Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
615); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR
BAB II
www.peraturan.go.id 2016, No.1237
Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota.
Dalam hal berdasarkan tipe dan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi atau Kabupaten/Kota sendiri maka harus digabung dengan Urusan Pemerintah yang serumpun sesuai dengan ketentuan www.peraturan.go.id 2016, No.1237 peraturan perundang-undangan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Paragraf Kesatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
BAB III
www.peraturan.go.id 2016, No.1237
Paragraf Kedua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota
www.peraturan.go.id 2016, No.1237
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)