DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014

Nomor: 03/PRT/M/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan dilakukan secara berkualitas diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI DI KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan
2.Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
3.Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
4.Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang.
5.Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki.
6.Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.
7.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, perencana, dan pihak terkait dalam perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata kawasan strategis kabupaten/kota, rencana tata bangunan dan lingkungan, detailed engineering design.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.ketentuan perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
2. b.ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
3. c.ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
4. d.tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.

BAB II

KETENTUAN PERENCANAAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 3

Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan:

a.fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
b.prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
c.kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
d.teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
e.ruang jalur pejalan kaki.

Pasal 4

Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Pasal 5

Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan.

Pasal 6

(1)Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pelayanan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.
(2)Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.karakteristik pejalan kaki;
2. b.karakteristik lingkungan; dan
3. c.keterkaitan antar kegiatan dan moda transportasi lainnya serta jenis penggunaan lahan atau kegiatan.

Pasal 7

(1)Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan fungsi jalan.
(2)Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.segregasi;
2. b.integrasi; dan
3. c.separasi.

Pasal 8

Ruang jalur pejalan kaki merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak.

Pasal 9

Ketentuan lebih rinci mengenai perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 10

Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
b.karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
c.ketersediaan penyeberangan;
d.ketersediaan jalur hijau;
e.letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
f.bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan dilakukan secara berkualitas diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
4.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI DI KAWASAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan
2.Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
3.Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.
4.Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang.
5.Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki.
6.Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.
7.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota, perencana, dan pihak terkait dalam perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata kawasan strategis kabupaten/kota, rencana tata bangunan dan lingkungan, detailed engineering design.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.ketentuan perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
2. b.ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
3. c.ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
4. d.tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.

BAB II

KETENTUAN PERENCANAAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 3

Perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan:

a.fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
b.prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
c.kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
d.teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
e.ruang jalur pejalan kaki.

Pasal 4

Pasal 5

Prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan.

Pasal 6

(1)Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pelayanan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.
(2)Kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.karakteristik pejalan kaki;
2. b.karakteristik lingkungan; dan
3. c.keterkaitan antar kegiatan dan moda transportasi lainnya serta jenis penggunaan lahan atau kegiatan.

Pasal 7

(1)Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan fungsi jalan.
(2)Teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.segregasi;
2. b.integrasi; dan
3. c.separasi.

Pasal 8

Pasal 9

Ketentuan lebih rinci mengenai perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 10

Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
b.karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
c.ketersediaan penyeberangan;
d.ketersediaan jalur hijau;
e.letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
f.bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019