DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan Masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2017, No. 320 Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); www.peraturan.go.id 2017, No. 320
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
2.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang menbahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan www.peraturan.go.id 2017, No. 320 keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
6.Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 2

Tujuan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk:

a.mendorong Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan Perlindungan Anak;
b.menciptakan kondisi Masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
c.mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui strategi PUG dan PUHA.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan secara mandiri, berkelompok, terpadu atau berjejaring. www.peraturan.go.id 2017, No. 320

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan di:
1. a.rumah tangga;
2. b.tempat umum;
3. c.lembaga layanan;
4. d.lembaga keterampilan;
5. e.lembaga pendidikan; dan
6. f.lembaga keagamaan.
(2)Lembaga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f baik milik pemerintah maupun Masyarakat.

Pasal 7

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan dalam bentuk:

a.sosialisasi;
b.advokasi;
c.penyuluhan;
d.pembinaan;
e.pengawasan;
f.fasilitasi;
g.pelayanan;
h.kajian;
i.pelatihan;
j.permodalan; dan
k.penyediaan sarana prasarana. www.peraturan.go.id 2017, No. 320

Pasal 8

Mengenai teknis pelaksanaan bentuk partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.

BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan.
(2)Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang :
1. a.kualitas hidup perempuan;
2. b.perlindungan perempuan; dan
3. c.ketahanan keluarga.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan Anak.
(2)Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang :
1. a.pemenuhan hak anak; dan
2. b.perlindungan khusus anak.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…