DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai 2022, No.11 dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 2022, No.11 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut JDIH Kemenparekraf adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi 2022, No.11 namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
9.Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
12.Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2022, No.11

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan JDIH Kemenparekraf.

Pasal 3

JDIH Kemenparekraf bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemenparekraf antara pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH Kemenparekraf terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemenparekraf; dan
2. b.anggota JDIH Kemenparekraf.
(2)Pusat JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(3)Anggota JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum pada:
1. a.unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I; 2022, No.11
2. b.UPT; dan
3. c.Badan Pelaksana Otorita.

Pasal 5

JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kemenparekraf menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
2. b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenparekraf;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kemenparekraf;
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian; dan 2022, No.11
7. g.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenparekraf kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi pimpinan tinggi madya atau eselon I, UPT, dan Badan Pelaksana Otorita.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kemenparekraf menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh anggota JDIH Kemenparekraf yang bersangkutan;
2. b.pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kemenparekraf;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kemenparekraf yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pusat JDIH Kemenparekraf dan pimpinan unit kerja, UPT, dan Badan Pelaksana Otorita.

Pasal 8

Dalam mengelola dokumen dan Informasi Hukum, JDIH Kemenparekraf mengacu pada standar pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH Kemenparekraf membentuk tim teknis JDIH Kemenparekraf. 2022, No.11
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pusat JDIH Kemenparekraf;
2. b.anggota JDIH Kemenparekraf; dan
3. c.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 10

(1)JDIH Kemenparekraf memuat Dokumen Hukum berupa:
1. a.peraturan Menteri;
2. b.keputusan Menteri;
3. c.instruksi Menteri;
4. d.surat edaran;
5. e.nota kesepahaman/perjanjian kerja sama Kementerian; dan
6. f.peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenparekraf dapat memuat:
1. a.naskah akademis, naskah urgensi, atau kajian teknis;
2. b.petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
3. c.yurisprudensi; dan
4. d.Dokumen Hukum lainnya.
(3)Selain memuat Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), JDIH Kemenparekraf memuat Informasi Hukum.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai 2022, No.11 dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 2022, No.11 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut JDIH Kemenparekraf adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi 2022, No.11 namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
9.Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
12.Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 2022, No.11

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan JDIH Kemenparekraf.

Pasal 3

JDIH Kemenparekraf bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan dokumen dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemenparekraf antara pusat JDIH Kementerian dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan hukum kepada publik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH Kemenparekraf terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemenparekraf; dan
2. b.anggota JDIH Kemenparekraf.
(2)Pusat JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(3)Anggota JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum pada:
1. a.unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I; 2022, No.11
2. b.UPT; dan
3. c.Badan Pelaksana Otorita.

Pasal 5

JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kemenparekraf menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
2. b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Pusat JDIHN;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenparekraf;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kemenparekraf;
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH di lingkungan Kementerian;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di Kementerian; dan 2022, No.11
7. g.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenparekraf kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dan Pusat JDIHN.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH Kemenparekraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi pimpinan tinggi madya atau eselon I, UPT, dan Badan Pelaksana Otorita.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kemenparekraf menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh anggota JDIH Kemenparekraf yang bersangkutan;
2. b.pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kemenparekraf;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kemenparekraf yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada pusat JDIH Kemenparekraf dan pimpinan unit kerja, UPT, dan Badan Pelaksana Otorita.

Pasal 8

Dalam mengelola dokumen dan Informasi Hukum, JDIH Kemenparekraf mengacu pada standar pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH Kemenparekraf membentuk tim teknis JDIH Kemenparekraf. 2022, No.11
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pusat JDIH Kemenparekraf;
2. b.anggota JDIH Kemenparekraf; dan
3. c.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan jaringan.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 10

(1)JDIH Kemenparekraf memuat Dokumen Hukum berupa:
1. a.peraturan Menteri;
2. b.keputusan Menteri;
3. c.instruksi Menteri;
4. d.surat edaran;
5. e.nota kesepahaman/perjanjian kerja sama Kementerian; dan
6. f.peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenparekraf dapat memuat:
1. a.naskah akademis, naskah urgensi, atau kajian teknis;
2. b.petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
3. c.yurisprudensi; dan
4. d.Dokumen Hukum lainnya.
(3)Selain memuat Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), JDIH Kemenparekraf memuat Informasi Hukum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018