Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 28/PRT/M/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan garis sempadan sungai termasuk menetapkan garis sempadan danau; JDIH Kementerian PUPR
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
1304); JDIH Kementerian PUPR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
JDIH Kementerian PUPR
Lingkup pengaturan yang tercantum pada Peraturan Menteri ini terdiri dari:
JDIH Kementerian PUPR BAB II GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU Bagian Pertama Maksud dan Tujuan
BAB II
Bagian Kedua Kriteria Penetapan Garis Sempadan
JDIH Kementerian PUPR
JDIH Kementerian PUPR
Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.
Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
Membuka PDF…
Dokumen