DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Garis Sempadan, Pemanfaatan Daerah Sempadan, Larangan, Pengendalian Dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah adanya peraturan perundangan-undangan yang baru, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/ DPRD Tahun 1977 tentang Garis Sempadan/Rooilijn perlu diganti;
c.bahwa …
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang …
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan …
14.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19.Peraturan …
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
23.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/mpe/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
24.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi;
25.Peraturan …
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
28.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
29.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);
31.Peraturan …
31.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pekerjaan umum.
5.Garis …
5.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi ruang milik jalan, rel kereta api, jaringan listrik, pipa gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
6.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
9.Jalan …
9.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
11.Jalan Arteri Sekunder adalah jalan arteri dalam skala perkotaan.
12.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dan lebar jalan paling sedikit sembilan meter.
14.Jalan …
14.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.
15.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antarpusat kegiatan lingkungan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. 17.Jalan …
17.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
18.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
19.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau bagi yang tidak diperuntukkan kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
20.Jalan …
20.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter atau untuk jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
21.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani pekerjaan umum, hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.
22.Ruang …
22.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
24.Jalan Inspeksi adalah jalan menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan instansi atau badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/ irigasi/saluran tersebut.
25.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26.Danau/Situ …
26.Danau/Situ adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
27.Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
28.Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
29.Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
30.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
31.Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
32.Kawasan …
32.Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33.Pipa Gas Bumi adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan/atau ke pelanggan besar.
34.Jaringan listrik adalah Jaringan Tenaga Listrik (JTL) sistem penyaluran/ pendistribusian tenaga listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dioperasikan dengan tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap garis sempadan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.agar pelaksanaan pembangunan dan hasil dari kegiatan pembangunan dapat terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan; dan
b.untuk menciptakan ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Garis Sempadan;
b.Pemanfaatan Daerah Sempadan;
c.Larangan;
d.Pengendalian dan Pengawasan;
e.Sanksi; dan
f.Ketentuan Peralihan.

BAB IV

GARIS SEMPADAN

Pasal 5

Garis sempadan terdiri dari:

a.Garis Sempadan Jalan;
b.Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
c.Garis Sempadan Danau/Situ;
d.Garis Sempadan Sungai dan Mata Air;
e.Garis Sempadan Jalan Rel Kereta api;
f.Garis Sempadan Jaringan Listrik; dan
g.Garis Sempadan Pipa Gas Bumi.

Pasal 6

(1)Garis sempadan jalan ditetapkan sejajar dengan jalan dan diukur/dihitung dari as jalan.
(2)Dalam hal jalan terdiri dari dua atau lebih jalur jalan maka as jalan dihitung dari jalur terluar.
(3)Garis …
(3)Garis sempadan berdasarkan peruntukan bangunan pada fungsi- fungsi jalan ditetapkan sebagai berikut: No. FUNGSI JALAN FUNGSI BANGUNAN GARIS SEMPADAN (M’) 1 Jalan Tol - sesuai ketentuan perundang- undangan 2 Kolektor Primer

1.Hunian 15 (Status Jalan Daerah)
2.Sosial Budaya dan Keagamaan 17
3.Usaha 20
4.Khusus dan Campuran 25 3 Lokal Primer
1.Hunian 11
2.Sosial Budaya dan Keagamaan 13
3.Usaha 13
4.Khusus dan Campuran 15
4.Lingkungan … 4 Lingkung an Primer
1.Hunian 8,5
2.Sosial Budaya dan Keagamaan 10
3.Usaha 10
4.Khusus dan Campuran 15 5 Arteri Sekunder (Status Jalan Daerah)
1.Hunian 21
2.Sosial Budaya dan Keagamaan 23
3.Usaha 25
4.Khusus dan Campuran 25 6 Kolektor Sekunder
1.Hunian 10 (Status Jalan Daerah)
2.Sosial Budaya dan Keagamaan 12
3.Usaha 14
4.Khusus dan Campuran 15 7 Lokal … 7 Lokal Sekunder
1.Hunian 7
2.Sosial Budaya dan Keagamaan 9
3.Usaha 9
4.Khusus dan Campuran 11 8 Lingkung an Sekunder Hunian dan Non Hunian ½Rumija + 3

(4)Garis sempadan pagar untuk jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder dihitung dari batas terluar ruang milik jalan untuk fungsi hunian sejauh dua meter dan untuk fungsi non hunian sejauh tiga meter.
(5)Garis sempadan pagar untuk jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder dihitung dari batas terluar ruang milik jalan sejauh satu meter.
(6)Untuk bangunan yang berada di persimpangan jalan, garis sempadan jalan mengikuti aturan fungsi jalan yang ada dihadapannya.
(7)Garis …
(7)Garis sempadan jalan pada persimpangan pertigaan di kawasan perkotaan adalah 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan dan untuk luar perkotaan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan.
(8)Garis sempadan jalan persimpangan perempatan atau lebih di kawasan perkotaan adalah tiga kali lebar jalan dan untuk luar perkotaan sebesar lima kali lebar jalan.
(9)Penetapan fungsi jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Garis sempadan jaringan irigasi meliputi:
1. a.garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/ penghubung, saluran primer dan saluran sekunder;
2. b.garis sempadan saluran pembuang; dan/atau
3. c.garis sempadan bangunan irigasi.
(2)Penetapan …
(2)Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mempertimbangkan:
1. a.ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
2. b.kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
3. c.rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/ lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 8

(1)Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
(2)Garis …
(2)Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
2. b.garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
3. c.garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (37)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/mpe/1992

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (37)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014