DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Pariwisata, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata;
b.bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.83/HK.201/MKP/2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat Menetapkan :

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut JDIH Kemenpar adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pariwisata.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dan Dokumen Hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum baik dalam bentuk cetakan (hard copy) maupun dalam bentuk media elektronik (soft copy).
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kemenpar.

Pasal 3

JDIH Kemenpar bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu di Kementerian Pariwisata dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemenpar; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang pariwisata, dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB III

ORGANISASI JDIH KEMENPAR

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH Kemenpar terdiri atas :
1. a.Pusat JDIH Kemenpar; dan
2. b.Anggota JDIH Kemenpar. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Kementerian Pariwisata merupakan Pusat JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Anggota JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum atau dokumen hukum pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JDIH KEMENPAR

Pasal 5

(1)Pusat JDIH Kemenpar bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dan dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata;
2. b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenpar;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH Kemenpar;
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian Pariwisata;
6. f.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id
7. g.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpar kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 6

(1)Anggota JDIH Kemenpar bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh unit kerja bersangkutan;
2. b.pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada Pusat JDIH Kemenpar;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Anggota JDIH Kemenpar yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pusat JDIH Kemenpar dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

JDIH Kemenpar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat JDIH Kemenpar dapat membentuk Tim Teknis JDIH Kemenpar yang beranggotakan dari Pusat JDIHN, Pusat JDIH Kemenpar dan Anggota JDIH Kemenpar. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB V

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

(1)Dokumen Hukum yang dimuat dalam JDIH Kemenpar paling sedikit meliputi:
1. a.Peraturan Menteri Pariwisata;
2. b.Keputusan Menteri Pariwisata;
3. c.Instruksi Menteri Pariwisata;
4. d.Surat Edaran;
5. e.Perjanjian kerjasama/kesepakatan bersama (MoU) Kementerian Pariwisata; dan
6. f.Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pariwisata.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenpar dapat memuat:
1. a.Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.Naskah Akademis;
3. c.Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan;
4. d.Yurisprudensi; dan
5. e.Bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

Pasal 10

(1)Naskah Asli dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata disimpan oleh Pusat JDIH Kemenpar.
(2)Salinan naskah asli dokumen hukum dapat disimpan oleh Anggota JDIH Kemenpar.
(3)Pusat JDIH Kemenpar berhak meminta naskah asli dokumen hukum yang disimpan oleh Anggota JDIH Kemenpar. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Pariwisata, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata;
b.bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.83/HK.201/MKP/2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat Menetapkan :

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut JDIH Kemenpar adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pariwisata.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dan Dokumen Hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum baik dalam bentuk cetakan (hard copy) maupun dalam bentuk media elektronik (soft copy).
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Kemenpar.

Pasal 3

JDIH Kemenpar bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu di Kementerian Pariwisata dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemenpar; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum di bidang pariwisata, dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB III

ORGANISASI JDIH KEMENPAR

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH Kemenpar terdiri atas :
1. a.Pusat JDIH Kemenpar; dan
2. b.Anggota JDIH Kemenpar. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Kementerian Pariwisata merupakan Pusat JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Anggota JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum atau dokumen hukum pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI JDIH KEMENPAR

Pasal 5

(1)Pusat JDIH Kemenpar bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dan dokumen hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata;
2. b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHN;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenpar;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di Pusat JDIH Kemenpar;
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian Pariwisata;
6. f.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pariwisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id
7. g.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpar kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 6

(1)Anggota JDIH Kemenpar bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh unit kerja bersangkutan;
2. b.pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada Pusat JDIH Kemenpar;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Anggota JDIH Kemenpar yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pusat JDIH Kemenpar dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

(1)Dokumen Hukum yang dimuat dalam JDIH Kemenpar paling sedikit meliputi:
1. a.Peraturan Menteri Pariwisata;
2. b.Keputusan Menteri Pariwisata;
3. c.Instruksi Menteri Pariwisata;
4. d.Surat Edaran;
5. e.Perjanjian kerjasama/kesepakatan bersama (MoU) Kementerian Pariwisata; dan
6. f.Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pariwisata.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenpar dapat memuat:
1. a.Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.Naskah Akademis;
3. c.Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan;
4. d.Yurisprudensi; dan
5. e.Bahan dokumentasi dan informasi hukum lainnya.

Pasal 10

(1)Naskah Asli dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata disimpan oleh Pusat JDIH Kemenpar.
(2)Salinan naskah asli dokumen hukum dapat disimpan oleh Anggota JDIH Kemenpar.
(3)Pusat JDIH Kemenpar berhak meminta naskah asli dokumen hukum yang disimpan oleh Anggota JDIH Kemenpar. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022