DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); www.peraturan.go.id 2019, No.1741
3.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2019, No.1741
2.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
3.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai yang meskipun berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
4.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
5.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
6.Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai negeri sipil yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
7.Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai negeri sipil pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
8.Pelaksana Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. www.peraturan.go.id 2019, No.1741

Pasal 3

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan Kelas Jabatan.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Kinerja calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatannya.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai yang:

a.tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; dan
d.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB III

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

(1)Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung berdasarkan:
1. a.Capaian Kinerja; dan
2. b.disiplin.
(2)Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.
(3)Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.
(4)Penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan: www.peraturan.go.id 2019, No.1741
1. a.pengisian laporan harian kinerja, dengan proporsionalitas sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
2. b.penilaian SKP tahun sebelumnya, dengan proporsionalitas sebesar 5% (lima persen).
(5)Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan:
1. a.kehadiran Pegawai, dengan proporsionalitas sebesar 50% (lima puluh persen); dan
2. b.hukuman disiplin, dengan proporsionalitas sebesar sepuluh persen (10%).

Pasal 7

(1)Pengisian laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sesuai dengan perjanjian kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya.
(2)Pengisian laporan harian kinerja dilakukan secara online yang disediakan oleh unit kerja yang membidangi urusan pengembangan sumber daya manusia atau kepegawaian.
(3)Dalam hal aplikasi laporan harian kinerja online tidak berjalan dengan baik, laporan harian kinerja dapat disampaikan secara manual sesuai format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)SKP dinilai per tahun oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
(2)Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Penilaian SKP tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b harus memperhatikan Capaian Kinerja individu dan organisasi. www.peraturan.go.id 2019, No.1741

Pasal 9

(1)Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dikecualikan dalam hal Pegawai yang bersangkutan:
1. a.melakukan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas yang dibuat sebelumnya dan diterbitkan oleh: 1) Menteri untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat eselon I dan pejabat yang disetarakan setingkat eselon I; 2) kepala satuan kerja (eselon I) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja tersebut; atau 3) pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II.
2. b.sakit dengan bukti yang sah;
3. c.cuti alasan penting;
4. d.cuti tahunan;
5. e.cuti melahirkan;
6. f.cuti besar; dan
7. g.tugas belajar.
(2)Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(3)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Sakit dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 1 (satu) hari dibuktikan dengan surat keterangan sakit sesuai format 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Sakit dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih dari 1 (satu) hari dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memeriksa. www.peraturan.go.id 2019, No.1741
(6)Pembuatan surat cuti alasan penting, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti besar, dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pengecualian kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus disertai dengan bukti yang sah dan diserahkan kepada unit kerja yang membidangi urusan pengembangan sumber daya manusia atau kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
(2)Dalam hal penyerahan bukti yang sah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukti tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 11

(1)Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a ditentukan dengan Pegawai bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dengan jam kerja efektif selama 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
(2)Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WIB istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB
2. b.hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30 WIB istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB
(3)Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi waktu dengan batas waktu kedatangan kerja paling lama pukul 08.30 WIB dengan waktu kepulangan kerja memenuhi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…