DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. pelaksanaan urusan protokol; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan fasilitasi rapat; dan f. pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK www.gonitro.com Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
c.koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
d.penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
e.penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
f.pengelolaan data gender dan anak;
g.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan www.gonitro.com Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
c.Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
d.Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
e.Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
f.Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis;
g.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
h.Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1. 3.Ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf d diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pengelolaan urusan keuangan;
c.koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.
1. 4.Ketentuan Pasal 16 huruf b dan huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
b.penyiapan pemberian advokasi dan pendampingan hukum;
c.pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; www.gonitro.com
d.pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, dan koordinasi penyiapan bahan Menteri; dan
e.pengelolaan dan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
1. 5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, urusan rumah tangga, arsip, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

6.Ketentuan Pasal 19 huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan sumber daya manusia;
b.pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa;
c.penataan organisasi dan tata laksana;
d.pelaksanaan urusan protokol;
e.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan fasilitasi rapat; dan
f.pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan.
1. 7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

a.Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
b.Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.
1. 8.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan www.gonitro.com barang/jasa, serta pengelolaan perpustakaan dan klinik.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa juga mempunyai tugas melaksanakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan;
b.pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
c.pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
d.pengelolaan perpustakaan; dan
e.pengelolaan klinik.
1. 10.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
1. 11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…