Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2017
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
www.jdih.kemenparekraf.go.id
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
BAB II PEJABAT WAJIB LHKPN
BAB II
Pejabat wajib LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
BAB III TIM PENGELOLA LHKPN
BAB III
www.jdih.kemenparekraf.go.id
Tim pengelola LHKPN bertugas untuk:
dan
BAB IV MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN
BAB IV
www.jdih.kemenparekraf.go.id
BAB V PENGAWASAN
BAB V
Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan wajib LHKPN secara berjenjang.
Inspektorat bertugas:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
BAB VI SANKSI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)