DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian Penyelenggaraan PUG dengan Rencana Pokja PUG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c.bahwa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
2.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
3.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.
4.Penyelenggaraan PUG adalah seluruh proses pelembagaan dan tata kelola pengintegrasian perspektif Gender dalam proses pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
5.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan Penyelenggaraan PUG dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur dan menilai capaian Penyelenggaraan PUG.
7.Instrumen Evaluasi adalah variabel yang ditetapkan untuk membantu mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan pembangunan yang responsif Gender.
8.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi antarunit kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG.
9.Rencana Pokja PUG adalah dokumen perencanaan Penyelenggaraan PUG dalam 5 (lima) tahunan dan tahunan termasuk dokumen perubahannya.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1)Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian Penyelenggaraan PUG dengan Rencana Pokja PUG.
(2)Rencana Pokja PUG disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Rencana Pokja PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam target tahunan Pokja PUG.
(4)Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat disusun perubahan Rencana Pokja PUG.
(5)Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) meliputi:
1. a.pelembagaan PUG, terdiri atas:
  1. 1.kebijakan;
  2. 2.sumber daya manusia dan internalisasi PUG; dan
  3. 3.data terpilah.
2. b.PUG dalam 7 (tujuh) proses pembangunan, terdiri atas:
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.penganggaran;
  3. 3.pelaksanaan;
  4. 4.pemantauan;
  5. 5.evaluasi;
  6. 6.pengawasan; dan
  7. 7.pelaporan.
(6)Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh Pokja PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(7)Dokumen perubahan Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk matriks 5 (lima) tahunan perubahan dan matriks tahunan perubahan.
(8)Rencana Pokja PUG 5 (lima) tahunan, tahunan, dan perubahan Rencana Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pokja PUG kementerian/lembaga ditetapkan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga.
(2)Pokja PUG pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(3)Penetapan Pokja PUG kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan PUG dilakukan untuk melihat kemajuan, mengukur dan menilai capaian penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 5

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengamatan;
2. b.pengidentifikasian;
3. c.pencatatan;
4. d.penyusunan laporan Pemantauan; dan
5. e.penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
1. a.Evaluasi mandiri;
2. b.verifikasi administrasi;
3. c.verifikasi lapangan; dan
4. d.verifikasi final.

Pasal 6

(1)Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh tim Pemantauan Penyelenggaraan PUG.
(2)Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
2. b.kementerian/lembaga terkait; dan/atau
3. c.ahli.
(3)Pemantauan Penyelenggaraan PUG di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemerintah daerah provinsi.
(4)Tim Pemantauan Penyelenggaraan PUG ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan Penyelenggaraan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam tahapan pengidentifikasian.

Pasal 8

(1)Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan dan menetapkan kemajuan dan tantangan dalam Penyelenggaraan PUG.
(2)Hasil pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam tahapan pencatatan.

Pasal 9

(1)Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c dilakukan untuk menuangkan hasil pengidentifikasian ke dalam matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan Pokja PUG dan matriks Pemantauan tahunan Pokja PUG.
(2)Matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan dan matriks Pemantauan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian program/kegiatan, target capaian, hambatan, tantangan, praktik baik, pembelajaran, dan rekomendasi.
(3)Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam tahapan penyusunan laporan Pemantauan.

Pasal 10

(1)Penyusunan laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjelaskan hasil temuan dan analisis terhadap isian matriks Pemantauan 5 (lima) tahunan Pokja PUG dan matriks Pemantauan tahunan Pokja PUG.
(2)Laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi mengenai Penyelenggaraan PUG.
(3)Laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam tahapan penyampaian rekomendasi hasil Pemantauan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018