Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2021, No.1255
www.peraturan.go.id 2021, No.1255
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1255 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2021 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id Pasal 28 O ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tohun 194!1 mengamnnatkan bnhwa sedap orang berhak untuk bebas dnrl penylksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusta, Oleh karena itu negara, pcmertntah ha.rus melindungi wargn negaranya dnrl praknk penylksaan, perlakuan yang rnerendahkan dernjat mannbnt mnnusla termnsuk di dalarnnya pmktlk perdagangan orang. Perdagangan orang (rrnffickmg in J"'tsOnl, merupakon dndakan yang bertentangan dengan harkat dan mnrtabatmanusta, serta mela.ngga.r hnk asnsl manusta (HAM), sehinggn harus dibemntas. Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang. Kementerlan/Lembaga dan masyarakat mengeluarkon data korban perdagangan orang yang berbeda-beda. Kementerlan Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan Anak sebagal Kerua Harlan Ougus Tugns Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (OT· PPTPPOI meneatat sepanjang tnhun 20I!1·2019 terdapat jurnlah korban tindak pldana perdagangan orang (TPPOI sebanyak 2.048 orang terdirt atas 2.319 perempuan (87,:18%1 dan 329 lakl-lakl 112,42%1, Korban anak berjumlah 283 (I0,69"Ail orang dan korban dewasa berjumlah 2.36!1 (89,31%1 orang. Data korban berdasarkan usln yaitu perempuan dewasa 2.0'17 (77,30%) orang. anak perempuan 272 (10,27%1 orang, laki·la.kl dewasa 318 (12,01'11>1 orang, dan anak lakl-lakl 11 (0,42'11>1 orang. Data Slstem lnfonnasl Online Perlindungan Perernpuan dan Anak 1.1. LatlU' Belallang BAB I PENDAHULUAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNOAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAO! SAKS! DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANOAN ORANG PEMBERDAYAANMENTER! LAMPI RAN PERATURAN 2021, No.1255 www.peraturan.go.id (SIM FON! PPAI berdasarkan Tahun Pelaporon lerkall trafficking pertode I Jnnuart 2015 s.d. 31 Desember 2020 [dlaksea 6 Mei 2021), berjumlah 1.488 kasus trafficking. Dengan 772 kasus trafficking orang dewasa terdirt dart 707 kasus trafficking perempuan don 65 kasus trafficking lakt-lakt. Adapun kasus trafficking anak sebanyak 716 kasus terdirt dart 644 kasus trafficking anak pcrempuan dan 72 kasus trafficking anak lakl-lakt, Berdasarkan data kasus tlndak pldana perdogangan orang yang direkom oleh lntcmational Organiwtion for Migration (!OM) menunjuklcnn pada pertode 2005-2019 terclapot 9.198 korbon tlndak ptdana perdagangan orong. Dart Jumlah tersebut, korban berjents kelamln lakt- laki sebanyok 2.889 (31%) dan korban berjents kelamin perempuan berjumlah 6.309 (69"A>). Kemudian korban berusta anak berjumlah 1.184 (18,77%1 don korban berusta dewasa berjumlah 8.0M (81,23%). Data korbon berdasarkan usio yntm annk perempuan berjumlah 998 (l0,85%) orang, anak lakt-lakt 186 (2,02%) orang, perempuan dewasa 5.311 orang (57,74%), dan lakl-takt dewasa sejumlah 2.703 (29,37%) ornng. Berdasnrkan data Kementertan Luar Negert, pada pertode I Janua.rt 2017 hingga 30 September 2021 tercatat 662 WNI tertndikosi korban TPPO di luar negert. Sebanyak 564 orang (85, 19%) dart 662 WNI korban undak pidana perdagangan orang merupakan kasus eksploita.si ketenagakerjaan. 27 orang (4 ,07%) terindikasi kasua eksploitasi seksual, sedangkan 71 orang (10,72%) ndalah kasus eksplol!nsi dalam proses pengirimon ke luor negert seperti dikirtmkn.n ke negara konntk, pengantJn pesonan, don pemberangkatan unprosedurol. Dala.m capalan dalam proses persldangan perkarn tlndnk pldana perdaganga.n orang, Mnhkomah Agung berhasil menangani perkarn kasasi don Penlnjauan Kembali Tlndak Pidann Perdagangan Orang. Mohkamah Agung menertmo 21 perkoro pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Jumlah perkara tlndak pidana perdagangan orang •yang suda.h purus 18 (86%) perkara' dan "belum purus 3 (14%) perkara". Jumlah kasus yang dipurus dengon status "yang dltolak IO (5~%) kasus", 'yang dlkabulkan 3 (17%) perkara", don "tola.k perbalkan 5 (28%) perkara". Sedangkan pada tahun 2019 Ma.hknmah Agung menertmo 19 perkara dan jurnlah perknra tindak pldana perdngnngan orang yang "sudoh putus seba.nyak 19 perkara ( IOO"A>)'. .Jumlah kasus yang diputus dengnn status •yang dilolak 14 kasus", "yang dtkabulkan 2 perkara" dan "ditolok perbalkan 4 perkara", Berdasarkan laporan Direktorat Pembinnan Ad mintstrasi Perndtlan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id memberlakukan Undnng-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembernntnsan Tlndnk Pldonn Perdngangnn Drong (UU fYl'PPO) yang bukan hanyn memberikan sankst kepada pelaku tlndak pldana perdagangan orang nomun J11ga memunt perltndungan saksl dan/atau korban Undnk pldana perdngangnn orang. Secora khusus dolam Undong- Undnng tersebut diarur mengenal pemenuhan hak korban dalam kernngkn perlindungan sakst dnn/01au korban, ierutama yang termuat dalam Paso! 51 Undang-Undong tersebut menyebutkan bnhwa korban perdagangon omng berhak memperoleh rehobllltasl keaehatan, rehobtlltasl soslal, pemulongan, dan relntegrosl soslnl dart pernertntah npablla yang bersangkutan mengnlnml penderitaan balk Rslk moupun dengonorung,perdngangnnptdanatlndnkmenghapuskan Umum, Mahkamah Agung pada dngknt Pengadilan Tinggl dan Pengadilnn Negerl Perkarn P'TPPO pada tahun 2018 berjumlah 316 perkara, yong terdlrl clan slsa tahun lalu sebanyak o8 (21,5%) perkara don perkara boru sebonyak 248 (78,5%) perkara, Dari jumlah tersebut, perkam ynng putus sebonyak 262 perkara don sebanyak 54 perkam belum purus yang akan dlselesatkan pada rahun bertkutnyn. Dort 262 perkara yang purus, terdapat 29 dan 23 perkara ynng dlajukan proses banding dan kasast. Beberapa bentuk tlndnk pldana perdogongan omng yang dlolnml korbon antnra loin eksploltnsl seksual, eksploltnsl ekonoml, pengantln pesonan (mail order bride), kawtn konrrak, dljonjlknn bekerja di tuar negeri dengon goJI yang besar, sebogol duta wtsata, don laln sebagalnya. Perdagongan orang dapat dtannlogtkan sebagal perbudoknn Jamon modem (modem day slavery) yang menempatkan korbannya pado poslsl yang sanga; renton khususnyn dart segl kesehatan, balk ftstk maupun mental, don sangat rentnn terhadcp nndak kekerasan, kehnmllan ynng udak dlkehendakl, don lnfeksl penyaklt seksual menulnr termasuk HrY/AIDS. Tlndak pldana pcrdagangan orang yang terungkap dalam perstdangan, sebagian besar korban dlperdagnngkan unruk rujuan eksploltasl seksual terutama unruk pelacuran dan pedofllla. Eksploltasl tenngo kerjn balk dt dalam don di lunr negeri, kasus lain yang menonjol, seperll dlpekerjakan di tempnHempnt kasar dengon upnh rendah, mlsal pekcrjn rumah tnnggo, peker]a di sektor perikanan. pekerja di perkebunan dan buruh, Pemerlntah Republlk Indonesia telah berkomltmen untuk 2021, No.1255 www.peraturan.go.id psilds aklbat tlndak ptdana perdogangon omng. Selanjutnya untuk rnendapatkan layanan tersebut serra untuk meltndungl sakst dan/atau korbnn ttndak pldana perdogangan orang make Pnsnl 46 UU PTPPO mengomnnotknn pcrlunya dlbenruk Pusnt Pclayannn Terpodu Bng1 Saksi don/otou Korban Tindak Pidana Perdagnngon Orang pada setiap kobupaten/koto. Sepertl dlketahut bahwa UU PTPPO sangnt melindungi sakst dan/ntou korban perdagangan orang, oleh karena ltu dalarn upaya memberiknn layanan kepada korban perdagongnn orang maka dlamanatkan dalam Undnng·Undang tersebut untuk membuai peratumn pelnksanann berupn Peraturan Pemerlnta..h yang rnengatur 1ento.ng tata corn don rnekantsme pelayanan lerpodu bag! snksi don/ntau korbon tlndnk pldana perdogangnn orang, ynng dnlnrn hal lni telah dikelunrknn Peraruran Pcmerfntah Nomor 9 Tahun 2008 rentang Tatn Cora don Mekanismc Pelayanan Terpndu Bngi Saksi dan/atau Korbon Ttndnk Pidnna Perdagangan Orang. Selanjutnya dolom Pasal o Peraturan Pernertntah rersebui menjelaskon bnhwa untuk melindungi saksl clon/atnu korbnn, Pemerlnloh Kobupaten/Kota membentuk PPT yang menyelenggarakan pelayanan rehabllttasl kesehatan, rehobilirosi sosinl, pemulnngon dan relntegrasl soslal, termasuk advokasl. konse11ng, dan bantuan hukum. Pernerlntah sangat menaruh perhatian dnlarn pemberantasant:lndak pidana perdogangan ornng. Berbagnl Iangkah-langkah kebijokan dan program ynng dtkernbangkan guno mengumngi dampak kerugtan yang dlakibatkan oleh perdagangan omng. Untuk menlngkntkan koordlnasl don kerjn soma dalarn upay• pencegahon undak ptdana perdogangnn orang serta penonganan korban don penlndokan terhadap pelnku Undok pldana perdngangon orang, Pemerintah telah menerbitknn Peroturon Prestden Nomor 09 Tohun 2008 rentang Ougus Tugos Pencegahan dnn Penonga.nan Ttndak Pldnna Perdagongon Orang yang kemudlan direvlsl dengnn Peraruran Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan aras Peroturon Preslden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Ougus Tugas Pencegahan dan Pennnganan Tindak Pidona Perdngangnn Orang. Adnpun Ougus Tugns Pencegohnn don Penonganon 1'lndnk Pidano Perdngnngnn Orang ini terdiri atas Ougus Tugos Pusnt, Ougus Tugns Provinsl, dan Ougus Tugos Knbupaten/Koto dtrnana salah satu tugas Ougus Tugas adnlah rnemantau perkembnngan pelaksnnaan Perllndungan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id korban yang meliputl rehabtlttast. pemulangan, dan relmegrusl soslal. Tlndak Pldana Perdagangan Orang yang terungkap dalam persldangan, sebag1an besar korban dlperdngangkan untuk tujuan eksploltasl seksual terutamo untuk pelocuran don pedofllla, Eksploltasl tenago kerjn balk di dalam don di luar negerl, kasus lain yang menonjol, sepertl dlpekerjakan di rempar-tempat kasnr dengan upah rendah, mlsal pekerja rumnh tangga, pekerja di sektor perlknnan, pekerja di perkebunan don buruh. Kondlsl traumatls medls don pslkolog1s nktbat pemaksaan don kcberndaan snksl dnn/atau korban pada kondlsl eksploltattf yang menyebnbkan dlperlukan pendekaran yang berorlentasl pada pemenuhan hak-hak saksl dan/atau korban atas peloyanan rehobllitasl kesehotan don aostal, pemulongon, layanan atau ba.ntuan hukum, dan retruegraet yang harus dtlakukan olch negara, Prlnslp·prlnslp HAM, gender, don kepcntlngan terbalk bagl anak harus lerlntegrnsl dalam seluruh upaya perlindungan saksl dnn/ntnu korban tlndak pldana perdngangan orang. Selanjutnyo dnlam Pnsnl 7 ayat (I) Peratumn Pemerlntah Nomor 9 Tnhun 2008 tentang Tota Cara don Meknnlsme Pelayonnn Terpadu Bagi Snksl dnn/ntau Karban Tindak Pldano Perdogangnn Orang mengnmanotkan bahwa unruk menjomln kualltas pelayanan terpadu, Menter! menyusun dan rnenetapkan standar pelayanan minima.I dan standnr operosionnl prosedur yang harus dljadtkan pedoman dalam penyelenggarnan pelayanan terpadu. Standar Operaslonal Prosedur Pelaynnnn Terpadu bagl sakst don/atau Korban Tindak Pidana Perdngangan Orang yang dnpat dljadlkan sebngnl acuan bngt Pusat Pelayannn Terpadu (PPT) Pemcrlntah Pusnt, yang terdlrl dart Kementerlnn/Lembnga onggota OT·PPTPPO balk di tlngkat pusat sesuat dengan tugas dan fungsl kewenangan maalng- maslng; Pusat Pelnyanan Terpadu Pemerlntoh Daerah, yang terdlrl darl Unit Pdoksana Teknls Daerah Perllndungon Perempuan don Anak (UPTD PPAI don Perangkot Daeroh nnggotn OT·PPTPPO balk di Ungknt daerah sesual dengon tugns don fungsl kewenangnn rnnslng-mastng; Perwakllnn RI di Luar Negerl yang menyclenggarnkan loyanan terpadu bag1 saksl dan/ntau korbnn tlndak pldana perdagongan orang; dnn Pusat Pelayanan Terpadu berbnsls komunltas/masynrakat yang mcnanganl saksl dan/atau korban tlndnk pldana perdagangan orang. Sejak dlundongkan dan dtberlakukannya UU PTPPO hlngga talion 2021, No.1255 www.peraturan.go.id dikeiompokkan dolam dua masa, yaltu modus lama don modus boru. Menunn Polri, modus lnmo yang menonjol adalah pernalsuan dokumen berupa Kartu Tonda Penduduk (KTP), kawin kontrak (ado batas wektu]. visa kunjungon don kemudtan longsung beker]a, Pekerja Mlgmn Indonesia sektor Informal langsung ke negara tujunn penempman atau buknn negara penempatnn, perekrutan dilnkuknn seeera langsung oleh peinku/jnrtngan pelaku, dan korbnn bertemu langsung dengnn pelnku/jnrtngnn pelaku. Sedangkan modus baru dllndlkaslkon dengan sering dttemukan pernalsuan dokumen berupa surat keternngcn, kawln pescnan, visa kunjungan don kemudlon dltelantnrkan/dltnngknp dengan rujunn mendapmkan status, Malaysia don Slngopura menjadl rempat tronslt, perekrutan melalut media soslal, dan korban tldak benemu lnngsung dengon pelaku/Jorlngon pelaku, Modus baru penawaran pek.erJao.n secara on line selarna masa pandeml COVJD~ 19 ynng menynso.r pelajar, sepertl bekerjo di tempal yang sudah terkenal, menjadl model, selebgram, gajl besar, BU PC [buruh uang prioote chaq, Booking Online, dljebak urnpan petanggan (dorl teman) dan dljerot plnjoman. Dltemukon juga modus pemagangan, beasiswa luar negeri, serta perekrutan melalul sekoloh khususnyo Sekoloh Menengnh Kejuruan (SMK). Catalan pentlng dart modus baru, Bareskrtm POLRI menemuknn adnnya pcrgcsemn modus operandi lindak pidann perdagangan orang, negam ASEAN (Moloysio dan Slngopura) buknn logl sebogal negara tujuan, nomun sehogal negara transit tlndnk pldnna perdogangan orang. Begltu Juga dengan modus pengnntln pesanan, meluas ke provinsl di luar Kaltmantan Barat, sepern Jawn Barat, Jowa Tengnh, Ja\va Timur, dan Bnnten. Paro pelaku memanfaatkan teknologl informasl dun media soslal sebagat com don proses tlndok ptdana perdagangan orang. Pola Jaringan pelnku undnk pldana perdogangan orang Jugo terjodl pergesemn, korban dijndlkan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan dapattersebutmodus-moduskasus,pengungkapanwektu 2020, telah bnnynk terjadl perubahun dalam upoyo penangnnan korban undak pldana perdagangan orang, balk dalarn hal nomenklatur/lstllah kelembngnan, susunan kelembagaan. dan keb!jokon. Kepollsinn Negara Republlk Indonesia jPolrl) menglrlentlfikosl berbagal modus yang berkembang dalarn kasus-kasus llndak pldana perdagnngnn orang. Selamo 12 (dua belas) tahun pelaksanaan UU P'TPPO don berjalonnya 2021, No.1255 www.peraturan.go.id snsernn Standar Opernstonnl Prosedur int yaltu: I. PPT Pemertntah Pusnt, ynng terdtrl dart Kementerlan/Lembagn anggota OT·PPTPPO di tlngkal pusat sesual dengan tugns dan fungsl kewenangan maetng-mastng:
1.3. Sa1ara.n Ruang lingkup S1nndnr Operaslonnl Prosedur r>,,layanan Terpadu bagl Saksl dan/omu Korban Tindak Pidana Perdngangan Orang melipu!l prosedur layanan:
1.2. Ruang Lingkup sehlngga Jarlngan pelaku tlndak pldana perdagangon orang rnenjadl berkembang dengnn cepat, Korbnn yang menjndl pelaku, membunt Jnrlngan baru, komunlkasl longsung kepada penggunn. Berdasarkan penjabaran perkembnngan dlnamlkn di masyarakat dan durua Imernnslonal di atas, Kementert.nn Pemberdayonn Perempuan dan r>,,rllndungan Anak telah menetnpknn Peraruran Menter! Negnm Pemberdaynnn Perempuan dnn Perllndungan Annk Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Stnndnr Operaslonal Pelayannn Terpadu bagl Snksl dan/ntnu Korbnn Tlndnk Pldana r>,,rdngnngnn Orang. Namun, r>,,rntumn Menter! tersebut perlu dlubah knrenn hnrus menyesualkan dengan sttuaat dan kondlsl aktual sehlngga leblh apllkatlf. Perubahan Standar Opemslonal Prosedur lnl diharupkun dapat dlgunaknn untuk mengefektlfknn klnerja semua pthak 1erk1111 dalnm memberlknn pelayannn terpadu bagl sakst dan/atau korbnn tlndnk pidana perdngangan orang. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id SOP lnl dlterapkan dengon menggunakan pendekatan: I. Berpusat pada korbon ( Victim-centered approach); dan
Solusl perlindungon yang komprehenslf don berkelanjutan dopa! membanru para kcrban mendapatkan kembnll otonomi mereka don berlntegrasl kembnll ke dalam masyaraknt dengon menjodl peserta mnndlrl dalom kehidupan ekonoml dan soslal komunltas mereka. Pedoman Kcbljnknn Bali Process untuk Pcrllndungon Korbon Perdagangon Orang menyorotl akses ke kompensusl melnlul prosedur pldana atou perdma sebagal foktor pentJng dnlam pemullhan don reintegrnsl yong sukses. Korba.n perdagangan rransnaslonal dapat kernbalt ke negnro asalnya, terap di negara rernpat mereka dlidentlflkasl, arau menetap di tempat loin, menglkutl Jangkn wakru tertentu dan memullhkan dari pengalamon mereka, atau setelah penyeleaalan proses pldnna terhadap pelaku perdagongan orang. Dalam menenrukon opsl mo.no yang menjadl kepentJngan rerbaik korban, ancaman pernbalasan don lntlmldnst harus dtpertlmbangkan, Sebaglan besar korban TPPO mengnlaml trauma aklbot kekerasun Rsik, pslkologls don/ atau seksual yang mereka alamt. \rrctim-cen<cred approach berpusat pada kebutuhan don pertlmbangan kondlsl korban gunn memasttkan pembertan bantuan ya.ng berdasarkan pada empotl, udak menghnklml, don non-sugmausast. Pendekatan lnl berupaya mencegoh terjadlnyo rraurna yang berulong (rctrou,natization} selama korbon menjalan! proses pemullhan don penegakkan hukum. Pendekatan lnl dtlakukan dengan:
2021, No.1255 www.peraturan.go.id memlllh untuk berpnrllslpasl dalam proses pemdllon ptdana. Demlklon pula sensltlvltas gender berperan penting memasukan hak-hak speslOk bag! korban terpenuhl, sepertt layanan Kesehatnn reproduksl bag! pcrempuon korban TPPO. Oolam hol korbon bersedla untuk bekerja soma clengon npnmt penegak hukum, penerapan uictim-centered approach dan sensltlf gender dalarn penytdlkan perkara TPPO snngatlah fundamental dalam menenrukan keberhasllon pemdllan tlndnk ptdana, Agar efektif, respon negaro hnrus berpusat pada korban, sensltif gender, dan komprehensif, dengan mempertlmbangknn kebutuhan don kepenllngo.n lndlvldu dart setlap korbnn. Pertlmbangan utama unruk rencana perHndungan dan bantuan termasuk yong bertkut inl: • Beberopa korban lngln kembali ke rumah don dlpersarukan kemball dengan keluargonya. Beberapa korban loin udak dapat atau lldak lngln segero kemball ke komunltas mereka, dan mungktn perlu diberl konsellng, mendopatkan perawatnn medis dan pslkologis, dan/nu,u mencorl gnntl rug! hukum, terrnasuk dengan berpartlslpasl dalam penyelldikan dan penunnttan kasus perdagangnn orang. • Bebempa korban ndak akan blsa kemball sama sekall korena perekrut atau orang la.In di negnra/daerah csalnya mungkin terus menjadl ancamon bagt mereka. Oolam kasus lnl, praktlk terbalk adalah member! merekn solusl perlindungan berkelanjutnn di negora/doerah tempal mereka dltdentiAkasl arau di negora ketlga. • Lllyannn Udak boleh mengecunllkan ntau mengabalkan kotegorl indivldu tcrtentu, mlsnlnyo lakt-lnkt atau korbn.n perdngongan orang domestlk. • Perlindungan harus dtsesualkan dengan kebutuhan lndividu dan memanfootkan penyedln layanan dengan ketemmpllan dan pengnlaman khusus dnlam menghadapl t.antangan khusus yang dlhadapt oleh korban perdagangan omng. Bebernpa lndlvldu mungkln menghadnpl rlslko pembalasan dart pelaku perdagangan orang, sementara yang lnln mungkln menghodapl hambntan perllndungan yang pcrlu dttangant. Beberopa korban mungkln memerlukan leblh banyak waktu dartpada yang lain untuk pullh, mau memerlukan nkaes ke layannn tertentu unruk membanru mereka. • Memastlkan bahwa para korban menerlmo perllndunga.n khusus serlngkall memburuhkan kerjn sama dengan aktor di luar pemerlntah khusus ynng dapat mernbanru pemertnroh dalnrn memenuhJ 2021, No.1255 www.peraturan.go.id SOP Int memperhattkan prlnslp·prlnslp eebagal bertkut:
• Paro korban horus memlllkl kebebasan dan dlllbatkan dnlam pengambtlan keputuson ynng berkaltan dengan layanon dan perllndungnn. Perumbangon harus dlberikan merujuk pada keburuhan khusus maalng-mastng korban, termasuk dart usta, jenis kelarntn, kebangsaan, suku atau asa! sostnl, dtsabtlttas, dan kerentanan lntnnya. Kebutuhnn loyannn perllndungan kepado korbnn dapat beruboh dart woktu ke waktu. Oleh karena Iru, penyedln layonan harus melakukan upayo penllnlan rtslko di settep tohapan pemberinn lnyonon. Pnsol !H aynt 12) UU PTPPO menyatakan bahwa dnlnm ho! korban ndalah worgn negara aslng yang bernda di Indonesia, mnka Pemerintnh Republlk Indonesia mengupoyaknn perllndungan dan pemulangon kc negara asolnyn melnlul koordtnasl dengan perwnkilnnnya di Indonesia. Ayat (3) pasal tersebut menyotakan bohwo pemberian perllndungan sebognlmnna dlmaksud pada nyat Pl dan nynt (2) dllakukan sesunl dengan ketentuan peraturan perundang-undcngan, hukum lnternnstonnl, ntau keblasaan lntemnstonal. Artlnyo, pelaksanaan perllndungon dan pemulnngon Int memegong prlnslp·prinslp HAM sebagalmonn dtatur dalam lnstrum.en-lnstrumen HAM.
BAB I
UU Kelmtgrnstru, menyntnkan bahwa ketentunn tlndaknn admlntsrratlf kelmtgraslan lldok dlberlakukan terhadap korban perdagongan orang dan penyelundupan manusta, Leblh lanjut Pasal 87 ayat II) menyatakan bohwo korban perdagangan orang dan penyelundupan rnanusla yang beradn di Wllnyoh Indonesia dltempntkon di dalam Rumoh Detensl lmlgrasl atau di rempat lain ynng dltentuknn; don ayat 12) menyatakan bnhwo korbnn perdogongnn orang don penyelundupan manuslo aebagalmana dtmaksud pada oynt {I) mendapatkan perlakuan khusus yang berbedo dengon Oetensl pada umumnya, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id penegakon hak asast korban yang dlJamln oleh Undang·Undang Hok Asas! Monuslo ynng selama lnl telah dirampas hak osaslnya sebago.l manuala yang bermartabnt. Selaln ltu korban harus dlperlnkukon secara woJar don manuslowl, ndok boleh dttdennflkast atau dtperlnkukan sebognl pelaku karena hal ltu akon menombah beban penderttaan korban (dlkrlmlnollsasl atau di revlktlmlsasl). Khusus untuk korban anok, rnaka sernua proses yang dllalul harus berdasnrkan kepenttngan yang terbalk bagl annk, Karena perdagangan orang nu sendlrl merupekan pelanggara» HAM yang sertus don serlngkoll mengaklbotkan pelanggaran hak- hale laJnnyn darl korban, maka semua benruk bantuan don perllndungan perlu berupoya untuk memullhkan hak-hak kcrban serta pencegnhan pelanggaran lebth lanjut. HAM menda.sa.rt semua aspek kegtatan kemanuslaan, Penghormatan don perllndungan HAM termosuk memasukan rerpenuhlnya hak korban sebagatrnena dtatur dnlam lnstrumen HAM, termasuk perempuan, anak, dlsabllltas, maupun starus sebag ening form khusus don tersmndartsas]. • Sc.rce11ing form rnerupakan hastl kesepakatan antara Kementerlon Luar Negerl, Kementerlnn Hukum don HAM, Kementertan Sostol, Kcmenterian Pemberduyoa.n dan Perllndungon Anak, Jaksa Agung, Polrt, don BP2MI.
hak-heknya sesual peraruran perundang-undangen di lndoneslo clan negn.ro serempat (bllo ada]; 2021, No.1255 www.peraturan.go.id proses hukum yang akan dllolul Jlko yang bersangkutan memuruakan unruk melaporkan kasuenyn ke polisi aetempar: ststem rujukon naslonal yang berlaku di negara setempat: don hal-hal loin yang dlanggnp penLlng bngl korban.
~. Perwnkllnn RI melnkukon ldenUOkasl keburuhan korbnn untuk Jangko pendek don menyusun longkoh penanganan.
, melanjutkan proses rehabllltnsl soslal, Jlka dlperlttkan; , menjalanl proses penegnkan hukum; dnn/atau , dlpulangkan don melnnjtttkan proles rehabllltasl soslol dnn/atau penegokan hukum di Indonesia. , fosllitasl rehabilltasl soslal
~. Apablla slstern rujukan nastonal bagi sakst atau korban TPPO rldak tersedla di negaro aeternpar, Perwakllan RI dapat memfasilltasl pembloynan reha bllitasl soslal tahap owal bag! ynng bersangkutnn. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.2.2. Peran PPT di Provin1i PPT di provlnsl (PPT Provins!) meloyanl soksl dan/atou korban yang datang atau tertdenuflkast oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangon dart Perwokllan RI di Luar Negert, don rujukan dart PPT di Knbupaten/Koto (PPT Kobupn,en/Kota) yang Udak blso memberikan layanan pernullhnn lanjutan. Oolam hal PPT Provtnsi menertmo rujukan yang sudah mendopotkon pelayanan sebelumnyo, balk dart PPT pcrwokllan Republlk Indonesia dl Luor Negert atau PPT Kabupoten/Kota, moka ruang llngkup penanganon korban di provinsi adaloh pemullhan lanjutan, bontuan hukum sesual rempat terjadlnya Undak pldano (lccus delicti) don pemulangan ijlka memenuhl krtterla sesuat dengan kebutuhan, kemampuon, clan kemauan sakst dan/ntau korban] ke doerah asal otou doeroh lain yang dllnginko.n Jlko soksl dan/atou kcrban
2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.2.4. Peran PPT untuk Sakai dan/atau Korban Warga Negara Aaing (WNA) Dalom hol penonganan korban TPPO WNA, sebelum menenrukan negara osal korban maka korban harus rnendapatkan pelayanan sememara dart PPT terdekat dert korbo.n dltemukan sebagatrnnna perlakuan yang dttertma oleh korbnn TPPO WNI. Do lam hal saksl dan/ ntau korban adalah wargo negora as Ing. lnstansl pertama yong menemukan wajlb melaporkan kepada Kementerlan Luar Negert c.q. Dtrektorat Konsuler secepatnya don Kementerlan Luar Negerl akan menghubungt perwakllnn negara asal kerban rersebur untuk mernbanru proses penangn.nan. :2.:2.3. Peran PPT di Kabupaten/Kota PPT Knbupnten/Koto rnemberfkan lnyanon kepoda sakst dan/ornu korban TPPO yong meltpuu:
cl. Layanan dlberlkan kepada saksl dan/at.ou korbnn yong ditemukan dun dtnntarkan oleh plhak kepollslon atau orgonlsasl mnsynrakarr lembagn swodoya rnasyarakat, di wUnynh Kabupntcn/Kolll tersebut, don ynng datong lnngsung ke PPT.
mernuruskan relntegrasl rtdak di daerah asal, don mendapatkan layanan retruegrast sostel biln korban lngtn dipulnngkan ke daerah asal. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id :.1.3. Sumber Daya Manu1ia (SDMI Sedangknn Jika lerjndl TPPO pada warga negarn using yang rtdak mempunyal perwakllnn di Indonesia, rnaka menurut Pasnl 20 ayat (2) Peraruran Pernerintnh Nomor 9 Tahun 2008 makn Mentert t.uor Negert memberitahukan pnda perwokilnn negnra aslng tersebut pada perwakllan nslng ynng dlnkreditasiknn unruk wtlayah negam Republik Indonesia. Dalnm hal karban TPPO pencari suaka dan pengungsi darl luar negeri, Pemerinlah (Menteri yru,g mengoordlnasikan urusan pemerintahan di bidang polit1k, hukum, dnn keamanan) akan berkoordtnast dengru, UNHCR, sebagalmana diatur dalam Peraturan PresIden Nomor 12~ Tahun 20 IO ten tang Penanganan Pengungsi dru1 Luor Negerl. Kondlsi saksi dan/atnu korban TPPO pada umumnya mendertta gnnggunn kesehatan, keterbatasan keuangan, ketldaklengkapan kepemilikan dokumen perjnlanan dan ldentltas, masalah hukum, serta ancoman keselamntan do.n keamanan. Oleh knreno lru, kenka saksl dnn/oLau korbon dltemukan nrau datang melapor clan mengnksea layanan, d!perlukan nndakan segera sesuet keburuhan sehlngga snksi clan/ atau korban sorta mendapntkan pertolongan dan lerllndungi hak- haknya. Alur pelayanan kepada saksl dnn/atau korban di Perwakllnn Republik Indonesia di Luar Negerl adalah sebaga! bertkut:
2021, No.1255 www.peraturan.go.id DI ungknt naslenal, sumber dnyo rnanusla dlsesuolknn dengnn forrnast SDM dt mnslng-maslng Kementerion/Lembaga. DI ttngknt daerah, SDM dlsesuaikan dengan kondlsl daerah. Dalnm ha) PPT Sntu Atap, sekurnng·kurangnyo harus memlllkl perugas dengan kuollfikasl sebogol berlkut: I. Poda tlngkot mnnojemen, dlperluknn kerua umum yang mengkoordlnastknn perumusnn kebljakan, srrategt, program don keglotnn serta langkah-langkah yang dlperlukan dalom penyelenggnrnan PPT.
a, PekerJa soslol a111u pendamplng sostal, paralegal, advokat, yang telah memenuhl persyamtnn atau kuallfikasl termosuk porn relawon yang komunlkarlf, mempunyot latar belaknng !lmu don kerernmptlan. pemahamon don kemnmpuan tentang pelayannn yang berprtnstp penghormotan. perllndungan, don penegakan HAM, sensltlf gender, non-atlgmattsasl. dan perllndungan hak anak serta kepentlngnn terbalk bngt anak.
I. Me11gkoordlnaslkan perumusan kebjjnkan, strotegl, program pendldlkan don pelotlhon keterampllan, nnram lain: I. Pelatthart idenuflkast korbon don saksl TPPO yang berprinslp penghormaton, perllndungon, don penegokon HAM, senslllf gender, ncn-sugrncusas], don perllndungon hak anak serto kepenllngnn terbalk bogi anak,
!!. Pelntlhan teknls lalnnya. SOP Int [uga mendorong tnslltust penegak hukum untuk melatlh apnrnt penegok hukum terkolt penangonnn kasus TPPO yong berprinslp penghormatnn, perllndungan, don penegnkan HAM, sensluf gender, non· sugmeusas]. don perllndungon hak anak serra kepentingan terbatk bngl anak .. profoslonollsme petugas, dlperlukanmenlngkatkanUntuk dan marnpu mengopernslknn komputer terrnasuk Internet. !!. stnr rumoh rangga dlperlukan yang memillkl keterarnpllan penetcusahaan rurnah tanggo.
Jumlnh sumber dnya manuslo yang dlperluka.n di atas, disesualkan dengon be ban kerja don banynknya saksl dan/ a tau korban perdagongon orang yang datong ke PPT maupun berdasorkan rujukan dari lembago layanan yang lain. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id dan keglatnn serta langknh-langkah yang dlperlukan dalam penyelenggaroan PPT.
oyat (7) Pernturan Preslden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan ntas Peroturnn Preslden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Ougus Tugas Pencegahan dan Pcnangnnan Tlndak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan pennngona.n TPPO selaln berosal dart Anggaran Pendapatan don Belanja Negara serta Anggornn Pendapatan don BelanJo Oaemh, dapat berosal dart sumber lain yang sah dan tldak menglkat sesual dengan ketentuan 2.8. s·umber Pe.ndanaan Mengacu Peraturon Pernertntah Nomor 9 Tnhun 2008 tenu,.ng TaUl Caro dan Meknnlsme Pelnynnnn Terpadu bagl Snksl dan/ntau Korban T1ndak Plrlana Perdngangan Orang, dalam pennngnnnn saksl dan/atau korbnn, Pi>T wajlb membangun kemltroan dengan berbagal plhak termasuk rumah sa.kit pemertmah atau swasta, Lernbaga PerJfndungo.n Saks I don Korban, instansl penegok hukurn, lernbagn banruan hukum, rumah perllndungan sostal, atau pusat trauma millk pemertntah, masyarokat atnu lembega-lembagn pelayanan soslal lalnnya dnn plhak swasta lalnnyn. Masyarokat, balk lndlvldu, kelompok maupun swost.a, dapat terllbat seeare aktif dalam upnya pembertan layonan bag! sakst don/atou karbon TPPO. Peron serta lnl dijamln dalam Pasal 60 Undang·Undong Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa •Masyam.kat berperan serta membantu upaya penceqanan dan pcnanganan tindak pidana parda9angan orang.• Kererllbatan masyaraknt. kelampok, mnupun swesta dapat dllakukan dengan membertkan lnformasl atau meloporkon lndlkasl TPPO kepada penegnk hukum serta memberikan layanan lalnnya sepertt idennflkast. pendamplngan, rurnah nman, don berbagal bantuan lo.lnnya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Berlkut lnl odoloh penjelasan tentang surnber pendonoon bagt peloynnan sckst don/atou korban TPPO. 2.8.1. Layanan Rehabilit.ui Kesehatan sesuct tugos pokok don fungsl dalam OT·PPTPPO, pelayanan rehabllltast kesehaton dlkoordlnoslkan olch Kementerlan Kesehotan don pemngkot doemh yang membldangl keaehatan. Sumber pendanaan berasal dart APBN/APBD atau sumber pendanaan laln yang tldak menglkat sesuat peraturan yang berlaku. 2.8.2. Layanan Rehabilit.ui Soaia1 Sesual rugns pokok dnn fungsl dalam OT·PPTPPO, pelayanon rehnbtlunst sostot dllokukon oleh Kementer1on Soslol don pemngkat daerah yang membldongi soslol. Layanan rehabllltnsi soslnl juga dapat dilakukan oleh tenogo pekerja soslnl yang tersedla di Kementerion/Lembogo dan Pernngkat Daeroh terkalt lalnnya dan Organlsa.sl Masyamkat ataupu.n swasta sesuoJ dengan ketenruan peraruran perundang-undangan. Sumber pendanaan berasal dart APBN/APBD atau sumber pendanaan loln yang tfdok mengtkat sesual dengon ketentuan peraruran perundang-undengan. pcrarurnn perundang-undangan. Leblh lanjut, Pasal 3 Peroturnn Presiden Nomor 65 Tohun 2020 huruf d don huruf e, menyebutkon fungsl Kementerlon Pemberdoyoa.n Perempuon don Pemberdoyaan Anak, yoltu pcnyedloon layanan rujukan okhlr bogi perempuan korban kekerosan yong memerlukan koordtnast ungkat naslonnl, llntas prov1nst, da.n lntemaslonal; serra penyedtan.n loyanon bngi anak yong memerlukan perllndungan khusus yang memerlukan koordtnasl tlngkat naslonal clan lntemnslonal. Sesual fungsl lnl, peloyonon dapat dllakuka.n oleh Kementertan Pemberdayonn Perempuan don Perllndungan Anak, dimana sumber pendanaan tercnntum dolom Daftnr lslan Pelaksanaan Anggoron IDIPAI Kementerlan Pemberdoynnn i't'rempunn don Perllndungon Anak yang bersumber dart APBN. Kementer1an Dnlam Neger1 telnh mengeluarkan lnstruksl Mendogr1 No. 183/737 /SC tentong PPTPPO tert.anggal 15 Februart 2010 terkalt kewajlban daerah mengoloknslkan dona unruk OT·PPTPPO di daernh. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.8.3. Pemulangan sesuat dengan tugas pokok dan ftmgsl dalnm DT·PP'TPPO don [enls pemulangannya, pemulangan dlbloyal oleh Kementerlon Luar Negerl, Kementerlan Soslnl, dan Pemerlnroh Daerah,
Untuk melakukon pemulongan lnl. Kementerian Soslal telah memillkl MoU dengon PT Pein! don Perum Domrl serta dengan beberapa saruan Tugos (Satgas) dl 11 wllaynh di Indonesia, di mana mekanlsmc pengueuran dana dllakukan dengnn earn reimbursement. Komponen yong blso dldanal adnlah transportasl don kebutuhan makanan unruk kcrban TPPO.
2.8.4. Layanan Hukum Proses hukum berupa penyelldlkon don penyldlkan (mellputl 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Woktu penyelesalnn layanan odoloh sebngol berlkut: I. Layanan ldenttnkosl: selcrnbat-larnbatnya 7 jtujuh) hari kalender sejak lapornn duertma.
3, Layanan Sostol! Dnpot dllakukan berdasarkan asscsmcnl darl pekerjn soslal, sehlnggo 1erkntt Jnngko woktu berdasarkan asscsmenr.
!5. Layonan Pemulangan Dart Lunr Negerl ke Dalam Negert: dlsesuatkan dengon 1101> kasus. 2.9. Waktu Penyeteaaia.n Layanan pembuatan BAP don pengejaran tersnngka) yang dllakukon oleh Aparar Penegok Hukum dan Kemenierlon/Lemboga. Kasus perdagangan orang yang dltongant Apnrat Penegak Hukum adalah kasus perdagangan orang yang terjadt antar Provins! don anrar negara, Sedongkan keperluan korbon selama dla menjnlanl proses hulrum, sepertl shelter, rranapcrtast untuk bersakst di pengadllon [plllhan] dan sebngolnyo dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kerjn same dengan Jejarlng PPT. Adopun kosus TPPO yang terjadl antar daerah Kabupnten/Kota di Dalam Negerl yang dltanganl oleh Aparo! Penegok Hukum di daernh don PD terkalt dan Organlsost Mosyorakat atoupun swosta. Sumber pendanaan bemsnl darl APBN/ APBD a tau sumber pendanann lain yang tldak mengtkat sesual perntumn yang berlalru. 2.8.6. Layana.n Reintegraai Soalal Sesuol tugos pokok don rungsl dalam OT·PPTPPO, peloyanon retmegrast soslnl dllakukan oleh Kementerlan Sosial don pernngkot daernh yang membtdangt sostal. Laynnan relntegrast soslal Jugo dapat dllakukan oleh Kementerlan/Lembago seperll Kementerla.n Tenaga Kerjn, Kementerian Desa dan Pemba.ngunan Daerah Terllnggnl, Kementerlan kelauian dan Pertkannn, don PD terknlt lalnnyn dan Organlsasl Mnsyarakat araupun swasta. Sumber pendonaon berasal dart APBN/ APBD 010.u sumber pendanaan laln yang tldok menglkat sesual peraturan yang berlaku, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
dlsesuatkan clengan tlap kasus.
Kualifikaal penyedla layanan pengaduan/identifikaai korban TPPO Pengadrnm/identlfllmsl dllnkukan oleh peruges yang terlatih dalam:
Penyed.ia layanan pengaduan Pengadunn dapat ditujukon melalui SAPA 129 secara naslonal dan tnremastonal. tayanan pengndunn/ldentlflkosl ndalah kefl)otan pertarna yang clilakukan dalarn SOP lni, Untuk mendnpatkan tnformast atau menggall data yang dlperlukan dalam rnngko menentukan seseorong adalah karbnn TPPO atau bukan, serrn unruk memetakan maaalah dan keburuhan korban, Prosedur lnl akan mempengaruhl keberhosilon dart presedur-prosedur selanjutnya. Tujuan pelayanan pengnduan/ldenttnkasl lnl ndalah untuk:
Beberapa macam kontak dan wawancara dengan korban TPPO adalah sebagai be.rikut:
c, Wa,voncara formal: penyldiknn oleh Pollst unruk penetapan status korban. \Vawoncora dalam SOP tnl termasuk kontak awal don wnwoncaro awal dlrnana di dnlnmnyn dllnkuknn screening untuk melakuknn Idennflkast korban TPPO. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id mnslh berusia anak, maka segero dlcartkan pendamptng (orang tun/wall atau petugas) yang berfungsl sebagal wall pendamplng anak, dimana akan bertugaa mendamplngl anak dnlam proaea-proses selanjurnyo.
layanan Rumah Perllndungnn Soslal Anak [RPSA), Rumah Perllndungan Trauma Center (RPTct, Rumah Perllndungan Anak Tenaga Kerjo.
2021, No.1255 www.peraturan.go.id Wawancara dllnkukan setelah kondlsl saksl dnn/atau korban memungklnkan. dengnn menggunakan daftar pertanynnn (check list identtflkasl) yang telah ada (lamplran). Petugas melnkuknn wawancarn untu.k mengetnhut tdentltas sakst dan/ntau korban, serta untuk memastlkan apakah benor yang bersangkutan merupakan saksl dan/ a tau korban TPPO. Hal-hnl yang harus dtperhankon dnlnm wewencara: II Sebelum rnelokukan wewancara Petugas harus meminto perserujuan ierhadap seseorang yang dldugo saksl dan/otau korbnn TPPO unruk melakukan pengaduan/ldentlflknsl dengan menjelaskan bahwa akan dljaga kerahastnan masnlahnya, prlvasl, dan tentang hak-hak korban lnlnnyn. Kernhaslaan saksl dan/alnu korban harus selalu dlhormnt1 setlop saat di dalarn pembahasan mengenal keburuhan saksl dan/ntau korbon, dalarn eara se,seornng rnengakses saksl da.n/alau korbnn untuk wawancara, di dalarn proses wawancara, dalarn bagatrnanu dato dtrahastakan setelah wawancara, dsb. Jlka dlperlukan, perugas dapat rnenjelaskan npn yang akan dllakukan terhadap keterangan yong dldapat dalam wcwancara don memasukan bohwa saksl don/atau korban tahu nklbat dart wawancara yang dllakukonnyn. Oalam kondlsl tertenru, mlsalnyn dltanyakan oleh saksl dan/ntau korban, perugas mungkln perlu menjelaskan bagalmono catatan dlslmpan, slapn ynng memlllkl akses, dan
2021, No.1255 www.peraturan.go.id mendnmptngl petugas melnkukan wawancara, 2t Proses wawancara • Dllnkuknn secara sukareln dan blsn dlhenllkon knponpun sakst dnn/01au korban menghendaktnya. • .Jlka kondtsl sakst dnn/atau korban memungkinkan, petugas berupayo mengumpulknn tnformast yang dlperluknn secukupnyo dart korbnn unruk mendukung penenruan staruanya sebognl sakst dan/atou korbon TPPO OIOU bukan. • Dalnm hnl korbon ndalah perempuan yang dleksploltosl seksual, selama wewancara perugas harus memastlkan bahwa rtwayat hldup korbnn serta stigma yang melekat pada korban, tldak akan dlgunnknn untuk memojokkon lcorban uteu mengesnmplngkan loporan korban at.nu hak-hak korban. Petugos Jugo hams hatl-hatt terhndap persoalan senslttr yang mungkln dtalarnt sakst don/ntnu lcorban, mlsalnyo pelecehnn seksual (khususnya yang terjodl di rumnh atau sebelum tetjadtnyo TPPO), nnnk- anak, anggota keluarga, alarnat rumah, terinfckst penyakit menular seksual atau HIV, perstnggungon dengon penegokan hukum, dnn aktlvttas-akuvltas llegol ynng mereka percnyo telah terlibat di dolamnyo. seperti dokumen palsu, "pelacuran", penyeberang baras secara llegal, penggunaon obat terlnrong, dan sebagotnya. untukpenerjemahdlsedlakankomunlknsl, sebogatnyo. Petugas menjeloskan kepada seseornng yang dldugo saks! dnn/otou korbnn TPPO, bohwn pertonyoon yang dlnjukan mungkln akan menyeboblron keUdnknyamanan ntau rnsa takut bagtnyn, retapt petugns akan berupoyn menjomln keomonnn don memastllron tnrormosl tldak akan cltgunokon unruk menghukum mereka, Jlkn dtburuhkan clan dltngtnknn oleh saksl dan/otnu korban, mlsalnyo perempunn atau anak, harus dlsedtakan perugas wawancara yong berjents kelamln snmo dengon sakst dan/01au korbnn, Demlklan puln, dolam hal saksl dan/n1au korbnn berasal dart dnernh/negnm lain atau mempunyol hambatan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Untuk seseorang yang diduga saksl dan/atau korban TPPO adalah nnak, selama wowancarn harus didamplng1 orang tun/wall ntau petugas sebagal wall sementara dan selama wawancara petugas menggunaka.n metodo. wawencora yung akrab annk seauul dengan usta dan Jenls kelamln anak, dengan bahasa yang dlmengertl, serta dllakukan dalarn llngkungan yang akrab anak, • Untuk melengkapt hasil wawancara, petugas mengumpulknn data dan lnfonnasl dart berbagai surnber (orong run, anak, saudara, tetanggo, pengurus RT serernpat, lembaga yang melaporkan, dll) dengan terap memprtoritaskan keamanan, kerahasfaan dnn privasl lcorban.
E.kaploltal.i otau mcnp.klb11Lkonorang 1erck1ploitul mcllputl Pcttknatan 1cw.pl 1ktak 1erbctta1 pad.Bl atnu • ?f:14CUran Pcnpnglcutan • KC"tjn/pc1ayunan pa)tu atr.u, • ?crbudukan/ praktlk serupa ~rbudn.knn Pcnampun,:nn D • Ptnlndnsnn a tau A • ?cmcraaan Pengirtman N • PtmPnf•alJln fl_Jlk arau • S(ksual Ptmlndo.han • Organ rcproduk.t:I • Srcam metewsu hulcum memlnd.ahkon cuau atnu mcntron1plan1.aslorgan dan etsu jarlngnn tubuh PcnerimMn • •temanraa1kanlenap/kemamouan scsrc,rang oSehpihak Adapun untuk menentukan seomng anak (di bawah 18 tahun], penggunnan 'cara' bukanlah elemen yang dlperlukan dart pelanggaran perdagangan orang dimann korbannyo adalah nnek-anak, sebagntmana terllhar pada label di bowah Int: ~rek:ru1•n Ancamn.n kckcra,o.n Ekaplaitati at.au mrngalclbatkan ntau 0 ttWII 0 orang te-reksploil11si m.t.l1putl ~npngkuton A Pengguruu.1n k~kcra.san A tctapi tJdak tcrbatu pad.a; ntau N "ltJIJ N • Ptlacuran Pennmpungnn PencuHkan • Kerja/pda\•annn pek18 ntau atau • Ptrbudakan/praktUt Krupa Pen,1Pri1nJ1n Pcr,yckapnn perbutiakan ntau auu.t • Pcnindaaan Pemlndn.han Pc1n1'1euan • PemtraUJ\ tlftUJ 12((111 • Pt'manr..atan l\s1k Pe nt"rl ma o.n Pcn1puan • Scklual OL(III • Organ reproduk.s, Pcnyalahgunaan • Secara rnclnwan hulcum ke kuaso an I po,tt.l nu:mJnda.hkan eseu rcntan a1ou mcntranaplo.ntaai organ clan Pcri,JemtDn u1nng/ eteu Jarfnpn tubuh Meml>crl boyaran creu • Mcmantan1kan monfu1 1en1:1g•/kcma1npunn 1nearen1 oleh pihak lain untuk mcndaprukan keun1ungan bluk rnat.triU mauoun lmmattrul memegang Jcendall atas orang lain tersebut, balk yang dllakuknn di dalrun ncgarn mnupun antar ncgarn, untuk tujuan eksploltasl arau mengaklbatkan orang tereksplonast. Mengacu pada UU tersebut, maka 3 unsur TPPO ynng perlu dlgall dart korban adnlah (a) proses, (bl cam, dan (cj tujuan. Tnbel di bawnh Int dapat dtgunnkan untuk mernbantu menelusuri unsur-unsur TPPO pada korban. S..seorang ynng berusla 18 tahun ke ,uas dapat dtkaregortkan sebngnl karban TPPO [lka dalnm sernua (t1ga) kolam unsur dltemukan paling sedlklt saru komponen tlndakan di dnlamnya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Orong tencbut dnmpu kem.tTckkunnya, yakl'U dcnpn ma.kaud metewen h.ak mcmbaw• 1r-1eorang Ice hl••nh lce:ku8.1411nnyo acnr:Url l;\UIU kckua,aan ornng lain atau uniuk mcnc1antarkannya • Orang 1encbuL dJbn.•apo,- lcckuauan ecorang lain tatka1a ta d1rampaa kcmerdckao.nnya aecara 01ik, no.mun Jup bUamn.na fe dltundukkan kc be\\'ah kckU1U11a11. orang a.In denpn menguna.kan cara--cara Lain mlanJnva mclaJuI tneraun•. PcencuUkan • Orang rersebnt nicmibkl rrnumJllh kcluarp auiu ekqnomt • Orang U:f'11C'bul n'l("mlllki OV1.-J1yat kcjahatan atau dik~tahul olch pihak brl'\\ ut d.ia.nco.maka.n dikrohkon ke pihak bcM"'(nong • Orang hu tt'ranr.:am denga.n kekt.r'aun Ancanμin Berikut lnl beberapa lndikntor adanya unsur CARA dalarn suaru Undnkan: lain untuk mcndapotkan keunlunpn blllk mau:rlU maupun lmmatrrbl 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Ookumcn pcrjalana.n a1au ldcnutu oral\& ter9Cbu1 dilakukon/di,ampaikan ol.ch plhak kcup • Ap;n pcrckrutan dan/atou agcn pcrjala.nan lidak u,rdan..ar don/at.nu tid.ak diatur do.n/atau Unruk korbon pcttlapngJJn orf,ng 1:ran1ina1innal, earn N"rjal.annnnya Orang tct1tbol dilcmpo1kan dalnm anuu1 mclalui pcmb.Qyanl11 blaya, ma• kawfn atau pcmbtrlan alau penerimaan hadJah kcpada orRng kcliga • Kruerpnt1,1np.n ckonoml, psakologl1 atAU crno1.lonal ~ornng terhadap, a'4u hubungnn dengan pcngck:sploita.a:i/rru1J1lcan/angga1.a kclu11rp • Kcu:nka1an romnnlla atau cma.ioMI ornng 1erscbut denpn ptngeksploitul/maJlkan/angot.1 keluargp/lJIJnnya • Ookumen1a1u do.n/atau 1wtu1 ffllKt'UI sclCQrsng • l10l.,1104la1, budaya en.au bahll•• orang itu • Ptnpnguran a1au kemunduran ckonomi actieorQng • di,wbllit.aa mcrntaJ atau Ralk orang ltu • Uam aeacoran~ fmudn ntau lua~. Jeni• kclam1n, orien1ul 1ck1ual1 kcbanpaan, aaal ctnl• atau aoala.l, dan dlaabillta• • Kc:pr.rcuyaan au1u ritual budays, agam.11, atau pralurk ICS('()ran~ • Kctcrpntunpn eteu kc1erganrung1tn ob,it a1au alkohol acwora:n1t ?.fembcnkfln a1au mc-nerfma pcmbnyamn o.tau tuf\lnnpn unwk mc:ndapatknn pc,..etuJuan dari ornn1yang m(mlhkl kcndall aru orn"g l.nJn· ~nyalahgunaan kckua~an ai.u poalsi kettntanan, 1n('lolul J)C'nyalahgunaan• • PrOfC:I 1nlgraal atau proapek qrang tef1i~btn ttcnna.1uk tujuanJ • Knndl .. pc.r)lll.t\nan don pe-rckrut.on orang tcrKbu1 • Kandsal kctrnapk~rpwn orang 1errna.1ulr. Jc nil, pJI, upoh. pendapatan, pmdapat.an • ,\ksiet orang u:rhadap kescmpcuan P(ndld1kan • Pr.rumahan dan ,okui atau kond11I kehJdupen ~ornng • LcpUtaa dokumcn orang tersebtn, a1a1u1 mlg:rasJ. pt:krrjaan alau kontrak: • Hukum, aaknp auu,1 pcnlaku pthak bcrwcrnang tcrko.lt dengtin orang 1c~but • Pr01ptk kc::Juarga un1uk reunlfik:oal, pcmikahan, ftUIU •dopMi kellUU'P • lnform111i kcrja 1lda"k bC'rua1 d.ori ,umber yan1 rt:lm1. m,aalnvn altus-a\h.11 tidak rc11ni Pcnlpunn/Pc:n1puan (ln(.ormaal yang aolah, tlrlnlr ekurm, tldak lengk.op a tau mct1)•caotk.Rn} yang bc1 kauan dengan • Orang ttntt>ut datarn 'k:C'adaan titnpara/Joiuh 1erlantar" lk'mri1 bahwn orana tcntbut bcrado da1am 1ituo1l ieeeneern nvawa atnu ketchatann)'D.~ tnnpa la mn.mpu mmolt>n,c: dlt"inya lt'ndiri • Oalam bC'ntuk pencuhk•n aMk dnn ~nghilanpn aaal~u1uln)'JI untuk dijadlkan pengemia atau pc:nc:ubkan ba_yl unluk dsperjuaJbt.lika.n, bask untuk kcpcn1J11pn adQp$i tUepl (mtlangpr kcu:ntuan· ketentuan tentang proaedur atlopal yang uh} 11111upun unruk tran1planU11•i orpn • Orang tJ:nk'but dibawa, drngan Knpja dan dtnpn mclawan hak, bvruh/pekcrja k(' tempnr lain bt'rbcda dari ynng t.cnuang dallun perjanjian kcrja fkontrak kcr~ ..\ 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Berlkut inl bebempa lndlkator adanya unsur EKSPLOITASI (TUJUANj: mengenakan biaya t.inggi kepi1da pekerja • Vlaa nlQuk I ldnk berlaku dslnfau1u tujuan pc-rjalanan t.idak K•ual dcnpn inrarmaaJ lainnya (mlaalnya. utul,g yang udnk mernrul.nl unn.1k nta1a dngpl, kandt•J 0..ik prngembara, atm:n profcai yan-g dh\yatakan) • Kopu orang lt'nt"bu1 lidak .eauai dengan pemyataan prlancong tmJsalnya, kwlb1a• danjenl1 banmg bewaen, ta, krcU unL,1k tJn,,gal lllma atau 1u ~r yan• diu•ulkan untuk masa tinggnl aJngkat ynnc dl~ukan) • Orang 1eracbu1 bepergl.an daJam kck,mpok orang lain yang •cpcrtlnyn 1Jdak dia kr:nal • Onang ynng rnrrnlllki idcntilu pat.u, dokumcn kc:rja dan/ata\.l dokumen pcrjai..nan dan/atau infonnaal ya11g dibcrlkan olch wit.ota••an tJdak dapot d1percaya • Orang tcrliCbut blngung dengan rute ~rjalanan tujuan o.tsu t\Uu.an pcTje.ll\nannya • Orang tcr11Cbt1t dalam a.ltuaai auuu1 m1graaJ/1c:mpat lin.go.1 tidak reeml tt«matuk knrtna pel'\yhaan tU1'81 1dc:ntita1 atau ...... mbcrhcntlan kcria, ado I.ah 2021, No.1255 www.peraturan.go.id JSlll8ml'LOIT- IIIDlllATOR Ekaploilasl pclacuran •Orong lcrscbut tlda.k daJ>at mmolak: untux mel•yen1 kUen. o,.ng lain dan bcntuk mclalcukon ttndaknn aiekaual eeneetu atau melakukan ektiplqltl\tl 11ekaual hubungan scks wnpa kondan1 lalnnvo •01'8.ng tcrac:bu1 lldak rnenertma uang tttora lang,ung dari klicn / hanyl\ mtncrimn ,ebcigt.on kccU d4ri blaya 1·11ng dlbayarkan oleh kllen kepada ataaan eseu perantara •Orang 1crscb1u d1palcaa J djs>4kla mc:ngguna.kan at-au odak m~ggunaknn Jeni• k()ntruepJ:I 1cncnru •Orang rersebut dlpakaa / dipaku untuk. mc:ncrima 1c1 n1t'd1• / kehamflan •Onullz nu di betwuh umur P('rdo,:enR,Qn oranic •Omng t.trst'bUt dipalcaa J dip,ak!UI mcnyc1u101 pt"n.YJ•fltan unluk: tujuan orgon pc.m,ndohon organ •Oron.g tcr.c:but tcrtlpu tc:n1an5 pro.«lur yRng 1crbba1 at.au kon1pcn&Ni yang a.kan ducrima untuk pcnpngkautn orgon •Omng tersebut 1idak tahu di mana atau kapan pro11edur tranaplantati bertanpung •Omng tcrscbut 1ldak menitenf proacdur t.ransplnntalli dan rl•lko yung 1erkn.lt •Tampnknya ada pcllJUC&lian pihak ketip •Ad• ind1kuJ bl\hv.'1\ penerimA yen,; dituju bernmksud unruk be-.icu, kc luar n-ri dcn-n oran• 1eracbu1 ~rdapngnn ornng •Orang tcrlt'bul m.c:nerhna makanan bcrkuahta.s rrndah J un~ulc kepc-rtuan kurang tancar dan menul'\fukkan tanda~tanda kckuranp.n P IQln dalom gl:.d rumAh •01'4ng Hu b angun kesepakatan dengnn sakst dan/atau korban terkalt dengan lntervensl laynnan lanjutan yang nkan dtbertkan, penjelasnn tenrang hak-hak dan peran saksl dnn/atnu korban.
Setelah terjadl kesepakatan dengon lembaga pemberl layanon lonjutan scsual dengan rekomendasl, petugas mengantarkan saksl don/otau korban ke lembaga tersebut. Pet1.1gasperujuk rnelakukan serah terimo Iayanan dengan bertta acorn serah tertrna.
• l'ormullr tdentlllkaat, • l'ormullr Lnyak Perjolanan ifit to traucQ. • rormultr Perwnllan [untuk korban annk). Sallnan Buku Rekam Kosus akan dtsertakan bersamaan denga.n pemulangnn saksl dnn/arau korban. Dokumen pendukung dapat berupa:
2021, No.1255 www.peraturan.go.id Secora khusus, layanan rehabllttast kesehatan berpegang pada prtnslp sebagnt bertkut:
cl. Menghlndarl Secondary Rape: Tenaga kesehatan dapat memtntmallsast rerrnumansast korban TPPO denga.n mernbatnst okses kepada korban TPPO, melakuk.an pemeriksean secara bersamoon dengan tetap rnenjaga kerabastaan korban TPPO. Laynnnn rehabllitasl kesehman tnl bertujuan untuk:
4.1. Layanan Rebabilitaai Keaebatan BAB IV PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI KESEHATAN 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Langkah-langkah rehabllltasl kesehatan yang dllakuknn Jlkn terldentlnkasl bahwa korban adnlah saksl dnn/alnu korban TPPO. adalah sebogal bertkun I. Pener1maan Rujukan Saks! dan/atau Karban Petugas medts menerlma data sakst dan/ntau korban TPPO, data perkembangon kondtsl, serta rekomendosl lntervensl pemulthan lonJutan saksi dan/ntou korbnn don melakuknn observnsl terhadap data tersebut,
~. Mendokumentastknn sernua hasll temuan dalam rekam medls.
4.2. Langkt.h·LangkabRebabilitul Keaehatan
(. Setlnp melakuknn tlndakan rehabllltasl kesehatan. wojtb dtbuat perjanJton lntervensl (infom,cd consent). 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Buktl.&rangT~rtma4. Lembar Sernh Untuk menunjnng pelnyanan rehobllitasl kesehaton, maka formullr yang dlgunnkan yoltu: I. rormullr Persetujunn Tlndakan (infonncd consent}:
I. Penerimoon pengaduan, Rujukon Saks! don/otau Korbnn Petugas menerlma pengaduan, rujukan sakst dan/atau korban, berupa data dirt, darn perkembangan kondlsl korbnn, dan hasll Identtflkasl awal.
Prtnslp pelaksanaan layanan rehabllltnsl sostal adalah sebagal bertkut: I. Keomannn, ynltu membertkon perllndungan kepada snksl don/ atau korbnn TPPO yang dllnksanakan di ternpat khusus agar dapat member! rasa nman terhndap snksl dan/awu korban dalam Jnngka terrenru.
!5. Partlslpasl (Participation) saksl don arau korban beserta keluorga yaltu mengfkutscrtakan korbnn don Keluarga dalarn pemecahan masnlah. 5.1. Layanan Rebabilitaai Saal.al BABV PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI SOSIAL 2021, No.1255 www.peraturan.go.id rehobtlitasl soslnl Konseling own! dllakukan dengnn melihot atau verlfikosl dokumen rekam kasus dnn rekam kondlsl dengan rujuan aruara laln ngnr membantu korban mengenali permasalahannya den menemukan cam-cara yong efeknf unruk mengatastnye sendlrt, menata rnasa depo.nnyn sendlrl serta membanru korban dalam proses Iayanan keseluruhnn yang dijnlanlnyn. Pndo tahap In! petugna leblh menekankan pnda penggaitnn masalah dan kelnglna.n korban dalarn rangka penyelesatnn kasusnyc,
:!. Layannn shclter/rumah aman J!kn saks! dan/ntnu korbnn rnernbutuhknn lempnt Unggnl sementara sebelum dlpulnngknn ke tempat tlnggal/daemh pemula.ngan, maka saksl dan/a1au korban dtnnrar oleh petugas untuk tlnggol di shelter dan mendapatkan Iayanan rehabllltast Janjutru1. Pemberton peloyanan sakat dan/atnu korbnn di shelter harus memperhatlkan:
2) Kori>an TPPO Non·PMI/DomesUk Jlkn korbnn TPPO Non·PMl/domestlk berada di provlnsl lain, maka OT·PPTPPO provlnsl tujuan rnelakukan koordlnosf dengan OT·PPTPPO provfnsl asal korban unruk proses pemulangan korban TPPO. Dolom hal OT·PPTPPO Provins! rujuan atau asa) don Pernngkat Dnerah ynng membldongl kelenagakerjnan Provins! tldak dapat membnntu korban TPPO, maka OT provlnsf rujuon ntau asal korban setempot menghubungl OT· PPTPPO tfngkat nosfonal. Peron Kementerlon Sosfol untuk mcmulnngknn Korbnn TPPO Non·PMl/domestlk dnrl titlk kedatangan ke rumah korban .. Dolom hnl snksl memerluknn lnynnon pemulongon antar provlnsl, pemulangan dlkoordtnastkan oleh aparat penegak hukum. 2.3. Pemulangan Korban TPPO antar Kabupaten/ Kota Jcnls pemulnngon berdasar kategort korban TPPO: t] Kori>nn TPPO PMl/ontnr negarn/lntemosfonnl Jlkn korbnn TPPO PMl/antar negam/fntemasfonal berodo di kabupntenj'kota lain, mako OT·PPTPPO knbupaten/kot.o di mono korban TPPO berada melnkuknn koordlnasf dengan OT·PPTPPO kobupoten/kotn asal korbnn otau UPT BP2MI di kabupnlen/kota tersebut bertnnggung Jnwob untuk akses dan proses pemulangnn korban TPPO. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id :2.4. Pemulanga.n Korban TPPO Warga Nega.ra Aa.ing (WNAI Jlka korban TPPO WNA, rnaka OT·PPTPPO kabupmen/kota atau provlnsl merujuk kepada OT·PPTPPO Pusat untuk berkoerdtnast dengan Kementerlan Luar Negerl e.q. Dlrektomt Konsuler, selanjutnya Ken1enter1an Luar Negert akan menghubungi perwn.ktlon negnro aaal korban tersebut unruk rnembanru proses pena.ngnnn.n. Prosedur pernulangan selanjurnya menglkuti SDP Kementerian Luar Neger1. Dalam hal korban TPPO adnlah WNA yang tldak mempunyal perwakllan di Indonesia, maka menurut Posa] 20 aya1 (2) Peraturon Pernertntah Nomor 9 Taht.111 2008 tento.ng Tota Corn don Mekanisme Pelayanan Terpadu bagt Saks! dnn/atau Korban TPPO maka Menier! Luar Neger1 memberltahuknn pada negam aslng tersebut pada perwakllan negara aslng yang dlnkredltaslkan untuk wllayah negam Republlk Indonesia. Proses Dalnm hal OT·PPTPPO kabupoten/ kota rujuun atau osal dan UPT BP2MI setempat ndck dapat membanru korban TPPO, maka OT·PPTPPO knbupaten/kot11 di mnna korban bernda otnu UPT BP2MI serempat menghubung1 OT·PPTPPO tlngkat nastonal dan/ntau BP2MI Pusat, 21 Korban TPPO nan·PMI atau karban TPPO domestlk Jlkn kerban TPPO PMl/antar negara/lntemaslonal berada di kabupaten/kota lain, maka OT·PPTPPO knbupnten/kota di mana korban TPPO berada melakukan koordinasl dengnn OT·PPTPPO kabupaten/kota asal korban ntau UPT BP2MI di kabupalen/kota lersebut bertnnggung Jawab untuk akses dan proses pemulangnn korban TPPO. Dalam ha! OT·PPTPPO kabupaten/kota rujuan atau asnl don UPT BP2MI seternpat ndak dapat mernbantu korban TPPO, maka OT·PPTPPO kabupaten/kota di mana korban berada atau UPT BP2MI setempar menghubung1 OT·PPTPPO Lingkat provinsl atau UPT BP2MI di provlnsl seternpat c.q, OT·PPTPPO Ungkal puant dan BP2MI pusat. Dalam hnl saks! mernerlukan layanan pemulangan antar kabupaten/kotn, pemulnngan dlkoordlnastkan oleh aparat penegak hukum. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 7.3. Formulir yang Dlgunakan Untuk menunjang pelayanan pemulangnn, formullr yang dlgunnkan yaltu: I. Formulir Pemulongnn Sukarelo.
pemulnngnn lnl dllakukan dengon berkoorcllnosl dengnn Kementerlon Hukum dan Hak Asns1Mnnusla. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Laynnan relntegrasi sostal berrujuan untuk mengemballkan atau menyarukan kemball saksl dan/atau korbnn TPPO kepada kelunrga atau keluarga penggantl atau masyarnkal yang bertujuan untuk menlngkatkan keberdayaan saksl dan/ntau korban TPPO sehtngga dapat menjolanl kehldupannya kembalt. Faktor pendukung keberhasilan proses retntegmsl sostal adalah adanya keslapan kemampuan teknts don mental saksl dan/ntau korban TPPO, dukungnn keluarga dnn masyarakat , keamanan darl ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekono,nl, serta pemenuhan hak-hak khususnyn snksl dan/ntnu korbnn TPPO anak. Untuk rnencapat rujunn Int, sejumlah dukungan dlperlukan untuk memudahknn proses retruegrast ke dalarn masyarakat. Proses relntegmsl saslal dtlokukan oleh petugas di ttngkat naslonnl dengan bekerja soma dengan aparat Pemertnrah Dnernh Provlnsl/Kabupa1en/Kota bekerja soma dengnn perugas Kelumhan, Organlsasl Masynrakot/Lembagn Swadaya Masyarakm, don lnstansl pemerintah yang mempunyal program kemandlrinn ekonoml don pendtdtkan. Selama proses lnl, saksl dan/atau korban TPPO dlmungldnkan untuk mendapatkan laynnan pemullhan dan banruan hukum aesunt dengan keburuhan korban. Reln1egrasl soslol adalah proses pnnjang dengan hambatan-hambatun yang tldak rnudah sehlngga harua dtpantau secara teretstem unruk mencegah snkst don/atou korban TPPO menjadl korban kemball . .Jika sakst dan/tunu korban TPPO berusta dewasa memutuskan untuk melakukan relntegrasl ke dalarn sebuah kelunrga dan komunltas baru, pemerintah melalul PP'!' dlharapkan dnpat menyedtakan tempat tlnggal don sumber penghnsllan semen taro sampal sakst dnn/ a tau korban TPPO tersebut mandlri. Dalam hal saksl dan/atou korbnn ndalah anak, relntegmsl dlprloritaskon untuk mengemballkan atau menyatukon kembnll dengan keluarga, aaudara loin, keluarga penggnntl dan/atau masyarakat. Untuk relntegrnsl ke dalam lembagn sostal ntuu pantl hanya dtlakukan sebagol plllhnn terakhlr. 8.1. Layana.n Reintegraai Soaial BABVIll PROSEDUR LAYAl'fAN REINTEGRASI SOSIAL 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Langkah·Langbh Reinteg:rui So1ial:
l) Pendldllron formal, nonfonnnl dan lnformnl, khususnyn pada sakst dan/ntnu korban TPPO anak. Apablla akses pelayanan tldak mudah dtjangkau karena alnsan lokosl, dona, dnn sebngnlnyn, maka PPT dapat mengokseska.n pelayanan tersebut di lolrosl terdekat dart wllaynh tempnt tlnggnJ saksl dan/atou korbon TPPO melolul Inst.ans! pemertntoh don orgonlsosl mosya.raknt/lembago swadnya masyarakat, 2) Pelatlhan, bimbtngnn, Osik/mentol/soslnl dan keterampllan sesunl mlna; dan bakat saksl don/atnu korban TPPO. 31 Memberlkan akses kepada sakst dan/ot.ou korbon TPPO untuk mogang di dunla usnha sesunl keteramptlan yang dlmlliki. 4) Pernbertan tnformnsl mengennl mlgrasl aman (safe migration/, TPPO, hok-hak pekerja, hak asast perempuon dnn hak nsasl anak, kesehatan reproduksl, bantuan hukum. :II Bantuan modal usaha don pengembongannyo.
I. F'ormulir Rencana Retntegrasl Sosla.l dan Rencano Pendnnann.
2021, No.1255 www.peraturan.go.id OT·PPTPPO merupakan lembagn koordtnour yru,g berrugas mengoordlnaslknn upayo pencegahan don penanganan TPPO di tlngkat noslonal, provinsl, don kobupaten/kota. Untuk menjamln slnergttas dan keslnambungan Iangkah-langkah pemberlan layanan bagt snksl don/otou karban secara terpadu, maka OT·PPTPPO terbentuk di t!ngknt pemerlntah pusat, provlnsl, don kobupaten/kota. Pasal 10 Peraturnn Preslden Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa untuk menjnmln efektlvitos longkah peneegahan don penangonnn TPPO, OT·PPTPPO Pusot, OT·PPTPPO Provins!, dan OT·PPTPPO Knbupalen/Koto melakukan koordlnasl, pemantauon, dan evaluast, serta peloporan secarn perlodik don beljenjnng. JenJnng koordlnasl dalam pemberlnn laynnnn di tlngknt OT·PPTPPO pusot, provtnsl, dnn knbupnten/koto pada prlnslpnyn soma yanu bernwal dart lnyonnn pengnduon/ldentlflkasL PPT mllik pernertntah pusat dan pemerlntnh daerah provtnsl, knbupnten/koto, PPT berbasls rumah saklt, arau PPT berbasts mesyarakot menerlmn pengaduan adanya TPPO dan melakukan observrusl untuk kemudlon membuot rencana lntervens1. Selanjulnyo PPT yang mendapatkan pengaduan TPPO tersebut melokukon koordlnnsl Internal yang mellputl:
Koordlnnsl membahas perencnnaan penyelesatan kaaus, gelar kasus, orau pemecahan masalnh, yang antara lain meliputl penyedlaan anggarnn, sumber doyo manusta. sarana dan prasarnnn, aerta rencana kerja sama dengan plhok terknlt lalnnya. Koordlnosl dilakukon secara berknla atau sewaktu-wakru apnblla terdapat kebutuhan untuk melnksnnnan koordlnasl. Koordlnusl antara 1 nten/Kota kepnda Ketua OT·PPTPPO Provtnsl. Pelapomn pelaksanaan pemberlnn layrumn di provtnsl dlsampaikan oleh Ketua OT· PPTPPO Provins! kepada Ketua Harlan OT·PPTPPO Pusat. Pelaporan pelaksanaan pemberlan layanan dJ pusat dlsampaikan oleh Ketua OT· PPTPPOPusat kepada Preslden. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)