DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Maret 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 241

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur Kedudukan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Kebijakan Strategis; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; Deputi Bidang Industri dan Investasi; Deputi Bidang Pemasaran; Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Ekonomi DIgital dan Produk Kreatif; Inspektorat Utama; Pusat; Staf Ahli; Kelompok Jabatan Funsgional; Unit Pelaksana Teknis; Tata Kerja; Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; NOMOR TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
3.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian/Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian/Badan dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan.

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian/Badan, Menteri/Kepala dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala, sesuai dengan penunjukan Presiden. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(3)Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian/Badan.
(4)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Badan; dan
2. b.membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian/ Badan.

Pasal 3

Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian/Badan.

Pasal 4

Kementerian/Badan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian/Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
b.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; www.jdih.kemenparekraf.go.id
c.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
d.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
g.pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
h.pembinaan, pemberian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
i.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
j.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan; dan
k.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Kementerian/Badan terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. b.Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
3. c.Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
4. d.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
5. e.Deputi Bidang Industri dan Investasi;
6. f.Deputi Bidang Pemasaran; www.jdih.kemenparekraf.go.id
7. g.Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events);
8. h.Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
9. i.Inspektorat Utama;
10. j.Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi;
11. k.Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi;
12. l.Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha;
13. m.Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas;
14. n.Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis;
15. o.Pusat Data dan Sistem Informasi; dan
16. p.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
(2)Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 7

(1)Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(2)Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian/Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian/Badan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian/Badan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian/Badan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 10

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan;
b.Biro Perencanaan dan Keuangan;
c.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
d.Biro Komunikasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 11

Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang tata usaha pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan pelaksanaan advokasi hukum, serta pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Isi peraturan

Teks241PDFHirarki

Memuat teks peraturan…