DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2017

Nomor: 21/PMK.06/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan A set Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manaj emen Aset Negara; Peraturan Presiden Nomor 1 02 Tahun 20 1 6 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 267); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembayaran atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional. 2 . Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3 . Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesej ahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20 1 6 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional atau Peraturan Presiden tersendiri yang menetapkan suatu proyek sebagai Proyek Strategis Nasional.

4.Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obj ek Pengadaan Tanah. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah. 6 . Menteri/ Kepala adalah p1mpman kementerian/ lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada sektor yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. 7 . Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang selanjutnya disingkat KPPIP, adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas .
8.Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . 9 . Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN , adalah pej abat yang· diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.
10.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pej abat pada satuan kerj a dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a di kementerian/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN .
11.Pej abat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pej abat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara.
12.Pej abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM , adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan pengujlan If-�. www.jdih.kemenkeu.go.id atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran .
13.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
14.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM , adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM atau pej abat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
15.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16.Lembaga Manaj emen Aset Negara, yang selanjutnya disingkat LMAN, adalah satuan kerj a di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manaj emen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 2

Pendanaan untuk Pengadaan Tanah ditujukan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh:

a.kementerian/ lembaga; dan/ atau b . BUMN .

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan selaku BUN berwenang dan bertanggung j awab atas Pendanaan Pengadaan Tanah www.jdih.kemenkeu.go.id dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah oleh Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.
(2)Wewenang dan tanggung j awab Menteri Keuangan atas Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh LMAN .

Pasal 4

( 1) Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dialokasikan dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999 . 03) .

(2)Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999 . 03) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN menunjuk pimpinan LMAN selaku KPA.
(4)Dalam hal pimpinan LMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan Pegawai Negeri Sipil, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN dapat menunjuk pej abat keuangan di lingkungan LMAN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai KPA untuk pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 5

(1)Dalam rangka Pendanaan Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilakukan www.jdih.kemenkeu.go.id oleh LMAN, Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN harus menyediakan anggaran biaya operasional clan biaya pendukung Pengadaan Tanah pada tahun yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(2)Biaya operasional dan biaya pendukung yang disediakan oleh Menteri/ Kepala pada tahun yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan sebagai belanj a modal pada kementerian/ lembaga.

Pasal 6

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/ Kepala memiliki kewenangan:

a.menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan kementerian/ lembaga untuk melakukan reviu atas perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c . menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA;
d.menyampaikan rekomendasi PPK pada kementerian/ lembaga untuk diangkat sebagai PPK Pengadaan Tanah pada LMAN; e . mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN;
f.mengajukan permohonan pengembalian dana badan usaha yang terlebih dahulu digunakan untuk www.jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pimpinan LMAN; rangka kepada
g.menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan pimpinan LMAN untuk Pengadaan Tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu;
h.menyerahkan hasil Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada LMAN;
i.menyampaikan laporan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN; J . melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
k.menyampaikan laporan perkembangan proses Pengadaan Tanah kepada LMAN; dan
1. 1.melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat didelegasikan kepada pej abat di lingkungan kementerian / lem baga.
(3)Menteri/ Kepala bertanggung j awab atas kebenaran formil dan materiil perencanaan dan pengajuan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

Pasal 7

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, pimpinan BUMN memiliki kewenangan:

a.menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . meminta Satuan Pengawas Internal di lingkungan BUMN untuk melakukan reviu atas perencanaan www.jdih.kemenkeu.go.id kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c . meminta persetujuan Menteri/ Kepala yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atas dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah; d . menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA; e . mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN;
f.menyerahkan hasil Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada LMAN;
g.menyampaikan laporan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN; h . melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
1. 1.menyampaikan laporan perkembangan proses Pengadaan Tanah kepada LMAN; dan J . melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka pelaksanaan Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat didelegasikan kepada pej abat di lingkungan BUMN .
(3)Pimpinan BUMN bertanggung j awab atas kebenaran formil dan materiil perencanaan dan pengajuan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

Pasal 8

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan memiliki kewenangan:

a.melakukan pembayaran uang Pengadaan Tanah kepada Ganti Kerugian Pihak yang www.jdih.kemenkeu.go.id Berhak/ Pengadilan Negeri setempat dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . melakukan pelaporan atas penggunaan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c . menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Menteri/ Kepala dan badan usaha;
d.meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; e . memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
f.menandatangani berita acara untuk Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; h . melakukan koordinasi dengan Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN untuk pengurusan pensertipikatan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c . q . Kementerian Keuangan; L mengajukan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat; J . melakukan penatausahaan aset hasil Pengadaan Tanah;
k.memberikan persetujuan Kerj a sama operasional (KSO) atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
1. 1.melaksanakan KSO atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

(2)Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) secara fungsional dilaksanakan oleh pimpinan LMAN.
(3)Pimpinan LMAN dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l kepada pej abat di lingkungan LMAN.

Pasal 9

( 1 ) KPA untuk pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memiliki kewenangan dan tanggung j awab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung j awab secara formil dan materiil atas :
1. a.pencairan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN; dan b . penyaluran uang Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak.
(2)Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa tanah beserta dokumen Pengadaan Tanah. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(2)Dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling kurang memuat:
1. a.nomor dan nama Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan Proyek Strategis Nasional; b . kelompok Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan Proyek Strategis Nasional; c . tanggal izin penetapan lokasi, batas akhir penetapan lokasi, termasuk perpanj angan izin, j ika ada;
2. d.indikasi kebutuhan luas tanah; e . indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian;
3. f.rencana tahun Pengadaan Tanah;
4. g.rencana penarikan dana untuk pembayaran Ganti Kerugian; dan
5. h.manfaat pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional.
(3)Untuk perencanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atau badan usaha, dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data dukung:
1. a.data mengenai luas tanah yang sudah dibebaskan yang akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2 - b . anggaran Ganti Kerugian yang telah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.
(4)Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilengkapi dengan:
1. a.hasil penentuan peringkat Proyek Strategis Nasional dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP; dan b . laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/ lembaga atau satuan pengawas internal pada BUMN.
(5)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk mengetahui:
1. a.kesesuaian perencanaan kebutuhan yang disusun kementerian/ lembaga dengan rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan b . kelengkapan materi perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan/ atau ayat (3) .
(6)Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah dilakukan paling lambat pada akhir bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan untuk penyusunan indikasi kebutuhan dana BUN . Pasal 1 2 ( 1 ) Pimpinan BUMN menyampaikan secara tertulis dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA.
(2)Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh pimpinan BUMN setelah mendapat persetujuan Menteri/ Kepala yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(3)Ketentuan mengenai dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah dan tata cara penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah oleh 1--�- www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - Menteri/ Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 berlaku mutatis mutandis untuk penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah oleh pimpinan BUMN. Pasal 1 3 ( 1 ) Indikasi kebutuhan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf d dan indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf e dapat dilakukan penyesuaian oleh Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan secara tertulis oleh Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN kepada pimpinan LMAN setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/ lembaga atau Satuan Pengawas Internal pada BUMN .
(3)Penyampaian penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil koordinasi yang menyetujui penyesuaian dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah antara Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
(2)Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - merupakan daftar Pendanaan yang paling kurang memuat rincian data mengenai:
1. a.prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana Pengadaan Tanah; dan b . rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur Proyek Strategis Nasional. Pasal 1 5 ( 1 ) Berdasarkan Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List), pimpinan LMAN menyusun Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) .
(2)Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling kurang memuat: a . prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana Pengadaan Tanah tahun yang direncanakan; dan b . rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur Proyek Strategis Nasional.
(3)Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh pimpinan LMAN paling lambat tanggal 1 5 Januari setiap tahunnya.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak dan/ atau biaya dana (cost offund) jika Pengadaan Tanah menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu.
(3)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. Pasal 1 7 ( 1 ) LMAN melakukan penganggaran untuk biaya pensertipikatan hasil Pengadaan Tanah .
(2)Dalam hal biaya pengawasan belum dianggarkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, LMAN dapat menganggarkan biaya pengawasan pelaksanaan Pengadaan Tanah .
(3)Penganggaran untuk biaya pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan, penelaahan penetapan, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/ lembaga. Pasal 1 8 Pimpinan LMAN menyampaikan alokasi anggaran BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri/ Kepala atau p1mp1nan BUMN yang mengusulkan Pendanaan Pengadaan Tanah dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 19

( 1 ) Dalam hal alokasi anggaran BUN berbeda dengan usulan indikatif kebutuhan dana BUN, p1mpman LMAN menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP dengan tembusan kepada Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN untuk dilakukan penyesuaian daftar peringkat Proyek Strategis Nasional dan output program kegiatan.

(2)Berdasarkan penyesuaian daftar peringkat Proyek Strategis Nasional se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , p1mpman LMAN melakukan penyesuaian prioritas pendanaan.
(3)Berdasarkan hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , pimpinan LMAN melakukan penyesuaian pada Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) .

BAB III

PENETAPAN PPK, PPSPM , DAN BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 20

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN, KPA menetapkan:

a.PPK; dan b . PPSPM , dengan Keputusan KPA .

(2)PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LMAN .
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM dilakukan sesuai dengari ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 2 1 ( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, KPA menetapkan: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
1. a.PPK Pengadaan Tanah; clan
2. b.Pej abat Penguj i Tagihan, dengan Keputusan KPA.
(2)PPK Pengadaan Tanah sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf a rnerupakan PPK pada kernenterian/ lernbaga yang direkornendasikan secara tertulis oleh Menteri / Kepala.
(3)Pelaksanaan tugas clan wewenang PPK Pengadaan Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Selain rnelaksanakan tugas dan wewenang sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) , PPK Pengadaan Tanah rnerniliki tugas dan wewenang untuk:
1. a.rnelakukan pengujian clan penelitian data surat validasi pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah; b . rnengajukan usulan pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada KPA rnelalui Menteri/ Kepala; c . rnelaksanakan pengadaan aset pengganti, dalarn hal Ganti Kerugian berupa selain uang.
(5)Pej abat Penguji Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b rnerniliki tugas dan weweriang untuk:
1. a.rnelakukan pengujian atas tagihan pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang diusulkan oleh PPK Pengadaan Tanah; b . melakukan penelitian adrninistrasi atas kelengkapan dokumen usulan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; c . rneminta kelengkapan dokumen dan/ atau klarifikasi kepada PPK Pengadaan Tanah atau pihak lain;
2. d.melaporkan hasil pengujian clan penelitian adrninistrasi kepada KPA, untuk tagihan yang memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e . berdasarkan persetujuan KPA, memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk rnelakukan pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
3. f.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penguJian dan perintah pembayaran.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

4.Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obj ek Pengadaan Tanah. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah. 6 . Menteri/ Kepala adalah p1mpman kementerian/ lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada sektor yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. 7 . Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang selanjutnya disingkat KPPIP, adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas .
8.Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . 9 . Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN , adalah pej abat yang· diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.
10.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pej abat pada satuan kerj a dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a di kementerian/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN .
11.Pej abat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pej abat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara.
12.Pej abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM , adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan pengujlan If-�. www.jdih.kemenkeu.go.id atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran .
13.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
14.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM , adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM atau pej abat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
15.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16.Lembaga Manaj emen Aset Negara, yang selanjutnya disingkat LMAN, adalah satuan kerj a di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manaj emen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 2

Pendanaan untuk Pengadaan Tanah ditujukan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh:

a.kementerian/ lembaga; dan/ atau b . BUMN .

Pasal 3

(1)Menteri Keuangan selaku BUN berwenang dan bertanggung j awab atas Pendanaan Pengadaan Tanah www.jdih.kemenkeu.go.id dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah oleh Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.
(2)Wewenang dan tanggung j awab Menteri Keuangan atas Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh LMAN .

Pasal 4

( 1) Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dialokasikan dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999 . 03) .

(2)Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan Pembantu Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999 . 03) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN menunjuk pimpinan LMAN selaku KPA.
(4)Dalam hal pimpinan LMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan Pegawai Negeri Sipil, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN dapat menunjuk pej abat keuangan di lingkungan LMAN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai KPA untuk pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pasal 5

(1)Dalam rangka Pendanaan Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilakukan www.jdih.kemenkeu.go.id oleh LMAN, Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN harus menyediakan anggaran biaya operasional clan biaya pendukung Pengadaan Tanah pada tahun yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(2)Biaya operasional dan biaya pendukung yang disediakan oleh Menteri/ Kepala pada tahun yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan sebagai belanj a modal pada kementerian/ lembaga.

Pasal 6

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/ Kepala memiliki kewenangan:

a.menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan kementerian/ lembaga untuk melakukan reviu atas perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c . menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA;
d.menyampaikan rekomendasi PPK pada kementerian/ lembaga untuk diangkat sebagai PPK Pengadaan Tanah pada LMAN; e . mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN;
f.mengajukan permohonan pengembalian dana badan usaha yang terlebih dahulu digunakan untuk www.jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pimpinan LMAN; rangka kepada
g.menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan pimpinan LMAN untuk Pengadaan Tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu;
h.menyerahkan hasil Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada LMAN;
i.menyampaikan laporan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN; J . melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
k.menyampaikan laporan perkembangan proses Pengadaan Tanah kepada LMAN; dan
1. 1.melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat didelegasikan kepada pej abat di lingkungan kementerian / lem baga.
(3)Menteri/ Kepala bertanggung j awab atas kebenaran formil dan materiil perencanaan dan pengajuan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

Pasal 7

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, pimpinan BUMN memiliki kewenangan:

a.menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . meminta Satuan Pengawas Internal di lingkungan BUMN untuk melakukan reviu atas perencanaan www.jdih.kemenkeu.go.id kebutuhan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c . meminta persetujuan Menteri/ Kepala yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atas dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah; d . menyampaikan dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA; e . mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN;
f.menyerahkan hasil Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah kepada LMAN;
g.menyampaikan laporan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada LMAN; h . melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur;
1. 1.menyampaikan laporan perkembangan proses Pengadaan Tanah kepada LMAN; dan J . melakukan koordinasi dengan LMAN dalam rangka pelaksanaan Pendanaan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat didelegasikan kepada pej abat di lingkungan BUMN .
(3)Pimpinan BUMN bertanggung j awab atas kebenaran formil dan materiil perencanaan dan pengajuan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

Pasal 8

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan memiliki kewenangan:

a.melakukan pembayaran uang Pengadaan Tanah kepada Ganti Kerugian Pihak yang www.jdih.kemenkeu.go.id Berhak/ Pengadilan Negeri setempat dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . melakukan pelaporan atas penggunaan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c . menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Menteri/ Kepala dan badan usaha;
d.meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; e . memberikan persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
f.menandatangani berita acara untuk Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; h . melakukan koordinasi dengan Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN untuk pengurusan pensertipikatan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c . q . Kementerian Keuangan; L mengajukan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat; J . melakukan penatausahaan aset hasil Pengadaan Tanah;
k.memberikan persetujuan Kerj a sama operasional (KSO) atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
1. 1.melaksanakan KSO atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

(2)Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) secara fungsional dilaksanakan oleh pimpinan LMAN.
(3)Pimpinan LMAN dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l kepada pej abat di lingkungan LMAN.

Pasal 9

( 1 ) KPA untuk pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memiliki kewenangan dan tanggung j awab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung j awab secara formil dan materiil atas :
1. a.pencairan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN; dan b . penyaluran uang Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak.
(2)Hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa tanah beserta dokumen Pengadaan Tanah. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(2)Dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling kurang memuat:
1. a.nomor dan nama Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan Proyek Strategis Nasional; b . kelompok Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan Proyek Strategis Nasional; c . tanggal izin penetapan lokasi, batas akhir penetapan lokasi, termasuk perpanj angan izin, j ika ada;
2. d.indikasi kebutuhan luas tanah; e . indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian;
3. f.rencana tahun Pengadaan Tanah;
4. g.rencana penarikan dana untuk pembayaran Ganti Kerugian; dan
5. h.manfaat pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional.
(3)Untuk perencanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atau badan usaha, dokumen rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan data dukung:
1. a.data mengenai luas tanah yang sudah dibebaskan yang akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2 - b . anggaran Ganti Kerugian yang telah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.
(4)Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilengkapi dengan:
1. a.hasil penentuan peringkat Proyek Strategis Nasional dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP; dan b . laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/ lembaga atau satuan pengawas internal pada BUMN.
(5)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk mengetahui:
1. a.kesesuaian perencanaan kebutuhan yang disusun kementerian/ lembaga dengan rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan b . kelengkapan materi perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan/ atau ayat (3) .
(6)Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah dilakukan paling lambat pada akhir bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan untuk penyusunan indikasi kebutuhan dana BUN . Pasal 1 2 ( 1 ) Pimpinan BUMN menyampaikan secara tertulis dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN selaku KPA.
(2)Penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh pimpinan BUMN setelah mendapat persetujuan Menteri/ Kepala yang melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(3)Ketentuan mengenai dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah dan tata cara penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah oleh 1--�- www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - Menteri/ Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 berlaku mutatis mutandis untuk penyampaian dokumen rencana kebutuhan Pengadaan Tanah oleh pimpinan BUMN. Pasal 1 3 ( 1 ) Indikasi kebutuhan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf d dan indikasi kebutuhan anggaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf e dapat dilakukan penyesuaian oleh Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan secara tertulis oleh Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN kepada pimpinan LMAN setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada kementerian/ lembaga atau Satuan Pengawas Internal pada BUMN .
(3)Penyampaian penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil koordinasi yang menyetujui penyesuaian dokumen perencanaan kebutuhan Pengadaan Tanah antara Menteri/ Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
(2)Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - merupakan daftar Pendanaan yang paling kurang memuat rincian data mengenai:
1. a.prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana Pengadaan Tanah; dan b . rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur Proyek Strategis Nasional. Pasal 1 5 ( 1 ) Berdasarkan Daftar Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional (Project List), pimpinan LMAN menyusun Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) .
(2)Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling kurang memuat: a . prioritas infrastruktur yang akan disediakan dana Pengadaan Tanah tahun yang direncanakan; dan b . rincian kebutuhan dana dan rincian pencairan dana Pengadaan Tanah bagi masing-masing infrastruktur Proyek Strategis Nasional.
(3)Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh pimpinan LMAN paling lambat tanggal 1 5 Januari setiap tahunnya.
(2)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak dan/ atau biaya dana (cost offund) jika Pengadaan Tanah menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu.
(3)Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan, penelaahan, penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. Pasal 1 7 ( 1 ) LMAN melakukan penganggaran untuk biaya pensertipikatan hasil Pengadaan Tanah .
(2)Dalam hal biaya pengawasan belum dianggarkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, LMAN dapat menganggarkan biaya pengawasan pelaksanaan Pengadaan Tanah .
(3)Penganggaran untuk biaya pensertipikatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan, penelaahan penetapan, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian/ lembaga. Pasal 1 8 Pimpinan LMAN menyampaikan alokasi anggaran BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri/ Kepala atau p1mp1nan BUMN yang mengusulkan Pendanaan Pengadaan Tanah dengan tembusan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 19

(2)Berdasarkan penyesuaian daftar peringkat Proyek Strategis Nasional se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , p1mpman LMAN melakukan penyesuaian prioritas pendanaan.
(3)Berdasarkan hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , pimpinan LMAN melakukan penyesuaian pada Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) .

BAB III

PENETAPAN PPK, PPSPM , DAN BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 20

( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan pencairan dana Pengadaan Tanah dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening BLU LMAN, KPA menetapkan:

a.PPK; dan b . PPSPM , dengan Keputusan KPA .

(2)PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LMAN .
(3)Pelaksanaan tugas dan wewenang PPK dan PPSPM dilakukan sesuai dengari ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 2 1 ( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, KPA menetapkan: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
1. a.PPK Pengadaan Tanah; clan
2. b.Pej abat Penguj i Tagihan, dengan Keputusan KPA.
(2)PPK Pengadaan Tanah sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1 ) huruf a rnerupakan PPK pada kernenterian/ lernbaga yang direkornendasikan secara tertulis oleh Menteri / Kepala.
(3)Pelaksanaan tugas clan wewenang PPK Pengadaan Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Selain rnelaksanakan tugas dan wewenang sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) , PPK Pengadaan Tanah rnerniliki tugas dan wewenang untuk:
1. a.rnelakukan pengujian clan penelitian data surat validasi pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah; b . rnengajukan usulan pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada KPA rnelalui Menteri/ Kepala; c . rnelaksanakan pengadaan aset pengganti, dalarn hal Ganti Kerugian berupa selain uang.
(5)Pej abat Penguji Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b rnerniliki tugas dan weweriang untuk:
1. a.rnelakukan pengujian atas tagihan pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang diusulkan oleh PPK Pengadaan Tanah; b . melakukan penelitian adrninistrasi atas kelengkapan dokumen usulan pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; c . rneminta kelengkapan dokumen dan/ atau klarifikasi kepada PPK Pengadaan Tanah atau pihak lain;
2. d.melaporkan hasil pengujian clan penelitian adrninistrasi kepada KPA, untuk tagihan yang memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e . berdasarkan persetujuan KPA, memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk rnelakukan pernbayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
3. f.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penguJian dan perintah pembayaran.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.06/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 19

Pasal 20

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.06/2019