DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 September 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2022, No.991 Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai atas dasar capaian kinerja bulanan dan kehadiran dengan besaran sesuai kelas jabatan.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4.Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, dan Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang meskipun berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
6.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun. www.peraturan.go.id 2022, No.991
7.Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
8.Capaian SKP Bulanan adalah capaian kinerja setiap bulan masing-masing Pegawai sebagaimana ditetapkan dalam rencana SKP.
9.Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah Pejabat pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
10.Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
11.Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
14.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
16.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan dan berdasarkan pada:
1. a.hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai; dan
2. b.disiplin Pegawai.
(3)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Pegawai paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya. www.peraturan.go.id 2022, No.991

Pasal 3

(1)Hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan proporsi sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja.
(2)Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan proporsi sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja.
(3)Selain diberikan kepada Pegawai, Tunjangan Kinerja diberikan kepada Menteri sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi Jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kemen PPPA.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Pegawai yang:
1. a.tidak mempunyai Jabatan tertentu;
2. b.diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS; dan
4. d.diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
(2)Pemberhentian pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai berlaku sejak bulan berikutnya setelah Pegawai dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 5

(1)Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada capaian kinerja sesuai dengan SKP berdasarkan tugas dan fungsinya.
(2)Setiap Pegawai mengisi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan melalui sistem aplikasi kinerja Kemen PPPA.

Pasal 6

(1)Pengukuran capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai.
(2)Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori nilai:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(3)Pejabat Penilai Kinerja Pegawai menyampaikan hasil pengukuran capaian kinerja bulanan sebagaimana www.peraturan.go.id 2022, No.991 dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(4)Dalam hal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya jatuh pada hari libur, hasil pengukuran capaian kinerja bulanan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 7

Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf b diukur berdasarkan:
1. a.kehadiran Pegawai; dan
2. b.kepatuhan terhadap ketentuan Disiplin PNS.

Pasal 8

(1)Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diukur dengan memenuhi Jam Kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jam Kerja formal, yaitu 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu atau 7 jam 30 menit dalam 1 (satu) hari; dan
2. b.Jam Kerja efektif, yaitu 26 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu atau 5 jam 30 menit dalam 1 (satu) hari.
(3)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan Pegawai dengan mencatatkan kehadiran yang meliputi waktu kedatangan dan kepulangan pada:
1. a.Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB waktu istirahat : pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB
2. b.Jumat : pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB waktu istirahat : pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB
(4)Waktu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan toleransi dengan batas waktu kedatangan kerja paling lama pukul 08.30 WIB dengan waktu kepulangan kerja memenuhi Jam Kerja formal dan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
(5)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) pada bulan Ramadhan atau keadaan kahar dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
(6)Pengukuran kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan periode mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan. www.peraturan.go.id 2022, No.991

Pasal 9

Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila tanpa Alasan yang Sah:

a.tidak masuk bekerja;
b.terlambat mencatatkan waktu kedatangan;
c.mencatatkan waktu kepulangan sebelum waktunya;
d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.

Pasal 10

(1)Setiap Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan melalui aplikasi pencatatan kehadiran.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara manual, dalam hal terjadi kondisi:
1. a.aplikasi pencatatan kehadiran mengalami kendala atau gangguan lain yang dibuktikan dengan berita acara dari unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi yang menangani aplikasi pencatatan kehadiran; atau
2. b.Pegawai belum terdaftar dalam aplikasi pencatatan kehadiran.
(3)Kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian bertanggung jawab terhadap keabsahan pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Dalam hal pencatatan kehadiran sistem aplikasi kinerja tidak berfungsi atau dinyatakan mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pegawai mengisi capaian kinerja secara manual sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…