Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2010 Tahun 2010
- Nomor
- 08/PRT/M/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 999
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
BAB I
Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas :
BAB III WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM
BAB III
Wakil Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum. BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Pertama Tugas dan Fungsi
BAB IV
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, serta kerja sama luar negeri di bidang pekerjaan umum dan permukiman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)