Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009
- Nomor
- 11/PRT/M/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:
Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
BAB II PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI
BAB II
dan
Bagian Kedua Prosedur Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Paragraf 1 Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
a) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi; dan b) Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
a) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan; b) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi; c) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi; d) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi; dan e) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
a) Rencana Kawasan Lindung; dan b) Rencana Kawasan Budi Daya.
a) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi; b) Arahan Perizinan; c) Arahan Insentif dan Disinsentif; dan d) Arahan Sanksi.
Pemerintah daerah provinsi dan/atau DPRD provinsi dapat meminta asistensi kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
(2), rancangan Perda dimaksud siap untuk dievaluasi. Paragraf 2 Evaluasi Materi Muatan Teknis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)