DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 128 ayat (4) dan Pasal 145 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebutkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai uraian fungsi susunan organisasi dan pembagian tugas Koordinator Jabatan Fungsional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan JDIH KEMENPPPA Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wilayah I adalah wilayah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Lampung, JDIH KEMENPPPA Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua.
2.Wilayah II adalah wilayah yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat.

BAB II

URAIAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 2

Biro Data dan Informasi menyelenggarakan uraian fungsi:

a.pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen;
b.pengelolaan data gender dan kekerasan terhadap perempuan; dan
c.pengelolaan data anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 3

Pengelompokan uraian fungsi organisasi Biro Data dan Informasi terdiri atas:

a.kelompok substansi teknologi informasi;
b.kelompok substansi data gender dan kekerasan terhadap perempuan; dan
c.kelompok substansi data anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. JDIH KEMENPPPA

Pasal 4

Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja strategis, program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana anggaran di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pengelolaan risiko organisasi;
b.koordinasi, pelaksanaan, analisis kegiatan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pelayanan pembayaran, pengelolaan kas, perpajakan, urusan pengujian terhadap dokumen keuangan, validasi hasil verifikasi dokumen keuangan, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, rencana kerja anggaran, menyiapkan dan menyusun bahan rekonsiliasi keuangan, menyediakan informasi posisi keuangan setiap periode transaksi, penyelenggaraan sistem akuntansi, dan pelaksanaan analisis laporan keuangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi; dan
c.pengelolaan evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi dan penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 5

Pengelompokan uraian fungsi organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

a.kelompok substansi perencanaan dan penganggaran;
b.kelompok substansi keuangan; dan
c.kelompok substansi evaluasi kinerja. JDIH KEMENPPPA

Pasal 6

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan rencana, koordinasi, fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dan pemberian advokasi hukum;
b.penyusunan rencana, koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri, dan penyiapan rencana, koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar dan dalam negeri; dan
c.koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyediaan, pemberian informasi terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hubungan komunikasi dan kerja sama terkait hubungan masyarakat dengan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta penerimaan pengaduan pelayanan publik terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Pengelompokan uraian fungsi organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a.kelompok substansi hukum;
b.kelompok substansi kerja sama; dan
c.kelompok substansi hubungan masyarakat. JDIH KEMENPPPA

Pasal 8

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan uraian fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, cuti, serta kesejahteraan sumber daya manusia aparatur lainnya; dan
b.penataan, fasilitasi, dan evaluasi organisasi, penataan jabatan, penataan tata laksana standardisasi, sistem, metode dan prosedur, penataan tata laksana hubungan kerja administrasi pemerintahan, penataan tata laksana layanan publik, dan penataan tata laksana budaya kerja.

Pasal 9

Pengelompokan uraian fungsi organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

a.kelompok substansi pengembangan sumber daya manusia;
b.kelompok substansi organisasi dan tata laksana;
c.kelompok substansi tata usaha; dan
d.kelompok substansi perpustakaan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan rumah tangga dan layanan pengadaan barang/jasa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja. JDIH KEMENPPPA

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URAIAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

URAIAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020