DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009

Nomor: 11/PRT/M/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 11 Juni 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;
7.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004;
8.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1.Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.
2.Peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3.Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
4.Rencana rinci tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
5.Rencana detail tata ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6.Materi muatan teknis rencana tata ruang adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang bersifat teknis, meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
7.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
11.Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, selanjutnya disebut BKPRN, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
12.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut BKPRD, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan substansi dalam penetapan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Perda disusun sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer terhadap hierarki rencana tata ruang di atasnya.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.Prosedur persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda; dan
2. b.Tata cara evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI

Pasal 3

(1)Prosedur persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang merupakan tahapan kegiatan untuk memperoleh persetujuan substansi sejak pengajuan oleh pemerintah daerah hingga persetujuan substansi yang diberikan oleh Menteri sebelum rancangan Perda tentang rencana tata ruang diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prosedur persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rancangan Perda tentang rencana tata ruang;
2. b.evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang; dan
3. c.persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang.

Pasal 4

(1)Rancangan Perda yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi adalah rancangan Perda yang belum disetujui bersama DPRD Provinsi dan telah dibahas di BKPRD Provinsi.
(2)Prosedur penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang, pemerintah daerah provinsi melakukan penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan Perda yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan substansi.
(2)Kesiapan materi muatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. a.materi muatan teknis rancangan Perda yang telah memuat:
  1. 1.Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas; a) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi; dan b) Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
  2. 2.Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, yang memuat: a) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan; b) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi; c) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi; d) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi; dan e) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
  3. 3.Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas; a) Rencana Kawasan Lindung; dan b) Rencana Kawasan Budi Daya.
  4. 4.Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
  5. 5.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
  6. 6.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas; a) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi; b) Arahan Perizinan; c) Arahan Insentif dan Disinsentif; dan d) Arahan Sanksi.
2. b.Materi muatan teknis rancangan Perda telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.

Pasal 6

Pemerintah daerah provinsi dan/atau DPRD provinsi dapat meminta asistensi kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 7

(1)Departemen Pekerjaan Umum memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dalam penyiapan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi hingga siap untuk diajukan permohonan persetujuan substansi.
(2)Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Departemen Pekerjaan Umum dapat melakukan secara bersama dengan instansi Pemerintah anggota BKPRN lainnya.

Pasal 8

(1)Pengajuan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi untuk memperoleh persetujuan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disertai dengan surat permohonan persetujuan substansi.
(2)Surat permohonan persetujuan substansi rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur dengan disertai rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan dokumen pendukung lainnya.
(3)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokumen materi teknis rencana tata ruang wilayah provinsi dan album peta.

Pasal 9

(1)Sebelum dilakukan evaluasi terhadap materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen rancangan Perda dimaksud.
(2)Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk melengkapinya.
(3)Setelah dokumen rancangan Perda provinsi beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), rancangan Perda dimaksud siap untuk dievaluasi.

Pasal 10

(1)Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan evaluasi teknis terhadap rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi.
(2)Evaluasi secara menyeluruh dilakukan bersama dengan instansi Pemerintah anggota BKPRN dan pemerintah daerah terkait melalui rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
(3)Rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN melalui Tim Evaluasi persetujuan substansi BKPRN.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian, pemerintah daerah provinsi wajib menyempurnakan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
(5)Dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang bersifat khusus dapat dilakukan pembahasan dengan instansi Pemerintah tertentu dan/atau pemerintah daerah provinsi lain yang berbatasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa rancangan Perda provinsi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan substansi.
(7)Susunan keanggotaan tim evaluasi persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses penetapan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;
7.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004;
8.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan:

1.Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata ruang, dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.
2.Peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3.Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
4.Rencana rinci tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
5.Rencana detail tata ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6.Materi muatan teknis rencana tata ruang adalah isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang bersifat teknis, meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
7.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
11.Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, selanjutnya disebut BKPRN, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
12.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut BKPRD, adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendapatkan persetujuan substansi dalam penetapan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan agar rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Perda disusun sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang sehingga terwujud suatu rencana tata ruang yang terpadu dan komplementer terhadap hierarki rencana tata ruang di atasnya.
(3)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
1. a.Prosedur persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda; dan
2. b.Tata cara evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI

Pasal 3

(1)Prosedur persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang merupakan tahapan kegiatan untuk memperoleh persetujuan substansi sejak pengajuan oleh pemerintah daerah hingga persetujuan substansi yang diberikan oleh Menteri sebelum rancangan Perda tentang rencana tata ruang diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prosedur persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajuan rancangan Perda tentang rencana tata ruang;
2. b.evaluasi materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang; dan
3. c.persetujuan substansi rancangan Perda tentang rencana tata ruang.

Pasal 4

(1)Rancangan Perda yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi adalah rancangan Perda yang belum disetujui bersama DPRD Provinsi dan telah dibahas di BKPRD Provinsi.
(2)Prosedur penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan rancangan Perda tentang rencana tata ruang, pemerintah daerah provinsi melakukan penilaian sendiri untuk menjamin kesiapan materi muatan teknis rancangan Perda yang akan diajukan untuk mendapat persetujuan substansi.
(2)Kesiapan materi muatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. a.materi muatan teknis rancangan Perda yang telah memuat:
  1. 1.Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas; a) Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi; dan b) Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
  2. 2.Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, yang memuat: a) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan; b) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi; c) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi; d) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi; dan e) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
  3. 3.Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, yang terdiri atas; a) Rencana Kawasan Lindung; dan b) Rencana Kawasan Budi Daya.
  4. 4.Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
  5. 5.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
  6. 6.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas; a) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi; b) Arahan Perizinan; c) Arahan Insentif dan Disinsentif; dan d) Arahan Sanksi.
2. b.Materi muatan teknis rancangan Perda telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Departemen Pekerjaan Umum memberikan pembinaan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dalam penyiapan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi hingga siap untuk diajukan permohonan persetujuan substansi.
(2)Dalam rangka pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Departemen Pekerjaan Umum dapat melakukan secara bersama dengan instansi Pemerintah anggota BKPRN lainnya.

Pasal 8

(1)Pengajuan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi untuk memperoleh persetujuan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disertai dengan surat permohonan persetujuan substansi.
(2)Surat permohonan persetujuan substansi rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur dengan disertai rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan dokumen pendukung lainnya.
(3)Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokumen materi teknis rencana tata ruang wilayah provinsi dan album peta.

Pasal 9

(1)Sebelum dilakukan evaluasi terhadap materi muatan teknis rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen rancangan Perda dimaksud.
(2)Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk melengkapinya.
(3)Setelah dokumen rancangan Perda provinsi beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2), rancangan Perda dimaksud siap untuk dievaluasi.

Pasal 10

(1)Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang melakukan evaluasi teknis terhadap rancangan Perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang diajukan untuk memperoleh persetujuan substansi.
(2)Evaluasi secara menyeluruh dilakukan bersama dengan instansi Pemerintah anggota BKPRN dan pemerintah daerah terkait melalui rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
(3)Rapat koordinasi pembahasan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan forum koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN melalui Tim Evaluasi persetujuan substansi BKPRN.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian, pemerintah daerah provinsi wajib menyempurnakan rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.
(5)Dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang bersifat khusus dapat dilakukan pembahasan dengan instansi Pemerintah tertentu dan/atau pemerintah daerah provinsi lain yang berbatasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
(6)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan bahwa rancangan Perda provinsi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, rancangan Perda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi diproses lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan substansi.
(7)Susunan keanggotaan tim evaluasi persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2009 Tahun 2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PROSEDUR PERSETUJUAN SUBSTANSI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2015