana proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (rencana progress kinerja) Kolom No. 18 Diisi uraian realisasi proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas (realisasi progress kinerja) Kolom No. 19 Diisi dengan melampirkan soft copy data dukung per triwulan sesuai proses pelaksanaan kegiatan/aktivitas Kolom No. 20 Diisi keterangan/penjelasan tentang: bila tercapai sesuai target selanjutnya apa outcome-nya dan bila tidak sesuai target (gagal) apa penyebab/kendalanya serta solusi yang diharapkan www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMAT LAPORAN AKUNTABILITAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM (DEKONSENTRASI) ...................................................... TAHUN ANGGARAN ..... COVER DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN
1.Latar Belakang
2.Tujuan Penulisan Laporan BAB II HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BAB III PERMASALAHAN DAN KENDALA BAB IV PENUTUP
1.Masalah dan Saran Pemecahan
2.Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan ke Depan LAMPIRAN-LAMPIRAN MENTERI PARIWISATA ttd.
ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id