DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1122); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

… JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 1

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat yang digunakan di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

… JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2015 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ttd. YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H.LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 86 JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan tata naskah dinas merupakan kegiatan kearsipan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dalam konteks pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan arsip dinamis merupakan pengelolaan informasi tertulis agar terwujud komunikasi tertulis yang efisien dan efektif. Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2010, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah terdapat perubahan mengenai pengaturan Peraturan, Standar Operasional Prosedur dan perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah yang antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disingkat Kementerian PP dan PA diubah menjadi KemenPPPA. Berdasarkan … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlaku saat ini perlu diganti dan disesuaikan. B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat dan pegawai dalam melaksanakan penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat yang digunakan di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.Tujuan Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan menciptakan keseragaman dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. C. Sasaran Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
1.tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3.terciptanya kelancaran komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian; dan
4.tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. D. Asas Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
1.Asas Kepastian Hukum Penyelenggaraan tata naskah dinas dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi negara dan kearsipan.
2.Asas … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.Asas Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
3.Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
4.Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
5.Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan pengelolaan arsip dinamis.
6.Asas Kecepatan dan Ketepatan Dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan pendistribusian.
7.Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan pendistribusian. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, penyusunan dan pengetikan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan penggunaan media surat-menyurat. F. Pengertian Pengertian umum dalam Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.Naskah dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
2.Tata … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang mencakup pengaturan jenis, format, tata cara penyusunan, penyiapan, pengabsahan, pendistribusian dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3.Format adalah susunan dan bentuk naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan bentuk redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan cap dinas.
4.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
7.Logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Logo adalah identitas dan lambang eksistensi yang mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.Naskah Dinas Pengaturan Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas yang bersifat pengaturan meliputi Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.

a.Peraturan Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat “mengatur” (Regeling). 1) Peraturan yang bersifat mengatur (Regeling) Ketentuan penyusunan Peraturan mengacu pada ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian, kewenangan, format, tata cara penulisan, dan berbagai hal terkait penyusunan peraturan dapat dilihat pada uraian di bawah ini: a) Pengertian Peraturan yang bersifat mengatur (regeling) adalah naskah dinas yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum bagi seluruh satuan kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan yang bersifat mengatur (regeling) adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. c) Susunan

(1)Kepala Bagian kepala peraturan terdiri dari beberapa unsur: (a) kop naskah dinas menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan Menteri dicetak dengan huruf kapital secara simetris; (b) kata ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (b) kata “PERATURAN” diikuti dengan nama jabatan Menteri yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kop naskah dinas; (c) NOMOR dan TAHUN peraturan diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata ”PERATURAN”; (d) kata “TENTANG” ditulis dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata ”NOMOR” dan ”TAHUN”; (e) Judul Peraturan diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata ”TENTANG” tanpa diakhiri tanda baca; (f) Tulisan ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” diketik dengan huruf kapital secara simetris di bawah judul Peraturan; dan (g) Nama jabatan Menteri ditulis dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah tulisan ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
(2)Konsiderans Ketentuan penulisan konsiderans adalah sebagai berikut: (a) konsiderans diawali dengan kata ”Menimbang”; (b) kata”Menimbang” diketik rata kiri, dua spasi di bawah nama jabatan; (c) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembuatan peraturan; (d) pokok-pokok pikiran konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang ditulis secara berurutan; dan (e) pengetikan rumusan konsiderans diawali kata ”bahwa” yang ditulis dengan huruf kecil, dan jika lebih dari satu, diberikan nomor urut dengan menggunakan huruf kecil secara alfabetis dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
(3)Dasar Hukum Ketentuan penulisan dasar hukum adalah sebagai berikut: (a) dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat”; (b) kata ”Mengingat” diketik rata kiri, satu spasi di bawah konsiderans; (c) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan materi yang diatur dalam peraturan; dan (d) pengetikan ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (d) pengetikan peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital dan jika lebih dari satu, diberikan nomor urut dengan menggunakan angka Arab dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
(4)Diktum Ketentuan penulisan diktum adalah sebagai berikut: (a) diktum dimulai dengan kata ”MEMUTUSKAN”, yang diletakkan secara simetris, diketik seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua, selanjutnya diikuti dengan kata ”Menetapkan” yang diketik di tepi kiri; (b) substansi yang ditetapkan dicantumkan setelah tanda titik dua (:) yang mengikuti kata ”Menetapkan”, secara berurutan dalam pasal-pasal; dan (c) di dalam diktum dicantumkan pula ketentuan-ketentuan pengatur lainnya, seperti penentuan saat berlakunya peraturan, pembatalan/pencabutan, ketentuan lain, atau pengaturan lebih lanjut.
(5)Kaki Bagian kaki peraturan terdiri dari: (a) tempat dan tanggal penetapan peraturan; (b) nama jabatan Menteri yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); (c) tanda tangan Menteri; dan (d) nama lengkap Menteri yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. d) Penomoran
(1)Penomoran peraturan dilakukan secara berurutan dalam tahun takwin/kalender.
(2)Untuk penomoran peraturan di bawah angka 10, tidak menggunakan awalan angka 0 (nol). Contoh yang salah: PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 04 TAHUN 2010 Contoh yang benar: PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2010 e) Pengundangan ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK e) Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia
(1)Peraturan Menteri yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2)Syarat pengundangan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: (a) surat permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; (b) naskah Peraturan Menteri dibuat rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani asli oleh Menteri; (c) softcopy Peraturan Menteri dibuat dalam format doc, xls, atau jpg; dan (d) Persyaratan tersebut di atas disampaikan secara langsung oleh pejabat/pegawai Bagian Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. f) Pengabsahan Peraturan yang sudah ditandatangani, dan demikian sudah disahkan, memerlukan pengabsahan dari pejabat yang berwenang sebelum digandakan dan didistribusikan. Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa suatu peraturan telah dicatat dan diteliti, sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam hal itu. Pengaturan pengabsahan ditentukan sebagai berikut:
(1)pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata ”Salinan sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta dibubuhi dengan cap dinas;
(2)pada ruang tanda tangan pejabat yang mengesahkan peraturan, diketik ttd. (singkatan dari tertanda) sebagai pengganti cap dinas dan tanda tangan yang asli; dan
(3)pejabat yang berhak menandatangani Salinan atas Peraturan adalah pejabat serendah-rendahnya Eselon II pada satuan kerja pemrakarsa. g) Pendistribusian ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK g) Pendistribusian
(1)Salinan peraturan otentik disampaikan oleh satuan kerja pemrakarsa kepada yang berkepentingan.
(2)Salinan peraturan elektronik dimuat dan disebarluaskan melalui website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. h) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
(1)Seluruh halaman naskah peraturan menggunakan kop naskah dinas dengan Lambang Negara tanpa alamat dan menggunakan kata penyambung pada seluruh halaman, termasuk Penjelasan dan/atau Lampiran (apabila ada).
(2)Naskah peraturan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12 diatas kertas F4.
(3)Apabila terdapat Lampiran, tulisan ”Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia” ditulis lengkap di sebelah kanan atas kertas dengan menggunakan huruf kapital pada halaman pertama Lampiran. Contoh: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
(4)Naskah asli peraturan beserta dokumen yang menyertainya disimpan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. i) Format Peraturan Format Peraturan yang bersifat Mengatur (regeling) dapat dilihat pada contoh 1A dan 1B. CONTOH 1A ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 1A FORMAT PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR … TAHUN … TENTANG ……………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menimbang : a. bahwa .………………………………………………………………………………………………….;
1. b.bahwa …………………………………………………………………………………………………..;
2. c.bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang ……………………………………………………………………….; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang …………………………………... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
  1. 2.dst; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ……………………………...…………………………………………………………………. .

BAB II

xxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………………………………………………………………………..

Pasal 1

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………… .

Pasal 2

…………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………… . Ditetapkan di …………………………………. pada tanggal ………………………………….. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR Diundangkan di ............................................ pada tanggal ................................................. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NAMA LENGKAP TANPA GELAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... CONTOH 1B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 1B FORMAT PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR … TAHUN … TENTANG ……………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menimbang : a. bahwa .………………………………………………………………………………………………………..;

b.bahwa ………………………………………………………………………………………………………...;
c.bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang …………………………………………………………………………………………………………………..; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang …………………………………... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
1. 2.dst; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ……………………………...……………………………………………………………………………………... .

Pasal 1

……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………… .

Pasal 2

……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………… . Ditetapkan di …………………………………….. pada tanggal ……………………………………… MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR Diundangkan di .................................................. pada tanggal ....................................................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NAMA LENGKAP TANPA GELAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kepala Biro Hukum dan Humas, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b.Pedoman ... SALINAN JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
b.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Pedoman adalah Menteri. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Pedoman terdiri dari:

(1)tulisan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia diketik lengkap rata kiri di sebelah kanan atas dengan huruf kapital; Contoh: LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(2)tulisan Pedoman diketik dengan huruf kapital secara simetris; dan
(3)rumusan judul Pedoman diketik dengan huruf kapital secara simetris setelah kata Pedoman. c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Pedoman terdiri dari:
(1)pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar disusunnya Pedoman, maksud, tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
(2)materi Pedoman yang memuat kebijakan yang bersifat umum yang perlu diatur dan hal-hal yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah di tingkat kementerian; dan
(3)penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dengan diterbitkannya Pedoman dan penjabaran lebih lanjut apabila diperlukan. d) Kaki ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK d) Kaki Bagian kaki Pedoman terdiri dari:
(1)nama jabatan Menteri yang menandatangani, diketik dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)ruang tanda tangan; dan
(3)nama lengkap Menteri, diketik dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Mengingat Pedoman ditetapkan dengan Peraturan Menteri, maka seluruh halaman Pedoman menggunakan kop naskah dinas dengan menggunakan Lambang Negara (tanpa alamat) dan nama jabatan Menteri, menggunakan kata penyambung pada seluruh halaman, serta memerlukan pengabsahan. 5) Format Pedoman Format Pedoman dapat dilihat pada Contoh 2. CONTOH 2 ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 2 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN ..................................................................... ...................................................................................... PEDOMAN ………………………………………………………………….. ................................................................... . B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... ................................................................... . C. Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ................................................................... . D. Pengertian ................................................................................................................................... ................................................................... . ……………………………………………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. ……………………………………………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR
1. c.Petunjuk ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. c.Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat kebijakan yang bersifat teknis, detail, dan komprehensif tentang pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu, tindak lanjut kebijakan pemerintah dan hal penting lainnya yang harus ditaati oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Petunjuk Pelaksanaan adalah Menteri dan pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Petunjuk Teknis adalah Pejabat Eselon I. 3) Susunan Susunan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah sebagai berikut: a) Kepala Bagian kepala Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis terdiri dari:
(1)tulisan ”Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia” diketik lengkap rata kiri di sebelah kanan atas dengan huruf kapital; Contoh: (a) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA (b) LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
(2)tulisan ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(2)tulisan ”Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis” diketik dengan huruf kapital secara simetris; dan
(3)rumusan judul Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis diketik dengan huruf kapital secara simetris setelah kata ”Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis”. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis terdiri dari:
(1)pendahuluan memuat latar belakang disusunnya Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;
(2)materi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis memuat hal-hal teknis, detil, dan komprehensif yang perlu diatur dan hal-hal lain yang perlu untuk dilaksanakan yang dapat berupa penjabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu, tindak lanjut kebijakan pemerintah yang perlu dilaksanakan di tingkat kementerian, dan hal penting lainnya; dan
(3)penutup, yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis. c) Kaki Bagian kaki Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis terdiri dari:
(1)nama jabatan Menteri/Sekretaris Kementerian yang menandatangani, diketik dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(2)ruang tanda tangan; dan
(3)nama lengkap Menteri/Sekretaris Kementerian, diketik dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 4) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan a) Petunjuk Pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, maka seluruh halaman Petunjuk Pelaksanaan menggunakan kop naskah dinas dengan menggunakan Lambang Negara (tanpa alamat) dan nama jabatan Menteri, menggunakan kata penyambung pada seluruh halaman, serta memerlukan pengabsahan. b) Petunjuk Teknis ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kementerian, maka seluruh halaman Petunjuk Teknis menggunakan kop naskah instansi tanpa alamat, dan menggunakan kata penyambung pada seluruh halaman. c) Mengingat materi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis bersifat teknis, detil, dan komprehensif, maka perlu penjabaran lebih lanjut dalam jenis naskah dinas lainnya. JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5) Format Pedoman Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dapat dilihat pada Contoh 3A dan 3B. CONTOH 3A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN .......................................... ...................................................................................... PETUNJUK PELAKSANAAN .................................................................................... ................................................................. . B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... ................................................................. . C. Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ................................................................. . D. Pengertian ................................................................................................................................... ................................................................. . ……………………………………………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR CONTOH 3B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 3B FORMAT PETUNJUK TEKNIS
1. d.Standar ... MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LAMPIRAN PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK TEKNIS ...................................................... ...................................................................................... PETUNJUK TEKNIS .................................................................................... ................................................................. . B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... ................................................................. . C. Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ................................................................. . D. Pengertian ................................................................................................................................... ................................................................. . ……………………………………………………………………………………………………………………….. dan seterusnya. SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. d.Standar Operasional Prosedur (SOP) 1) Pengertian SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana melakukannya, kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan. 2) Tujuan SOP a) Menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian perintah. b) Memudahkan pekerjaan. c) Memperlancar pelaksanaan kegiatan. d) Meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah Menteri dan Pimpinan Satuan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut: a) SOP yang berlaku secara menyeluruh bagi satuan kerja ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri; dan b) SOP yang berlaku terbatas di lingkungan satuan kerja ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja. Format SOP diatur tersendiri.
3. e.Surat ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4. e.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Surat Edaran adalah Menteri, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri dari:
(1)kop Naskah Dinas;
(2)Surat Edaran yang ditandatangani Menteri menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara dan nama jabatan Menteri;
(3)Surat Edaran yang ditandatangani Pejabat Eselon I ke bawah menggunakan kop naskah dinas logo dan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicetak dengan huruf kapital secara simetris;
(4)tulisan “Surat Edaran” diletakkan secara simetris di bawah kop naskah dinas, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan;
(5)”Nomor” dan ”Tahun” Surat Edaran diketik sesuai dengan ketentuan penomoran naskah dinas Peraturan/Keputusan;
(6)kata ”tentang”, diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata nomor dan tahun Surat Edaran; dan
(7)judul Surat Edaran, diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata ”tentang”. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar, serta diktum/isi materi yang akan disampaikan. c) Kaki Bagian kaki Surat Edaran terdiri dari:
(1)tempat dan tanggal penetapan;
(2)nama jabatan pejabat yang menandatangani Surat Edaran diketik dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
(3)ruang tanda tangan;
(4)nama lengkap ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar;
(5)cap dinas; dan
(6)tembusan. 4) Pendistribusian ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4) Pendistribusian Surat Edaran memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Untuk itu harus menggunakan daftar distribusi yang memuat pejabat yang menerima Surat Edaran, tembusan, dan alamatnya. 5) Format Surat Edaran Format Surat Edaran dapat dilihat pada Contoh 4A dan 4B. CONTOH 4A … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 4A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI MENTERI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SURAT EDARAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG …………………………………………………

1.Latar Belakang ................................................................................................................................... ................................................................. .
2.Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... ................................................................. .
3.Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ................................................................. .
4.Dasar ................................................................................................................................... ................................................................. .
5.………………………………………………..(isi Surat Edaran)………………………………………….
6.dan seterusnya. Ditetapkan di ……………………………….. pada tanggal ………………………………... NAMA JABATAN, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP TANPA GELAR CONTOH 4B … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 4B FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id SURAT EDARAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG …………………………………………………
1.Latar Belakang ................................................................................................................................... ................................................................. .
2.Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................... ................................................................. .
3.Ruang Lingkup ................................................................................................................................... ................................................................. .
4.Dasar ................................................................................................................................... ................................................................. .
5.………………………………………………..(isi Surat Edaran)………………………………………….
6.dan seterusnya. Ditetapkan di ……………………………….. pada tanggal ………………………………... NAMA JABATAN, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP TANPA GELAR Tembusan:
1.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.…………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………
2.Naskah … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.Naskah Dinas Penetapan Jenis naskah dinas penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan.

a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/material/ keanggotaan peristiwa; 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; atau 3) menetapkan pelimpahan wewenang.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah: 1) Menteri; 2) Pejabat Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan Pembentukan Kepanitiaan/Tim di lingkungan satuan kerja masing-masing; atau 3) Pejabat Eselon II sesuai tugas dan fungsinya, untuk hal pembentukan Sekretariat Tim sepanjang hal tersebut diatur dalam Keputusan Pembentukan Tim yang bersangkutan.
c.Susunan 1) Kepala (a) Kop naskah dinas

(1)Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara dan nama jabatan Menteri tanpa menggunakan alamat.
(2)Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Eselon II menggunakan kop naskah dinas Logo dan Nama Kementerian dicetak dengan huruf kapital secara simetris tanpa menggunakan alamat. (b) Kata “Keputusan” dan nama jabatan Menteri/pejabat yang menetapkan Keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kop naskah dinas. (c) “Nomor” dan “Tahun” Keputusan diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata “Keputusan”; (d) Kata “tentang” diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata “Nomor” dan “Tahun”. (e) Judul Keputusan diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata “tentang” tanpa diakhiri tanda baca. (f) Nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Keputusan diketik dengan huruf kapital, diletakkan di bawah judul secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). 2) Konsiderans ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2) Konsiderans Ketentuan penulisan konsiderans adalah sebagai berikut: a) konsiderans diawali dengan kata “Menimbang” diketik rata kiri, dua spasi di bawah nama jabatan; b) konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Keputusan; c) pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang dibuat secara berurutan; dan d) pengetikan rumusan konsiderans diawali dengan kata ”bahwa” ditulis dengan huruf kecil, jika lebih dari satu, diberikan nomor urut dengan menggunakan huruf kecil secara alfabetis dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3) Dasar Hukum Ketentuan penulisan dasar hukum adalah sebagai berikut: a) dasar hukum diawali dengan kata ”Mengingat” diketik rata kiri, satu spasi di bawah konsiderans; b) dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan Keputusan, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Keputusan, dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan materi yang diatur dalam Keputusan; dan c) pengetikan peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital dan jika lebih dari satu, diberikan nomor urut dengan menggunakan angka Arab dan diakhiri dengan tanda titik koma(;). 4) Diktum Ketentuan penulisan bagian diktum adalah sebagai berikut: a) sistematika dan cara penulisan diktum Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi penjabaran substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat, seperti KESATU, KEDUA, KETIGA; b) khusus untuk Keputusan tentang penetapan status pegawai, ditambahkan pernyataan:
(1)Salinan, yang menunjukkan para pejabat yang berhak menerima salinannya; dan
(2)Petikan, yang berisi nama pegawai secara perorangan yang tercantum dalam Keputusan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diperhatikan; c) di dalam diktum dicantumkan pula ketentuan-ketentuan pengatur lainnya, seperti penentuan saat berlakunya Keputusan, pembatalan/pencabutan, ketentuan lain atau pengaturan lebih lanjut. 5) Kaki ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5) Kaki Bagian kaki Keputusan terdiri dari: a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan; b) nama jabatan yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,); c) ruang tanda tangan; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
1. d.Penomoran Pemberian nomor Keputusan dilakukan secara berurutan dalam tahun takwin/kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan penomoran Peraturan.
2. e.Pengabsahan Ketentuan pengabsahan Keputusan sama dengan ketentuan pengabsahan Peraturan.
3. f.Pendistribusian Keputusan yang telah ditetapkan dan ditandatangani disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan, dan kepada pejabat yang dipandang perlu mengetahui.
4. g.Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Seluruh halaman naskah Keputusan menggunakan kop naskah dinas dengan Lambang Negara atau Logo tanpa alat, termasuk Lampiran (apabila ada). 2) Keputusan yang ditandatangani Menteri, Salinan, dan Petikannya dilegalisasi oleh pejabat serendah-rendahnya Eselon II yang menyiapkan Rancangan Keputusan. 3) Keputusan yang ditandatangani pejabat Eselon I khusus untuk pembentukan Sekretariat Tim tidak perlu dibuatkan Salinannya. 4) Naskah asli Keputusan, termasuk yang diparaf oleh pejabat yang mengajukan harus disimpan sebagai arsip.
5. h.Format Keputusan Format Keputusan dapat dilihat pada Contoh 5A, 5B, 5C, dan 5D. CONTOH 5A ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 5A FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ………………………………………………… MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………………………………………;
6. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. ..................................................................................................................................;
  1. 2.………………………………………………………………………………………………………..; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ..................................................................................................................... . KESATU : ...................................................................................................................................... . KEDUA : ...................................................................................................................................... . KETIGA : ...................................................................................................................................... . Ditetapkan di ........................................... pada tanggal ............................................ MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR CONTOH 5B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 5B FORMAT SALINAN KEPUTUSAN MENTERI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ………………………………………………… MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………………………………………;
7. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. ..................................................................................................................................;
  1. 2.………………………………………………………………………………………………………..; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ..................................................................................................................... . KESATU : ...................................................................................................................................... . KEDUA : ...................................................................................................................................... . KETIGA : ...................................................................................................................................... . Ditetapkan di ........................................... pada tanggal ............................................ MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kepala Biro Hukum dan Humas, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP TANPA GELAR CONTOH 5C … SALINAN JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 5C FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ………………………………………………… MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menimbang : a. bahwa ………………………………………………………………………………………………;
8. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. ..................................................................................................................................;
  1. 2.………………………………………………………………………………………………………..; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ..................................................................................................................... . KESATU : ...................................................................................................................................... . KEDUA : ...................................................................................................................................... . KETIGA : ...................................................................................................................................... . Ditetapkan di ........................................... pada tanggal ............................................ MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR Untuk petikan yang sah KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kepala Biro Hukum dan Humas, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP TANPA GELAR CONTOH 5D … PETIKAN JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 5D FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR … TAHUN ... TENTANG ………………………………………………… SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………… ;
9. b.bahwa ……………………………………………………………………………………………… ;; Mengingat : 1. ……………………………………………………………………………………………………….. ;
  1. 2.……………………………………………………………………………………………………….. ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ................................................................................. . KESATU : ...................................................................................................................................... . KEDUA : ...................................................................................................................................... . KETIGA : ...................................................................................................................................... . Ditetapkan di ........................................ pada tanggal ………………………………… SEKRETARIS KEMENTERIAN, Tanda Tangan dan Cap Dinas NAMA LENGKAP TANPA GELAR
  2. 3.Naskah ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  3. 3.Naskah Dinas Penugasan Naskah Dinas Penugasan terdiri dari:
10. a.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat arahan atau perintah pimpinan berupa petunjuk/arahan langkah-langkah kegiatan yang dianggap penting dan harus dilaksanakan oleh bawahan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Instruksi adalah Menteri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri dari:
(1)kop naskah dinas menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan yang dicetak dengan huruf kapital secara simetris;
(2)kata Instruksi diikuti nama jabatan Menteri, dicetak dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah nama jabatan;
(3)nomor dan tahun diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata Instruksi dan nama jabatan menteri;
(4)kata “tentang” diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata nomor dan tahun;
(5)judul Instruksi diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah kata ”tentang”; dan
(6)nama jabatan Menteri diketik dengan huruf kapital secara simetris diletakkan di bawah judul instruksi, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,). b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi instruksi diketik rata di margin kiri kertas mulai dari bagian atas sampai bagian bawah dengan urutan sebagai berikut:
(1)memuat alasan atau tujuan pemberian Instruksi;
(2)diikuti dengan kata-kata dengan ini memberi Instruksi, diakhiri dengan tanda titik dua (:);
(3)kata “Kepada” diiringi dengan nama jabatan pejabat yang diberikan Instruksi; dan
(4)di bawah … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(4)di bawah kata Kepada diketik kata “Untuk” disertai tugas- tugas yang harus dilaksanakan, diawali dengan nama bilangan bertingkat seperti Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya. c) Kaki Bagian kaki Instruksi terdiri dari:
(1)tempat dan tanggal dikeluarkannya Instruksi;
(2)nama jabatan Menteri yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma (,);
(3)ruang tanda tangan;
(4)nama lengkap Menteri yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)cap dinas. 4) Penomoran dan Pendistribusian Ketentuan tentang penomoran dan pendistribusian Instruksi sama dengan tata cara yang digunakan untuk Peraturan. 5) Format Instruksi Format Instruksi dapat dilihat pada Contoh 6. CONTOH 6 … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 6 FORMAT INSTRUKSI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INSTRUKSI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR … TAHUN … TENTANG ………………………………………………… MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dalam rangka ……………………………………………………… , dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;

2.Nama/Jabatan Pegawai;
3.Nama/Jabatan Pegawai;
4.Nama/Jabatan Pegawai; Untuk : KESATU : ................................................................................................................. ; KEDUA : ................................................................................................................. ; KETIGA : ................................................................................................................. ; dan seterusnya. Dikeluarkan di ......................................... pada tanggal ............................................ MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b.Surat … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
b.Surat Perintah 1) Pengertian Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah, yang memuat apa yang harus dilakukan. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari:

(1)Kop Naskah Dinas (a) Surat Perintah yang ditandatangani Menteri menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan Menteri tanpa menggunakan alamat. (b) Surat Perintah yang ditandatangani pejabat Eselon I ke bawah menggunakan logo dan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicetak dengan huruf kapital secara simetris tanpa menggunakan alamat.
(2)Tulisan ”Surat Perintah”, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran huruf lebih besar dari ukuran huruf isi Surat Perintah, diletakkan secara simetris di bawah kop naskah dinas.
(3)”Nomor” Surat Perintah diketik dengan huruf awal kapital secara simetris tanpa mencantumkan derajat pengamanan dan kode klasifikasi arsip dan diletakkan di bawah kata Surat Perintah. Contoh: 1) Surat Perintah yang ditandatangani Menteri SURAT PERINTAH Nomor 03/MPPPA/07/2014 2) Surat Perintah yang ditandatangani pejabat Sesmen SURAT PERINTAH Nomor 03/Sesmen/07/2014 3) Surat ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3) Surat Perintah yang ditandatangani pejabat Eselon I (Deputi I) SURAT PERINTAH Nomor 03/D-I/07/2014 4) Surat Perintah yang ditandatangani pejabat Eselon II (Asisten 4 Deputi I) SURAT PERINTAH Nomor 03/D-I-4/07/2014 b) Konsiderans Konsiderans diketik tiga spasi di bawah nomor yang berisi pertimbangan/alasan/tujuan dikeluarkannya Surat Perintah. c) Dasar Dasar diketik dua spasi di bawah konsiderans yang memuat ketentuan/hal-hal yang dijadikan landasan dikeluarkannya Surat Perintah. d) Diktum Diktum Surat Perintah dimulai dengan kata Memberi Perintah yang diketik secara simetris dengan menggunakan huruf kapital diikuti dengan kata Kepada yang diketik di margin kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. Di bawah kata Kepada diketik kata Untuk di margin kiri disertai tugas- tugas yang harus dilaksanakan. e) Kaki Bagian kaki Surat Perintah terdiri dari:
(1)tempat dan tanggal dikeluarkannya Surat Perintah;
(2)nama jabatan pejabat yang memberikan perintah ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
(3)ruang tanda tangan;
(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar;
(5)cap dinas; dan
(6)tembusan. 4) Pendistribusian ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4) Pendistribusian dan Tembusan a) Surat Perintah disampaikan secara langsung kepada pejabat/pegawai yang mendapat perintah. Dalam hal perintah kolektif, yang disampaikan kepada yang diperintahkan dapat berupa hasil penggandaannya, tetapi cap dinas pada ruang tanda tangan semua harus asli. b) Tembusan Surat Perintah disampaikan kepada pejabat/pegawai yang dianggap berkepentingan dengan perintah yang diberikan dan dengan pejabat/pegawai yang mendapat perintah. 5) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bila tidak memungkinkan, konsiderans dapat memuat pertimbangan saja. b) Jika perintah merupakan perintah kolektif, maka daftar pejabat/pegawai yang diperintahkan disusun dalam daftar tersendiri dan merupakan Lampiran dari Surat Perintah tersebut. Nama pejabat/pegawai yang dimasukkan dalam daftar tersebut terdiri dari nomor urut, nama, pangkat, golongan, NIP/NRP serta jabatan. c) Dengan pertimbangan tertentu, seorang pejabat dapat diberi wewenang tertulis untuk menandatangani Surat Perintah bagi dirinya sendiri. d) Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah perintah yang termuat selesai dilaksanakan. 6) Format Surat Perintah Format Surat Perintah dapat dilihat pada Contoh 7. CONTOH 7 … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 7 FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI SESMEN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id SURAT PERINTAH NOMOR .../Sesmen/10/2014 Menimbang : a. bahwa ........................................................................................................................ ;
1. b.bahwa ........................................................................................................................ ; Dasar : 1. .................................................................................................................................. .
  1. 2................................................................................................................................... . MEMBERI PERINTAH Kepada : 1. .................................................................................................................................. 2.....................................................................................................................................
  2. 3...................................................................................................................................
  3. 4.dan seterusnya. Untuk : 1. ..................................................................................................................................
  4. 2...................................................................................................................................
  5. 3....................................................................................................................................
  6. 4.dan seterusnya. Jakarta, 26 Juni 2010 Sekretaris Kementerian, Tanda Tangan dan Cap Dinas Nama Lengkap Tanpa Gelar Tembusan:
  7. 1.............................................
  8. 2.............................................
  9. 3............................................. B. Naskah … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK B. Naskah Dinas Korespondensi Naskah Dinas Korespondensi adalah naskah dinas yang digunakan baik untuk berkomunikasi antarinstansi, antarsatuan kerja maupun dalam satuan kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis Naskah Dinas tersebut adalah sebagai berikut:
  10. 1.Surat Dinas
2. a.Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Dinas adalah Menteri, dan pejabat serendah-rendahnya pejabat Eselon II.
4. c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari: a) kop naskah dinas;
(1)Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kop naskah dinas yang terdiri dari Lambang Negara, nama jabatan, dan alamat kantor.
(2)Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I dan Eselon II menggunakan kop naskah dinas yang terdiri dari Logo, nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan alamat. (b) tanggal pembuatan surat diketik di sebelah kanan atas tanpa diakhiri dengan tanda titik, sebaris dengan nomor surat; (c) “Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal”, diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas; dan (d) tulisan “Yth.”, diketik di sebelah kiri di bawah kata “Hal”, diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dituju. 2) Batang Tubuh Ketentuan penulisan batang tubuh Surat Dinas terdiri dari: a) bagian batang tubuh terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup; b) pengetikan batang tubuh dimulai dari margin kiri sejajar dengan ”hal”; c) Setiap ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK c) Setiap awal alinea diketik menjorok ke dalam sebanyak 5 karakter; dan d) jarak antarbaris adalah satu spasi, tetapi apabila isi surat relatif sedikit, jarak antarbaris dapat disesuaikan menjadi 1,5 atau 2 spasi. 3) Kaki Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari: a) nama jabatan, yang diketik dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) ruang tanda tangan; c) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat dinas ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; d) cap dinas yang digunakan sesuai ketentuan; dan e) tembusan yang memuat nama jabatan penerima surat, ditulis berurutan dengan angka Arab, jika lebih dari satu tanpa diakhiri dengan tanda baca.
1. d.Penomoran Nomor surat secara berurutan terdiri dari: 1) kode derajat pengamanan naskah dinas (SR=Sangat Rahasia, R=Rahasia, T=Terbatas, atau B=Biasa); 2) tanda hubung (-) yang merupakan penghubung antara kode derajat pengamanan dan nomor surat; 3) Nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwin/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0 (nol); 4) garis miring (/); 5) kode jabatan/instansi yang mengeluarkan surat yang dipisahkan dengan garis miring; 6) kode klasifikasi arsip; 7) garis miring (/); 8) bulan (dalam angka Arab) untuk nomor 1 s.d 9 diawali dengan angka 0 (nol); 9) garis miring (/); dan 10) tahun (ditulis lengkap). Contoh 1) ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Contoh 1) : Surat yang ditandatangani oleh Menteri Nomor: R-23/MPP-PA/D-V/KKA/09/2014 R : Rahasia (derajat pengamanan naskah dinas) 23 : Nomor urut surat Rahasia dalam satu tahun takwin/kalender MPP-PA : Kode jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak D-V : Kode surat untuk satuan kerja Deputi V sebagai unit pengolah KKA : Kode Klasifikasi Arsip 09 : Bulan ke-9 (September) 2014 : Tahun 2014 Contoh 2): Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-35/Sesmen/D-I/KKA/10/2014 B : Biasa (derajat pengamanan naskah dinas) 35 : Nomor urut surat Biasa dalam satu tahun takwin/kalender Sesmen : Kode jabatan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak D-I : Kode surat untuk satuan kerja Deputi I sebagai unit pengolah KKA : Kode Klasifikasi Arsip 10 : Bulan ke-10 (Oktober) 2014 : Tahun 2014 Contoh 3): Surat yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Nomor: B/27/Karoum/KKA/08/2014 B : Biasa (derajat pengamanan naskah dinas) 27 : Nomor urut surat Biasa dalam satu tahun takwin/kalender Karoum : Kode jabatan Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KKA : Kode Klasifikasi Arsip 08 : Bulan ke-8 (Agustus) 2014 : Tahun 2014
2. e.Pendistibusian ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. e.Pendistribusian Surat Dinas disampaikan kepada alamat tujuan dan alamat tembusan, seluruhnya dibubuhi cap sesuai dengan aturan penggunaan cap yang berlaku.
4. f.Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Kop naskah dinas untuk Menteri (bergambar Lambang Negara dan nama jabatan) dilengkapi dengan alamat instansi yang telah tercetak satu centimeter dari tepi bawah kertas secara simetris. 2) Kop naskah dinas untuk pejabat Eselon I dan Eselon II (bergambar Logo dan nama instansi) dilengkapi dengan alamat instansi). 3) Dalam hal surat dinas lebih dari satu halaman, kop naskah dinas dengan Lambang Negara/Logo hanya digunakan pada lembar pertama. 4) Nomor surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri harus mencantumkan kode satuan kerja pengolah arsip. 5) Hal memuat inti surat dibuat sesingkat mungkin dan ditulis dengan huruf awal kapital tanpa diakhiri tanda baca, dan seyogyanya tidak melebihi batas tengah kertas. 6) Jika surat dinas disertai dengan lampiran atau salah satu kalimat di dalam isinya dapat diartikan mengantarkan berkas kepada alamat yang dituju, pada kolom Lampiran disebutkan jumlah dengan angka Arab atau satuannya saja dan tidak perlu ditulis kedua-duanya. Contoh yang salah: Lampiran: 2 (dua) lembar Contoh yang benar: Lampiran: 2 lembar Lampiran: 17 berkas 7) Alamat surat hendaknya ditulis secara jelas, baik dalam surat maupun pada amplop dinas. 8) Surat dinas yang ditandatangani dengan pelimpahan wewenang atas nama (a.n) atau untuk beliau (u.b.) dilakukan menurut pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan pejabat pemberi wewenang diberikan tembusannya. 9) Pemberian delegasi wewenang atau kuasa dalam pembuatan dan penandatanganan surat dinas dilakukan secara tertulis. 10) Tembusan ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10) Tembusan surat dinas dibuat dengan cara memfotokopi surat asli dan dibubuhi dengan cap dinas.
5. g.Format Surat Dinas Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 8A dan 8B. CONTOH 8A ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 8A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI MENTERI (Dibuat Oleh Deputi I) MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Nomor : R- …/MPPPA/D-I/KKA/02/2014 2 Februari 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : .................... Yth. Menteri Sekretaris Negara Jalan Veteran No. 17 Jakarta 10110 ...................................................... (alinea pembuka) ............................................................... .................................................................................................................................................... . ............................................................. (alinea isi) ................................................................... .................................................................................................................................................... . ...................................................... (alinea penutup) ............................................................... .................................................................................................................................................... . . Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanda Tangan dan Cap Jabatan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) Tembusan:
  1. 1...........................
  2. 2...........................
  3. 3........................... Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Telepon (021) 3842638, 3805563 ext. 153 Faksimile (021) 3805562 Jakarta 10110 CONTOH 8B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 8B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI SEKRETARIS KEMENTERIAN (Dibuat Oleh Deputi I) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id Nomor : B- …/Sesmen/D-I/KKA/02/2014 2 Februari 2014 Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : .................... Yth. ......................................... Jln. .......................................... ................................................. ...................................................... (alinea pembuka) ............................................................... .................................................................................................................................................... . ............................................................. (alinea isi) ................................................................... .................................................................................................................................................... . ...................................................... (alinea penutup) ............................................................... .................................................................................................................................................... . Sekretaris Kementerian, Tanda Tangan dan Cap Jabatan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) Tembusan:
  4. 1......................................
  5. 2......................................
  6. 3......................................
  7. 2.Memorandum ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  8. 2.Memorandum
6. a.Pengertian Memorandum adalah bentuk naskah dinas korespondensi intern antarpejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Memorandum biasanya berisi komunikasi kedinasan dari atasan kepada bawahannya.
7. b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Memorandum adalah Menteri dan pejabat Eselon I sampai dengan pejabat Eselon IV serta Staf Khusus Menteri sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
8. c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Memorandum terdiri dari: a) kop naskah dinas;
(1)Memorandum yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara dan nama jabatan Menteri.
(2)Memorandum yang ditandatangani pejabat Eselon I ke bawah menggunakan kop naskah dinas yang berisi logo dan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b) kata “Memorandum”, diketik dengan huruf kapital, dan ditebalkan dengan ukuran huruf lebih besar dari ukuran huruf isi Memorandum dan diletakkan secara simetris; c) “Nomor”, diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di bawah kata Memorandum; d) kata “Yth, Dari, Hal, Tanggal”, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik dua dan diberi garis penutup mulai dari margin kiri sampai dengan margin kanan. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Memorandum terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Bagian kaki Memorandum terdiri dari ruang tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan.
1. d.Penomoran ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. d.Penomoran Nomor Memorandum secara berurutan terdiri dari: a) huruf M, singkatan dari kata Memorandum; b) tanda hubung (-) yang merupakan penghubung antara huruf M dan nomor Memorandum; c) Nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwin/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0 (nol); d) garis miring (/); e) kode jabatan/instansi yang mengeluarkan Memorandum; f) kode klasifikasi arsip; g) garis miring (/); h) bulan (dalam angka Arab) untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0 (nol); i) garis miring (/); dan j) tahun (ditulis lengkap). Contoh 1 : Memorandum yang ditandatangani oleh Menteri Nomor: M-23/MPP-PA/KKA/09/2014 M : Singkatan dari Memorandum 23 : Nomor urut Memorandum dalam satu tahun takwin/kalender MPP-PA : Kode jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KKA : Kode klasifikasi arsip 09 : Bulan ke-9 (September) 2014 : Tahun 2014 Contoh 2 : Memorandum yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Nomor: M-22/Sesmen/KKA/10/2014 M : Singkatan dari Memorandum 22 : Nomor urut Memorandum dalam satu tahun takwin/kalender Sesmen : Kode jabatan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KKA : Kode klasifikasi arsip 09 : Bulan ke-9 (September) 2014 : Tahun 2014 e) Hal-Hal ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK e) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Dalam hal Memorandum lebih dari satu halaman, kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama. 2) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas. f) Format Memorandum dapat dilihat pada Contoh 9A dan 9B. CONTOH 9A FORMAT MEMORANDUM MENTERI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MEMORANDUM Nomor: M- /MPP-PA/06/2014 Yth. : ............................................................................................... Dari : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hal : ............................................................................................... Tanggal : 16 Juni 2014 ................................................................................................................................ ...................................................................................... . ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................... . ................................................................................................................................ ..................................................................................... . Tanda Tangan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) CONTOH 9B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 9B FORMAT MEMORANDUM SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MEMORANDUM Nomor: M- /Sesmen/06/2014 Yth. : ........................................................................................................................ Dari : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hal : ........................................................................................................................ Tanggal : 16 Juni 2014 ................................................................................................................................ ...................................................................................... . ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................... . ................................................................................................................................ ..................................................................................... . Tanda Tangan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) Tembusan:
  1. 1.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. 2..........................................................
  3. 3..........................................................
  4. 3.Nota ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  5. 3.Nota Dinas
3. a.Pengertian Nota Dinas adalah bentuk naskah dinas korespondensi intern dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. Nota Dinas biasanya berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan.
4. b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Nota Dinas adalah pejabat Eselon IV sampai dengan pejabat Eselon I sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing- masing.
5. c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari: a) kop naskah dinas; Nota Dinas menggunakan kop naskah dinas yang berisi logo dan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b) kata Nota Dinas, diketik dengan huruf kapital, dan ditebalkan dengan ukuran huruf lebih besar dari ukuran huruf isi Nota Dinas dan diletakkan secara simetris; c) Nomor, diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di bawah kata Nota Dinas; dan d) kata Yth, Dari, Hal, Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik dua dan diberi garis penutup mulai dari margin kiri sampai dengan margin kanan. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari ruang tanda tangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. 4) Penomoran ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4) Penomoran Nomor Nota Dinas secara berurutan terdiri dari: a) huruf ND, singkatan dari kata Nota Dinas; b) tanda hubung (-) yang merupakan penghubung antara huruf ND dan nomor Nota Dinas; c) Nomor, yang dibuat berdasarkan nomor urut dalam satu tahun takwin/kalender, untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0 (nol); d) garis miring (/); e) kode jabatan/instansi yang mengeluarkan Nota Dinas; f) kode klasifikasi arsip; g) garis miring (/); h) bulan (dalam angka Arab) untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0 (nol); i) garis miring (/); dan j) tahun (ditulis lengkap). Contoh 1) : Nota Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Nomor : ND-23/Sesmen/KKA/09/2014 ND : Singkatan dari Nota Dinas 23 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwin/kalender Sesmen : Kode jabatan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KKA : Kode Klasifikasi Arsip 09 : Bulan ke-9 (September) 2014 : Tahun 2014 Contoh 2) : Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Umum Nomor : ND-22/Karoum/KKA/10/2014 ND : Singkatan dari Nota Dinas 22 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwin/kalender Karoum : Kode jabatan Kepala Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KKA : Kode Klasifikasi Arsip 09 : Bulan ke-9 (September) 2014 : Tahun 2014 d) Hal-Hal ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK d) Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Dalam hal Nota Dinas lebih dari satu halaman, kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama. 2) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas. e) Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 10. CONTOH 10 ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 10 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOTA DINAS Nomor: ND- /Sesmen/KKA/06/2014 Yth. : Kepala Biro Perencanaan Dari : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hal : ........................................................................................................................ Tanggal : 16 Juni 2014 ................................................................................................................................ ...................................................................................... . ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................... . ................................................................................................................................ ..................................................................................... . Tanda Tangan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) Tembusan:
  1. 1.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  2. 2..........................................................
  3. 3.......................................................... C. Naskah ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK C. Naskah Dinas Pemberitahuan Naskah Dinas Pemberitahuan adalah naskah dinas yang berisi keterangan mengenai hal atau seseorang, pengumuman, dan undangan untuk menghadiri acara kedinasan/acara kenegaraan/acara resmi tertentu. Naskah Dinas Pemberitahuan terdiri dari Surat Undangan, Surat Keterangan, dan Pengumuman.
  4. 1.Surat Undangan
6. a.Pengertian Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun pihak lain di luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.
7. b.Kewenangan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Undangan adalah Menteri atau pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
8. c.Susunan 1) Kepala Ketentuan pembuatan bagian kepala Surat Undangan sama dengan format Surat Dinas, termasuk penggunaan kop naskah dinasnya. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri dari: a) alinea pembuka; b) alinea isi, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki Surat Undangan terdiri atas: a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) ruang tanda tangan; c) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat undangan ditulis dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan e) tembusan ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima surat, jika lebih dari satu ditulis berurutan dengan angka Arab tanpa diakhiri tanda baca.
9. d.Penomoran Tata cara penomoran Surat Undangan sama dengan penomoran dan pendistribusian untuk Surat Dinas.
10. e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Tingkat pengamanan Surat Undangan ditentukan oleh tingkat pengamanan dari suatu kegiatan/acara yang akan dilaksanakan; misalnya, kegiatan untuk membahas rencana pengamanan seorang Kepala Negara yang berkunjung ke Indonesia, maka Surat Undangan bersifat Sangat Rahasia/Rahasia. 2) Apabila alamat yang dituju pada undangan cukup banyak, maka dapat dibuat dalam daftar tersendiri sebagai lampiran Surat Undangan. Dalam hal ini, Surat Undangan, hendaknya diperbanyak/difotokopi sesuai jumlah undangan dan dibubuhi cap dinas asli. 3) Fotokopi Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tanpa menggunakan kop naskah dinas asli. 4) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.
11. f.Format Surat Undangan Format Surat Undangan berikut lampirannya dapat dilihat pada Contoh 11A, 11B, 11C, dan 11D. CONTOH 11A ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 11A FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI MENTERI (Dibuat Oleh Deputi II) MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Nomor : B- …/MPPPA/D-II/KKA/02/2014 2 Februari 2014 Sifat : Biasa Lampiran : Dua Berkas Hal : ................................. Yth. .......................................... Jln. ........................................... .................................................. ...................................................... (alinea pembuka) ............................................................. ................................................................................................................................. pada: Hari, tanggal : .............., ... Februari 2014 Waktu : Pukul ... s.d. ... WIB Tempat : ........................................... Acara : ........................................... ...................................................... (alinea penutup) ............................................................. ......................................................................................................................................... . Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanda Tangan dan Cap Jabatan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Telepon (021) 3842638, 3805563 ext.153 Faksimile (021) 3805562 Jakarta 10110 CONTOH 11B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 11B FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI SEKRETARIS KEMENTERIAN (Dibuat Oleh Deputi II) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id Nomor : B- …/Sesmen/D-II/KKA/02/2014 2 Februari 2014 Sifat : Biasa Lampiran : Dua Berkas Hal : .............................. Yth. .......................................... Jln. ........................................... .................................................. ...................................................... (alinea pembuka) ............................................................. ................................................................................................................................. pada: Hari, tanggal : .............., ... Februari 2014 Waktu : Pukul ... s.d. ... WIB Tempat : ........................................... Acara : ........................................... ...................................................... (alinea penutup) ............................................................. ......................................................................................................................................... . Sekretaris Kementerian, Tanda Tangan dan Cap Jabatan Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) Tembusan:
  1. 1.......................................
  2. 2.......................................
  3. 3....................................... CONTOH 11C ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 11C FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Undangan Sekretaris Kementerian PPPA Nomor …………………………….. Tanggal …………………………… DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
  4. 1.................................................................................................................................................. ;
  5. 2.................................................................................................................................................. ;
  6. 3.................................................................................................................................................. ;
  7. 4.................................................................................................................................................. ;
  8. 5.................................................................................................................................................. ;
  9. 6.................................................................................................................................................. ;
  10. 7.................................................................................................................................................. ;
  11. 8.................................................................................................................................................. ;
  12. 9.................................................................................................................................................. ;
  13. 10.................................................................................................................................................. ;
  14. 11.................................................................................................................................................. ;
  15. 12.................................................................................................................................................. ;
  16. 13.................................................................................................................................................. ;
  17. 14.................................................................................................................................................. ;
  18. 15.................................................................................................................................................. ; Sekretaris Kementerian, (tanda tangan dan cap dinas) Nama Lengkap Tanpa Gelar (huruf awal kapital) CONTOH 11D … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 11D FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. pada hari .........../(tanggal-bulan-tahun) ................, pukul ................ WIB bertempat di ............................ * Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa * Konfirmasi: ........................... Pakaian : Laki-laki : ................ Perempuan : ................ TNI/Polri : ................
  19. 2.Surat ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  20. 2.Surat Keterangan
12. a.Pengertian Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.
13. b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat struktural atau pejabat lain sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
14. c.Susunan
  1. 1.Kepala Bagian kepala Surat Keterangan terdiri dari: a) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kop naskah dinas yang berisi Lambang Negara, nama jabatan Menteri dan alamat; b) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan kop naskah dinas yang berisi logo, nama instansi dan alamat ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) Tulisan “Surat Keterangan” diletakkan simetris di bawah kop naskah dinas, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran huruf yang lebih besar dari ukuran huruf isi Surat Keterangan; dan d) “Nomor” Surat Keterangan diketik dengan huruf awal kapital dan diletakkan di bawah kata Surat Keterangan. 2) Batang Tubuh Batang Tubuh Surat Keterangan terdiri dari: a) Paragraf pertama memuat nama, NIP/NRP, dan jabatan dari pejabat yang menandatangani Surat Keterangan diikuti dengan kata-kata dengan ini menerangkan bahwa, kemudian data mengenai seseorang atau barang yang diterangkan; dan b) Paragraf berikutnya memuat maksud dikeluarkannya Surat Keterangan. 3) Kaki Bagian kaki Surat Keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat Surat Keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah Surat Keterangan.
15. d.Penomoran ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16. d.Penomoran dan Distribusi 1) Pemberian nomor Surat Keterangan dilakukan secara berurutan dalam tahun takwin/kelender. Untuk nomor 1 s.d. 9 diawali dengan angka 0 (nol). 2) Surat Keterangan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan, pihak lain yang memerlukan, dan atasan dari pejabat yang menandatangani Surat Keterangan tersebut.
17. e.Format Surat Keterangan Format Surat Keterangan dapat dilihat pada Contoh 12. CONTOH 12 ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 12 FORMAT SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id SURAT KETERANGAN NOMOR S.Ket. .../ Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................................................ NIP : ........................................................................................................ Jabatan : ........................................................................................................ Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : ....................................................................................................... NIP : ....................................................................................................... Pangkat/golongan : ............................................... / .................................................... Jabatan : ....................................................................................................... dan seterusnya ............................................................................................................................................... .................................................................................................................... . ............................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................... . ............................................................................................................ . Jakarta, ………………............ Pejabat Pembuat Keterangan, Tanda Tangan dan Cap Dinas Nama Lengkap
  1. 3.Pengumuman ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. 3.Pengumuman
18. a.Pengertian Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan yang ditujukan kepada semua atau sebagian pejabat dan pegawai dalam lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau pihak lain di luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
19. b.Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Eselon II atau pejabat lain yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.
20. c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Pengumuman terdiri dari: a) Pengumuman yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara, nama jabatan dan alamat; b) Pengumuman yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan kop naskah dinas yang berisi logo dan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; c) tulisan ”Pengumuman” dicantumkan di bawah kop naskah dinas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) ”Nomor” Pengumuman diketik dengan huruf awal kapital diletakkan secara simetris di bawah kata Pengumuman tanpa mencantumkan kode klasifikasi arsip; e) kata ”tentang”, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan diletakkan secara simetris di bawah kata Pengumuman; dan f) rumusan judul pengumuman, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan diletakkan secara simetris di bawah kata ”tentang”. 2) Batang ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2) Batang Tubuh Batang tubuh Pengumuman hendaknya memuat: a) alasan tentang perlunya dibuat Pengumuman; b) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembuatan Pengumuman; dan c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting untuk diumumkan. 3) Kaki Bagian kaki Pengumuman terdiri dari: a) tempat dan tanggal dikeluarkannya Pengumuman; b) nama jabatan pejabat yang mengeluarkan Pengumuman, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma (,); c) ruang tanda tangan; d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, diketik dengan huruf awal kapital tanpa gelar; dan e) cap dinas.
21. d.Distribusi 1) Mengingat Pengumuman memuat pemberitahuan yang bersifat umum, maka distribusinya dilakukan secara luas agar seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengetahui. 2) Pengumuman dapat pula diunggah di situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepanjang berkaitan dengan pihak lain di luar Kementerian.
22. e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu. 2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.
23. f.Format Pengumuman Format Pengumuman dapat dilihat pada Contoh 13. CONTOH 13 … JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 13 FORMAT PENGUMUMAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id PENGUMUMAN Nomor : P ... /.../../... TENTANG .............................................. ............................................................................................................................. .... ...................................................................................... .
  1. 1................................................................................................................................ .. ................................................................................. .
  2. 2.................................................................................................................................. ................................................................................. .
  3. 3.................................................................................................................................. ................................................................................. . ................................................................................. . Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal ...................... Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Tanda Tangan dan Cap Dinas Nama Lengkap D. Naskah ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK D. Naskah Dinas Khusus Naskah dinas khusus adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada pihak tertentu dan kesepakatan bersama tentang suatu obyek antara dua pihak atau lebih. Naskah Dinas Khusus terdiri dari Surat Kuasa dan Surat Perjanjian.
  4. 1.Surat Kuasa
24. a.Pengertian Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
25. b.Kewenangan Pembuatan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang memberikan kuasa adalah Menteri, dan pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.
26. c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Surat Kuasa terdiri dari: a) ketentuan pembuatan bagian kepala Surat Undangan sama dengan format Surat Dinas, termasuk penggunaan kop naskah dinasnya; b) tulisan “Surat Kuasa” diletakkan simetris di bawah kop naskah dinas, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran huruf yang lebih besar dari ukuran huruf isi Surat Kuasa; dan c) “Nomor” Surat Kuasa diketik dengan huruf awal kapital dan ditebalkan serta diletakkan di bawah kata Surat Kuasa. 2) Batang tubuh Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan. 3) Kaki Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan meterai.
27. d.Format Surat Kuasa Format Surat Kuasa dapat dilihat pada Contoh 14A, 14B, dan 14C. CONTOH 14A ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 14A FORMAT SURAT KUASA YANG DITANDATANGANI MENTERI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SURAT KUASA Nomor: .../MPPPA/04/2014 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................................ Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : ................................................................................ Memberi kuasa kepada: Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Alamat : ................................................................................ Untuk....................................................................................................................... ...................................................................................................... . ................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........ dan seterusnya. Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 7 April 2014 Penerima Kuasa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanda tangan Meterai dan tanda tangan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. ............................ CONTOH 14B ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 14B FORMAT SURAT KUASA YANG DITANDATANGANI SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id SURAT KUASA Nomor: .../Ses/04/2014 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................................ Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alamat : ................................................................................ Memberi kuasa kepada: Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Alamat : ................................................................................ Untuk....................................................................................................................... ...................................................................................................... . ................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........ dan seterusnya. Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 7 April 2014 Penerima Kuasa, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanda tangan Meterai dan tanda tangan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. ............................ CONTOH 14C ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 14C FORMAT SURAT KUASA YANG DITANDATANGANI DEPUTI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805563. FAKSIMILE (021) 3805562, 3805559 www.kemenpppa.go.id SURAT KUASA Nomor: .../D.IV/04/2014 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................................ Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak Alamat : ................................................................................ Memberi kuasa kepada: Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Alamat : ................................................................................ Untuk...................................................................................................................... ....................................................................................................... . ................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........ dan seterusnya. Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 7 April 2014 Penerima Kuasa, Deputi Bidang Perlindungan Anak, tanda tangan Meterai dan tanda tangan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP. ............................
  1. 2.Kesepakatan ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  2. 2.Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding/MoU)
28. a.Pengertian Kesepakatan Bersama adalah komitmen bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kementerian/lembaga terkait atau dengan lembaga masyarakat antara lain untuk membangun komitmen dan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
29. b.Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama adalah: 1) Menteri; atau 2) Pejabat Eselon I.
30. c.Susunan 1) Kepala Bagian kepala Kesepakatan Bersama terdiri dari unsur berikut: a) kop Naskah Dinas;
(1)Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Menteri menggunakan Lambang Negara tanpa alamat; atau
(2)Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Pejabat Eselon I menggunakan Logo tanpa alamat. b) tulisan tentang para pihak yang terlibat dan judul Kesepakatan Bersama diletakkan di bagian atas tengah kertas, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran huruf yang lebih besar sekitar dua point daripada ukuran huruf isi Kesepakatan Bersama; c) nomor Kesepakatan Bersama diketik dengan huruf awal kapital dan ditebalkan, letakkan secara simetris di bawah judul Kesepakatan Bersama; dan d) tulisan hari, tanggal, tahun, dan tempat pelaksanaan penandatanganan Kesepakatan Bersama, diketik pada awal alinea pertama Kesepakatan Bersama. 2) Komparisi Komparisi memuat nama dan jabatan pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan bersama, yang ditulis setelah tulisan hari, tanggal, tahun, dan tempat pelaksanaan penandatanganan Kesepakatan Bersama. 3) Premis ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3) Premis Premis memuat keterangan yang menerangkan pertimbangan tentang latar belakang serta maksud dan tujuan para pihak yang membuat Kesepakatan Bersama, yang rangkaian kalimatnya diuraikan sebagai satu kesatuan yang membangun satu pengertian yang jelas dan konkrit. Premis dibuat apabila diperlukan dalam Kesepakatan Bersama. 4) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Kesepakatan Bersama memuat isi materi kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk pasal- pasal dan ayat-ayat. Untuk Kesepakatan Bersama yang isinya luas dan rumit, isinya dapat dibagi menjadi beberapa BAB dan/atau bagian dan/atau paragraf. 5) Kaki Bagian kaki Kesepakatan Bersama terdiri dari nama dan tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan, dibubuhi materai (jika dilakukan dengan pihak nonpemerintah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Materi/substansi yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dibuat oleh pihak pemrakarsa. 2) Dalam hal pihak pemrakarsanya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka: a) ketika menyusun rancangan Kesepakatan Bersama, pihak pemrakarsa mengadakan pertemuan dengan unit kerja terkait di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membahas substansi. b) rancangan Kesepakatan Bersama tersebut dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Humas untuk dilakukan penyelarasan. c) Pihak pemrakarsa mengundang kementerian/lembaga yang akan melaksanakan Kesepakatan Bersama untuk pembahasan substansi yang akan diatur. d) Hasil penyusunan substansi Kesepakatan Bersama disampaikan pihak pemrakarsa kepada Menteri/Pejabat Eselon I untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan. e) Pihak ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK e) Pihak pemrakarsa menentukan waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan kementerian/lembaga terkait. f) Apabila waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama disepakati maka dilakukan penandatanganan oleh Menteri/Pejabat Eselon I. 3) Dalam hal Kesepakatan Bersama yang dianggap belum cukup mengatur, atau perlu diubah, dirinci lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah disepakati, Pihak Pemrakarsa dapat menyusun Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama. 4) Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama. 5) Ketentuan Tambahan Kesepakatan Bersama yang telah disepakati disampaikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang berwenang untuk diparaf dan ditandatangani. 6) Pihak Pemrakarsa dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari para pihak yang melaksanakan Kesepakatan Bersama. Kelompok Kerja bertugas: a) mengadakan rapat koordinasi; b) menyusun rencana aksi; c) membahas masalah atau hambatan dalam pelaksanaan rencana aksi; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan e) melaporkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
2. e.Format Kesepakatan Bersama Format Kesepakatan Bersama dapat dilihat pada Contoh 15A dan 15B. CONTOH 15A ... JDIH KEMENPPPA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK CONTOH 15A FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA (Yang Ditandatangani Menteri) Pasal 3 ... KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEMENTERIAN ........................................................................... TENTANG ................................................................................. Nomor: ................................ Nomor: ................................ Pada hari ini .........., tanggal ........... , bulan .......... , tahun ................ (...-...-.......), bertempat di ......................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
  1. 1.(Nama lengkap), (jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. dan
  2. 2..................................................... (pihak lain) ......................................, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (yang selanjutnya disebut PARA PIHAK) terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
3. a.bahwa ........................................................................................... ;
4. b.bahwa ........................................................................................... ; Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama tentang ..................................................................... dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………………………………………………………………………..

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

xxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………………………………………………………………………………..

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010