DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada partai politik dalam menyusun daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling sedikit harus memuat 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan;
c.bahwa masih banyak perempuan yang telah mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan www.peraturan.go.id 2019, No.466 Rakyat Daerah provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari partai peserta pemilihan umum namun belum diberikan penguatan kapasitas guna menghadapi kampanye dan persaingan politik;
d.bahwa untuk melaksanakan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disusun pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di lembaga legislatif;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); www.peraturan.go.id 2019, No.466
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota. www.peraturan.go.id 2019, No.466

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah:

a.agar tercipta keseragaman dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota; dan
b.mempermudah dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
2. b.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di provinsi yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan; dan
3. c.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di kabupaten/kota yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan.
(2)Penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pedoman penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.kurikulum paling sedikit 6 (enam) modul pelatihan yaitu: www.peraturan.go.id 2019, No.466
  1. 1.isu ketimpangan gender dalam pembangunan nasional;
  2. 2.makna representasi keterwakilan perempuan dalam politik;
  3. 3.sistem pemilihan umum;
  4. 4.strategi dan menghitung target perolehan suara minimal di daerah pemilihan;
  5. 5.pemetaan jaringan kelompok pemilih dan pesaing di daerah pemilihan; dan
  6. 6.strategi pemenangan pemilihan umum bagi perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
2. b.manajemen penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan terdiri atas:
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.pelaksanaan; dan
  3. 3.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

(1)Peserta penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota yaitu perempuan yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan secara resmi oleh partai politik peserta pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat tugas.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No.466

Pasal 6

(1)Penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan melalui 4 (empat) tahap pembelajaran, yaitu:
1. a.tahap kognitif;
2. b.tahap sensitif;
3. c.tahap mawas politik; dan
4. d.tahap peduli politik.
(2)Tahap kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan menumbuhkan pemahaman peserta tentang konsep gender.
(3)Tahap sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan menumbuhkan kepekaan peserta terhadap perkembangan politik yang dinamis.
(4)Tahap mawas politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta untuk menggali, menemukan, dan mengenali penyebab timbulnya isu politik.
(5)Tahap peduli politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta untuk berfikir tentang alternatif solusi dari kasus politik.

Pasal 7

Penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran ceramah singkat, curah pendapat, tanya jawab, permainan, bermain peran, simulasi, diskusi interaktif, presentasi, dan pemecahan masalah yang disesuaikan dengan sasaran dan materi.

Pasal 8

Pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota ini dapat dievaluasi dan/atau www.peraturan.go.id 2019, No.466 dikembangkan secara berkala sesuai dengan dinamika politik yang terjadi di Indonesia.

Pasal 9

(1)Evaluasi penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berupa penilaian terhadap penyelenggaraan, peserta, dan tenaga pengajar.
(2)Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Evaluasi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Penyelenggara menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di provinsi yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada Menteri melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2019, No.466
(3)Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di kabupaten/kota yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada partai politik dalam menyusun daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota paling sedikit harus memuat 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan;
c.bahwa masih banyak perempuan yang telah mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan www.peraturan.go.id 2019, No.466 Rakyat Daerah provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari partai peserta pemilihan umum namun belum diberikan penguatan kapasitas guna menghadapi kampanye dan persaingan politik;
d.bahwa untuk melaksanakan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disusun pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di lembaga legislatif;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); www.peraturan.go.id 2019, No.466
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah:

a.agar tercipta keseragaman dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota; dan
b.mempermudah dalam menyelenggarakan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
2. b.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di provinsi yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan; dan
3. c.dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di kabupaten/kota yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan.
(2)Penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pedoman penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.kurikulum paling sedikit 6 (enam) modul pelatihan yaitu: www.peraturan.go.id 2019, No.466
  1. 1.isu ketimpangan gender dalam pembangunan nasional;
  2. 2.makna representasi keterwakilan perempuan dalam politik;
  3. 3.sistem pemilihan umum;
  4. 4.strategi dan menghitung target perolehan suara minimal di daerah pemilihan;
  5. 5.pemetaan jaringan kelompok pemilih dan pesaing di daerah pemilihan; dan
  6. 6.strategi pemenangan pemilihan umum bagi perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
2. b.manajemen penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan terdiri atas:
  1. 1.perencanaan;
  2. 2.pelaksanaan; dan
  3. 3.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

(1)Peserta penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota yaitu perempuan yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan secara resmi oleh partai politik peserta pemilihan umum yang dibuktikan dengan surat tugas.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan seleksi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2019, No.466

Pasal 6

(1)Penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan melalui 4 (empat) tahap pembelajaran, yaitu:
1. a.tahap kognitif;
2. b.tahap sensitif;
3. c.tahap mawas politik; dan
4. d.tahap peduli politik.
(2)Tahap kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan menumbuhkan pemahaman peserta tentang konsep gender.
(3)Tahap sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan menumbuhkan kepekaan peserta terhadap perkembangan politik yang dinamis.
(4)Tahap mawas politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta untuk menggali, menemukan, dan mengenali penyebab timbulnya isu politik.
(5)Tahap peduli politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d bertujuan memberikan kemampuan kepada peserta untuk berfikir tentang alternatif solusi dari kasus politik.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Evaluasi penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berupa penilaian terhadap penyelenggaraan, peserta, dan tenaga pengajar.
(2)Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Evaluasi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Penyelenggara menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di provinsi yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada Menteri melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. www.peraturan.go.id 2019, No.466
(3)Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan atau perangkat daerah lain di kabupaten/kota yang diberi tugas menyelenggarakan pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan penguatan kapasitas perempuan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017