DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Nomor: 11
Tahun: 1974
Ditetapkan: 26 Desember 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.
c.bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
d.bahwa Algemeen Waterreglement Tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
e.bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya Undang-undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan … landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan selanjutnya. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; ,
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi - Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
7.Undang- …
7.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
8.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
9.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAIRAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1."Negara" …
1."Negara" adalah Negara Republik Indonesia;
2."Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
3."Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
4."Sumber-sumber Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah;
5."Pegairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
6."Tata Pengaturan Air" adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
7."Tata Pengairan" adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaanya disuatu wilayah pengairan;
8."Tata Air" adalah susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini;
9."Pembangunan Pengairan", adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur an serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya … sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
10."Perencanaan" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan;
11."Rencana" adalah hasil perencanaan;
12."Perencanaan Teknis" adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala rmikro serta bersifat teknis;
13."Rencana Teknis" adalah hasil perencanaan teknis.

BAB II

FUNGSI

Pasal 2

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkan dung didalamnya, seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

BAB III

HAK PENGUASAAN DAN WEWENANG Pasal 3 …

Pasal 3

(1)Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalanmya seperti dimaksud dalm Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini dikuasai oleh Negara.
(2)Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
1. a.Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. b.Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
3. c.Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. d.Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
5. e.Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air;
(3)Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang- undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat- syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Menteri yang diserahi tugas urusan pengairan, diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengkordinasikan segata pengaturan usaha- usaha perencanaan, perencanaan teknis, pengawasan, pengusahaan, pemeliharaan, serta perlindungan dan penggunaan air dan atau sumber-sumber air, dengan memperhatikan kepentingan Departemen dan atau Lembaga yang bersangkutan.
(2)Pengurusan administratip atas sumber air bawah tanah dan mata air panas sebagai sumber mineral dan tenaga adalah diluar wewenang dan tanggung-jawab Menteri yang disebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mempunyai akibat kerugian harta benda maupun jiwa, Pemerintah berwenang mengambil tindakan-tindakan penyelematan dengan mengatur kegiatan-kegiatan pengamanan yang dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 7

Pengaturan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PERENCANAAN TEKNIS Pasal 8 …

Pasal 8

(1)Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan serta Pembangunan Pengairan disusun atas dasar perencanaan dan perencanaan teknis yang ditujukan untuk kepentingan umum.
(2)Hasil perencanaan dan perencanaan teknis yang berupa rencana- rencana dan rencana-rencana teknis tata, pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, disusun untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan urutan prioritas.
(3)Rencana-rencana dan rencana-rencana teknis dimaksud dalam ayat (2 pasal ini, disusun guna memperoleh tata air yang baik berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional dan dilaksanakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, regional dan lokal.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (43)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8