DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2010 Tahun 2010

Nomor: 08/PRT/M/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 8 Juli 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1509/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 5 Juli 2010 telah disetujui Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
b.pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas :

a.Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
d.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
e.Direktorat Jenderal Bina Marga;
f.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Pembinaan Konstruksi;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan;
j.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
k.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
l.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
m.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
n.Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional;
o.Pusat Pengolahan Data;
p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
q.Pusat Komunikasi Publik;
r.Pusat Kajian Strategis; dan
s.Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pasal 5

Wakil Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian dan Ortala;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, serta kerja sama luar negeri di bidang pekerjaan umum dan permukiman.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum;
b.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran;
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan;
d.koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri;
e.pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1509/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 5 Juli 2010 telah disetujui Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
b.pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan
e.pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas :

a.Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
b.Sekretariat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
d.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
e.Direktorat Jenderal Bina Marga;
f.Direktorat Jenderal Cipta Karya;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Pembinaan Konstruksi;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan;
j.Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
k.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
l.Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
m.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
n.Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional;
o.Pusat Pengolahan Data;
p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
q.Pusat Komunikasi Publik;
r.Pusat Kajian Strategis; dan
s.Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pasal 5

Wakil Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
b.Biro Kepegawaian dan Ortala;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Umum;
e.Biro Hukum; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum;
b.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran;
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan;
d.koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri;
e.pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014