DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan administrasi tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; JDIH KEMENPPPA Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 80);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. JDIH KEMENPPPA

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .………………………………………………………………………………………………….................................................

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Pegawai adalah seluruh aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pegawai dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di seluruh unit kerja di lingkungan Kemen PPPA.
(2)Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan, JDIH KEMENPPPA pembinaan, dan pengelolaan Naskah Dinas dalam sistem kearsipan Kemen PPPA yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
(3)Teknis penyelenggaraan Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kemen PPPA meliputi:

a.jenis dan format Naskah Dinas;
b.pembuatan Naskah Dinas;
c.pengamanan Naskah Dinas;
d.kewenangan penandatanganan Naskah Dinas; dan
e.pengendalian Naskah Dinas.

BAB II

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap Naskah Dinas harus merupakan inti sari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Naskah Dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi;
c.Naskah Dinas khusus;
d.Naskah Dinas lainnya;
e.laporan; dan
f.telaahan staf.

Pasal 5

(1)Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Naskah Dinas pengaturan;
2. b.Naskah Dinas penetapan; dan
3. c.Naskah Dinas penugasan. JDIH KEMENPPPA
(2)Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pedoman;
2. b.petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis;
3. c.instruksi;
4. d.standar operasional prosedur administrasi pemerintahan; dan
5. e.surat edaran.
(3)Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa keputusan.
(4)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa surat tugas.

Pasal 6

(1)Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Naskah Dinas korespondensi intern; dan
2. b.Naskah Dinas korespondensi ekstern.
(2)Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.nota dinas;
2. b.memorandum;
3. c.lembar disposisi; dan
4. d.surat undangan intern.
(3)Naskah Dinas korespondensi ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.surat dinas; dan
2. b.surat undangan ekstern.

Pasal 7

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

a.surat perjanjian;
b.surat kuasa;
c.berita acara;
d.surat keterangan;
e.surat pengantar; dan JDIH KEMENPPPA
f.pengumuman.

Pasal 8

Naskah Dinas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a.notula;
b.sambutan tertulis Menteri dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
c.siaran pers;
d.surat perjalanan dinas;
e.sertifikat;
f.piagam penghargaan; dan
g.surat perintah kerja.

Pasal 9

(1)Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, kop Naskah Dinas, dan cap Naskah Dinas.
(2)Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas, yang meliputi:

Pasal 10

(1)Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.persyaratan pembuatan;
2. b.tataran Naskah Dinas;
3. c.kode unit kerja;
4. d.susunan Naskah Dinas;
5. e.kop jabatan dan/atau kop Naskah Dinas;
6. f.penomoran Naskah Dinas;
7. g.penggunaan kertas, amplop, dan tinta; JDIH KEMENPPPA
8. h.ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
9. i.penentuan batas/ruang tepi;
10. j.penggunaan Bahasa Indonesia;
11. k.nomor halaman;
12. l.tembusan;
13. m.lampiran;
14. n.penggunaan lambang negara/logo lembaga;
15. o.pengaturan paraf naskah dinas dan penggunaan cap; dan
16. p.perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas.
(2)Pembuatan Naskah Dinas dapat dilakukan dengan media rekam nonelektronik atau media rekam elektronik.
(3)Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan menentukan jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas.
(4)Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…