DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang www.peraturan.go.id 2021, No. 613 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); www.peraturan.go.id 2021, No. 613 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan umum.
4.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi www.peraturan.go.id 2021, No. 613 dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
7.Deputi adalah Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan dan memberikan Dana Dekonsentrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

(1)Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 3

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri dari kegiatan:

a.dukungan manajemen;
b.pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
c.pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur;
d.pengembangan pemasaran; dan
e.pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

(1)Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa dukungan perencanaan www.peraturan.go.id 2021, No. 613 dan keuangan.
(2)Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

(1)Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
1. a.pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
2. b.pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.
(2)Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.workshop gerakan sadar wisata; dan
2. b.pelatihan kepariwisataan.
(3)Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
2. b.pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif.
(4)Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 6

(1)Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan tata kelola pusat informasi destinasi pariwisata daerah.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh www.peraturan.go.id 2021, No. 613 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan partisipasi daerah pada dukungan kegiatan pemasaran pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Kegiatan pengembangan pemasaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perjalanan wisata pengenalan;
2. b.pameran;
3. c.misi penjualan; dan
4. d.kerjasama dengan industri pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(3)Pelaksanaan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemasaran.

Pasal 8

(1)Kegiatan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
1. a.pengembangan wisata minat khusus; dan
2. b.pengembangan penyelenggara kegiatan daerah.
(2)Pelaksanaan kegiatan produk wisata dan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). www.peraturan.go.id 2021, No. 613
(2)Setelah menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.
(3)Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
(4)Gubernur dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dibiayai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
(2)Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
(3)Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pelaksanaan anggaran oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2021, No. 613

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang www.peraturan.go.id 2021, No. 613 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); www.peraturan.go.id 2021, No. 613 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab Urusan Pemerintahan umum.
4.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi www.peraturan.go.id 2021, No. 613 dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
7.Deputi adalah Deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melaksanakan kegiatan dan memberikan Dana Dekonsentrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

(1)Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Menteri melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program Dekonsentrasi dengan Deputi.

Pasal 3

Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri dari kegiatan:

a.dukungan manajemen;
b.pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
c.pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur;
d.pengembangan pemasaran; dan
e.pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 4

(1)Kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa dukungan perencanaan www.peraturan.go.id 2021, No. 613 dan keuangan.
(2)Pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

(1)Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa:
1. a.pengembangan sumber daya manusia pariwisata; dan
2. b.pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.
(2)Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.workshop gerakan sadar wisata; dan
2. b.pelatihan kepariwisataan.
(3)Kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
2. b.pemberdayaan komunitas ekonomi kreatif.
(4)Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 6

(1)Kegiatan pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan tata kelola pusat informasi destinasi pariwisata daerah.
(2)Pelaksanaan kegiatan pengembangan destinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh www.peraturan.go.id 2021, No. 613 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan partisipasi daerah pada dukungan kegiatan pemasaran pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Kegiatan pengembangan pemasaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perjalanan wisata pengenalan;
2. b.pameran;
3. c.misi penjualan; dan
4. d.kerjasama dengan industri pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(3)Pelaksanaan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pemasaran.

Pasal 8

(1)Kegiatan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
1. a.pengembangan wisata minat khusus; dan
2. b.pengembangan penyelenggara kegiatan daerah.
(2)Pelaksanaan kegiatan produk wisata dan penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events).

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). www.peraturan.go.id 2021, No. 613
(2)Setelah menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.
(3)Gubernur menyampaikan hasil penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
(4)Gubernur dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilimpahkan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dibiayai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
(2)Pendanaan Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
(3)Alokasi anggaran per kegiatan dan per satuan kerja Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri.
(4)Pelaksanaan anggaran oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2021, No. 613

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2017