DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja; evaluasi kinerja periodik; kehadiran; pemotongan tunjangan kinerja; pembayaran tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 102);
5.Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
3.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
4.Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang aparatur sipil negara yang harus dicapai setiap tahun.
5.Evaluasi Kinerja Periodik adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja Pegawai mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai setiap bulan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja.
6.Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
7.Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh atasan langsung.
9.Bulan adalah jangka waktu periode penghitungan kinerja dan kehadiran Pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan.
10.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil.
11.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
13.Wakil Menteri adalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak diberikan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai atas dasar:
1. a.Evaluasi Kinerja Periodik; dan
2. b.kehadiran, dengan besaran sesuai Kelas Jabatan.

Pasal 3

(1)Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan proporsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja.
(2)Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b diberikan proporsi sebesar 20% (dua puluh) persen dari besaran tunjangan kinerja.
(3)Menteri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.
(4)Wakil Menteri diberikan tunjangan kinerja sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada Pegawai yang:
1. a.tidak mempunyai Jabatan di Kementerian;
2. b.diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan/atau
4. d.menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
(2)Pemberhentian pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai berlaku sejak Bulan berikutnya setelah Pegawai dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EVALUASI KINERJA PERIODIK

Pasal 5

(1)Setiap Pegawai wajib membuat laporan kinerja sebagai bukti realisasi capaian kinerja Pegawai setiap Bulan.
(2)Laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan sistem aplikasi kinerja Pegawai.
(3)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang:
1. a.sedang menjalani cuti besar;
2. b.sedang menjalani cuti melahirkan;
3. c.sedang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
4. d.sedang menjalani cuti karena alasan penting, minimal 15 (lima belas) hari kalender; atau
5. e.sedang melaksanakan Tugas Belajar.
(4)Persetujuan laporan kinerja Pegawai dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai atau atasan langsung dari Pejabat Penilai Kinerja Pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.

Pasal 6

(1)Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a didasarkan pada Evaluasi Kinerja Periodik sesuai dengan predikat kinerja Pegawai.
(2)Predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(5)Pejabat Penilai Kinerja Pegawai melaksanakan Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari kerja setelah periode pengisian capaian kinerja oleh Pegawai pada sistem aplikasi kinerja Pegawai.

Pasal 7

Pelaksana tugas atau pelaksana harian dari Pejabat Penilai Kinerja Pegawai berwenang untuk melakukan Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai yang dinilai.

BAB IV

KEHADIRAN

Pasal 8

(1)Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b diukur dengan memenuhi Jam Kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2)Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jam Kerja formal, yaitu 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari; dan
2. b.Jam Kerja efektif, yaitu 26 (dua puluh enam) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu atau 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari.
(3)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan ramadhan atau keadaan kahar dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
(4)Pengukuran kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Bulan.

Pasal 9

(1)Setiap Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan pada aplikasi pencatatan kehadiran.
(2)Pencatatan waktu kedatangan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dalam hal terjadi kondisi:
1. a.aplikasi pencatatan kehadiran mengalami kendala atau gangguan lain yang dibuktikan dengan naskah dinas dari unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi; atau
2. b.Pegawai belum terdaftar dalam pencatatan aplikasi pencatatan kehadiran.
(3)Pencatatan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
(4)Format pencatatan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila:

a.tidak masuk kerja;
b.terlambat mencatatkan waktu kedatangan;
c.tidak mencatatkan waktu kedatangan tanpa Alasan yang Sah;
d.tidak mencatatkan waktu kepulangan tanpa Alasan yang Sah; dan/atau
e.mencatatkan waktu kepulangan sebelum waktunya.

Pasal 11

(1)Pegawai yang tidak mencatatkan kehadiran pada aplikasi pencatatan kehadiran karena lupa, gangguan jaringan, atau kendala aplikasi menyampaikan surat keterangan kepada unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
(2)Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…