DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai organisasi JDIH Kemenpar a. pusat JDIH Kemenpar; dan b. anggota JDIH Kemenpar; tugas dan fungsi; pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum; pemantauan dan evaluasi; serta pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.
3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut JDIH Kemenpar adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pariwisata.
4.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang- undangan.
5.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7.Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
8.Politeknik Pariwisata adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian.
9.Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
11.Sekretaris Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah pimpinan tinggi madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan JDIH Kemenpar.

Pasal 3

JDIH Kemenpar bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang tertib dan terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN;
b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kemenpar antara pusat JDIH Kemenpar dengan Pusat JDIHN dan anggota JDIHN; dan
d.meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik di bidang pariwisata sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi JDIH Kemenpar terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kemenpar; dan
2. b.anggota JDIH Kemenpar.
(2)Pusat JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berada pada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
(3)Anggota JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satuan kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum pada:
1. a.unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I;
2. b.Politeknik Pariwisata; dan
3. c.Badan Pelaksana Otorita.

Pasal 5

JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan anggota JDIHN.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1)Pusat JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian;
2. b.pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs resmi Pusat JDIHN;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenpar;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan di pusat JDIH Kemenpar;
5. e.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kemenpar di lingkungan Kementerian;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Kementerian; dan
7. g.penyampaian laporan pelaksanaan JDIH Kemenpar kepada:
  1. 1.Menteri melalui Sekretaris Kementerian; dan
  2. 2.Pusat JDIHN.

Pasal 7

(1)Anggota JDIH Kemenpar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi pimpinan tinggi madya atau unit eselon I, Politeknik Pariwisata, dan Badan Pelaksana Otorita.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH Kemenpar menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja atau satuan kerja yang bersangkutan;
2. b.pemanfaatan sistem Informasi Hukum yang terpusat pada pusat JDIH Kemenpar;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH Kemenpar yang bersangkutan; dan
4. d.penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada pusat JDIH Kemenpar.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH Kemenpar membentuk tim teknis JDIH Kemenpar.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pusat JDIH Kemenpar;
2. b.anggota JDIH Kemenpar; dan
3. c.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 9

(1)Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dilakukan secara elektronik dan nonelektronik.
(2)Dalam mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, JDIH Kemenpar mengacu pada standar pengelolaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)JDIH Kemenpar memuat Dokumen Hukum berupa:
1. a.peraturan Menteri;
2. b.keputusan Menteri;
3. c.instruksi Menteri;
4. d.surat edaran;
5. e.perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama Kementerian; dan
6. f.Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) JDIH Kemenpar juga memuat:
1. a.naskah akademik, naskah urgensi, atau kajian teknis;
2. b.petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan;
3. c.yurisprudensi; dan
4. d.Dokumen Hukum lainnya.
(3)Selain memuat Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), JDIH Kemenpar memuat Informasi Hukum.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…