DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa indikator evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan dengan dasar hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak www.peraturan.go.id 2015, No.1213 2 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentangPengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2015, No.1213 3 Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/ L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat:

a.formulir;
b.penjelasan pengisian formulir; dan
c.butir-butir kesepakatan internasional terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

(1)Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
1. a.indikator prasyarat;
2. b.indikator dasar; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1213 4
3. c.indikator utama.
(2)Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
2. b.pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
3. c.pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 5

(1)Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diisi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan (reward) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang telah berhasil melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK YOHANA YEMBISE Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015 MENTERIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa indikator evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan dengan dasar hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2015, No.1213 3 Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/ L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat:

a.formulir;
b.penjelasan pengisian formulir; dan
c.butir-butir kesepakatan internasional terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

(1)Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
1. a.indikator prasyarat;
2. b.indikator dasar; dan www.peraturan.go.id 2015, No.1213 4
3. c.indikator utama.
(2)Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
2. b.pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
3. c.pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 5

(1)Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diisi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan (reward) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang telah berhasil melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023