DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015

Nomor: 37/PRT/M/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penggunaan air dan/atau sumber-sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan/atau sumber air; JDIH Kementerian PUPR
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang izin penggunaan air dan/atau sumber air; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
1. 2.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); JDIH Kementerian PUPR
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
4.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air permukaan dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
6.Pengelola sumber daya air adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
7.Pemberi izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai. JDIH Kementerian PUPR
8.Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.
9.Tim Verifikasi Perizinan adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dalam melakukan pemeriksaan permohonan izin, pemeriksaan rekomendasi teknis, dan kelayakan teknis pemberian izin.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
13.Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
14.Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan pemberi izin dalam proses perizinan penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.

Pasal 3

(1)Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air. JDIH Kementerian PUPR
(2)Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dimiliki oleh badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air bagi kegiatan usaha.
(3)Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk:
1. a.memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan
2. b.irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
(4)Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
(5)Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 4

(1)Izin penggunaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan urutan prioritas:
1. a.pemenuhan keperluan pokok kehidupan sehari-hari yang penggunaannya dalam jumlah besar pada satu titik pengambilan;
2. b.pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
3. c.penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari melalui kegiatan usaha sistem penyediaan Air minum;
4. d.kegiatan bukan usaha; dan
5. e.penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.wewenang pemberian izin penggunaan sumber daya air; JDIH Kementerian PUPR
b.tata cara persyaratan penggunaan sumber daya air;
c.hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air; dan
d.pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

(1)Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan sumber daya air diperuntukkan bagi:
1. a.air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya; dan
2. b.air laut yang berada di darat.
(2)Izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan untuk jenis kegiatan:
1. a.pemenuhan air irigasi oleh petani atau kelompok petani untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
2. b.penyediaan air bersih atau air minum oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan sumber daya air;
3. c.penggunaan sumber daya air untuk pembangkit listrik;
4. d.pemanfaatan ruang sumber air untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, bendungan, bendung, tanggul, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air;
5. e.pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air;
6. f.pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air; JDIH Kementerian PUPR
7. g.penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha perkebunan, kegiatan usaha peternakan, dan budidaya perikanan;
8. h.wisata atau olahraga air;
9. i.pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan;
10. j.penggunaan sumber daya air untuk industri; atau
11. k.pemakaian air untuk eksplorasi dan eksploitasi komoditas tambang.
(3)Izin penggunaan sumber daya air untuk air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan antara lain untuk kegiatan penggunaan sumber daya air untuk usaha tambak, air minum, dan sistem pendinginan mesin, dan pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
(4)Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan oleh:
1. a.Menteri untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
2. b.gubernur untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
3. c.bupati/walikota untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan konstruksi dengan memanfaatkan barang milik negara, perolehan izin pemanfaatan barang milik negara diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

Wewenang Menteri dalam penandatanganan pemberian izin penggunaan sumber daya air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JDIH Kementerian PUPR

BAB III

TATA CARA PERSYARATAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 9

(1)Permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dan/atau air laut yang berada di darat diajukan oleh pemohon kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP dengan tembusan kepada pengelola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas dokumen:
1. a.surat permohonan izin penggunaan sumber daya air dari pemohon; dan
2. b.lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air.
(3)Surat permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
2. b.maksud dan tujuan penggunaan Air; dan
3. c.rencana tempat atau lokasi penggunaan.
(4)Lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
1. a.gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi;
2. b.cara pengambilan dengan disertai gambar desain bangunan pengambilan dan pembuangan air;
3. c.spesifikasi teknis bangunan pengambilan air;
4. d.tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan;
5. e.proposal teknis atau penjelasan penggunaan air;
6. f.berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; JDIH Kementerian PUPR
7. g.fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
8. h.izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.
(5)Dalam hal diperlukan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, lampiran yang terkait dengan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi atau jalur konstruksi;
2. b.gambar desain;
3. c.spesifikasi teknis;
4. d.jadwal dan metode pelaksanaan;
5. e.manual operasi dan pemeliharaan;
6. f.bukti kepemilikan lahan;
7. g.izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
8. i.berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; dan
9. h.fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok atau fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah.
(6)Format surat permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan/atau air laut yang berada di darat serta lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, penggunaan air dan/atau sumber-sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan/atau sumber air; JDIH Kementerian PUPR
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang izin penggunaan air dan/atau sumber air; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
1. 2.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); JDIH Kementerian PUPR
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.
2.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
4.Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air permukaan dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
6.Pengelola sumber daya air adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
7.Pemberi izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai. JDIH Kementerian PUPR
8.Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.
9.Tim Verifikasi Perizinan adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dalam melakukan pemeriksaan permohonan izin, pemeriksaan rekomendasi teknis, dan kelayakan teknis pemberian izin.
10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
13.Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
14.Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan pemberi izin dalam proses perizinan penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha.

Pasal 3

(1)Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan air dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut izin penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air. JDIH Kementerian PUPR
(2)Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dimiliki oleh badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air, dan daya air bagi kegiatan usaha.
(3)Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk:
1. a.memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan
2. b.irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
(4)Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
(5)Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pasal 4

(1)Izin penggunaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan urutan prioritas:
1. a.pemenuhan keperluan pokok kehidupan sehari-hari yang penggunaannya dalam jumlah besar pada satu titik pengambilan;
2. b.pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
3. c.penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari melalui kegiatan usaha sistem penyediaan Air minum;
4. d.kegiatan bukan usaha; dan
5. e.penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.wewenang pemberian izin penggunaan sumber daya air; JDIH Kementerian PUPR
b.tata cara persyaratan penggunaan sumber daya air;
c.hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air; dan
d.pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air.

BAB II

WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

(1)Dalam Peraturan Menteri ini, izin penggunaan sumber daya air diperuntukkan bagi:
1. a.air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya; dan
2. b.air laut yang berada di darat.
(2)Izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan untuk jenis kegiatan:
1. a.pemenuhan air irigasi oleh petani atau kelompok petani untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
2. b.penyediaan air bersih atau air minum oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan sumber daya air;
3. c.penggunaan sumber daya air untuk pembangkit listrik;
4. d.pemanfaatan ruang sumber air untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, bendungan, bendung, tanggul, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air;
5. e.pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air;
6. f.pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air; JDIH Kementerian PUPR
7. g.penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha perkebunan, kegiatan usaha peternakan, dan budidaya perikanan;
8. h.wisata atau olahraga air;
9. i.pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan;
10. j.penggunaan sumber daya air untuk industri; atau
11. k.pemakaian air untuk eksplorasi dan eksploitasi komoditas tambang.
(3)Izin penggunaan sumber daya air untuk air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan antara lain untuk kegiatan penggunaan sumber daya air untuk usaha tambak, air minum, dan sistem pendinginan mesin, dan pemenuhan air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
(4)Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan oleh:
1. a.Menteri untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
2. b.gubernur untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
3. c.bupati/walikota untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

TATA CARA PERSYARATAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 9

(1)Permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dan/atau air laut yang berada di darat diajukan oleh pemohon kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP dengan tembusan kepada pengelola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas dokumen:
1. a.surat permohonan izin penggunaan sumber daya air dari pemohon; dan
2. b.lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air.
(3)Surat permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
2. b.maksud dan tujuan penggunaan Air; dan
3. c.rencana tempat atau lokasi penggunaan.
(4)Lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
1. a.gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi;
2. b.cara pengambilan dengan disertai gambar desain bangunan pengambilan dan pembuangan air;
3. c.spesifikasi teknis bangunan pengambilan air;
4. d.tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan;
5. e.proposal teknis atau penjelasan penggunaan air;
6. f.berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; JDIH Kementerian PUPR
7. g.fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
8. h.izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.
(5)Dalam hal diperlukan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, lampiran yang terkait dengan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi atau jalur konstruksi;
2. b.gambar desain;
3. c.spesifikasi teknis;
4. d.jadwal dan metode pelaksanaan;
5. e.manual operasi dan pemeliharaan;
6. f.bukti kepemilikan lahan;
7. g.izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
8. i.berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; dan
9. h.fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok atau fotokopi akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah.
(6)Format surat permohonan izin penggunaan sumber daya air untuk air permukaan dan/atau air laut yang berada di darat serta lampiran yang terkait dengan permohonan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. JDIH Kementerian PUPR

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982