DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK. 2022, No.1355

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
5.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6.Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
7.Perencanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
8.Pra Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
9.Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
10.Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian 2022, No.1355 - 3- langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
11.Peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA.
12.Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
13.Deklarasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
14.Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.
15.Profil Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
16.Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
17.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
19.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
20.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA. 2022, No.1355

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

a.meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
b.meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:
1. a.Perencanaan KLA;
2. b.Pra-KLA;
3. c.Pelaksanaan KLA;
4. d.Evaluasi KLA; dan
5. e.penetapan Peringkat KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
(3)Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.klaster hak sipil dan kebebasan;
2. b.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.klaster Perlindungan Khusus Anak.
(4)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.
(2)Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.
(3)Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

Pasal 6

(1)Menteri dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara mendorong kementerian/lembaga terkait untuk menyinergikan kebijakan yang disusun dengan Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.1355 - 5-

Pasal 7

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas terwujudnya KLA dengan:

a.melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pemenuhan Indikator KLA yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi; dan
b.menyediakan serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam perwujudan KLA.

BAB II

PERENCANAAN KLA

Pasal 8

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf a terdiri atas:
1. a.Deklarasi KLA;
2. b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
3. c.Profil KLA.

Pasal 9

(1)Bupati/wali kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
(2)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.identifikasi; dan
2. b.pengesahan.

Pasal 10

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati/wali kota, dan dapat diperbarui setiap tahun. 2022, No.1355

Pasal 11

(1)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
(2)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN KLA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN KLA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2024