DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata; pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata; sanksi administratif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan wisatawan.
2.Standar Kegiatan Usaha adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.
3.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
4.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
5.Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
6.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
7.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk menunjang kegiatan usaha.
10.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
12.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
14.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha Pariwisata sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17.Sertifikat Standar Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha Pariwisata/lembaga sertifikasi produk kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata.
18.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
19.Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil pemeriksaan inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.
20.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, dan/atau pencabutan PB.
21.Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Otorita lbu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara.
22.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang KEK.
23.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang KEK.
24.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang KPBPB.
25.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang KPBPB.
26.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28.Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
29.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor Pariwisata;
b.pelaksanaan Pengawasan PBBR sektor Pariwisata; dan
c.Sanksi Administratif.

BAB II

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan Standar Kegiatan Usaha pada penyelenggaraan PBBR sektor Pariwisata yang meliputi usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Standar Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pelaku Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko rendah wajib memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata.
(2)Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak PB terverifikasi.
(3)Kewajiban kepemilikan Sertifikat Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dikecualikan bagi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi standar Usaha Pariwisata ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

Pasal 6

(1)Pengawasan dilakukan kepada Pelaku Usaha Pariwisata yang telah memiliki PB bidang Pariwisata.
(2)Objek Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko menengah rendah;
3. c.Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
4. d.Usaha Pariwisata dengan tingkat Risiko tinggi.
(3)Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan PBBR yang memuat bobot kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha Pariwisata.

Pasal 7

(1)Pembagian kewenangan dalam Pengawasan dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan PBBR sektor Pariwisata dilaksanakan oleh Menteri, terhadap:
1. a.Usaha Pariwisata PMA yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
2. b.Usaha Pariwisata PMDN dengan tingkat Risiko tinggi yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri dan investasi pada Kementerian.
(4)Perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata melaksanakan Pengawasan terhadap Usaha Pariwisata PMDN dengan tingkat Risiko menengah tinggi yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
(5)Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata melaksanakan Pengawasan terhadap Usaha Pariwisata PMDN dengan tingkat Risiko menengah rendah yang berlokasi di luar KEK, KPBPB, dan Otorita Ibu Kota Nusantara.
(6)Unit kerja pelaksana pada Administrator KEK melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Usaha Pariwisata yang berlokasi di dalam KEK.
(7)Unit kerja pelaksana pada Badan Pengusahaan KPBPB melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Usaha Pariwisata yang berlokasi di dalam KPBPB.
(8)Unit kerja pelaksana Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh Usaha Pariwisata yang berlokasi di dalam Otorita Ibu Kota Nusantara.
(9)Kementerian dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pengawasan PBBR sektor Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 8

(1)Pelaksana Pengawasan PBBR terdiri atas:
1. a.unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri dan investasi pada Kementerian;
2. b.perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan;
3. c.perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan;
4. d.unit kerja pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/atau Pengawasan;
5. e.unit kerja pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau Pengawasan; dan/atau
6. f.unit kerja pelaksana pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang membidangi perizinan dan/atau Pengawasan.
(2)Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan berwenang:
1. a.melakukan pemeriksaan;
2. b.meminta keterangan;
3. c.membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. d.memasuki lokasi usaha;
5. e.memotret;
6. f.membuat rekaman audio visual;
7. g.mengambil sampel;
8. h.memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, dan sarana prasarana pendukung;
9. i.memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
10. j.menghentikan pelanggaran tertentu.
(3)Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengawasan memiliki kompetensi dan kapasitas pengawas serta mematuhi kode etik pelaksana Pengawasan.
(4)Dalam pemenuhan kompetensi dan kapasitas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana Pengawasan harus telah dinyatakan lulus pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pendidikan dan/atau pelatihan pengawas sektor Pariwisata.
(5)Pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
(6)Pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai petunjuk teknis deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang industri dan investasi pada Kementerian
(7)Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlandaskan pada prinsip:
1. a.integritas;
2. b.profesional; dan
3. c.responsif.
(8)Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
1. a.jujur, bisa dipercaya, dan ikhlas;
2. b.menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela;
3. c.memiliki independensi;
4. d.tidak melakukan hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
5. e.mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
(9)Prinsip profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
1. a.kritis, cermat, dan terukur;
2. b.menyelesaikan tugas secara tuntas dan bertanggung jawab sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
4. d.senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang.
(10)Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
1. a.proaktif, cepat tanggap, dan tepat sasaran;
2. b.mampu bekerja dan berkomunikasi secara efisien dan efektif; dan
3. c.mampu bekerja sama untuk peningkatan hasil yang lebih baik.

Pasal 9

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan dalam batasan lingkup aspek administratif dan teknis sektor Pariwisata.
(2)Pengawasan dilakukan dengan tidak menghambat kegiatan operasional usaha Pariwisata.

Pasal 10

(1)Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS dan terkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pengawasan rutin; dan
2. b.Pengawasan insidental.
(3)Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyampaikan laporan Pelaku Usaha Pariwisata untuk dilakukan pemeriksaan dalam Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4)Laporan Pelaku Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
2. b.perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
(5)Pengawasan mencakup kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, PB UMKU, dan penerapan Standar Kegiatan Usaha Pariwisata.
(6)Pengawasan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Pengawasan atas:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di darat, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk lokasi usaha yang berada di laut, dan/atau persetujuan kawasan hutan untuk lokasi usaha di kawasan hutan;
2. b.persetujuan lingkungan berupa surat pernyataan pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan/atau
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(7)Pengawasan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi Pengawasan atas:
1. a.NIB;
2. b.Sertifikat Standar; dan/atau
3. c.Izin.
(8)Pengawasan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a meliputi Pengawasan atas perizinan yang diperlukan dalam rangka:
1. a.peredaran produk;
2. b.kelayakan operasi;
3. c.standardisasi produk/jasa; dan/atau
4. d.kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(9)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya.
(10)Tata cara pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Subsistem Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan.
(2)Sarana untuk melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
2. b.kepatuhan penerapan Standar Kegiatan Usaha Pariwisata; dan
3. c.perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
(3)Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
1. a.Lembaga OSS;
2. b.Kementerian;
3. c.Pemerintah Daerah provinsi;
4. d.Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
5. e.Administrator KEK;
6. f.Badan Pengusahaan KPBPB; dan
7. g.Otorita Ibu Kota Nusantara.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…