DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis dalam pelaksanaan manajemen kinerja jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3.Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
5.Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Staf Ahli Menteri.
8.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas Inspektur, Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Asisten Deputi, dan Kepala Sekretariat.
9.Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional.
10.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas Unit Organisasi JPT Madya yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Unit Organisasi JPT Pratama yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
11.Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
12.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah unsur kontrak kinerja yang paling sedikit berisi indikator kinerja utama dan target yang harus dicapai oleh Pegawai.
13.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemeritahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dalam menyelenggarakan Sistem Kerja di lingkungan Kemen PPPA.

Pasal 3

Tujuan Penyesuaian Sistem Kerja dalam Peraturan Menteri ini:

a.mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
b.memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; dan
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Penyesuaian Sistem Kerja meliputi:

a.Mekanisme Kerja; dan
b.Proses Bisnis.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 5

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan prinsip:

a.orientasi pada hasil;
b.kompetensi;
c.profesionalisme;
d.kolaboratif;
e.transparansi; dan
f.akuntabel.

Pasal 6

(1)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.kedudukan;
2. b.Penugasan;
3. c.pelaksanaan tugas;
4. d.pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. e.pengelolaan kinerja; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.

Pasal 7

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja;
2. b.perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja; dan
3. c.penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
(2)Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memuat target dan indikator kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penentuan pembagian tanggung jawab target kinerja bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada pejabat administrator, pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana.
(4)Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan melakukan:
1. a.penentuan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target kinerja;
2. b.penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu; dan
3. c.penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas Unit Organisasi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai target kinerja.
(5)Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana baik secara individu atau tim kerja.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
2. b.pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.pelaporan kegiatan.
(2)Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan.
(3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, dan/atau Pejabat Fungsional dan pelaksana baik secara individu atau tim kerja sesuai peran berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
(4)Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara tertulis dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(2)Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Pasal 10

(1)Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf a merupakan penempatan posisi Pegawai dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan.
(2)Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Pejabat administrator dan pejabat pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…