DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian serta penyesuaian dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 3
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
26.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
27.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
28.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73);
31.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315); 4
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
35.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 27);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 2); 5
44.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 4);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 20);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati. 6
6.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
7.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
8.Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
11.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
12.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
13.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan, yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
15.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
16.Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
17.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
20.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
21.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
22.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. 7
23.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
24.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25.Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
26.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
27.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
30.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
31.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan. 8
(2)Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

BAB III

KETERTIBAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di Daerah.
(2)Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban.
(2)Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
2. b.ketertiban jalan, jalur hijau, dan trotoar;
3. c.ketertiban ruang terbuka hijau;
4. d.ketertiban sungai, saluran, danau/situ, dan mata air;
5. e.ketertiban usaha pariwisata;
6. f.ketertiban kependudukan; dan
7. g.ketertiban sosial.

Pasal 5

Dalam menciptakan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan:

a.pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran bangunan gedung;
b.penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
c.penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
d.penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;
e.pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
f.penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya; dan
g.upaya penertiban terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan. 9

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, setiap orang berkewajiban:
1. a.memotong bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang mengganggu kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
2. b.menebang tumbuhan/tanaman/pohon yang berada di pekarangan, yang menurut pertimbangan dapat roboh dan/atau menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.
(2)Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang:
1. a.mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
2. b.mendirikan bangunan tanpa izin;
3. c.mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
4. d.mendirikan bangunan dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), dan saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
6. f.mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.mendirikan bangunan menara/tower, Antena TV, reklame dan/atau sarana promosi lainnya di sekitar jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang disekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
9. i.mendirikan reklame/iklan produk tembakau di:
  1. 1.kawasan tanpa rokok, meliputi: a) fasilitas pelayanan kesehatan b) tempat proses belajar mengajar/sarana pendidikan; c) tempat/sarana ibadah; d) tempat/sarana bermain anak; e) ruang kerja; f) angkutan umum; dan g) tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
  2. 2.jalan utama atau jalan protokol; dan/atau
  3. 3.sarana olahraga 10

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan berkewajiban:
1. a.mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
2. b.memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam; dan
3. c.memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.
(2)Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan dilarang:
1. a.melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
2. b.menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau
3. c.menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar, setiap orang dilarang:

a.menggunakan bagian jalan, jalur hijau dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
b.menyeberang jalan di luar tempat penyeberangan/zebra cross;
c.melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
d.merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
e.memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau dan/atau trotoar;
g.merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di jalur hijau;
h.menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, jalur hijau dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
i.memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
j.menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 11
k.menggunakan trotoar untuk kegiatan usaha PKL yang menggunakan kendaraan;
l.melepaskan, menambatkan, menggembalakan atau menjual ternak di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar; dan/atau
m.menggunakan jalan, jalur hijau dan/atau trotoar untuk kegiatan mencuci atau memperbaiki kendaraan atau kegiatan lain sejenisnya, serta menggunakannya sebagai sarana menyimpan kendaraan (garasi).

Pasal 9

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang:

a.menggunakan ruang terbuka hijau untuk kegiatan atau usaha yang mengarah pada praktik asusila;
b.merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada sarana dan prasarana atau pohon/tanaman yang berada di ruang terbuka hijau;
c.menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat tinggal;
d.memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di ruang terbuka hijau, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
e.mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras serta merusak kelestarian ruang terbuka hijau, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu dilakukan pengkajian serta penyesuaian dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 3
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
26.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
27.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
28.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73);
31.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315); 4
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
35.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 27);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 2); 5
44.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 4);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 20);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati. 6
6.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram.
7.Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau.
8.Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan yang dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
11.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
12.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
13.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan, yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
15.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
16.Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
17.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
20.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
21.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
22.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. 7
23.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
24.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25.Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak sebagai pelengkap bangunan gedung.
26.Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
27.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
30.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
31.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan. 8
(2)Pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

BAB III

KETERTIBAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban di Daerah.
(2)Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga ketertiban.
(2)Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
2. b.ketertiban jalan, jalur hijau, dan trotoar;
3. c.ketertiban ruang terbuka hijau;
4. d.ketertiban sungai, saluran, danau/situ, dan mata air;
5. e.ketertiban usaha pariwisata;
6. f.ketertiban kependudukan; dan
7. g.ketertiban sosial.

Pasal 5

Dalam menciptakan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan:

a.pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran bangunan gedung;
b.penataan dan pemeliharaan jalan, jalur hijau dan trotoar serta sarana dan prasarana pendukungnya;
c.penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
d.penataan dan pemeliharaan sungai, saluran, danau/situ dan mata air sesuai kewenangannya;
e.pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
f.penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai kewenangannya; dan
g.upaya penertiban terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan. 9

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan ketertiban bangunan, setiap orang berkewajiban:
1. a.memotong bagian tumbuhan/tanaman/pohon yang mengganggu kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
2. b.menebang tumbuhan/tanaman/pohon yang berada di pekarangan, yang menurut pertimbangan dapat roboh dan/atau menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.
(2)Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban bangunan, setiap orang dilarang:
1. a.mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
2. b.mendirikan bangunan tanpa izin;
3. c.mengubah fungsi bangunan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
4. d.mendirikan bangunan dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), dan saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
6. f.mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.mendirikan bangunan menara/tower, Antena TV, reklame dan/atau sarana promosi lainnya di sekitar jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.merobohkan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan orang disekitarnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
9. i.mendirikan reklame/iklan produk tembakau di:
  1. 1.kawasan tanpa rokok, meliputi: a) fasilitas pelayanan kesehatan b) tempat proses belajar mengajar/sarana pendidikan; c) tempat/sarana ibadah; d) tempat/sarana bermain anak; e) ruang kerja; f) angkutan umum; dan g) tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
  2. 2.jalan utama atau jalan protokol; dan/atau
  3. 3.sarana olahraga 10

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan berkewajiban:
1. a.mengembangkan kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya;
2. b.memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila menerima tamu diluar batas waktu 1 x 24 jam; dan
3. c.memberitahukan kepada RT/RW setempat, apabila mengetahui adanya seseorang atau kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.
(2)Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban penghuni bangunan, setiap penghuni bangunan dilarang:
1. a.melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya;
2. b.menggunakan bangunan untuk kegiatan yang melanggar norma kesusilaan atau bertentangan dengan norma kesopanan dan/atau adat istiadat; dan/atau
3. c.menggunakan bangunan untuk menyimpan barang-barang berbahaya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar, setiap orang dilarang:

a.menggunakan bagian jalan, jalur hijau dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
b.menyeberang jalan di luar tempat penyeberangan/zebra cross;
c.melakukan perbuatan yang dapat merusak jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
d.merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada jalan, jalur hijau dan/atau trotoar beserta sarana dan prasarana penunjangnya;
e.memasang bendera/umbul-umbul, reklame atau sejenisnya yang melintang di atas badan jalan dan/atau sarana dan prasarana jalan dan taman tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
f.membuang, menumpuk atau membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau dan/atau trotoar;
g.merusak pohon/tanaman atau rumput yang berada di jalur hijau;
h.menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, jalur hijau dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
i.memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
j.menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 11
k.menggunakan trotoar untuk kegiatan usaha PKL yang menggunakan kendaraan;
l.melepaskan, menambatkan, menggembalakan atau menjual ternak di sepanjang jalan, jalur hijau dan/atau trotoar; dan/atau
m.menggunakan jalan, jalur hijau dan/atau trotoar untuk kegiatan mencuci atau memperbaiki kendaraan atau kegiatan lain sejenisnya, serta menggunakannya sebagai sarana menyimpan kendaraan (garasi).

Pasal 9

Dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban ruang terbuka hijau, setiap orang dilarang:

a.menggunakan ruang terbuka hijau untuk kegiatan atau usaha yang mengarah pada praktik asusila;
b.merusak, mengotori, mencoret-coret, menggambar atau menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada sarana dan prasarana atau pohon/tanaman yang berada di ruang terbuka hijau;
c.menggunakan ruang terbuka hijau sebagai tempat tinggal;
d.memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di ruang terbuka hijau, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
e.mendirikan bangunan gedung atau bangun-bangunan yang tidak serasi dan selaras serta merusak kelestarian ruang terbuka hijau, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (49)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (49)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968