DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Nomenklatur www.peraturan.go.id 2021, No.826 Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); www.peraturan.go.id 2021, No.826
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, www.peraturan.go.id 2021, No.826 diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbentuk Dinas PPPA provinsi dan Dinas PPPA kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Dinas PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe.
(2)Tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas PPPA tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
2. b.Dinas PPPA tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang; dan
3. c.Dinas PPPA tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal berdasarkan tipe dan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak www.peraturan.go.id 2021, No.826 memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas PPPA Provinsi atau Dinas PPPA Kabupaten/Kota sendiri maka dapat digabung dengan Urusan Pemerintahan yang serumpun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. www.peraturan.go.id 2021, No.826

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); www.peraturan.go.id 2021, No.826
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, www.peraturan.go.id 2021, No.826 diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Pasal 3

(1)Dinas PPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikategorikan dalam 3 (tiga) tipe.
(2)Tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas PPPA tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
2. b.Dinas PPPA tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang; dan
3. c.Dinas PPPA tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan tipe Dinas PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian. www.peraturan.go.id 2021, No.826

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Dinas PPPA kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021