DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2016, No.1237 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah www.peraturan.go.id 2016, No.1237 kabupaten/kota.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbentuk Dinas.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bentuk P2TP2A.
(3)Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
(4)Dalam pembentukan P2TP2A di tingkat provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat berkonsultasi dengan Menteri.
(5)Dalam pembentukan P2TP2A di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi atau Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No.1237
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
(2)Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.

Pasal 5

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan tipe dan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi atau Kabupaten/Kota sendiri maka harus digabung dengan Urusan Pemerintah yang serumpun sesuai dengan ketentuan www.peraturan.go.id 2016, No.1237 peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
(3)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. www.peraturan.go.id 2016, No.1237

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Paragraf Kedua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.
(3)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang. www.peraturan.go.id 2016, No.1237

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…