DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai penyelenggara Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pariwisata yang diselenggarakan oleh pengelola Informasi dan dokumentasi, yang terdiri atas a. Atasan PPID; b. PPID; c. PPID Tingkat I; d. PPID Politeknik Pariwisata; e. PPID Badan Pelaksana Otorita; dan/atau f. Petugas Pelayanan Informasi Publik; serta standar pelayanan informasi publik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pariwisata.
4.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5.Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memeroleh Informasi Publik dari Kementerian Pariwisata.
6.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pariwisata, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
7.Politeknik Pariwisata adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
8.Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh pengelola Informasi dan dokumentasi.
(2)Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID;
3. c.PPID Tingkat I;
4. d.PPID Politeknik Pariwisata;
5. e.PPID Badan Pelaksana Otorita; dan/atau
6. f.Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(3)Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara berjenjang kepada Menteri.
(4)Struktur organisasi pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menunjuk PPID, PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
2. b.menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kementerian;
3. c.menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. d.mewakili Kementerian di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID, PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID berwenang:
1. a.menetapkan dan mengangkat PPID, PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, dan PPID Badan Pelaksana Otorita di lingkungan Kementerian;
2. b.menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kementerian;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. d.menunjuk PPID untuk mewakili Kementerian di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
5. e.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID, PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, Pejabat Fungsional, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

(1)PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan komunikasi.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. d.mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
5. e.melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. f.menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. g.melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. h.melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
9. i.menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. j.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. d.meminta klarifikasi kepada PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. e.menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. f.menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. g.menugaskan PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali; dan
8. h.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, PPID Badan Pelaksana Otorita, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Pasal 5

(1)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c dijabat oleh setiap Sekretaris Deputi.
(2)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.membantu PPID dalam melakukan pengujian konsekuensi;
4. d.membantu PPID dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
5. e.membantu PPID dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I berwenang:
1. a.meminta dokumen Informasi Publik dari kelompok kerja yang berasal dari satuan kerja yang berada di PPID Tingkat I;
2. b.meminta klarifikasi kepada kelompok kerja yang berasal dari satuan kerja yang berada di PPID Tingkat I dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. c.menugaskan kelompok kerja yang berasal dari satuan kerja yang berada di PPID Tingkat I untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Tingkat I dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Tingkat I bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID.

Pasal 6

(1)PPID Politeknik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijabat oleh masing-masing Direktur Politeknik Pariwisata.
(2)PPID Politeknik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Politeknik Pariwisata;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Politeknik Pariwisata untuk disampaikan kepada PPID paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Pariwisata;
4. d.melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID;
5. e.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
6. f.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
7. g.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
8. h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Pariwisata; dan
9. i.membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Pariwisata dan menyampaikannya kepada PPID.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Politeknik Pariwisata berwenang:
1. a.meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di PPID Politeknik Pariwisata;
2. b.meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di PPID Politeknik Pariwisata dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan
3. c.menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Politeknik Pariwisata dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Politeknik Pariwisata bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID.

Pasal 7

(1)PPID Badan Pelaksana Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dijabat oleh masing-masing Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita.
(2)PPID Badan Pelaksana Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Badan Pelaksana Otorita;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita untuk disampaikan kepada PPID paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita;
4. d.melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID;
5. e.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
6. f.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
7. g.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
8. h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita; dan
9. i.membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita dan menyampaikannya kepada PPID.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Badan Pelaksana Otorita berwenang:
1. a.meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di PPID Badan Pelaksana Otorita;
2. b.meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di PPID Badan Pelaksana Otorita dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan
3. c.menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Badan Pelaksana Otorita dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Badan Pelaksana Otorita bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID.

Pasal 8

(1)Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berada di bawah:
1. a.PPID;
2. b.PPID Politeknik Pariwisata; dan/atau
3. c.PPID Badan Pelaksana Otorita.
(2)Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. c.mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi.
(3)Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat fungsional dan/atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada PPID, PPID Politeknik Pariwisata, dan PPID Badan Pelaksana Otorita.

Pasal 9

(1)Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan secara koordinatif oleh Atasan PPID, PPID, PPID Tingkat I, PPID Politeknik Pariwisata, dan/atau PPID Badan Pelaksana Otorita.
(2)Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada:
1. a.PPID;
2. b.PPID Tingkat I;
3. c.PPID Politeknik Pariwisata;
4. d.PPID Badan Pelaksana Otorita;
5. e.pegawai pada pemilik Informasi Publik yang dimohonkan;
6. f.pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi yang menangani hukum; dan/atau
7. g.pegawai lainnya yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
(3)Pada saat persidangan, pihak yang diberikan kuasa menyiapkan dokumen berupa:
1. a.surat kuasa dari Atasan PPID;
2. b.kartu identitas;
3. c.tanggapan atas Permintaan Informasi Publik;
4. d.tanggapan atas keberatan Informasi Publik;
5. e.dokumen Permintaan Informasi Publik; dan/atau
6. f.dokumen pendukung persidangan lainnya.

BAB III

INFORMASI PUBLIK

Pasal 10

Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi Publik yang dikecualikan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…