DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kewenangan pengendalian; Penyelengaraan SPIP; Penguatan Penyelenggaraan SPIP; Evaluasi Penyelenggaraan SPIP; Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, maka Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7.Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan program dan kebijakan, perencanaan kegiatan dan penganggaran serta pertanggung jawaban keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pariwisata.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.Reviu adalah penelahaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
5.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
6.Kegiatan pengawasan lainnya adalah rangkaian kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
7.Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
8.Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
9.Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
10.Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
12.Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern pemerintah dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
13.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas sebagai unsur pembinaan dalam penyelenggaraan SPIP dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
14.Unit Kerja adalah organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.
15.Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dari organisasi induknya.
16.Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
17.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dimaksudkan untuk memberi arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, agar dapat terlaksana secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.
(2)Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, kehandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 3

(1)Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Kementerian untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
(2)Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Menteri bertanggung jawab atas efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas hasil pelaksanaan program di lingkungan Kementerian.
(2)Pimpinan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 5

(1)Setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
(3)Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 7

(1)Dalam proses penyelenggaraan SPIP, setiap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP.
(2)Susunan anggota, tugas dan fungsi Satuan Tugas Pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan penetapan Satuan Tugas Pelaksana SPIP kepada Pejabat Eselon I.

Pasal 8

(1)Pimpinan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya masing-masing.
(2)Pimpinan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan hasil pemantauan atas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap triwulan kepada Sekretaris Kementerian.

BAB IV

PENGUATAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

(1)Pimpinan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
(2)Untuk mempercepat dan memperkuat penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis termasuk akuntabilitas kinerja Kementerian.
(3)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPIP Kementerian untuk mendukung pernyataan tanggung jawab Menteri mengenai tingkat keandalan SPIP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Inspektur.
(2)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui aktivitas:
1. a.audit/pemeriksaan;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat bekerja sama dengan satuan kerja/instansi lain dalam rangka meningkatan kualitas pengawasan dengan tetap menjaga integritas induk organisasi, serta memperhatikan/ menjalankan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2015