DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum untuk penyaluran bantuan pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Bantuan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan; www.peraturan.go.id 2022, No.243 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN. www.peraturan.go.id 2022, No.243

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Hujan adalah bagian dari air di alam yang berasal dari partikel air di angkasa dan jatuh ke bumi.
2.Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan yang selanjutnya disingkat ABSAH adalah tempat penampungan Air Hujan yang dibangun dengan bahan beton bertulang dan dilengkapi dengan media akuifer yang berperan sebagai penyaring serta penambah mineral untuk menghasilkan air yang memenuhi baku mutu air baku untuk air bersih.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama sebagai penerima manfaat dari bangunan ABSAH.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ABSAH di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
8.Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan pembangunan ABSAH di www.peraturan.go.id 2022, No.243 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
9.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

Pasal 2

(1)Menteri memberikan bantuan pemerintah berupa barang untuk pembangunan sarana atau prasarana ABSAH kepada:
1. a.Pemerintah Daerah; atau
2. b.Pokmas.
(2)ABSAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.talang air penghubung;
2. b.bak; dan
3. c.kelengkapan lainnya.
(3)Bak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.bak pemasukan;
2. b.bak penyaring;
3. c.bak tampungan; dan
4. d.bak pengambilan.
(4)Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.disahkan dengan akta notaris; atau
3. c.disahkan dengan keputusan kepala desa atau nama lain yang dipersamakan.

Pasal 3

Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Pelaksana pembangunan ABSAH terdiri dari:

a.PPK; dan www.peraturan.go.id 2022, No.243
b.tim pelaksana swakelola.

Pasal 5

Ketentuan teknis ABSAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 disusun oleh Direktur Jenderal.

BAB II

PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran ABSAH dilakukan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan; dan
d.penyelesaian.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh bantuan ABSAH, pemohon harus mengajukan permohonan bantuan ABSAH kepada kepala BBWS/BWS.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.Pemerintah Daerah; atau
3. c.Pokmas.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan mengenai:
1. a.ketersediaan lahan;
2. b.ketersediaan atap bangunan; dan
3. c.penerima ABSAH. www.peraturan.go.id 2022, No.243

Pasal 8

(1)Kepala BBWS/BWS melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan tidak dilengkapi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), permohonan ditolak.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh PPK.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.sosialisasi pelaksanaan;
2. b.penyusunan rencana kerja; dan
3. c.pembentukan tim pelaksana swakelola.
(3)Sosialisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan pemohon dan penerima ABSAH.
(4)Penyusunan rencana kerja ABSAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.penentuan dimensi;
2. b.perhitungan jumlah pemakai air;
3. c.perhitungan dimensi volume tampungan;
4. d.penyusunan rencana anggaran biaya;
5. e.pembuatan daftar kebutuhan bahan bangunan; dan
6. f.penetapan jumlah tenaga kerja. www.peraturan.go.id 2022, No.243
(5)Pembentukan tim pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kasatker.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh PPK secara swakelola.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi, Pokmas, dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
1. a.pelaksanaan konstruksi;
2. b.penarikan anggaran pelaksanaan konstruksi; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi.
(4)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.penataan talang air;
2. b.pekerjaan galian; dan
3. c.pekerjaan konstruksi.
(5)Penarikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan konstruksi dengan memperhitungkan kuantitas dan volume pekerjaan ABSAH sesuai dengan dimensi ABSAH dan mengikuti harga satuan pekerjaan setempat.
(6)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan ABSAH.
(7)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh tim pelaksana swakelola. www.peraturan.go.id 2022, No.243

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, pengguna anggaran perlu menyusun pedoman umum untuk penyaluran bantuan pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN. www.peraturan.go.id 2022, No.243

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Hujan adalah bagian dari air di alam yang berasal dari partikel air di angkasa dan jatuh ke bumi.
2.Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan yang selanjutnya disingkat ABSAH adalah tempat penampungan Air Hujan yang dibangun dengan bahan beton bertulang dan dilengkapi dengan media akuifer yang berperan sebagai penyaring serta penambah mineral untuk menghasilkan air yang memenuhi baku mutu air baku untuk air bersih.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama sebagai penerima manfaat dari bangunan ABSAH.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ABSAH di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
8.Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk menyelenggarakan pembangunan ABSAH di www.peraturan.go.id 2022, No.243 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
9.Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

Pasal 2

(1)Menteri memberikan bantuan pemerintah berupa barang untuk pembangunan sarana atau prasarana ABSAH kepada:
1. a.Pemerintah Daerah; atau
2. b.Pokmas.
(2)ABSAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.talang air penghubung;
2. b.bak; dan
3. c.kelengkapan lainnya.
(3)Bak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.bak pemasukan;
2. b.bak penyaring;
3. c.bak tampungan; dan
4. d.bak pengambilan.
(4)Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.disahkan dengan akta notaris; atau
3. c.disahkan dengan keputusan kepala desa atau nama lain yang dipersamakan.

Pasal 3

Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Pelaksana pembangunan ABSAH terdiri dari:

a.PPK; dan www.peraturan.go.id 2022, No.243
b.tim pelaksana swakelola.

Pasal 5

Ketentuan teknis ABSAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 disusun oleh Direktur Jenderal.

BAB II

PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran ABSAH dilakukan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan; dan
d.penyelesaian.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh bantuan ABSAH, pemohon harus mengajukan permohonan bantuan ABSAH kepada kepala BBWS/BWS.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.Pemerintah Daerah; atau
3. c.Pokmas.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan mengenai:
1. a.ketersediaan lahan;
2. b.ketersediaan atap bangunan; dan
3. c.penerima ABSAH. www.peraturan.go.id 2022, No.243

Pasal 8

(1)Kepala BBWS/BWS melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan tidak dilengkapi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), permohonan ditolak.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 9

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh PPK.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
1. a.sosialisasi pelaksanaan;
2. b.penyusunan rencana kerja; dan
3. c.pembentukan tim pelaksana swakelola.
(3)Sosialisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan pemohon dan penerima ABSAH.
(4)Penyusunan rencana kerja ABSAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.penentuan dimensi;
2. b.perhitungan jumlah pemakai air;
3. c.perhitungan dimensi volume tampungan;
4. d.penyusunan rencana anggaran biaya;
5. e.pembuatan daftar kebutuhan bahan bangunan; dan
6. f.penetapan jumlah tenaga kerja. www.peraturan.go.id 2022, No.243
(5)Pembentukan tim pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kasatker.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh PPK secara swakelola.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi, Pokmas, dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
1. a.pelaksanaan konstruksi;
2. b.penarikan anggaran pelaksanaan konstruksi; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi.
(4)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.penataan talang air;
2. b.pekerjaan galian; dan
3. c.pekerjaan konstruksi.
(5)Penarikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan konstruksi dengan memperhitungkan kuantitas dan volume pekerjaan ABSAH sesuai dengan dimensi ABSAH dan mengikuti harga satuan pekerjaan setempat.
(6)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan ABSAH.
(7)Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh tim pelaksana swakelola. www.peraturan.go.id 2022, No.243

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYALURAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYALURAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016