DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.15/KP.1014/MKP/07 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas www.jdih.kemenparekraf.go.id Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3.Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata kepada KPK.
7.Inspektorat adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pariwisata yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pejabat wajib LHKPN;
b.tim pengelola LHKPN;
c.mekanisme penyampaian LHKPN; www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.pengawasan; dan
e.sanksi.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 4

Pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

a.menteri;
b.pimpinan tinggi madya;
c.pimpinan tinggi pratama;
d.auditor madya dan utama;
e.direktur utama badan otorita;
f.direktur di lingkungan badan otorita;
g.pimpinan/kepala unit pelaksana teknis;
h.kepala unit layanan pengadaan;
i.pejabat pembuat komitmen;
j.bendahara penerimaan;
k.bendahara pengeluaran; dan
l.pejabat penandatangan surat perintah membayar.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.koordinator;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris;
5. e.anggota; www.jdih.kemenparekraf.go.id
6. f.administrator instansi; dan
7. g.administrator satuan kerja.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Tim pengelola LHKPN bertugas untuk:

a.berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui https://elhkpn.kpk.go.id;
b.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember tiap tahun;
c.melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN dalam aplikasi e-LHKPN; dan
d.mengingatkan pejabat wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 7

(1)Pejabat Wajib LHKPN berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id atau mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirim melalui email elhkpn@kpk.go.id. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

(1)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
1. a.pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
(2)Penyampaian LHKPN selama Pejabat Wajib LHKPN menjabat wajib dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.

Pasal 10

Inspektorat bertugas:

a.memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b.berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir a;
c.bersama Tim Pengelola LHKPN menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi: www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. 1.data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
2. 2.hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. 3.hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.15/KP.1014/MKP/07 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan Penyelenggara Negara, baik diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
2.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas www.jdih.kemenparekraf.go.id Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3.Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6.Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata kepada KPK.
7.Inspektorat adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pariwisata yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pejabat wajib LHKPN;
b.tim pengelola LHKPN;
c.mekanisme penyampaian LHKPN; www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.pengawasan; dan
e.sanksi.

BAB II

PEJABAT WAJIB LHKPN

Pasal 4

Pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

a.menteri;
b.pimpinan tinggi madya;
c.pimpinan tinggi pratama;
d.auditor madya dan utama;
e.direktur utama badan otorita;
f.direktur di lingkungan badan otorita;
g.pimpinan/kepala unit pelaksana teknis;
h.kepala unit layanan pengadaan;
i.pejabat pembuat komitmen;
j.bendahara penerimaan;
k.bendahara pengeluaran; dan
l.pejabat penandatangan surat perintah membayar.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

(1)Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.koordinator;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris;
5. e.anggota; www.jdih.kemenparekraf.go.id
6. f.administrator instansi; dan
7. g.administrator satuan kerja.
(3)Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Tim pengelola LHKPN bertugas untuk:

a.berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui https://elhkpn.kpk.go.id;
b.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember tiap tahun;
c.melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN dalam aplikasi e-LHKPN; dan
d.mengingatkan pejabat wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 7

(1)Pejabat Wajib LHKPN berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id atau mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirim melalui email elhkpn@kpk.go.id. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

(1)Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
1. a.pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
3. c.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
(2)Penyampaian LHKPN selama Pejabat Wajib LHKPN menjabat wajib dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.

Pasal 10

Inspektorat bertugas:

a.memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b.berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir a;
c.bersama Tim Pengelola LHKPN menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi: www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. 1.data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
2. 2.hasil pemeriksaan LHKPN; dan
3. 3.hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.