DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa standar operasional prosedur pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan www.peraturan.go.id 2021, No.1255 Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2021, No.1255 Indonesia Nomor 4818);
6.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
2.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan www.peraturan.go.id 2021, No.1255 orang tereksploitasi.
3.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
4.Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO yang ditentukan dalam undang-undang.
5.Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perdagangan Anak adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan Eksploitasi, di dalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi Anak, pornografi Anak dan bentuk lain dari Eksploitasi seksual, pekerja Anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktik lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, penggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata, tanpa mempertimbangkan persetujuan seorang Anak atau persetujuan seseorang yang memiliki kontrol terhadap diri Anak atau orang yang memiliki hak asuh atas Anak atau terdapatnya unsur-unsur semacam www.peraturan.go.id 2021, No.1255 ini.
8.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan TPPO.
9.Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.
10.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
11.Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada Anak.
12.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban TPPO yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lainnya.
13.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2021, No.1255
16.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerja sosial serta mendapatkan sertifikat kompetensi.
17.Penyedia Layanan Kesejahteraan Sosial adalah semua orang atau lembaga yang terlibat dalam memberikan layanan langsung kepada Saksi dan/atau Korban, baik dari pihak pemerintah maupun nonpemerintah.
18.Pelayanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 yang selanjutnya disingkat SAPA 129 adalah layanan contact center hotline 129 atau Whatsapp 08111129129 yang memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak Korban kekerasan berbasis gender yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
19.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban.
20.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu untuk Saksi dan/atau Korban TPPO.
21.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, Perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
22.Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah PPT yang dibentuk dan berada di lingkungan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah, swasta, atau www.peraturan.go.id 2021, No.1255 puskesmas yang memberikan layanan komprehensif kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.
23.Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Komunitas/Masyarakat adalah PPT yang dibentuk dan berada di lingkungan masyarakat atau di luar rumah sakit yang memberikan layanan komprehensif kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.
24.Layanan Pengaduan/Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga Saksi dan/atau Korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi Saksi dan/atau Korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar Saksi dan/atau Korban TPPO atau bukan.
25.Layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan Saksi dan/atau Korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat TPPO.
26.Layanan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Saksi dan/atau Korban dari gangguan kondisi psikososial akibat TPPO dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.
27.Layanan Hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan Perlindungan Saksi dan/atau Korban TPPO di bidang hukum atau bantuan hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi Korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.
28.Layanan Pemulangan adalah tindakan pengembalian Saksi dan/atau Korban TPPO, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau Keluarga atau Keluarga Pengganti atas keinginan dan persetujuan Saksi dan/atau Korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan Perlindungan dan pemenuhan www.peraturan.go.id 2021, No.1255 kebutuhannya.
29.Layanan Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Saksi dan/atau Korban TPPO dengan pihak Keluarga, Keluarga Pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Saksi dan/atau Korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan Korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.
30.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri Saksi dan/atau Korban TPPO, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
31.Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.
32.Sistem Rujukan adalah mekanisme kerja sama antar pihak yang terkait dalam seluruh tindakan pemberantasan TPPO, meliputi upaya pencegahan, penyelenggaraan Layanan Pengaduan/Identifikasi, Layanan Rehabilitasi Kesehatan, Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Hukum, Layanan Pemulangan, dan Layanan Reintegrasi Sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat, pemantauan, dan evaluasi.
33.Triase adalah cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban setelah melakukan anamnesa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
34.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan SOP Pelayanan www.peraturan.go.id 2021, No.1255 Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.manajemen Pelayanan Terpadu, meliputi:
  1. 1.mekanisme pelayanan;
  2. 2.pembagian peran dan tanggung jawab antar wilayah;
  3. 3.sumber daya manusia;
  4. 4.struktur organisasi;
  5. 5.kesekretariatan;
  6. 6.sarana dan prasarana;
  7. 7.kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta;
  8. 8.sumber pendanaan; dan
  9. 9.waktu penyelesaian layanan.
2. b.prosedur Layanan Pengaduan/Identifikasi, meliputi:
  1. 1.Layanan Pengaduan/Identifikasi;
  2. 2.langkah-langkah dalam Layanan Pengaduan/Identifikasi; dan
  3. 3.formulir yang digunakan.
3. c.prosedur Layanan Rehabilitasi Kesehatan, meliputi:
  1. 1.Layanan Rehabilitasi Kesehatan;
  2. 2.langkah-langkah dalam Layanan Rehabilitasi Kesehatan; dan
  3. 3.formulir yang digunakan.
4. d.prosedur Layanan Rehabilitasi Sosial, meliputi:
  1. 1.Layanan Rehabilitasi Sosial;
  2. 2.langkah-langkah tahapan dalam Layanan Rehabilitasi Sosial; dan
  3. 3.formulir yang digunakan.
5. e.prosedur Layanan Hukum, meliputi:
  1. 1.Layanan Hukum;
  2. 2.langkah-langkah tahapan dalam Layanan Hukum; dan
  3. 3.formulir yang digunakan. www.peraturan.go.id 2021, No.1255
6. f.prosedur Layanan Pemulangan, meliputi:
  1. 1.Layanan Pemulangan;
  2. 2.langkah-langkah tahapan dalam Layanan Pemulangan; dan
  3. 3.formulir yang digunakan.
7. g.prosedur Layanan Reintegrasi Sosial, meliputi:
  1. 1.Layanan Reintegrasi Sosial;
  2. 2.langkah-langkah tahapan dalam Layanan Reintegrasi Sosial; dan
  3. 3.formulir yang digunakan.
8. h.koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberian layanan dilakukan secara periodik dan berjenjang yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panduan bagi PPT Pemerintah Pusat dan Daerah, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan PPT berbasis komunitas/masyarakat, yang dilaksanakan secara sistematik, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan guna pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban TPPO.
(2)Dalam melaksanakan SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT Pusat dan Daerah, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan PPT berbasis komunitas/masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat, pihak swasta, dan institusi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal Saksi dan/atau Korban TPPO adalah Anak, SOP dilakukan dengan memperhatikan Perlindungan dan pemenuhan hak Anak untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- www.peraturan.go.id 2021, No.1255 undangan.

Pasal 4

(1)UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan Anak Saksi dan/atau Korban TPPO harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No.1255 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2021 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id Pasal 28 O ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tohun 194!1 mengamnnatkan bnhwa sedap orang berhak untuk bebas dnrl penylksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusta, Oleh karena itu negara, pcmertntah ha.rus melindungi wargn negaranya dnrl praknk penylksaan, perlakuan yang rnerendahkan dernjat mannbnt mnnusla termnsuk di dalarnnya pmktlk perdagangan orang. Perdagangan orang (rrnffickmg in J"'tsOnl, merupakon dndakan yang bertentangan dengan harkat dan mnrtabatmanusta, serta mela.ngga.r hnk asnsl manusta (HAM), sehinggn harus dibemntas. Indonesia merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang. Kementerlan/Lembaga dan masyarakat mengeluarkon data korban perdagangan orang yang berbeda-beda. Kementerlan Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan Anak sebagal Kerua Harlan Ougus Tugns Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (OT· PPTPPOI meneatat sepanjang tnhun 20I!1·2019 terdapat jurnlah korban tindak pldana perdagangan orang (TPPOI sebanyak 2.048 orang terdirt atas 2.319 perempuan (87,:18%1 dan 329 lakl-lakl 112,42%1, Korban anak berjumlah 283 (I0,69"Ail orang dan korban dewasa berjumlah 2.36!1 (89,31%1 orang. Data korban berdasarkan usln yaitu perempuan dewasa 2.0'17 (77,30%) orang. anak perempuan 272 (10,27%1 orang, laki·la.kl dewasa 318 (12,01'11>1 orang, dan anak lakl-lakl 11 (0,42'11>1 orang. Data Slstem lnfonnasl Online Perlindungan Perernpuan dan Anak 1.1. LatlU' Belallang Adapun kasus trafficking anak sebanyak 716 kasus terdirt dart 644 kasus trafficking anak pcrempuan dan 72 kasus trafficking anak lakl-lakt, Berdasarkan data kasus tlndak pldana perdogangan orang yang direkom oleh lntcmational Organiwtion for Migration (!OM) menunjuklcnn pada pertode 2005-2019 terclapot 9.198 korbon tlndak ptdana perdagangan orong. Dart Jumlah tersebut, korban berjents kelamln lakt- laki sebanyok 2.889 (31%) dan korban berjents kelamin perempuan berjumlah 6.309 (69"A>). Kemudian korban berusta anak berjumlah 1.184 (18,77%1 don korban berusta dewasa berjumlah 8.0M (81,23%). Data korbon berdasarkan usio yntm annk perempuan berjumlah 998 (l0,85%) orang, anak lakt-lakt 186 (2,02%) orang, perempuan dewasa 5.311 orang (57,74%), dan lakl-takt dewasa sejumlah 2.703 (29,37%) ornng. Berdasnrkan data Kementertan Luar Negert, pada pertode I Janua.rt 2017 hingga 30 September 2021 tercatat 662 WNI tertndikosi korban TPPO di luar negert. Sebanyak 564 orang (85, 19%) dart 662 WNI korban undak pidana perdagangan orang merupakan kasus eksploita.si ketenagakerjaan. 27 orang (4 ,07%) terindikasi kasua eksploitasi seksual, sedangkan 71 orang (10,72%) ndalah kasus eksplol!nsi dalam proses pengirimon ke luor negert seperti dikirtmkn.n ke negara konntk, pengantJn pesonan, don pemberangkatan unprosedurol. Dala.m capalan dalam proses persldangan perkarn tlndnk pldana perdaganga.n orang, Mnhkomah Agung berhasil menangani perkarn kasasi don Penlnjauan Kembali Tlndak Pidann Perdagangan Orang. Mohkamah Agung menertmo 21 perkoro pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Jumlah perkara tlndak pidana perdagangan orang •yang suda.h purus 18 (86%) perkara' dan "belum purus 3 (14%) perkara". Jumlah kasus yang dipurus dengon status "yang dltolak IO (5~%) kasus", 'yang dlkabulkan 3 (17%) perkara", don "tola.k perbalkan 5 (28%) perkara". Sedangkan pada tahun 2019 Ma.hknmah Agung menertmo 19 perkara dan jurnlah perknra tindak pldana perdngnngan orang yang "sudoh putus seba.nyak 19 perkara ( IOO"A>)'. .Jumlah kasus yang diputus dengnn status •yang dilolak 14 kasus", "yang dtkabulkan 2 perkara" dan "ditolok perbalkan 4 perkara", Berdasarkan laporan Direktorat Pembinnan Ad mintstrasi Perndtlan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id memberlakukan Undnng-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembernntnsan Tlndnk Pldonn Perdngangnn Drong (UU fYl'PPO) yang bukan hanyn memberikan sankst kepada pelaku tlndak pldana perdagangan orang nomun J11ga memunt perltndungan saksl dan/atau korban Undnk pldana perdngangnn orang. Secora khusus dolam Undong- Undnng tersebut diarur mengenal pemenuhan hak korban dalam kernngkn perlindungan sakst dnn/01au korban, ierutama yang termuat dalam Paso! 51 Undang-Undong tersebut menyebutkan bnhwa korban perdagangon omng berhak memperoleh rehobllltasl keaehatan, rehobtlltasl soslal, pemulongan, dan relntegrosl soslnl dart pernertntah npablla yang bersangkutan mengnlnml penderitaan balk Rslk moupun dengonorung,perdngangnnptdanatlndnkmenghapuskan Umum, Mahkamah Agung pada dngknt Pengadilan Tinggl dan Pengadilnn Negerl Perkarn P'TPPO pada tahun 2018 berjumlah 316 perkara, yong terdlrl clan slsa tahun lalu sebanyak o8 (21,5%) perkara don perkara boru sebonyak 248 (78,5%) perkara, Dari jumlah tersebut, perkam ynng putus sebonyak 262 perkara don sebanyak 54 perkam belum purus yang akan dlselesatkan pada rahun bertkutnyn. Dort 262 perkara yang purus, terdapat 29 dan 23 perkara ynng dlajukan proses banding dan kasast. Beberapa bentuk tlndnk pldana perdogongan omng yang dlolnml korbon antnra loin eksploltnsl seksual, eksploltnsl ekonoml, pengantln pesonan (mail order bride), kawtn konrrak, dljonjlknn bekerja di tuar negeri dengon goJI yang besar, sebogol duta wtsata, don laln sebagalnya. Perdagongan orang dapat dtannlogtkan sebagal perbudoknn Jamon modem (modem day slavery) yang menempatkan korbannya pado poslsl yang sanga; renton khususnyn dart segl kesehatan, balk ftstk maupun mental, don sangat rentnn terhadcp nndak kekerasan, kehnmllan ynng udak dlkehendakl, don lnfeksl penyaklt seksual menulnr termasuk HrY/AIDS. Tlndak pldana pcrdagangan orang yang terungkap dalam perstdangan, sebagian besar korban dlperdagnngkan unruk rujuan eksploltasl seksual terutama unruk pelacuran dan pedofllla. Eksploltasl tenngo kerjn balk dt dalam don di lunr negeri, kasus lain yang menonjol, seperll dlpekerjakan di tempnHempnt kasar dengon upnh rendah, mlsal pekcrjn rumah tnnggo, peker]a di sektor perikanan. pekerja di perkebunan dan buruh, Pemerlntah Republlk Indonesia telah berkomltmen untuk 2021, No.1255 www.peraturan.go.id psilds aklbat tlndak ptdana perdogangon omng. Selanjutnya untuk rnendapatkan layanan tersebut serra untuk meltndungl sakst dan/atau korbnn ttndak pldana perdogangan orang make Pnsnl 46 UU PTPPO mengomnnotknn pcrlunya dlbenruk Pusnt Pclayannn Terpodu Bng1 Saksi don/otou Korban Tindak Pidana Perdagnngon Orang pada setiap kobupaten/koto. Sepertl dlketahut bahwa UU PTPPO sangnt melindungi sakst dan/ntou korban perdagangan orang, oleh karena ltu dalarn upaya memberiknn layanan kepada korban perdagongnn orang maka dlamanatkan dalam Undnng·Undang tersebut untuk membuai peratumn pelnksanann berupn Peraturan Pemerlnta..h yang rnengatur 1ento.ng tata corn don rnekantsme pelayanan lerpodu bag! snksi don/ntau korbon tlndnk pldana perdogangnn orang, ynng dnlnrn hal lni telah dikelunrknn Peraruran Pcmerfntah Nomor 9 Tahun 2008 rentang Tatn Cora don Mekanismc Pelayanan Terpndu Bngi Saksi dan/atau Korbon Ttndnk Pidnna Perdagangan Orang. Selanjutnya dolom Pasal o Peraturan Pernertntah rersebui menjelaskon bnhwa untuk melindungi saksl clon/atnu korbnn, Pemerlnloh Kobupaten/Kota membentuk PPT yang menyelenggarakan pelayanan rehabllttasl kesehatan, rehobilirosi sosinl, pemulnngon dan relntegrasl soslal, termasuk advokasl. konse11ng, dan bantuan hukum. Pernerlntah sangat menaruh perhatian dnlarn pemberantasant:lndak pidana perdogangan ornng. Berbagnl Iangkah-langkah kebijokan dan program ynng dtkernbangkan guno mengumngi dampak kerugtan yang dlakibatkan oleh perdagangan omng. Untuk menlngkntkan koordlnasl don kerjn soma dalarn upay• pencegahon undak ptdana perdogangnn orang serta penonganan korban don penlndokan terhadap pelnku Undok pldana perdngangon orang, Pemerintah telah menerbitknn Peroturon Prestden Nomor 09 Tohun 2008 rentang Ougus Tugos Pencegahan dnn Penonga.nan Ttndak Pldnna Perdagongon Orang yang kemudlan direvlsl dengnn Peraruran Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan aras Peroturon Preslden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Ougus Tugas Pencegahan dan Pennnganan Tindak Pidona Perdngangnn Orang. Adnpun Ougus Tugns Pencegohnn don Penonganon 1'lndnk Pidano Perdngnngnn Orang ini terdiri atas Ougus Tugos Pusnt, Ougus Tugns Provinsl, dan Ougus Tugos Knbupaten/Koto dtrnana salah satu tugas Ougus Tugas adnlah rnemantau perkembnngan pelaksnnaan Perllndungan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id korban yang meliputl rehabtlttast. pemulangan, dan relmegrusl soslal. Tlndak Pldana Perdagangan Orang yang terungkap dalam persldangan, sebag1an besar korban dlperdngangkan untuk tujuan eksploltasl seksual terutamo untuk pelocuran don pedofllla, Eksploltasl tenago kerjn balk di dalam don di luar negerl, kasus lain yang menonjol, sepertl dlpekerjakan di rempar-tempat kasnr dengan upah rendah, mlsal pekerja rumnh tangga, pekerja di sektor perlknnan, pekerja di perkebunan don buruh. Kondlsl traumatls medls don pslkolog1s nktbat pemaksaan don kcberndaan snksl dnn/atau korban pada kondlsl eksploltattf yang menyebnbkan dlperlukan pendekaran yang berorlentasl pada pemenuhan hak-hak saksl dan/atau korban atas peloyanan rehobllitasl kesehotan don aostal, pemulongon, layanan atau ba.ntuan hukum, dan retruegraet yang harus dtlakukan olch negara, Prlnslp·prlnslp HAM, gender, don kepcntlngan terbalk bagl anak harus lerlntegrnsl dalam seluruh upaya perlindungan saksl dnn/ntnu korban tlndak pldana perdngangan orang. Selanjutnyo dnlam Pnsnl 7 ayat (I) Peratumn Pemerlntah Nomor 9 Tnhun 2008 tentang Tota Cara don Meknnlsme Pelayonnn Terpadu Bagi Snksl dnn/ntau Karban Tindak Pldano Perdogangnn Orang mengnmanotkan bahwa unruk menjomln kualltas pelayanan terpadu, Menter! menyusun dan rnenetapkan standar pelayanan minima.I dan standnr operosionnl prosedur yang harus dljadtkan pedoman dalam penyelenggarnan pelayanan terpadu. Standar Operaslonal Prosedur Pelaynnnn Terpadu bagl sakst don/atau Korban Tindak Pidana Perdngangan Orang yang dnpat dljadlkan sebngnl acuan bngt Pusat Pelayannn Terpadu (PPT) Pemcrlntah Pusnt, yang terdlrl dart Kementerlnn/Lembnga onggota OT·PPTPPO balk di tlngkat pusat sesuat dengan tugas dan fungsl kewenangan maalng- maslng; Pusat Pelnyanan Terpadu Pemerlntoh Daerah, yang terdlrl darl Unit Pdoksana Teknls Daerah Perllndungon Perempuan don Anak (UPTD PPAI don Perangkot Daeroh nnggotn OT·PPTPPO balk di Ungknt daerah sesual dengon tugns don fungsl kewenangnn rnnslng-mastng; Perwakllnn RI di Luar Negerl yang menyclenggarnkan loyanan terpadu bag1 saksl dan/ntau korbnn tlndak pldana perdagongan orang; dnn Pusat Pelayanan Terpadu berbnsls komunltas/masynrakat yang mcnanganl saksl dan/atau korban tlndnk pldana perdagangan orang. Sejak dlundongkan dan dtberlakukannya UU PTPPO hlngga talion 2021, No.1255 www.peraturan.go.id dikeiompokkan dolam dua masa, yaltu modus lama don modus boru. Menunn Polri, modus lnmo yang menonjol adalah pernalsuan dokumen berupa Kartu Tonda Penduduk (KTP), kawin kontrak (ado batas wektu]. visa kunjungon don kemudtan longsung beker]a, Pekerja Mlgmn Indonesia sektor Informal langsung ke negara tujunn penempman atau buknn negara penempatnn, perekrutan dilnkuknn seeera langsung oleh peinku/jnrtngan pelaku, dan korbnn bertemu langsung dengnn pelnku/jnrtngnn pelaku. Sedangkan modus baru dllndlkaslkon dengan sering dttemukan pernalsuan dokumen berupa surat keternngcn, kawln pescnan, visa kunjungan don kemudlon dltelantnrkan/dltnngknp dengan rujunn mendapmkan status, Malaysia don Slngopura menjadl rempat tronslt, perekrutan melalut media soslal, dan korban tldak benemu lnngsung dengon pelaku/Jorlngon pelaku, Modus baru penawaran pek.erJao.n secara on line selarna masa pandeml COVJD~ 19 ynng menynso.r pelajar, sepertl bekerjo di tempal yang sudah terkenal, menjadl model, selebgram, gajl besar, BU PC [buruh uang prioote chaq, Booking Online, dljebak urnpan petanggan (dorl teman) dan dljerot plnjoman. Dltemukon juga modus pemagangan, beasiswa luar negeri, serta perekrutan melalul sekoloh khususnyo Sekoloh Menengnh Kejuruan (SMK). Catalan pentlng dart modus baru, Bareskrtm POLRI menemuknn adnnya pcrgcsemn modus operandi lindak pidann perdagangan orang, negam ASEAN (Moloysio dan Slngopura) buknn logl sebogal negara tujuan, nomun sehogal negara transit tlndnk pldnna perdogangan orang. Begltu Juga dengan modus pengnntln pesanan, meluas ke provinsl di luar Kaltmantan Barat, sepern Jawn Barat, Jowa Tengnh, Ja\va Timur, dan Bnnten. Paro pelaku memanfaatkan teknologl informasl dun media soslal sebagat com don proses tlndok ptdana perdagangan orang. Pola Jaringan pelnku undnk pldana perdogangan orang Jugo terjodl pergesemn, korban dijndlkan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan dapattersebutmodus-moduskasus,pengungkapanwektu 2020, telah bnnynk terjadl perubahun dalam upoyo penangnnan korban undak pldana perdagangan orang, balk dalarn hal nomenklatur/lstllah kelembngnan, susunan kelembagaan. dan keb!jokon. Kepollsinn Negara Republlk Indonesia jPolrl) menglrlentlfikosl berbagal modus yang berkembang dalarn kasus-kasus llndak pldana perdagnngnn orang. Selamo 12 (dua belas) tahun pelaksanaan UU P'TPPO don berjalonnya 2021, No.1255 www.peraturan.go.id snsernn Standar Opernstonnl Prosedur int yaltu: I. PPT Pemertntah Pusnt, ynng terdtrl dart Kementerlan/Lembagn anggota OT·PPTPPO di tlngkal pusat sesual dengan tugns dan fungsl kewenangan maetng-mastng:

2.PPT r>,,merlntnh Daerah, yang terdlrl dart UPTO PPA dan Pernngkat daernh anggo1a OT·PPTPPO di llngknt daemh sesuat dengan rugas dan rungsl kewenangan mastng-mastng;
3.r>,,rwakllan RI di Luar Negerl; 1.3. Sa1ara.n Ruang lingkup S1nndnr Operaslonnl Prosedur r>,,layanan Terpadu bagl Saksl dan/omu Korban Tindak Pidana Perdngangan Orang melipu!l prosedur layanan:

a.pengaduan/ldentlfikasl;
b.rehabllllasl kesehatan;
c.rehab!lltasl soslal;
d.hukum;
e.pemulangan: dan
r.relntegrasl soslal. 1.2. Ruang Lingkup sehlngga Jarlngan pelaku tlndak pldana perdagangon orang rnenjadl berkembang dengnn cepat, Korbnn yang menjndl pelaku, membunt Jnrlngan baru, komunlkasl longsung kepada penggunn. Berdasarkan penjabaran perkembnngan dlnamlkn di masyarakat dan durua Imernnslonal di atas, Kementert.nn Pemberdayonn Perempuan dan r>,,rllndungan Anak telah menetnpknn Peraruran Menter! Negnm Pemberdaynnn Perempuan dnn Perllndungan Annk Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Stnndnr Operaslonal Pelayannn Terpadu bagl Snksl dan/ntnu Korbnn Tlndnk Pldana r>,,rdngnngnn Orang. Namun, r>,,rntumn Menter! tersebut perlu dlubah knrenn hnrus menyesualkan dengan sttuaat dan kondlsl aktual sehlngga leblh apllkatlf. Perubahan Standar Opemslonal Prosedur lnl diharupkun dapat dlgunaknn untuk mengefektlfknn klnerja semua pthak 1erk1111 dalnm memberlknn pelayannn terpadu bagl sakst dan/atau korbnn tlndnk pidana perdngangan orang. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id SOP lnl dlterapkan dengon menggunakan pendekatan: I. Berpusat pada korbon ( Victim-centered approach); dan
1. 2.Sensltlf Oender. Solusl perlindungon yang komprehenslf don berkelanjutan dopa! membanru para kcrban mendapatkan kembnll otonomi mereka don berlntegrasl kembnll ke dalam masyaraknt dengon menjodl peserta mnndlrl dalom kehidupan ekonoml dan soslal komunltas mereka. Pedoman Kcbljnknn Bali Process untuk Pcrllndungon Korbon Perdagangon Orang menyorotl akses ke kompensusl melnlul prosedur pldana atou perdma sebagal foktor pentJng dnlam pemullhan don reintegrnsl yong sukses. Korba.n perdagangan rransnaslonal dapat kernbalt ke negnro asalnya, terap di negara rernpat mereka dlidentlflkasl, arau menetap di tempat loin, menglkutl Jangkn wakru tertentu dan memullhkan dari pengalamon mereka, atau setelah penyeleaalan proses pldnna terhadap pelaku perdagongan orang. Dalam menenrukon opsl mo.no yang menjadl kepentJngan rerbaik korban, ancaman pernbalasan don lntlmldnst harus dtpertlmbangkan, Sebaglan besar korban TPPO mengnlaml trauma aklbot kekerasun Rsik, pslkologls don/ atau seksual yang mereka alamt. \rrctim-cen<cred approach berpusat pada kebutuhan don pertlmbangan kondlsl korban gunn memasttkan pembertan bantuan ya.ng berdasarkan pada empotl, udak menghnklml, don non-sugmausast. Pendekatan lnl berupaya mencegoh terjadlnyo rraurna yang berulong (rctrou,natization} selama korbon menjalan! proses pemullhan don penegakkan hukum. Pendekatan lnl dtlakukan dengan:
a.menyedlaknn laynnan hukum don lnyannn lolnnyo bngl korban;
b.memberdaynkan korbon sebagal seseorang yang rurut berparttstpael aktlf dalam proses hukum; don
c.memberlkan korban kesempatan/ akses untuk berperan dalarn mencart kendllan alas tlndak pldana yang dllakukan oleh pelaku, Victim-centered approach sangnt berperan dalam mendukung hak- hnk, martabat, kebebasan, don kemandtrtan dalam menentuknn naslb sendtrt (sclfdctenninatiort) dirl korban, terlepas darl apakah mereko 1.4. Pendekatan
1. 4.PPT bcrbnsrs komunltos/masyarokol. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id memlllh untuk berpnrllslpasl dalam proses pemdllon ptdana. Demlklon pula sensltlvltas gender berperan penting memasukan hak-hak speslOk bag! korban terpenuhl, sepertt layanan Kesehatnn reproduksl bag! pcrempuon korban TPPO. Oolam hol korbon bersedla untuk bekerja soma clengon npnmt penegak hukum, penerapan uictim-centered approach dan sensltlf gender dalarn penytdlkan perkara TPPO snngatlah fundamental dalam menenrukan keberhasllon pemdllan tlndnk ptdana, Agar efektif, respon negaro hnrus berpusat pada korban, sensltif gender, dan komprehensif, dengan mempertlmbangknn kebutuhan don kepenllngo.n lndlvldu dart setlap korbnn. Pertlmbangan utama unruk rencana perHndungan dan bantuan termasuk yong bertkut inl: • Beberopa korban lngln kembali ke rumah don dlpersarukan kemball dengan keluargonya. Beberapa korban loin udak dapat atau lldak lngln segero kemball ke komunltas mereka, dan mungktn perlu diberl konsellng, mendopatkan perawatnn medis dan pslkologis, dan/nu,u mencorl gnntl rug! hukum, terrnasuk dengan berpartlslpasl dalam penyelldikan dan penunnttan kasus perdagangnn orang. • Bebempa korban ndak akan blsa kemball sama sekall korena perekrut atau orang la.In di negnra/daerah csalnya mungkin terus menjadl ancamon bagt mereka. Oolam kasus lnl, praktlk terbalk adalah member! merekn solusl perlindungan berkelanjutnn di negora/doerah tempal mereka dltdentiAkasl arau di negora ketlga. • Lllyannn Udak boleh mengecunllkan ntau mengabalkan kotegorl indivldu tcrtentu, mlsnlnyo lakt-lnkt atau korbn.n perdngongan orang domestlk. • Perlindungan harus dtsesualkan dengan kebutuhan lndividu dan memanfootkan penyedln layanan dengan ketemmpllan dan pengnlaman khusus dnlam menghadapl t.antangan khusus yang dlhadapt oleh korban perdagangan omng. Bebernpa lndlvldu mungkln menghadnpl rlslko pembalasan dart pelaku perdagangan orang, sementara yang lnln mungkln menghodapl hambntan perllndungan yang pcrlu dttangant. Beberopa korban mungkln memerlukan leblh banyak waktu dartpada yang lain untuk pullh, mau memerlukan nkaes ke layannn tertentu unruk membanru mereka. • Memastlkan bahwa para korban menerlmo perllndunga.n khusus serlngkall memburuhkan kerjn sama dengan aktor di luar pemerlntah khusus ynng dapat mernbanru pemertnroh dalnrn memenuhJ 2021, No.1255 www.peraturan.go.id SOP Int memperhattkan prlnslp·prlnslp eebagal bertkut:
2. 1.Penghormatan, Perlindungan, dan Penegalu.n Rak Aaaai Manuaia Pelnyonon terhadap snkst dan/atau korban TPPO dlberlkon dalam rong)<a memenuhl penghormotan, perllndungon, don 1.6. Prinaip·Prinaip Umum kewojlbonnya untuk mellndungl korbon. • Paro korban horus memlllkl kebebasan dan dlllbatkan dnlam pengambtlan keputuson ynng berkaltan dengan layanon dan perllndungnn. Perumbangon harus dlberikan merujuk pada keburuhan khusus maalng-mastng korban, termasuk dart usta, jenis kelarntn, kebangsaan, suku atau asa! sostnl, dtsabtlttas, dan kerentanan lntnnya. Kebutuhnn loyannn perllndungan kepado korbnn dapat beruboh dart woktu ke waktu. Oleh karena Iru, penyedln layonan harus melakukan upayo penllnlan rtslko di settep tohapan pemberinn lnyonon. Pnsol !H aynt 12) UU PTPPO menyatakan bahwa dnlnm ho! korban ndalah worgn negara aslng yang bernda di Indonesia, mnka Pemerintnh Republlk Indonesia mengupoyaknn perllndungan dan pemulangon kc negara asolnyn melnlul koordtnasl dengan perwnkilnnnya di Indonesia. Ayat (3) pasal tersebut menyotakan bohwo pemberian perllndungan sebognlmnna dlmaksud pada nyat Pl dan nynt (2) dllakukan sesunl dengan ketentuan peraturan perundang-undcngan, hukum lnternnstonnl, ntau keblasaan lntemnstonal. Artlnyo, pelaksanaan perllndungon dan pemulnngon Int memegong prlnslp·prinslp HAM sebagalmonn dtatur dalam lnstrum.en-lnstrumen HAM.

BAB I

PENDAHULUAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNOAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAO! SAKS! DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANOAN ORANG PEMBERDAYAANMENTER! LAMPI RAN PERATURAN 2021, No.1255 www.peraturan.go.id (SIM FON! PPAI berdasarkan Tahun Pelaporon lerkall trafficking pertode I Jnnuart 2015 s.d. 31 Desember 2020 [dlaksea 6 Mei 2021), berjumlah 1.488 kasus trafficking. Dengan 772 kasus trafficking orang dewasa terdirt dart 707 kasus trafficking perempuan don 65 kasus trafficking lakt-lakt.

Pasal 80

UU Kelmtgrnstru, menyntnkan bahwa ketentunn tlndaknn admlntsrratlf kelmtgraslan lldok dlberlakukan terhadap korban perdagongan orang dan penyelundupan manusta, Leblh lanjut Pasal 87 ayat II) menyatakan bohwo korban perdagangan orang dan penyelundupan rnanusla yang beradn di Wllnyoh Indonesia dltempntkon di dalam Rumoh Detensl lmlgrasl atau di rempat lain ynng dltentuknn; don ayat 12) menyatakan bnhwo korbnn perdogongnn orang don penyelundupan manuslo aebagalmana dtmaksud pada oynt {I) mendapatkan perlakuan khusus yang berbedo dengon Oetensl pada umumnya, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id penegakon hak asast korban yang dlJamln oleh Undang·Undang Hok Asas! Monuslo ynng selama lnl telah dirampas hak osaslnya sebago.l manuala yang bermartabnt. Selaln ltu korban harus dlperlnkukon secara woJar don manuslowl, ndok boleh dttdennflkast atau dtperlnkukan sebognl pelaku karena hal ltu akon menombah beban penderttaan korban (dlkrlmlnollsasl atau di revlktlmlsasl). Khusus untuk korban anok, rnaka sernua proses yang dllalul harus berdasnrkan kepenttngan yang terbalk bagl annk, Karena perdagangan orang nu sendlrl merupekan pelanggara» HAM yang sertus don serlngkoll mengaklbotkan pelanggaran hak- hale laJnnyn darl korban, maka semua benruk bantuan don perllndungan perlu berupoya untuk memullhkan hak-hak kcrban serta pencegnhan pelanggaran lebth lanjut. HAM menda.sa.rt semua aspek kegtatan kemanuslaan, Penghormatan don perllndungan HAM termosuk memasukan rerpenuhlnya hak korban sebagatrnena dtatur dnlam lnstrumen HAM, termasuk perempuan, anak, dlsabllltas, maupun starus sebag<ll pengungsl. Dalam hal saksl dan/atau korban penynndang dlsabllltas, penyedlnan lnyanan rerpadu \Vojlb mernaruht peraruran perundang- undangon terkait hak don dukungon bagl penyandang dtsabtlnns.

2.Peraetujuan Setela.b Penjelaaan (lr\{ormed Conunt) Semuo bantuan yang dlbertkan kepada korban perdagongan orong harus dllakukan atas dasnr persetujuon penuh dnrt kerban setelah dlbertkan lnformasl don pemahaman tentang kepurusan yang harus dlambll jinformcd consent). Sejak dltertmanyn korban perdagangan orang ke dalam program lembogn penyedla loyanon hlngga pemulangan korban ke maayarnknt, lembogo penyedto layanon serta para lemboga mtrranya bertanggung [awab unruk menjelaskon llndokon·tlndaknn, kebljakon serta prosedur yang tcrkalt dengan cam sederntktan rupa sehfnggo korbon mengertl sebelum merntnta persetujunn dort korban untuk suaru usu1on atau llnrlakan. Jlka korban dnpat membaea don menulls, dolarn bebernpo tahap dart proses pendampingan dianjurkan agar korbon dlmlnta menandakon persetujuan setelah penjelasan secara terrulls. Jika perugas tidak dnpat berkomunlkasl dalam bahasa yang dapat dlmengertl oleh korban, maka segala upnyo perlu dllakukan unruk mendotnngkan bantuan dart seomng penerjemah untuk komunlkosl 2021, No.1255 www.peraturan.go.id llsan maupun tertulls. Jlkn korban adalah anak, rnaka wall dart anak tersebut perlu dlkonsultastkan rnengenal segalo sesuatu dan menyetujul aegala Undnkan yang dlambll. Sesual dengan Pasal 12 dart Konvensl lentang Hok Anak (KHA), pandongan don permlntaan annk perlu dlmlntn dnn dtperumbangkan. Agar anak dapat menyampalkan pandangan dan permtmaan tersebut berdasnrkan Informast yang memadal, maka adalah penllng agar anak tersebut dlbertkan semua lnformasl yang lerkolt, mtsalnyo hak-hak mereka, loyanan yang tersedlo termasuk mekantsme k.omunlkasl, proses pernbertan auaka, pelacakan keluarga don sltunsl di negorn asnlnya (KHA Pasal 13, Pasal 17, don Posal 22 ayar (2)1. Dolan, penunJukan woll, perawatan dan pengaturan akomodast. serta pembertan penasihat hukum, pandnngnn nnok perlu dtpertlmbangkon. lnformnsl tersebut harus dlaampafkan rlengan corn yang sesuat dengan kedewnsaon don llngknt pemahomon maslng-maslng anak. Karena partlslpnsl bergnntung pada komunlknsl yang balk, maka Jlkn dlperlukon, penerjemnh harus dtsedtakan di semua tahap proses.
3.Non·;d.i1krim.inaai Peloynnnn dlberlkan kepada semuo sakst dnn/ntau korbnn TPPO dengnn menghormnll prlnslp non-dlskrlmlnasl berdasarkon apapun sepertl agama, suku, ms, etnlk, don Jenls kelnmln, yang beraktbat pengurnngan, penytmpangan atau penghnpusnn tentang hak-hak korban,
4.Pemenuhan Hak Anak dan Kepentingan Terbaik Bagi Ana.k Pelaynnnn dlberlkon kepada anak sebagal soksl dan/ntou korbnn TPPO dengan memperhntiknn bohwa nnnk memlllk! hak untuk mengungkapkan pandnngnnnyn secnrn bebas, memtllk! hnk untuk dlhargol secara penu h dnlom memperoleh kelongsungan hldup, mendapat perllndungan khusus perkemba.ngon dan partlslpnsl, serta mendapatkan pernwaran sememara, ldenuflkast don penerapan sotusl Jangkn panjnng sesuoJ dengon kepentlngan terbalk bag! anak, Semua banruan don perllndungnn yang dlbertkan kepado nnak hams didasarknn padn prlnslp bnhwa kepentlngan terbalk anak akan selolu merupakan perumbangan tertlnggl. S. Non~1tigmati1a1i 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Scmua pernbertan layanan harus memastlknn udak berlokunya stigma, dalarn nrtl ndck melekatkan arrtbut negatlf tertenru kepada lndlvldu atau korban TPPO yang dapat memperburuk ntnu merendahlwn ctrra dlrl merekn,
6.Ha.k ataa lnformaai Peloynnnn dlberlkan kepada semua snksl dnn/ntau korbnn TPPO dengan memnstlkan dlsedlllkan lnformasl mengenal hak- haknyn, lnyonan y011g tersedla, upaya hukum, perkembangan kasus, purusan pengadllan, dalarn hnl terpldana dtbebasknn, penyedtaan penerjemnh yang sesual dengnn kebutuhan, dan proses penyaruan kembnll (reuntnkasl/repatriosl) keluarga. lnformnsl horus dlberlkan dart tahap paling awn! hlngga okhlr, akurat, relevnn, jelas, don dalam bahasn yang dtpahamt.
7.Bak ataa Keraha1iaan dan Privaal Pelayanan dlbertkan kepada semuo saksl dan/n!Ou korbnn TPPO dengon menghormntl hak atas kerahnsloan, mellndungl prtvnsl, dan tdenutas saksl dan/nrnu korban. Jlka ada lnformasl yang horus dlbagl ke plhak lain, dlperlukan persetujuan dart snksl don/otau korban. semuo lnformasl dan komunikasl mengennJ korba.n harus dlperlakukan dcngan memperhatlknn hnk kerahastaan dan privasl korban. Sejok pertemuan pertarna dengan karbnn hlngga penyelesalan proses pendamplngnn, petugas harus meyaklnkan korban bahwa sernua tnformost pribadl mengenai oro.ng tersebut dan knsusnya akan dlrahaslakan. lnformast rnhaala meUputl. namun tldok terbatas pada: lnformosl yang dlberlkan oleh korban, lnformasl yang dlbertkan oleh perugas kesehntan dnn pemberi layanan lnlnnya, serta lnformnsl mengennl status hukum korbnn. tembage penyedln layanan perlu memastlkan bahwa petugas mennngant semua data korbnn secara bertonggung jawab, dan hanya rnemlnta dan membertkan lnformasl mengennl korbon dalam batas "ynng perlu dlketahul" dan dengnn persetujuan setelah penjelasan (infonned conscnq dart korbnn.
8.Pe.nentuan Naaib Sendiri dan Partiaipaai Dalnm rangkn mengnkul hak dnn kebuluhnn korban unruk membunt keputusnn dnn plllhan berdascrkan pemaharnan yang memadnl, petugns lembaga penyedlo layanan perlu mengupayokan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id agar korban sejauh mungkin berpa.rtlslpasl dolam proses pernbuatan kepurusnn yang menyangkut dlrl merekn. Petugns perlu berusahe untuk bekerjasama dengon korbnn untuk memullhknn msn hargo dlrl mereka don otonoml don untuk rnernperkuat rasa percayo dlrl don berta.nggung [awab atas dlrl sendlrl don mendapmkan kemball kendnll aras hidup dan mnsa depannyo.
9.Penanganan dan Perawatan secara lndividu Mesklpun para korbon TPPO memlllkl beberapa pengo.lamon dan sltuosl ya.ng soma, petugns Jugo perlu menyndarl slfot lndivldualltos darl para korbnn, termasuk perbedo.nn lndivldu, budoya, Jenls kelamln dan usta, serta pengalarnan yang berbeda sebelum, selama don setelah dlperdogangknn don sejauh mungkln membertkan perawatan dan bantuan yang sesuaJ dengnn kebutuhan unlk lndlvldu. Selnma proses pendnmplngnn, petugas harus berupaya untuk rnembertkan perllndungnn, banrunn don dukungan yang paling sesual dengon keburuhnn dan sltuosl maslng·mnslng korban.
10.Perawata.n Berlanjut yang Komprehenaif Layanan yang dlbertkan harus merupakan baglan dan pendekatan yang hollsllk do.lam rangka membantu pemullhnn korbon perdagangan orang, sehlngga memberlkan pernwatan berkelanjutan yang komprehenslf sesual dengan kondtsi flslk, pslkologts don soslal merekn. Ouna rnemasnkan ketepatnn bentuk dan kualltas banruan yong dlberlknn kepada korban, dan untuk memasttkan agar sebanyak mungkln keburuhan korban terpenuhl, para lernbaga penyedla layanan perlu mempertlmba.ngkan unruk bekerjasama dengan penyedla layanan lain yang telah berpengalaman don membentuk suatu perjanjlan kerjasnma dnn mekanlsme rujukan mengenol pembertnn laynnan yang layak dan komprehenslf kepada korban.
11.Pendiatribuaian Su.mber Daya Secara Merata Pam penyedla layanon perlu berupaya untuk mendlsa:rlbuslkan don memberfkan semua layanan. mater! don surnber daya secara merata dan sesuai dengan keburuhan korban. Perugas lembaga penyedla Iayanan Jugo harus aenantlasa menglngat layanan-laynnan lalnnya yang mungkin tersedla bagi lcorban dan perlu membontu korban dalam mengakses semua surnber doyn dan lnyanan yang 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Strategl yang dlperguna.kan dalarn rangka lmplementasl SOP lnl, yaltu: I. soslollsasl komunlkasl, lnformasl, edukasl unruk menlngkatkan kesadarnn, kepedullan don partlstpast pemerlntah daerah dan masyaraknt unruk memberikan layanan kepada saks! dan/atnu korbon TPPO;
2.advoknsl pemangku kepenUngan pusat dnn daerah untuk keberlanjutan pelnyonan rerpadu bngl saksl dan/ntau korbnn TPPO;
3.menlngkatknn koordlnasl don kerJosoma antar penyedlo layanan snks! dnn/atau korban TPPO;
4.memanfoatkan dnn menyedlakan sumber daya mnnusla yang kompeten serta sarnnn prasarana yang dtbutuhkan: ~. pendataan don pelaporan terpadu; don e, kerjn sama dalam pemenuhnn layannn bagl saksl don/atnu korban TPPO. 1.6. St.rategi tersedlo, terrnnsuk loyanan yang dlberikan oleh organlsasl nonpemertntah. antarpemertnrah clan negarn.
12.Kebutuha.n Darurat Korban TPPO Oalam kondlsl darurat pada dasamya sellop korbon TPPO berhak mendapatkan dukungnn Iayanan di monapun mereka berada yang harus dlsedloknn oleh OT·PPTPPO dlmana pun korban dltemukan. Mlsolnya nkses perllndungan dart pelakuj'rumah aman, akses layonan kesehatan karena snktt, dan akses Jayonan konsellng karena stres. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Mekanlsme pelayonan terhadap sakst dan/atau korban TPPO dlberlkan oleh PPT, yong menurut Posa! :! Peratumn Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanlsme Pelayonan Terpndu bagl Soksl dan/ntou Karban Tindak Pldnna Perdogangon Orm,g, terdapat 2 (duo) Jen ls PPT, yaltu: a, PPT satu atop yang bertanggung Jnwab melaksanakan keseluruhan proses dalarn satu kesaruan unit kerja yang memberlkan pelayanan yang diperlukan saksl dan/atau korbon; don

b.PPT yang berjejarlng yong benanggung Jawnb atas keseluruhan proses rujukan pelaynnnn yang dlperlukan saksl dan/atnu korban kepodo rumoh saklt otou pusnt trauma yang tersedla, yang masuk dolamjnrlngan pelnynnan terpadu. Ketentuan lnl merupnknnjejarlng yang berbnsts rumah saklt dan masyaraknt. PPT dapat membertkan laynnnn di dngknt Pusnt, Provins!, maupun Knbupaten/Kata. DI tJngkat daernh, dengan berla.kunya Peraturan Menter! Pemberdaynnn Perempunn dnn Perl!ndungnn Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksnna Teknls Daerah Perllndungon Perempunn dan Anak, Unit Pelnksana Teknls Daeroh Perllndungn.n Perempuan don Anak yang selnnjutnyn dlslngkat UPTD PPA odolah unit pelnksana teknls daerah yang dlbentuk pemerlntah daerah dalarn memberikan laynnan bag! perempuan don anak yang mengalaml kekerasan, dtskrtmlnast, perhndunga..n khusus, dan masalah lolnnyn. Ado 2 (duo) mncnm PPT Jlka dlllhot dart lokoslnya:
a.PPT berbasts rumnh saklt adalah PPT yang berlokasl cU rurnah saklt pemertrnah, awasta, emu puskesmas yang mernberikan layanan komprehenslf kepadn snksl dan/atnu korbnn TPPO; dan
b.PPT berbasts kon1unl1as/mosyamknt adalah PPT yang berloknsl di masyarakat (di luar rumah saklt) ynng memberlkan layanan komprehenslfkepada saksl dan/atou korban TPPO. Olllhat dart perplndahan seorong sakst dan/atau korban TPPO secara geograns, Jenls saksl dan/atnu korban terbagl menjadl dua, yaltu domestlk dan lntemaslonol, Saks! dan/atnu korbon domestlk adalah 2.1. Mekan.i1me Pe.layanan BABU MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU 2021, No.1255 www.peraturan.go.id npablln kejadlan TPPO yang menyebobkan seseorang berplndah dart saru tempot ke tempot laln dalom wlloyah negoro yang snma. Sedangkan soksl dnn/otou korban lnternaslonal adalah apablla kejodlon TPPO yang menyebabkon seseorang berplndah dart saru negora ke negoro laln. Mekonlsme pelnyanan ierhadap sakst don/ a tau korban TPPO dlselenggaraknn menurul Pasal S Peraturan Pemertntah Nomor 9 To.hun 2008 tentang Tal.tt Coro dan Mekanlsme Pelayanan Terpadu bagl Saks! don/ntou Korban Tlndnk Pldano Perdagangon Orang. Pelayru,an dllokukon secara terpadu dnn dlbertkan sesuol dengon kebutuhan korban. Selaln itu, dengru, oda.nyo UU Deso, dlhnropkan layonan berbasts mosyarakat/komunitas di deso okan bertumbuh. Berlkut inl ndalah bagan ya.ng m.enggombarkan tohopon Ideal yang diberlkan kepada korbon. Meskl demiklan, perlu dilngat tldak semua sakst dan/korbnn melalul seluruh tahapan yang dtlluatrastkan. Tohop- tnhap lnl udak selalu berlaku berurutnn, namun dalam lmplementasinya disesuaikan dengan keburuhan korban dan/mou saks]. Mlsalnya korban blsa sojo mendapot layanan hukum sebelum otoupun setelnh pemulangon. Penyelenggaraan peloyanan terpadu ini dldukung oleh petugas peloksona arau petugos rungsionnl yang telah terlatih antara laln mellputl tenaga keseharan, pslkolog, konselor, pstktarer, pekerja sosiol, serte pendomplng yang dlsedtakan oleh lnstansl ntnu lembaga rerkan. Untuk memudahkan kerjo perugas, dlsediakon pulo saranu don prasarana yang memodal, serta formultr-formultr beserta ponduannya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Keternngan: Proses penangonon korbon TPPO yang dtselenggarokcn oleh lembago loyonan dapat dlgambarkan sebagal bertkut:
a.Pengaduan kasus TPPO dapat bersumber dart: hosll penjangkouon ke lokast korban TPPO berada.; Korbon datang sendtrt melopor ke lembnga pengaduon; Keluarga otau masyarakat melopor ke lembaga pengadunn: Korban dlrujuk oleh lembagn lain; korban ntau keluarga atau masyarakal melapor melalul SAPA 129; don penelusuran pernberitaan atau pengungkapa.n kasua ym,g dlperoleh dart media I I I ! I ! I •••••••••••••-•-no,n••••--·•••' KooNll~ML l'rm11ntau•n, Ll'alua1~ d•n Ptillporu •IC,/ .. ...,.._. . C-:,7...._. , ....r ....... ., ..,. , l'"""""''"'l' ..........._ '"'""'',...."'_' ""'--· ......... ;=:!;:.,.. l"''f'"'M'"''-·. ,.......... -~,r. ............. • DI U,io,-N,c•• • llAd•W!WllA ....... -~ ... • r..: .IJU • Y.,oth.i. ,_,._ . i.;"""'t~,vi . ~.:-:::::;:.r:,:· .....--., •..n,~ • ""'""'••"¢•• JU....- .. •Oul-11""'"..,_ ·- .... .......,... .... 11•111• ..... . """"...._ IAYASAN l'IIMIU,~NII~ 1..nu, •••.,,:t";"""' -- ·-- ·-·. ._ ... ·~ ... """''"...... (Bogan A) 2021, No.1255 www.peraturan.go.id rnnssa. Hal Int berloku di negoro Indonesia moupun di lunr negerl dlmana terdapat Perwnkllan RI di luar negeri. b, Petugas melakukan layanan ldentlflkosl melnlul screening, nssessmeru don kemudlnn menentukan rencnna lntervenst terhadap korbnn.
c.Jlka hasll assessment menunjukkon korban mengnlnml gangguan kesehaton, moka petugos sesegern mungkln memberikon loyanon rehabllltosl kesehatan y011g mellputJ pelayonon medls, sesuai dengnn kondlsl korban. Rekam medls harus memuot selengkop mungkln haslt pemeriksoan korban karena dapat dlgunakan sebagat bahan perndllan, cl. Jlko hosll assessment menunjukkan korban tldok mempunyol luka flslk don ganggunn, don dlldentlflkosl memerlukan konseling untuk pemullhan pslklsnyo, moka korbon masuk dalam tahapan rehabtlltasl soslol yang mellputl adonyo kontrok soslol yoltu perjnnjlnn dengan korban untuk perserujuan mendapatkan loyonon soslnl, dllakukan konsellng owol, konseling lanjutan, penguaran mental don splrltuol, pendamplngon, ruJuknn, dan home visit sebogal perslopan keluargo dan lingkungnn untuk menerimo korban dengon berkoordlnosl dengon lnstansl/dlnos soslal don lnstansl/dlnos terkolt lalnnyn, Layanan Int dapat dllnkuknn setelah atau bersarnaan dengan lnyonan rehobllltosl kesehatan. Dalarn hol korbon tJdok mem.erlukan lnyonon rehobllltasl kesehoton, layonon rehabllltasl soslol dapat dlberfkan kepodo korban. Layanan rehobllltasl soslol mellputl dukungon pemenuhan hldup loyak, pernwatan soslal dnn/otau pengasuhon anak, dukungan keluarga, terapl (fislk, pslkososlol don mental splrltuol), pelatlhan voknslonal dan pemellharunn kewtraueahann, banruan don oslstenst soslal. don/otnu dukungan aksestbtlttes.
e.Beraamaan atau setelah layanan rebnbtlnast kesehatan dan layanan rehabllltnsl soslol dlberlkan, korbon dopa! menertma loyannn hukum. Layanan hukum mellputl (a) konsellng hukum, (b) perltndungan soksl don/otau korban, (c) pendnmpingan pernbuntan BAP penyeltdtkon don penytdlknn di kepollslon, (d) pendomplngnn proses penunnuan di kejaksaan serto (e) pendamplngan proses pemerlksaan di sldong pengadllan, (Q pendamptngon pengurusan resutusi mellputl kerugtan materill dan non moterill yang dtdertta 2021, No.1255 www.peraturan.go.id korban, dlkumpulkan serta dllamplrkan bersamaan dengan berkas perkara, (g) penyedlaan ahll dalarn setlap proses layanan hukum, (h) banruan hukum. Laynnan hukum dtsedlakan sesual dengnn kebutuhan don kclngtnan korban.
f.Bagi korban yang berada di luar negert, proses pemulangnn ke Indonesia dllakukan setelah korban mendapot.kan layanan Identtflkasl dan rchabllltnsl dasar, balk kesehatan maupun pstkosostal. Adnpun korbnn yang beradn di luar dnernh nsolnyn, proses pemulangnn dllakukan setelnh lnyonon hukum dlnyatakan cukup, Proses pemulnngan dilakukan secara sukarela berdasarkan persetujuan korban, tanpa paksaan.
g.Dalnm hal korbnn Wargo Negarn Aslng, Lembago layanan hnrus berkoordlnasl dengan Kantor rmlgrast setempol dan Kementerlon Luar Negeri. Korban WNA berhak atas layanan yang soma dengan korbnn WNI. Proses pemulangnn ke negara asal dtlakukan setelah korbnn rnendapatkan loyanan ldentlnkasl dan rehabllltasl dasar. bntk kesehatan maupun pslkososlnl, serta layanan hukum. Proses kcpulnngan dilakukan setelah bcrkoordlnnsl dengan Kantor Perwakllan negnra asal koran, lmlgrosl, dan Kementerlnn t.unr Negeri cq Dlrektorat Konsuler. Dalarn hal korbnn TPPO adalah warga negaro nslng yang udak mcmpunynl perwakllan di Indonesia, sesuai Pasal 20 ayat (21 Peraturan Pcmerlntah Nomor 9 Tnhun 2008, Menteri Luor Negcrl memberitahukan pada perwakllnn negora asing yong dlakredltnslkan untuk wiloyoh negnro Republik Indonesia.
h.Dalam hal korban TPPO pencnrl suaka dnn pengungsi dart luor negert, Pemerintah (Menteri yang mengoordlnaslkan urusan pemerlntahan di bidang polttlk, hukum, dan kearnananl akan berkoordinasi dcngan UNHCR, sebagalmana dtatur dalam Peraturon Presiden Nomor 125 Tnhun 2016 tentang Penongnnan Pengungsi dart Luar Negerl. I. Proses terakhir dart layanan untuk korban adalah loyanan reintegrasl sostal, yaknl penyatuon kemball dengon keluarga atau keluarga penggnnri don mengupayaknn agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga don masyurakat serta mampu berdaya don mandtrt, Adapun layanan relntegrasi termnsuk pemberdeycan ekonoml dan soslal, pentngkatan keahltan, pembekalan keternmpllan dan pendidlkan. Monitoring proses reintegrasl dilokukan secara 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Ancamon/bahnyo dart pelaku: Sebernpo berbohoyanya peloku TPPO? Apakah pelaku TPPO memlllkl okses ke saksl don/ot..~u korbo.n? • Pernwaton pslkolog1s: Apakah korban TPPO saot lnl menerlma pero.v.ratan? Adokah kekhawatlran tentong bunuh dirt atau masalah kesehatan mental lalnnya? • Evnlunsl medls/pernwatnn kesehotnn: Apakah ado masnlah medis? Apakah prlorltos unruk rnembawa saksl dnn/nrau korbon TPPO ke fosllltos layanan kesehaton? Penyelenggarnan pelayanan terpadu dldukung oleh perugas Dalarn proses pendataan dnn pelapornn, seluruh lembaga loyannn yang terllbat harus memastlkon nsas keruhastann yang meliputl kerahaslaan ldenlltas, tempo! berada, dnn keadaan snksl dnn/atau korban TPPO ngar tldak rerungkap kepada plhak loin di luar ruang llngkup perllndungan. Hal lnl songnt penttng untuk menJamln bahwa para pelaku TPPO don plhak lain Udnk mencobo menglntlmldosl, mengancam atau seballknyn menJndlkan seseomng menJodl korban TPPO kemball, Kellko rerdapat laporan mengenol kasus ynng terhnmbat, Ketua Harlan OT·PPTPPO Pusat, Provins!, dan Kabupaten/Kora dapat meneatat rujukan yong terkan dengan: • Saks! don/arou korban: apakah sakst dan/orau korban TPPO terbuko untuk terllbot dolam layanan? Apo latar belnkang yang relevnn? • Penempotnn/tempot tlnggal: apekah soksl dan/atnu korban TPPO memlllld ternpat t1nggnl yang amon? Apakah mereko membutuhkan penempotnn bnru? • Oukungon Interpersonal: Slapo yang dlpercoya oleh saksl dan/atou korban TPPO? Apakah mereko memerlukan dukungan tnmbahan? • hwestlgosl/wowancara: Apakoh snksl dan/atou korban TPPO bersedla unruk berblcara tentong eksploltasl mereka? Apoknh saksl dnn/otnu korban TPPO secara emosl don/otau fisik stabll untuk wawancoro? berkala, saloh sarunya melnlut sertn home vislt untuk memonltor kondlsl korbon serelnh proses penyotuon dengn.n keluarga. J. Ouno memonltor don mengevaluasl pelaksanaan pembertan layannn terpodu bag1 korban TPPO, dlbutuhkan PendnU1on dan Pelaporon Terelntegrasl dengan mengguna.kan (ormult.r standar yang sudoh dlaepakarl oleh OT·PPTPPO. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Pembnglan peron lnl berdasar pada kebutuhnn soksl don/awu korban TPPO ynng tldak soma untuk mendapatkan lingkup pelaynnon di setlop jenjong wtlayah mulnl di luar negerl, daerah perbatasan antara Negoro Indonesia dengon Negara Astng, Provins!, dan Kabupaten/Kota. Hal Int dtscbabkan perbedaan modus don bentuk TPPO, gnnggunn yang dlaloml sakst dan/otou korbon, sert.a faktor pslkososlal saks! dan/otau korbon. Oleh karena ltu dlmungkinkon soksl don/otau korban yang ditemukan dalam kondlsl kritis di luar negeri membutuhkan sernua llngkup pelayanan di jenjong layanan di luor negert, nnmun dlmungklnkon Jugo rerdapat saksl don/otau korban yang tidak mengoloml gnngguan flslk sehtngga tldok membutuhkan layanan pemullhan (rehobllltasl kesehoton don rehabllltasl sostal] di Perwakilan RI di luar negert. Oleh karena ltu sudah menjodl kehorusan adanya PPT di setlop lokus lintosan TPPO, antara laln: daerah tujuon, tmnslt, don penglrlm. Kebutuhon pembenrukan PPT di luar negerl atau lembaga yong rungslnya somo dengon PPT khususnya negnro-negoro tempat terjadtnyo eksploltosl saksl dan/otou korban sangatlah mendesok, karena disltulah okses pertama snksl dan/atou korbon mencarl don rnendapatkan banruan, don relevonsl penolongnn pertama bogt sakst da.n/atau korbon dalarn kondlsl krtus, Pertlmbangon lain dolom pembog1on peran dan ianggung [awab nnrar wllayah adalah adanya faktor geogrnns yang menyebabkan daerah- doeroh perbatasan mendopotknn kewojlban yang leblh berat karena menjadl tujuon pemu!ongan terdekat darl plhak Perwaktlan RJ di Luar Negerl, don Jnngkauan ya.ng paling dekat don soksl dan/ntou korban untuk kemboll ke nogara nsal, Hal Int menyebabkan daerah perbatason sering harus leblh banyak mengalokaslkan sumber daya unruk penanganan TPPO. Permasalahan loin adalah persoalan keterbatasan onggoran di daernh perbatasan yang sering koll berdampok pada belum 2.2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Antu Wilayab pelaksnnn atau petugas rungslonol yang telah terlatlh antom latn meliputl tenogo kesehatnn, pslkolog, konselor, pslklater, pekerja soslal, para legal, advokat, senn pendamplng yang dlsedtnkan oleh tnstansl atau lembaga terkolt. Untuk rnemudnhkan kerja perugas, dlsedlokan pula sarana dnn pras.ornna yru1g rnemadat, serta fcrrnuhr-formulir beserta pandunnnya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.2.l. Peran PPTPerwalrilan Republik lndonesia di Loar Negeri Perwokllon RI merupakan ptnru pertama bog! WNI ynng menjodl sakst dan/otnu korban TPPO di luar negert dalam mengnkses rasllltas pelayanan don pellndungan dart Pemertntoh Indonesia. Pemberton pelayanan don peilndungon dlmaksud dllokukan sesuai dengon peraruran perundang-undangan naslonal, serta hukurn don keblasaan lnternaatonal, dengon tetap menghonnotl pernruran perundang-undongon di negam setempat dan mengedepankon pendekaran berbasls korban, Dalom hal Perwoklion RI bertlndak sebagal first responder, Perwakilon RI wajtb memberlkan pertolongan pertoma bagl WNI yang tertndtknsl sebogol saksl dan/otau korban, don menjelaskan hak-hnk mereka berdasarkan peraruran perundong-undnngan yong berloku di Indonesia dan di negara tempat kejadian. Peraturan Pemertntoh Nomor 9 Tahun 2008 teruang Tata Cara dan Mekanismc Peloyonon Terpodu bogt Saksl dan/atnu Korban Tlndak Pidann Perdagnngnn Orang, antara loin Bab V mengatur mengenal Tata Cnrn dan Mekanlsme Pelayo.non Terpadu, dlrnana secara khusus Pasal l 8 menyebutkan bahwa dalam hol dlperlukan, pada perwakilan Republik Indonesia di Luar Negert dapat dlbentuk unll peloyanan yang berlungsl sebagalmano PPT jnyat 1). Adapun pembentukan unit pelayanan di hrar Berdasarkan perttmbangon di atns, moka pembaglon peran peiaynnon on taro JenJong wiloyah odnlnh sebognl bertkut: Mosolah lain rerkan dengan pembagton peran adnlah kondlsl kemompuan, sarana dan praaarnna yong berbeda antar dnerah. Sebagal contoh, keburuhan sarana medls lanjutan jt.lndakon operost apestalts] serta keberodoon ahlt Jlwo di daerah mosih terbatas. Oleh karena ltu provlnsl yang mempunyai sarnno tersebut harus berperan mernberlkan pelayanan-pelayonon ionjuton. makstmolnya pelnyanan bagl soksl don/iuou korbon. Peloyonon yong dlbertkon PPT di daerah penglrtm leblh dtfokuskan pada rungs! koordtnasi dan proses penerfmoon pemulangan dan relntegrost soslal, Oleh karena ltu, pembngtan tanggung Jawob antar wllayah dtmoksudkon unruk mernakslmalkan pelayanan dolam rongko pemenuhon hak saksl dm1/otau korbon. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id negert dlutamakan pada negora ynng bnnyak terjad! TPPO. F'ungsl PPT di perwokllon Republik lndoneslo di t.uar Negerl dllokukon oleh F'ungsl Konsuler dengan menambahkan peran-pernn don mandat dalarn memberlkon peloyanon kepada saksl dan/ntou korbon TPPO. F\mgsl Inf dljolnnkan sesuat dengnn Peraruran Menter! Luor Negerl Nomor 5 Tahun 2018 tentong Pellndungon Warga Negara Indonesia di Luar Negert. Kondlsl saksl don/otau korbon TPPO pada umumnyn menderlto gongguon kesehatnn, keterbatasan keuongon, ketldoklengkapon kepemlllkon dokumen perjnlanan don ldentltas, mnsnlah hukum, serta nncaman keselnmatan dan keamanan. Oleh kn.reno fru, keuka saksl da.n/ntnu korbon dltemuka.n atau dtuang melapor dan mengnkses layanan, diperlukan undakan s~gern sesuat kebutuha.n sehlngga saks! dnn/ntou korban serta mendopntknn pertolongon don terltndungt hak- hoknyn. Alur pelayanan di Perwakllon Republik Indonesia sebogol bertkut:
a.Penertmaan pengaduan I. Perwokllon RI menerlmo pengaduan balk secara longsung dart korban, atau tldok longsung (melalul plhnk keuga]. lnformosl Jugo btsn dltertrna dorl otorltos rerkalt di negara tempo, kejadlan.
1. 2.Pengnduon yru,g dlterlmo secara tldok longsung akan dlverlfikasl terleblh dohulu oleh Perwakllan RI.
b.identlfikasl korbnn I. ldentlfikosl korban dllnkuknn dolnm bentuk wownncoro oleh pejobnt don/otau star Perwakllon RI yang telah mendopotkon pelntlhon khusus dari Kementerlnn Lunr Negerl atau lembagn/organlsnst lnternaslonal yang terakredttast,
1. 2.Wawoncnro dllokukan dengnn menggunakan ser<>ening form khusus don tersmndartsas]. • Sc.rce11ing form rnerupakan hastl kesepakatan antara Kementerlon Luar Negerl, Kementerlnn Hukum don HAM, Kementertan Sostol, Kcmenterian Pemberduyoa.n dan Perllndungon Anak, Jaksa Agung, Polrt, don BP2MI.
2. 3.WNI yang tertndtkast sebogol saksl atau korban TPPO mendapatkan penjelasan mengenol: hak-heknya sesual peraruran perundang-undangen di lndoneslo clan negn.ro serempat (bllo ada]; 2021, No.1255 www.peraturan.go.id proses hukum yang akan dllolul Jlko yang bersangkutan memuruakan unruk melaporkan kasuenyn ke polisi aetempar: ststem rujukon naslonal yang berlaku di negara setempat: don hal-hal loin yang dlanggnp penLlng bngl korban.
3. 4.WNI ynng tldak terlndlkasl sebngal saksl atau korban TPPO, dlruJuk ke otorltas terkolt di negnrn setempnt untuk tlndnk lnnjut penangannn kasusnya. ~. Perwnkllnn RI melnkukon ldenUOkasl keburuhan korbnn untuk Jangko pendek don menyusun longkoh penanganan.
4. 6.Saksl arau korban yang termasuk dnlam kotegon anak mendapatkan pelayanan da.n perllndungon khusus dengpn mengedeponkan prlnslp kepentlngan terbalk annk.
c.Fastlltast rehabtlnast kesehatan I. Jlko WNI yang terlndlkosl sebngal saksl mau korban TPPO membutuhkan rehabllltasl kesehntnn, Perwakilan RI segero merujuk yang bersangkuten kepada slstem rujukan naslonal di negam seternpat.
1. 2.Apablla slstem rujukan nastonal bagi sakst atau korban TPPO rldak tersedla di negaro aeternpar, Perwakllnn RI dapat memfasilltnsl pembiayaan rehnbllltasl kesehntan bag! yang bersangkutnn.
2. 3.Rehabllltnsl kesehatan dilnkttkan htngga kondlsl kesehntan saksl atau korban memadal untuk: , melanjutkan proses rehabllltnsl soslal, Jlka dlperlttkan; , menjalanl proses penegnkan hukum; dnn/atau , dlpulangkan don melnnjtttkan proles rehabllltasl soslol dnn/atau penegokan hukum di Indonesia. , fosllitasl rehabilltasl soslal
3. 4.Jlko WNI yang terlndlkosl sebnga.l saksl mau korban TPPO membutuhkon rehabllltast sostal, Perwnkllan RI segern merujuk yang bersongkutnn kepada slstem rujukan naslonal di negara setempot. ~. Apablla slstern rujukan nastonal bagi sakst atau korban TPPO rldak tersedla di negaro aeternpar, Perwakllan RI dapat memfasilltasl pembloynan reha bllitasl soslal tahap owal bag! ynng bersangkutnn. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.2.2. Peran PPT di Provin1i PPT di provlnsl (PPT Provins!) meloyanl soksl dan/atou korban yang datang atau tertdenuflkast oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangon dart Perwokllan RI di Luar Negert, don rujukan dart PPT di Knbupaten/Koto (PPT Kobupn,en/Kota) yang Udak blso memberikan layanan pernullhnn lanjutan. Oolam hal PPT Provtnsi menertmo rujukan yang sudah mendopotkon pelayanan sebelumnyo, balk dart PPT pcrwokllan Republlk Indonesia dl Luor Negert atau PPT Kabupoten/Kota, moka ruang llngkup penanganon korban di provinsi adaloh pemullhan lanjutan, bontuan hukum sesual rempat terjadlnya Undak pldano (lccus delicti) don pemulangan ijlka memenuhl krtterla sesuat dengan kebutuhan, kemampuon, clan kemauan sakst dan/ntau korban] ke doerah asal otou doeroh lain yang dllnginko.n Jlko soksl dan/atou kcrban
4. 0.Rehobllltasl soslal tohop owol bertujuan unruk memullhkon kondlsi pslkologis saksi otou korban ogor dapat mengambil keputusan secara mondlrt mengenol tlndak lanjut penangnnan kasusnya.
d.Pembertan banruan hukum I. Jika WNI terlndlkasl korban memurusknn unruk melaporkan kasusnya ke ctornas hukum negarn setempat. Perwokllnn RI wajlb memastlkon bohwo yang bersongkuton mendapatkan akses banruan hukum yang dlsedlakon oleh Pemertntah negoro seternpar, termasuk nomun tldak terbatae pada pengncam dan penerjernah tersumpah.
1. 2.Jlka rnsllltas dlmoksud tldak dlsedlakan oleh Pemerlntah negoro setempat, Perwakllon RI dopat membertkan fnsllltas pemblayaon untuk menyewa jasu banruan hukum.
e.Pernulangan I. Perwokllon RI memfosllltasl pemulangan sakst atau korban ke lndonesla.
1. 2.Sepanjong tldak terdapat sumber pembtayaan lain, Perwakllnn RI dapat membloyol pemulangan yong bersangkutan hlngga ke titlk deborkasl di Indonesia.
2. 3.Pemulangan hnnyo dopa! dllakukan ataa kelngino.n lndlvldu dori yang bersongkutan don tldak benentangnn dengan peraturan perundang-undongan di negom serempat. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.2.4. Peran PPT untuk Sakai dan/atau Korban Warga Negara Aaing (WNA) Dalom hol penonganan korban TPPO WNA, sebelum menenrukan negara osal korban maka korban harus rnendapatkan pelayanan sememara dart PPT terdekat dert korbo.n dltemukan sebagatrnnna perlakuan yang dttertma oleh korbnn TPPO WNI. Do lam hal saksl dan/ ntau korban adalah wargo negora as Ing. lnstansl pertama yong menemukan wajlb melaporkan kepada Kementerlan Luar Negert c.q. Dtrektorat Konsuler secepatnya don Kementerlan Luar Negerl akan menghubungt perwakllnn negara asal kerban rersebur untuk mernbanru proses penangn.nan. :2.:2.3. Peran PPT di Kabupaten/Kota PPT Knbupnten/Koto rnemberfkan lnyanon kepoda sakst dan/ornu korban TPPO yong meltpuu:
a.Rujukan pemulongan don relntegrosl soslol dart provinsl atas pemulangnn darl PPT Perwnkllon Republlk Indonesia di Luar Negerl.
b.Rujukon pemulangnn don relntegrosl sostal bagt sakst dan/otau korban yong dltemukan don dlldentJOkosl oleh Knbupnten/Kota loln.
c.Rujukon pemulangan saksl don/otou korban dart plhak Perwakllan Republlk lndoneslo di Luar Negerl, untuk Kobupnten/Kolll yang berada di daerah perbatasan. cl. Layanan dlberlkan kepada saksl dan/at.ou korbnn yong ditemukan dun dtnntarkan oleh plhak kepollslon atau orgonlsasl mnsynrakarr lembagn swodoya rnasyarakat, di wUnynh Kabupntcn/Kolll tersebut, don ynng datong lnngsung ke PPT.
e.Layonon banruan hukum. pemulnngan, don relntegrnsl soslal untuk sakst don/atnu korban rujukan yong sebelumnya sudah mendapatkan layanan di PPT Perwnkllan Republlk Indonesia dJ Luar Negerl atau PPT Provlnsl lolnnyo.
r.Layanon tdenuflkast, rehabtlltast kesehatan, rehabilltosl sosial, banruan hukum, pemulongan, don relntegrnst soslal untuk peloyonon yang dlberlkon kepada saks! dnn/otou korban yong dntang longsung otau bukan rujukan. mernuruskan relntegrasl rtdak di daerah asal, don mendapatkan layanan retruegrast sostel biln korban lngtn dipulnngkan ke daerah asal. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id :.1.3. Sumber Daya Manu1ia (SDMI Sedangknn Jika lerjndl TPPO pada warga negarn using yang rtdak mempunyal perwakllnn di Indonesia, rnaka menurut Pasnl 20 ayat (2) Peraruran Pernerintnh Nomor 9 Tahun 2008 makn Mentert t.uor Negert memberitahukan pnda perwokilnn negnra aslng tersebut pada perwakllan nslng ynng dlnkreditasiknn unruk wtlayah negam Republik Indonesia. Dalnm hal karban TPPO pencari suaka dan pengungsi darl luar negeri, Pemerinlah (Menteri yru,g mengoordlnasikan urusan pemerintahan di bidang polit1k, hukum, dnn keamanan) akan berkoordtnast dengru, UNHCR, sebagalmana diatur dalam Peraturan PresIden Nomor 12~ Tahun 20 IO ten tang Penanganan Pengungsi dru1 Luor Negerl. Kondlsi saksi dan/atnu korban TPPO pada umumnya mendertta gnnggunn kesehatan, keterbatasan keuangan, ketldaklengkapan kepemilikan dokumen perjnlanan dan ldentltas, masalah hukum, serta ancoman keselamntan do.n keamanan. Oleh knreno lru, kenka saksl dnn/oLau korbon dltemukan nrau datang melapor clan mengnksea layanan, d!perlukan nndakan segera sesuet keburuhan sehlngga snksi clan/ atau korban sorta mendapntkan pertolongan dan lerllndungi hak- haknya. Alur pelayanan kepada saksl dnn/atau korban di Perwakllnn Republik Indonesia di Luar Negerl adalah sebaga! bertkut:
a.Pelayanan dimulai dengan proses pengaduan/ldentlflkasl, fosllltnsl, rehnb!litasl kesehatnn, rehabllltas! soslal, bantuan hukum, serta pemulangan snksl dan/atnu korban ke debarkasl. Pemulangan dllakukan Jika memenuhl krlterln sepertf: kondlsi aman bagl saksl dnn/atau korban unruk dlpulangkan (dlmana tnhapan pelayanan pra- pemulangan sudah dllnkukanJ dan sesunl dengan kelnginan dnn perserujuan saksl dnn/atau korban.
b.Dalam proses penangnnon saksl dan/ atau korban TPPO, Jika diperlukan, Perwakllnn Republik Indonesia di Luar Negeri wajlb menyedtaken fastlttns! bantuan termasuk menyewa advokat/konsultan hukum dan penerjernah resml untuk memudnhkan sakst don/ntau korban berkomunlkasl dalam proses persldnngan. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id DI ungknt naslenal, sumber dnyo rnanusla dlsesuolknn dengnn forrnast SDM dt mnslng-maslng Kementerion/Lembaga. DI ttngknt daerah, SDM dlsesuaikan dengan kondlsl daerah. Dalnm ha) PPT Sntu Atap, sekurnng·kurangnyo harus memlllkl perugas dengan kuollfikasl sebogol berlkut: I. Poda tlngkot mnnojemen, dlperluknn kerua umum yang mengkoordlnastknn perumusnn kebljakan, srrategt, program don keglotnn serta langkah-langkah yang dlperlukan dalom penyelenggnrnan PPT.
1. 2.Pndo tlngkn! 1:w,laksano/petugas rungslonal: a, PekerJa soslol a111u pendamplng sostal, paralegal, advokat, yang telah memenuhl persyamtnn atau kuallfikasl termosuk porn relawon yang komunlkarlf, mempunyot latar belaknng !lmu don kerernmptlan. pemahamon don kemnmpuan tentang pelayannn yang berprtnstp penghormotan. perllndungan, don penegakan HAM, sensltlf gender, non-atlgmattsasl. dan perllndungan hak anak serta kepentlngnn terbalk bngt anak.
b.Tenaga konselor, dtperluknn star konselor atau staf konsclor yong berslfnt on coll, yong memillkl pemahaman don kema.mpun.n tentnng pelayanan yong memlltkl prinslp penghormotan, perllndungnn, don penegakan HAM, senalttf gender. non· stlgmatlsost, dan perllndungan hak anak serta kepenllngan terbalk bagt anak.
c.Petugn.s kesehatan, dlperluknn tenoga medls dan pammedts yang kompeten don memlllkl pemnhaman dan kemampuan tent.ang pelaynnon yang berprlnslp penghormatan, perllndungan, don penegoknn HAM, senstuf gender, non-sugmausasr. dan perllndungan hak annk serta kepent1ngan terbnlk bagt nnnk.
d.Penerjemoh. dtperlukan yang mampu berkomunlknsl dnn menerjemahkan secora verbal dan tertulls. sesuai dengan kebutuhan proses pelayonon yang berprtnslp penghormotan, perllndungon, don penegakon HAM, senstuf gender. non· stlgmatlsasl, clan perllndungnn hnk anak serta kepenlingan terbaik bagl anak.
1. 3.Star keaekretnrtatan mellputt sekretarts, petugas humas, tenngo IT, star pendntaan dan pelaporan terpadu.
2. 4.Stnr keuangan dlperluknn yong m.emillkl keterarnptlan pembukuan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.4. Strulrtur Organiaa1i A. PPT Batu Atap Struktur orgonlsasl PPT untuk pelayanan saru atop dapat berupa:
a.Ketua Umum: I. Me11gkoordlnaslkan perumusan kebjjnkan, strotegl, program pendldlkan don pelotlhon keterampllan, nnram lain: I. Pelatthart idenuflkast korbon don saksl TPPO yang berprinslp penghormaton, perllndungon, don penegokon HAM, senslllf gender, ncn-sugrncusas], don perllndungon hak anak serto kepenllngnn terbalk bogi anak,
1. 2.Pelatthan penangnnnn korban dnn saksl TPPO yn.ng berprinslp penghormatan, perllndungan, don penegaknn HAM, sensltlf gender, non-sugmonsost, dan perlindungan hak anak serta kepentlngan terbaJk bog1 anak.
2. 3.Pelatlhan pendnmplngan korban dan sokst TPPO yang berprinslp penghormatan, perllndungon, don penegakan HAM, sensltlf gender, nen-sngmensas]. don perlindungon hak anak serta kepentlngon terbalk bag! anak.
3. 4.Pelatlhan pendataan don peloporan kasus TPPO. !!. Pelntlhan teknls lalnnya. SOP Int [uga mendorong tnslltust penegak hukum untuk melatlh apnrnt penegok hukum terkolt penangonnn kasus TPPO yong berprinslp penghormatnn, perllndungan, don penegnkan HAM, sensluf gender, non· sugmeusas]. don perllndungon hak anak serra kepentingan terbatk bngl anak .. profoslonollsme petugas, dlperlukanmenlngkatkanUntuk dan marnpu mengopernslknn komputer terrnasuk Internet. !!. stnr rumoh rangga dlperlukan yang memillkl keterarnpllan penetcusahaan rurnah tanggo.
4. 0.Star keamonan, dlperlukan yang memlllkl keterampllan di bldnngnyo don mnmpu berstkap okomodatif dnn persuastf rerhadap saksl dnn/ atau korban. Jumlnh sumber dnya manuslo yang dlperluka.n di atas, disesualkan dengon be ban kerja don banynknya saksl dan/ a tau korban perdagongon orang yang datong ke PPT maupun berdasorkan rujukan dari lembago layanan yang lain. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id dan keglatnn serta langknh-langkah yang dlperlukan dalam penyelenggaroan PPT.
5. 2.Melnkukan pengawnsan don pemblnnan mas pelaksanaan perllndungan dan pennnganan korban kekerosan.
6. 3.Melnksanaknn kebljakan yang dltetapkan oleh Oubernur / Bupatl / Wallkota.
7. 4.B<!rtonggung Jawnb otns keseluruhan proses penyelenggaraan perllndungan don penganonan kekerasan terhadap korban kekerasan,
b.Ketua. Pelaksana: I. Mengoordlnnstkan tugas dan fungsl darl mastng- maslng bldong loyona.n yang tergobung dalam PPT.
1. 2.Mengendallknn pelaksanaan prol!Jllm perlindungan clan penangonnn korbnn dan/sakst TPPO.
2. 3.Melakukan koordlnasl dan kerjasama dengan plhak eksternal yang terkalt.
3. 4.Menghlmpun don memanfaatkan sumber daya secara efekuf dan eflsien untuk keglatan perllndungan don penanganan korban kekemsan,
4. 5.Memberikan pelcporan secara pertodlk kepada pemertntah daerah (Oubernur/Bupati/Waltkota). khusus untuk korban TPPO, maka tembusan pelnporan dlberiknn Juga kepada OT· PPTPPO.
c.Sekretaris/Humas: I. Membantu pelaksnnaan rugns dart Ketua Umum,
1. 2.Membantu menytapkan keglatan koerdtnasi dan llndak lanjut perltndungan, pe1111nganan korbankekerasan.
2. 3.Membantu menytapknn rencnna program kerjn OT·PPTPPO Pusat.
3. 4.Memberikan pelnynnan admlnlstrasl dalarn kerja sama OT· PP'l.PPO Puaat dengan Kementerion/Lemboga don tembaga Masyarnkat }'llng menJodi anggotn OT·PPTPPO Pusat.
4. 5.Menyelenggaraknn pelayanan keglatan pengumpulan, pengolahnn don penynjlnn da1a sertn penyusunan Iaporan keglatan sekretartat.
5. 6.Memblnn dan rnelaksanakan hubungan kerja soma dengan Kemen1erian/Lembaga don Lembaga Mnsyarakn1 terknlt 2021, No.1255 www.peraturan.go.id dalam penyelenggarnnn pencegahan dan penanganan TPPO.
d.Bendahoro:
l.Membontu ketua umum dalam menyelenggarkaan keuangan PP'f.
1. 2.Melnkuka.n segala sesuaru yang terkalt dengan penerlmaon, pengeluaran keuangan,
2. 3.Membuat laporan keuangan yang dlsampalkan kepeda ketua pelaksnnn dan ketun umum.
e.Bldang Layanan Pengadunn/ldenUOkasl: I. Menerimn dan merespon pengnduon.
1. 2.Melnkukan wnwancarn menggunnknn rormuHr standar ldenUOkasl korban TPPO.
2. 3.Melakukan observasi keadaan korban.
3. 4.Membuot rencana intervensl dan rekomendasl layruio.n lanjutnn.
4. 5.Melnkukan koordlnasl secara internal untuk pemberlan layanon lanjutnn kepoda korban.
f.Bldang Layanan Rehabllitasl Kesehatan: I. Melnkukan rrtase (earn pemillhan penderlta berdasarkan kebutuhan terapt dan sumber dayn yang rersedla] dan menentukan layannn lanjutan apa sajo ym,g akan dlberfkan kepada soksl dan/111au korban.
1. 2.Melakukan pernertksaan lengknp termasuk essessmenr dllakukan setelnh kegawat dnruratan terntasl atau kondlsi paslen sudah stabll.
2. 3.Melakukan rujukan medls don pslkososlal.
3. 4.Mendokumentnslkan semua hastl temuan dalarn reka.m med is.
4. 5.Melakukon Pembuotan 1rLSum ct Repenum (VeRI dan atau \h'sum er Repertum Psikiatrikun1 (VeRP) arcs perrntnman penyldik kepolislan.
g.Bldang Layanan Rehnbllitasl Sosial: I. Menerimn tdenttflkasl rujukan antar K/L/lembaga/lnstansl lnlnnya/Mnsyarnkat.
1. 2.Melakuknn Idennflkast.
2. 3.Membuat kontrak soslnl.
3. 4.Me1a.kukan asesmen terpadu. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
4. 5.Pemberton kebutuhan dusur sondong, pangon, tempal tlnggal sementaraj tempat arnan semeruora berdasarkan asesmen.
o.Membertkan laynnon konseltng owal, konsellng lanjutnn, penguntnn mental, don spiritual.
1. 7.Membunt case record..
2. 8.Membuot lnpomn perkernbangan rehobllltasl.
3. 9.Melakuknn pendamplngan selomo proses penangonon knsus. LO. Melnksonakan kemnraan dnlom rangkn pemenuhan layanan rehabilltosl sestal.
4. 11.Mengakscskon ke layonon serttflkat keahllon.
5. 12.Memberlkan rujukan kemond!rlan ke tnstnnst terkan la!nnyo.
6. 13.Memberlkan keternmpllan penglslon waktu luong.
7. 14.Melnkukan l1omo visit sebnga! perslapan kelunrga dan ltngkungru, untuk menertma korbnn dengan berkoord!nnsl dengon !nstonsl/dlnas sostcl don lnstonsl/d!nas prov!nsl, kabupatenj'kecamatan don lnstonsl terkatt lnlnnya.
8. 15.Melnksnnokan pendldlkan don pemberdoynnn masyarakat untuk mcnclptoknn l!ngkungnn konduslf dengnn mcllbatknn masyarakat setempm.
h.Bldang Lnyanon Pemulangon I. Melakuknn penelusurnn keluorgn, terutama J!ka korban ndalah anak atau korban dengan kerentanon berlnpts, sepertl korban yang mengnloml keharntlan yang tldak dllnglnkan, korbnn dengnn HIV/ AIDS, korbon terorisme, korbon yang mengolnml gnngguan mental don korbon d!sabllltas.
1. 2.Melnkukan koordlnasl dengnn lnstnns! rerkatt don pemerlntnh daerah asal dalarn proses pemulangan.
2. 3.Memfas!l!tosl proses pemulangnn.
3. 4.Mclnksanaknn kemlrraan dolnm rnngka pelaksonaan layannn pemulongan korban.
4. 5.Melnkukan pendnmplngan pemulangon bag! korban, rerutamn bag! korbon nnak, korban dalam kondlsl saklt, hamll, korbon yang mengelamt gongguan mental dan korban d!sabilltas. I. B!dnng Lnyonan Relntegrnsl Sos!ol I. Melnkukan asesrnen kebutuhnn korban dalarn proses relntegmsl. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
5. 2.Mela,kukan home visit lanjutan rehabllltast soslnl.
6. 3.Melnkuknn ruJukan ke profesl lain berdasarkan asesmen.
7. 4.Memberikan rujukan kernandtrtnn ke tnstansl terkalt lotnnya.
8. 5.Mengembangkon rencana program pemberdayaan bersamo dengnn korban.
9. 6.Berkoordlnosl dengan tnstansl terknll dan pemerlntnh daerah dalam melnkuknn pemberdnyann korbnn TPPO.
10. 7.Melnksonakan kemltraan dalarn rangka pelaksannan layunan pernberdeyaan korban.
11. 8.Mengakseskan ke layanan serttflkat keahllan.
12. 9.Menda.mptngl proses pemberdoynon korban. I 0. Membunt laporan perkernbangan rehebtlttast I I. Melakukan pemaruauan pelaksanaan program pernberdayaan secaro berkala. J. Bldang Loya.non Hukum:
13. 1.Memberikan konsellng hukum.
14. 2.Menyedlaknn perllndungan saksl dan/atau korban,
15. 3.Mela,kukan rujukan kepada lnstnnsl terkalt yang menyedloknn pellndungnn saksl dan/atau korban.
16. 4.Pendnmplngan pembuatan Bento Acorn Pemerlksann (BAP) penyelldlknn dnn penytdlkan di kepollstan.
17. 5.Pendnmplngan proses penuntutan di kejaksaan.
18. 6.Pendamplngnn proses pemertksaan di sldang pengadllan.
19. 7.Pendamptngan pengurusa» restltusl mellputl keruglan materill don nonmoterill yang dtdertta korban, dlkumpulknn serta dllarnptrkan beraamnan dengon berkas perk.am.
20. 8.Memfosllltnsl penyedlaan ohll dalarn sellop proses Jayanan hukum.
k.Bldnng Pencntman dan Pelaporon Terpndu: I. Melnkuknn veriflkasl data pencatatan kasus TPPO yang dttangent oleh PPT.
1. 2.Memasttkon loyanan yang dlbertkan telnh terekam dnn tercatat dalam ststem pendaraan SIMFONI PPA.
2. 3.Melakukan pengolahon data yang terekam dalam SIMFONl PPA.
3. 4.Membuat lapcran pemberion layanan terpadu yang dtbertkan oleh PPT secarn berkala. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id B. PPT Mode.I ee,jejaring Sedongknn, pada PPT yang berjejnrlng, moka pemberlon layanan meng1kut pada strukrur serta rugas, pokak, dan fungsl (lupoksl) pada lnstansl anggota OT·PPTPPO tingkat Provins! dan K.nbupaten/Kota.
a.Bldang Layanan Pengnduon/ldentlOkasl: I. Menerimn dan merespon pengnduon.
1. 2.Melnkukan wnwancarn menggunnkan rormuHr standar ldenUfiknsl korban TPPO.
2. 3.Melakuknn observasl kondlsl dan keedaan korban.
3. 4.Membuot rencana lntervensl dan rekomendasl layanon lanjutan.
4. 5.Melakukan koordlnasl dan rujukan ke layanan lonjutan dan plhok terkatt, ti. Melakukan pendataan dan pencatatan kasus, serta melaporknnnya melalul SIMrONJ PPA.
b.Bldnng Lnyannn Rehnbllllnsl Kesehotan: I. Melakukan trlase (earn pemlllhnn pendertta berdasarkan keburuhan terapl dan sumber daya yang tersedia] dan menentukan layannn lnnjutan apa sajo yang akan dtberikan kepada saksl dan/atau korban,
1. 2.Melakuknn pemerlksaan lengknp termasuk assessment dllakukan setelah kegnwatdaruratan teratasl atau kondlsl poslen sudah stabll.
2. 3.Melakuknn rujukan rnedls don pslkososlal.
3. 4.Mendokum.~ntruslkan semua hastl temua.n dalam rekom med ls.
4. 5.Melnkukan Pembuatan \risum ct Rcpcrtum (VcRJ dan atau Visum et Rcpcrtum Psikialrikum (VeRP) ntas permlnuwn penytdtk kepolislan. O. Melakukan pendutnan dan pencatatan pelnksanacn tayancn rehabllltasl kesehntan, melalul SIMFONI PPA.
c.Bldang Lnyanan Rehnbllltasl Soslal: I. Membuat kontrak soslal.
1. 2.Memberlkan laynnan konsellng awal, konsellng lanjutan, penguatan mental don spiritual.
2. 3.Melakukan pendamplngnn selama proses pennnganan kasus. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id daerah asal dalam proses pemulangan.
3. 3.Memfasllllosl proses pemulangan, termasuk rujuknn proses pemulongon.
4. 4.Melakukon pendomplngon pemulongan bag! korban, terutarna bagl korban nnak, korban dalam kondlsl so kit, hnmll, korban yang mengalaml gnngguan mental don korbon dlsobllltos. !5. Mela.kukan pendataan dan pencataran pelaksanaan layanan pemulangan soslnl. serta melaporknnnya melalul SlMf'ONl PPA.
e.Bldang Layanan Reintegrnsl Soslal: I. Mela.kukan assessment keburuhan korban dalam proses relntegrasl.
1. 2.Mengembangknn rencana program pemberdaynan bersama dengnn korban.
2. 3.Berkoordlnosl dengan lnstansl terkall don pemer!ntah daerah dalom melakukan pemberdayann korban TPPO.
3. 4.Melakukon rujukan proses pemberlan program pemberdayaan dan lnyonnn relntegrasl soslal. S. Mendamplngl proses pemberdoyaan korban.
4. 0.Melnkukon pemamauan pelakaanaan program pemberdnyaan secara berkala. mengolrunlkorban dengan HIV/ AIDS, korban yang gangguan mental don korban dlsobllltos.
5. 2.Melakukan koordlnasl dengan lnstansl terkalt don pemertntah
6. 4.Mela,ksonalmn rujukan ke Lembaga penyedfa layonan sesual kebutuhan korban. S. Melakukan home visit sebogol perslopan keluorga clan llngkungan unruk menerlma korban dengan berkoordlnasl dengnn lnstansl/dinas sosla.l clan lnstonsl/dlnas terkalt lalnnya.
7. 0.Melakuknn pendataan don pencatatan pelaksanaan layanan rehobllltosl sostal serto meloporkannya melolul SIMF'ONI PPA.
d.Bldang Layanan Pemulangan: I. Melakuknn peneluauran keluarga, terutama Jlka korban ndalah anak atau korban dengan kerentanan berlapls, sepertl korban yang mengnloml kehamllan yong tldak dttngtnkan, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.6. Kesekretariatan Kesekretruiaton dalam PPT satu Atap mellpuu admlnlstrosl perkantcran dnn adminlstrosi petayannn, yalru: I. Admlnlslrasl perkontornn meliputl tato usaha don kegtotnn teknls odmlnlstratlf untuk mendukung terselenggornnyo pelayanon bagt 7, Mela,kukon pendataan don pencatatan pelaksanaan layanan relntegrasl scstnl, serta melnporkonnyo melalut SIMFONI PPA.
f.Bldnng Lnyanon Hukum: I. Memberiknn konsellng hukum.
1. 2.Menyedlokan perllndungan saksl dan/atou korban.
2. 3.Melnkukan rujuknn kepada Inst.ans! terkalt yang menyedlnkan pellndungon soksl dan/atau korbon.
3. 4.Pendamplngnn pernbuatan BAP penyelldikan don penyidlkan di kepollslan.
4. 5.Pendomplngo.n proses penuntuton di kejoksnnn.
5. 6.Pendomplngnn proses pernertksaan di sldong pengodilan.
6. 7.Pendamplngnn penguruson resutust mellputi kerugton materlll don nonmaterial yang dtderna korban, dikumpulkon serta dllamptrkan beraamnan dengan berkas perkara.
7. 8.Memfasllltasl penyedlaan ahll dalam settap proses layanan hukum.
8. 9.Melnkukan pendctaan don pencatatan pelnksanacn layruion hukum, serra melnporkonnyn melalul SIMFONI PPA.
g.Pencatatan don Pelaporan Terpadu: I. Mengumpulkan data yang dlhlmpun oleh moslng·maslng Lembaga Iayannn.
1. 2.Melnkukon vertflkast data pencotatan kasus TPPO yang dltongonl oleh mnslng·moslngLembngo layanan.
2. 3.Memostlkan layanan ynng rllberlkon oleh moslng·mnslng Lembaga penyedlo layanan telah terekam dan tereatat dalam ststern pendataan SIMFONI PPA.
3. 4.Meln.kukan pcngolahan data yang terekam dolam SIMFONI PPA.
4. 5.Membuot lapomn pernbertan layanan lerpadu yang dtberikan oleh moslng·mosing penyedta layonon anggota OT·PPTPPO secara berkala. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
5. 2.7. Kerja Sama Antar Pemerintah, Maayarakat, dan Pih.alt Swuta
b.Sumber Daya Manusi11 seaual dengo n keburuhan [ents 1oyanan didukung oleh tenago fungslonol kesehatan, pslkolog, pstktarer. pekerjo soslol, bantuan hukum, dan tenago odmlnlst:rasl. Dnlnm menyelenggarakon PPT dlperlukon sarana don prasarana pendukung yang meliputl:
n.sarnno dan prasarana yang dlbutuhkan: 1) ruongan [kantor, pemerlksnnn, konsellng, karnar undakan, rnwat lnap, rumah aman, komor mnndl/WC, dnn lain-lain); 2) meubeler (kursl, mejo, lemarl, tempot ttdur, dan laln-lnln]; 3) komputer, fakslmlle, telepon; ~) buku pedomnn don media Komunlknsl lnformnsl dan Edukosl; !I) alat tulls kontor. 6) peralatan medls; dan 7) alat rmnapertasl. 2.6. Saran.a dan Praaara.na saksl dan/atnu korban, yang rerdlrt dart:
a.penyueunun rencana program dan anggaran~
b.pengurusen keunngon;
c.pendokumentoslan file-file ndmlnlstrasl perkantcran:
d.pencatatnn don pemehharann barang inventnrts;
e.pemelthcraan peralatan dnn sarana untuk kegtaran;
r.pengaruran kerjn para pelnksana sepertl absenst dan Jadwnl kegtaran sehart-hart: dan
g.pengaturo.n pengembnngnn kemampuan pelaksana dan pendokumentasian matert-rnatertnya,
1. 2.Admlnlstrasl pelayanan mellputl kegloton teknts admlnlstratlf yang menyangku; prasynrat. prosedur, teknls, don marert-motert yang terkntt dengnn pelayannn bagl saksl dan/otau korban, antara lain:
a.pengaturan meknntsme program-progrom:
b.penyusunan Jadwal keglaton progrnm; dan
c.menjalln kemltraan dengan berbagoi pthak untuk implementasl pelnynnnn bagl sakst don/otnu korbnn. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Sebogntmana dtcmanatkan dalam Pas11I 2 huruf b Peraruran Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2008, yang berbunyt: "Pi>T wajlb mernberlkan kemudahan, kenyamo.non, keselumatan dan bebas btaya bagt saksl dan/atau korban". Oalam rangka membertkan layanan yang bebas binyn bagl saksl dan/atau korbnn maka lernbcga-lembcga layanan hams menyedtakan su mber pendanaan bag! penanganan saksl dnn/ntau karban TPPO.

Pasal 30

oyat (7) Pernturan Preslden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan ntas Peroturnn Preslden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Ougus Tugas Pencegahan dan Pcnangnnan Tlndak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan pennngona.n TPPO selaln berosal dart Anggaran Pendapatan don Belanja Negara serta Anggornn Pendapatan don BelanJo Oaemh, dapat berosal dart sumber lain yang sah dan tldak menglkat sesual dengan ketentuan 2.8. s·umber Pe.ndanaan Mengacu Peraturon Pernertntah Nomor 9 Tnhun 2008 tenu,.ng TaUl Caro dan Meknnlsme Pelnynnnn Terpadu bagl Snksl dan/ntau Korban T1ndak Plrlana Perdngangan Orang, dalam pennngnnnn saksl dan/atau korbnn, Pi>T wajlb membangun kemltroan dengan berbagal plhak termasuk rumah sa.kit pemertmah atau swasta, Lernbaga PerJfndungo.n Saks I don Korban, instansl penegok hukurn, lernbagn banruan hukum, rumah perllndungan sostal, atau pusat trauma millk pemertntah, masyarokat atnu lembega-lembagn pelayanan soslal lalnnya dnn plhak swasta lalnnyn. Masyarokat, balk lndlvldu, kelompok maupun swost.a, dapat terllbat seeare aktif dalam upnya pembertan layonan bag! sakst don/atou karbon TPPO. Peron serta lnl dijamln dalam Pasal 60 Undang·Undong Nomor 21 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa •Masyam.kat berperan serta membantu upaya penceqanan dan pcnanganan tindak pidana parda9angan orang.• Kererllbatan masyaraknt. kelampok, mnupun swesta dapat dllakukan dengan membertkan lnformasl atau meloporkon lndlkasl TPPO kepada penegnk hukum serta memberikan layanan lalnnya sepertt idennflkast. pendamplngan, rurnah nman, don berbagal bantuan lo.lnnya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Berlkut lnl odoloh penjelasan tentang surnber pendonoon bagt peloynnan sckst don/atou korban TPPO. 2.8.1. Layanan Rehabilit.ui Kesehatan sesuct tugos pokok don fungsl dalam OT·PPTPPO, pelayanan rehabllltast kesehaton dlkoordlnoslkan olch Kementerlan Kesehotan don pemngkot doemh yang membldangl keaehatan. Sumber pendanaan berasal dart APBN/APBD atau sumber pendanaan laln yang tldak menglkat sesuat peraturan yang berlaku. 2.8.2. Layanan Rehabilit.ui Soaia1 Sesual rugns pokok dnn fungsl dalam OT·PPTPPO, pelayanon rehnbtlunst sostot dllokukon oleh Kementer1on Soslol don pemngkat daerah yang membldongi soslol. Layanan rehabllltnsi soslnl juga dapat dilakukan oleh tenogo pekerja soslnl yang tersedla di Kementerion/Lembogo dan Pernngkat Daeroh terkalt lalnnya dan Organlsa.sl Masyamkat ataupu.n swasta sesuoJ dengan ketenruan peraruran perundang-undangan. Sumber pendanaan berasal dart APBN/APBD atau sumber pendanaan loln yang tfdok mengtkat sesual dengon ketentuan peraruran perundang-undengan. pcrarurnn perundang-undangan. Leblh lanjut, Pasal 3 Peroturnn Presiden Nomor 65 Tohun 2020 huruf d don huruf e, menyebutkon fungsl Kementerlon Pemberdoyoa.n Perempuon don Pemberdoyaan Anak, yoltu pcnyedloon layanan rujukan okhlr bogi perempuan korban kekerosan yong memerlukan koordtnast ungkat naslonnl, llntas prov1nst, da.n lntemaslonal; serra penyedtan.n loyanon bngi anak yong memerlukan perllndungan khusus yang memerlukan koordtnasl tlngkat naslonal clan lntemnslonal. Sesual fungsl lnl, peloyonon dapat dllakuka.n oleh Kementertan Pemberdayonn Perempuan don Perllndungan Anak, dimana sumber pendanaan tercnntum dolom Daftnr lslan Pelaksanaan Anggoron IDIPAI Kementerlan Pemberdoynnn i't'rempunn don Perllndungon Anak yang bersumber dart APBN. Kementer1an Dnlam Neger1 telnh mengeluarkan lnstruksl Mendogr1 No. 183/737 /SC tentong PPTPPO tert.anggal 15 Februart 2010 terkalt kewajlban daerah mengoloknslkan dona unruk OT·PPTPPO di daernh. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.8.3. Pemulangan sesuat dengan tugas pokok dan ftmgsl dalnm DT·PP'TPPO don [enls pemulangannya, pemulangan dlbloyal oleh Kementerlon Luar Negerl, Kementerlan Soslnl, dan Pemerlnroh Daerah,

1.hmulangan da.ri Luar Negeri lte Titik: Debarkaai Untuk pemulongan korban TPPO dart luar negerl ke tlUk debarkasl maka pendanaan bersumber dari APBN yang tercanrum dalarn Dofta.r lslon Pelaksanaan Angga.ran tDIPA~ Kementcrtan t.unr Negert.
2.Pemul-.ngan dArl Debarkaai (Provina.l)lte Kabupaten/Kota Untuk pemulongnn korbnn TPPO dart Daerah Oebarkasl (Provins!) ke Kabupnten/Kotn (selanjutnya ke keluorgo/keluorga pengganUI maka pendanaan berasal dart Daftar lslan Pelaksanoan Anggaron (DIPA) Kementerion Soslol, Kementerian/Lembagn lain, Pemerintah Daerah asal yong bersumber darl APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan loin yang Udnk meng1kol, sesuat peraruran yang berlaku. Untuk melakukon pemulongan lnl. Kementerian Soslal telah memillkl MoU dengon PT Pein! don Perum Domrl serta dengan beberapa saruan Tugos (Satgas) dl 11 wllaynh di Indonesia, di mana mekanlsmc pengueuran dana dllakukan dengnn earn reimbursement. Komponen yong blso dldanal adnlah transportasl don kebutuhan makanan unruk kcrban TPPO.
3.Pemul-.ngan dari Kabupaten/Kota lte Keluuga/Keluarga Pe.ngganti Unruk pemulangan korban TPPO dart K11bupaten/Ko10 ke Kelunrga/ Keluargo Pengganu, maka pemblayann blsa berasal dart dona APBD don ntau sumber pendanaan lain yang tldak menglkot sesuat peraturan yang berlaku.
4.hmulangan da.ri Kabupaten/Kota/Provin1i ke Luar Neceri Untuk pemulongon korban TPPO WNA ke lunr negeri maka pendnnaan dapat dart APBN mnupun dlkoordlnaslkon dengan Kedutaan Besar terkalt dan Lernbagn Perserlkaton Bangsa- Bangsa yang membldong1 lsu pengungsl dnn mlgrosl, dan lain &ebagnlnya. 2.8.4. Layanan Hukum Proses hukum berupa penyelldlkon don penyldlkan (mellputl 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Woktu penyelesalnn layanan odoloh sebngol berlkut: I. Layanan ldenttnkosl: selcrnbat-larnbatnya 7 jtujuh) hari kalender sejak lapornn duertma.
2.Layanan Kesehatan: dtsesunlknn dengan kondtsl medts korbn.n. 3, Layanan Sostol! Dnpot dllakukan berdasarkan asscsmcnl darl pekerjn soslal, sehlnggo 1erkntt Jnngko woktu berdasarkan asscsmenr.
4.Layonnn Pemulnngan Dalarn Negerl: makstrnal l(sotu) mtnggu setelah dlnyntakan slap dtpulangkan. !5. Layonan Pemulangan Dart Lunr Negerl ke Dalam Negert: dlsesuatkan dengon 1101> kasus. 2.9. Waktu Penyeteaaia.n Layanan pembuatan BAP don pengejaran tersnngka) yang dllakukon oleh Aparar Penegok Hukum dan Kemenierlon/Lemboga. Kasus perdagangan orang yang dltongant Apnrat Penegak Hukum adalah kasus perdagangan orang yang terjadt antar Provins! don anrar negara, Sedongkan keperluan korbon selama dla menjnlanl proses hulrum, sepertl shelter, rranapcrtast untuk bersakst di pengadllon [plllhan] dan sebngolnyo dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kerjn same dengan Jejarlng PPT. Adopun kosus TPPO yang terjadl antar daerah Kabupnten/Kota di Dalam Negerl yang dltanganl oleh Aparo! Penegok Hukum di daernh don PD terkalt dan Organlsost Mosyorakat atoupun swosta. Sumber pendanaan bemsnl darl APBN/ APBD a tau sumber pendanann lain yang tldak mengtkat sesual perntumn yang berlalru. 2.8.6. Layana.n Reintegraai Soalal Sesuol tugos pokok don rungsl dalam OT·PPTPPO, peloyanon retmegrast soslnl dllakukan oleh Kementerlan Sosial don pernngkot daernh yang membtdangt sostal. Laynnan relntegrast soslal Jugo dapat dllakukan oleh Kementerlan/Lembago seperll Kementerla.n Tenaga Kerjn, Kementerian Desa dan Pemba.ngunan Daerah Terllnggnl, Kementerlan kelauian dan Pertkannn, don PD terknlt lalnnyn dan Organlsasl Mnsyarakat araupun swasta. Sumber pendonaon berasal dart APBN/ APBD 010.u sumber pendanaan laln yang tldok menglkat sesual peraturan yang berlaku, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
0.Layanan Pemulangon korbon WNA darl Dulam Negerf ke Luar Negerl: dlsesuatkan clengan tlap kasus.
7.Layanan Relntegrasl Soslal: makslmal 2 (dual mlnggu setelah dtpulangkan sesudah assessment pembcrdnynon.
8.Lnyanan Hukum: rnakslmal 7 [rujuh) hart sejak masuknya laporan, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Tugaa pemberi layanan pengaduan/identifikaaiadalah aebagai berikut:

n.Melnkukan wewancara dan observasl keadaan korban.
b.Membuat rekomendnsl layannn lanjutnn. Kualifikaal penyedla layanan pengaduan/identifikaai korban TPPO Pengadrnm/identlfllmsl dllnkukan oleh peruges yang terlatih dalam:
a.Melakukan wawancera serra komunlkast verbn.1/nonverbnl terhadap korban yong diduga saksi dan/otau korban TPPO.
b.Memnhaml don mampu menggnll ligo unsur TPPO yaltu preses, earn, don tujuan/eksploltnsl.
c.Me1nohaml hak korban, hak perempuan, hak anak, menertma korban apa adanya, menjagn kerahaalaan don prlvasl, tidak menghokiml, berslkap empatl dnn responetf yang membuot snksl dan/otau korban nyaman don percaya unluk mencerttakan rnasalah yang dihadoplnya. Penyed.ia layanan pengaduan Pengadunn dapat ditujukon melalui SAPA 129 secara naslonal dan tnremastonal. tayanan pengndunn/ldentlflkosl ndalah kefl)otan pertarna yang clilakukan dalarn SOP lni, Untuk mendnpatkan tnformast atau menggall data yang dlperlukan dalam rnngko menentukan seseorong adalah karbnn TPPO atau bukan, serrn unruk memetakan maaalah dan keburuhan korban, Prosedur lnl akan mempengaruhl keberhosilon dart presedur-prosedur selanjutnya. Tujuan pelayanan pengnduan/ldenttnkasl lnl ndalah untuk:
a.Menertma pengaduan dan memvahdast laporan terkalt seseorang yang "dilaporkan sebngal snksi dan/atau korban TPPO" melalul 3 unsur TPPO ynltu proses. earn, dnn tu Juan.
b.Mengkoordinasl penyelamatan/penjemputan korban TPPO.
c.Melakukan koordmast dan rujukan ke layanan lanjutan dan plhak terkalt, 3.1. Layanan Pengaduan/ldentlfikul
a.PenJnngkauan ke lokasl korban TPPO berada Wawancora don observasl dllakukan dengnn mendatangi loknsl dlmano seseorong yang dldugo saksl dan/ntou korban TPPO terlnporkan.
b.Korbnn dat.ang sendlri Seseorang yang dlduga snksl dnn/otau korban mendatangi scndtrl penyedta layanan pengoduan/ldentJflkasl untuk memlnta banruan,
c.Korban dlrujuk oleh lembagn lain a tau masyarnkat Wa,voncara dan observast dtlnkukan untuk saksl da.n/otou korban yang datang ke PPT berdasarkan rujukan dart lembaga pemberl Korban TPPO Slapa pun btsa menjadl korbon perdagangnn orang, tanpa memnndang usla, Jen ls kelarntn, orlenlasl seksual, kebangsuan, tlngknt pendldlkan, Jenls pekerjaan, osal ernts ntau aestal, dlsabilttas, atau keadaan, Korbnn perdagangon orang adalah, paling sederhnna, ornng yang telah menJadl korban kejahntan perdagangon orang. Sebognlmnna dluralknn di bowah dalnrn Bogion 1.2, Protokol untuk Menoegah, Menekan dan Menghukum Perdngnngan Orang, khususnyo Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Perdogangan Orang) membertkan deflnlsl lnternaslonal tentnng kejahatan perdagongan orang. Juga dlsebutknn dalam Undang-Undnng Nomor 21 To.hu.11 2017 tentang Pemberantason TPPO, bahwa korban adalah seseernng yang mengalaml penderitonn pslkls, mental, flslk, seksual, ekonoml, dnn/alau scstal ynng dlnklbntknn TPPO. Beberapa macam kontak dan wawancara dengan korban TPPO adalah sebagai be.rikut:
a.Konlak awal: laporan lndlknsl/pengadunn terjadlnya TPPO, dapat dllakukan oleh slapa snja.
b.Wa,vancara awal: screening unruk melakukan ldentlfikast korbo.n TPPO. c, Wa,voncara formal: penyldiknn oleh Pollst unruk penetapan status korban. \Vawoncora dalam SOP tnl termasuk kontak awal don wnwoncaro awal dlrnana di dnlnmnyn dllnkuknn screening untuk melakuknn Idennflkast korban TPPO. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id mnslh berusia anak, maka segero dlcartkan pendamptng (orang tun/wall atau petugas) yang berfungsl sebagal wall pendamplng anak, dimana akan bertugaa mendamplngl anak dnlam proaea-proses selanjurnyo.
b.Untuk saksl dan/a111u kerban rujukan, perugos pengadunn/tdentlfikasl melakukan verlfikasl terhndap hast) ldentiRkast dan pemeriksaan yang dllakukan oleh lembaga yang merujuk.
c.Dalam hal s.nksl dan/atnu lcorbon menunjukkan tnnda-tandu said! yang knus dan membutuhkan tlndoknn medis cepnt atnu segera, pcrugas segera menghubungl rumoh snklt/petugas kesehatan unruk memer1ksa saksl dru1/a1au korban, atau mengantnr/merujuk ke rumah saku serempa; Jlko dlperlukan.
d.Dalam ho! saksl dru1/otau korban berosol dart daernh/negoro laln atau prosesmelakuknnHal-ha! yang perlu dlperhattkan dalam pcngadunn/tdentlflkMI ndalah sebagal berikut:
a.Dalam hal sakst dan/arnu korban adalah anak atau ditndlkaslknn Pelayanan pengaduan/ldentlRkasl dllakukan oleh petugas yang rerlatlh dnlam melakukan ldenuflkast terhndap seseorang yang dldugn saksl dan/atau karban TPPO, memahaml TPPO, hak korban, hak perernpunn, hak nnak, rnenertma kerban apa adanya, menjagn kerahastaan dan pnvast, udak menghaklml, berslkep empatl dnn responstf yang membuar saksl dnn/atou korban nyamnn dan percaya untuk mencerltakan masalah yang dthadaptnya. layanan Rumah Perllndungnn Soslal Anak [RPSA), Rumah Perllndungan Trauma Center (RPTct, Rumah Perllndungan Anak Tenaga Kerjo.
d.Korban atau keluarga atau masyarakat menghubungl S/\PA 129
e.Pelnyonan pengaduan/ldentlflkasl berupn keglaton pengamatan don dengan upaya menggall lnfermast dnri orang yang dlduga saksl dan/otau korban TPPO. dalam kerangko pernbertan hak ntas lnformasl dan kamunlkasl bagt saksl danj'atau korbnn, untuk mendnpatkan buktl/datn tento.ng proses, earn, don tujuan, untuk menenrukan apakah seseorang adalah benar sakst dnn/atau korban TPPO atau bukan. Oleh karenanya pelnyanan lnl sangat penung menglngar pada tnhap lnl dllakukan penyoringan apakah seseorang blsa mendapalkan layanan bagt saksl dan/atnu korban TPPO ntau tldak. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Wawancara dllnkukan setelah kondlsl saksl dnn/atau korban memungklnkan. dengnn menggunakan daftar pertanynnn (check list identtflkasl) yang telah ada (lamplran). Petugas melnkuknn wawancarn untu.k mengetnhut tdentltas sakst dan/ntau korban, serta untuk memastlkan apakah benor yang bersangkutan merupakan saksl dan/ a tau korban TPPO. Hal-hnl yang harus dtperhankon dnlnm wewencara: II Sebelum rnelokukan wewancara Petugas harus meminto perserujuan ierhadap seseorang yang dldugo saksl dan/otau korbnn TPPO unruk melakukan pengaduan/ldentlflknsl dengan menjelaskan bahwa akan dljaga kerahastnan masnlahnya, prlvasl, dan tentang hak-hak korban lnlnnyn. Kernhaslaan saksl dan/alnu korban harus selalu dlhormnt1 setlop saat di dalarn pembahasan mengenal keburuhan saksl dan/ntau korbon, dalarn eara se,seornng rnengakses saksl da.n/alau korbnn untuk wawancara, di dalarn proses wawancara, dalarn bagatrnanu dato dtrahastakan setelah wawancara, dsb. Jlka dlperlukan, perugas dapat rnenjelaskan npn yang akan dllakukan terhadap keterangan yong dldapat dalam wcwancara don memasukan bohwa saksl don/atau korban tahu nklbat dart wawancara yang dllakukonnyn. Oalam kondlsl tertenru, mlsalnyn dltanyakan oleh saksl dan/ntau korban, perugas mungkln perlu menjelaskan bagalmono catatan dlslmpan, slapn ynng memlllkl akses, dan
a.Wawancara Adapun langknh-langkah dalam layannn pengadua.n/ldentlfikasl adalah sebaga! bertkuu
1. 1.Penentua.n Statua Korban Unruk menentukan status korban TPPO, dapat dtlakukan dengan:
2. 1.Wawancara dan ObaervaaJ 3.2. La.ngkah·Langka.b Layanan Pengadua.n/ldentifikaai mempunyat hambntnn komunlkast, maka dlsedlakan penerjemah untuk mendamplngl petugas rnelnkukan lderulflkast. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id mendnmptngl petugas melnkukan wawancara, 2t Proses wawancara • Dllnkuknn secara sukareln dan blsn dlhenllkon knponpun sakst dnn/01au korban menghendaktnya. • .Jlka kondtsl sakst dnn/atau korban memungkinkan, petugas berupayo mengumpulknn tnformast yang dlperluknn secukupnyo dart korbnn unruk mendukung penenruan staruanya sebognl sakst dan/atou korbon TPPO OIOU bukan. • Dalnm hnl korbon ndalah perempuan yang dleksploltosl seksual, selama wewancara perugas harus memastlkan bahwa rtwayat hldup korbnn serta stigma yang melekat pada korban, tldak akan dlgunnknn untuk memojokkon lcorban uteu mengesnmplngkan loporan korban at.nu hak-hak korban. Petugos Jugo hams hatl-hatt terhndap persoalan senslttr yang mungkln dtalarnt sakst don/ntnu lcorban, mlsalnyo pelecehnn seksual (khususnya yang terjodl di rumnh atau sebelum tetjadtnyo TPPO), nnnk- anak, anggota keluarga, alarnat rumah, terinfckst penyakit menular seksual atau HIV, perstnggungon dengon penegokan hukum, dnn aktlvttas-akuvltas llegol ynng mereka percnyo telah terlibat di dolamnyo. seperti dokumen palsu, "pelacuran", penyeberang baras secara llegal, penggunaon obat terlnrong, dan sebagotnya. untukpenerjemahdlsedlakankomunlknsl, sebogatnyo. Petugas menjeloskan kepada seseornng yang dldugo saks! dnn/otou korbnn TPPO, bohwn pertonyoon yang dlnjukan mungkln akan menyeboblron keUdnknyamanan ntau rnsa takut bagtnyn, retapt petugns akan berupoyn menjomln keomonnn don memastllron tnrormosl tldak akan cltgunokon unruk menghukum mereka, Jlkn dtburuhkan clan dltngtnknn oleh saksl dan/otnu korban, mlsalnyo perempunn atau anak, harus dlsedtakan perugas wawancara yong berjents kelamln snmo dengon sakst dan/01au korbnn, Demlklan puln, dolam hal saksl dan/n1au korbnn berasal dart dnernh/negnm lain atau mempunyol hambatan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Untuk seseorang yang diduga saksl dan/atau korban TPPO adalah nnak, selama wowancarn harus didamplng1 orang tun/wall ntau petugas sebagal wall sementara dan selama wawancara petugas menggunaka.n metodo. wawencora yung akrab annk seauul dengan usta dan Jenls kelamln anak, dengan bahasa yang dlmengertl, serta dllakukan dalarn llngkungan yang akrab anak, • Untuk melengkapt hasil wawancara, petugas mengumpulknn data dan lnfonnasl dart berbagai surnber (orong run, anak, saudara, tetanggo, pengurus RT serernpat, lembaga yang melaporkan, dll) dengan terap memprtoritaskan keamanan, kerahasfaan dnn privasl lcorban.
b.Obaervaai Observasl dllakukan dengan mengamatl kondlsl flslk untuk mendugn apakah saksl dan/atau korban masih di bawall umur (di bowoh 18 tohun) don kondlsl kesehatan flslk don psikis saksl dan/atau korban apakah krtt!s/nonkr1lls ynng membutuhkan ttndnkan medls cepat atau segera. Pendugaan usto saksl dan/atou korban perlu dlperhatlkan dalam observasl, yaltu selaln didasarkan pada dokumen yang nda, Jugo dart penampnkon flstk, kernatangan pstkologls, dan pernyaraan saksl dan/otou korban. Oalam hal usla saksl dan/atou korban tldak jelas, namun nda indlkator yang dapat dlpercaya bahwa saksl dnn/atau korban adalah anak, hendaknya parui dlduga bahwa saksl dan/atau korban rersebur adnlah anak. SampaJ dengan umumya dnpat dlkctahui dengan pastf, la dlperlakukan sebagal saks! dan/otau korban anak, Dalarn wawancera dan observast korban, hal terpenung yang harus dtlekukan petugas adalah memahamt dan menggall unsur· unsur TPPO. Menurtll UU Nomor 21 Tahun 2007, deOnisi TPPO adnlah Undaknn perekrutan, pengangkutan, penompungan, peng1rlmnn, pemlndnha.n, atau penertmnan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencultkan, penyekapan, pemulsuan. penlpuan, penyalahgunnan kekuasaan atau poslsl reruan, penjeratan ut.ang atau membert baynrnn atau manfant, sehlngga memperoleh persetujuan dart orang yang 2021, No.1255 www.peraturan.go.id - • ,.... E.kaploltal.i otau mcnp.klb11Lkonorang 1erck1ploitul mcllputl Pcttknatan 1cw.pl 1ktak 1erbctta1 pad.Bl atnu • ?f:14CUran Pcnpnglcutan • KC"tjn/pc1ayunan pa)tu atr.u, • ?crbudukan/ praktlk serupa ~rbudn.knn Pcnampun,:nn D • Ptnlndnsnn a tau A • ?cmcraaan Pengirtman N • PtmPnf•alJln fl_Jlk arau • S(ksual Ptmlndo.han • Organ rcproduk.t:I • Srcam metewsu hulcum memlnd.ahkon cuau atnu mcntron1plan1.aslorgan dan etsu jarlngnn tubuh PcnerimMn • •temanraa1kanlenap/kemamouan scsrc,rang oSehpihak Adapun untuk menentukan seomng anak (di bawah 18 tahun], penggunnan 'cara' bukanlah elemen yang dlperlukan dart pelanggaran perdagangan orang dimann korbannyo adalah nnek-anak, sebagntmana terllhar pada label di bowah Int: ~rek:ru1•n Ancamn.n kckcra,o.n Ekaplaitati at.au mrngalclbatkan ntau 0 ttWII 0 orang te-reksploil11si m.t.l1putl ~npngkuton A Pengguruu.1n k~kcra.san A tctapi tJdak tcrbatu pad.a; ntau N "ltJIJ N • Ptlacuran Pennmpungnn PencuHkan • Kerja/pda\•annn pek18 ntau atau • Ptrbudakan/praktUt Krupa Pen,1Pri1nJ1n Pcr,yckapnn perbutiakan ntau auu.t • Pcnindaaan Pemlndn.han Pc1n1'1euan • PemtraUJ\ tlftUJ 12((111 • Pt'manr..atan l\s1k Pe nt"rl ma o.n Pcn1puan • Scklual OL(III • Organ reproduk.s, Pcnyalahgunaan • Secara rnclnwan hulcum ke kuaso an I po,tt.l nu:mJnda.hkan eseu rcntan a1ou mcntranaplo.ntaai organ clan Pcri,JemtDn u1nng/ eteu Jarfnpn tubuh Meml>crl boyaran creu • Mcmantan1kan monfu1 1en1:1g•/kcma1npunn 1nearen1 oleh pihak lain untuk mcndaprukan keun1ungan bluk rnat.triU mauoun lmmattrul memegang Jcendall atas orang lain tersebut, balk yang dllakuknn di dalrun ncgarn mnupun antar ncgarn, untuk tujuan eksploltasl arau mengaklbatkan orang tereksplonast. Mengacu pada UU tersebut, maka 3 unsur TPPO ynng perlu dlgall dart korban adnlah (a) proses, (bl cam, dan (cj tujuan. Tnbel di bawnh Int dapat dtgunnkan untuk mernbantu menelusuri unsur-unsur TPPO pada korban. S..seorang ynng berusla 18 tahun ke ,uas dapat dtkaregortkan sebngnl karban TPPO [lka dalnm sernua (t1ga) kolam unsur dltemukan paling sedlklt saru komponen tlndakan di dnlamnya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Orong tencbut dnmpu kem.tTckkunnya, yakl'U dcnpn ma.kaud metewen h.ak mcmbaw• 1r-1eorang Ice hl••nh lce:ku8.1411nnyo acnr:Url l;\UIU kckua,aan ornng lain atau uniuk mcnc1antarkannya • Orang 1encbuL dJbn.•apo,- lcckuauan ecorang lain tatka1a ta d1rampaa kcmerdckao.nnya aecara 01ik, no.mun Jup bUamn.na fe dltundukkan kc be\\'ah kckU1U11a11. orang a.In denpn menguna.kan cara--cara Lain mlanJnva mclaJuI tneraun•. PcencuUkan • Orang rersebnt nicmibkl rrnumJllh kcluarp auiu ekqnomt • Orang U:f'11C'bul n'l("mlllki OV1.-J1yat kcjahatan atau dik~tahul olch pihak brl'\\<cnnng • Orang lC'~t,ltt tnt'mUiki 1ta1us mfgr.-i Udak IC"ratur d.Rn / a1au tic:lak bcrdokumo.n • Dokumen, uan~. atau baron, mlhk oran,t lain te1ah dl1ira • Orang teraebut tetah menandatangtmtpen~turan hutong ynng lldak odil • Orang l(f'*"bul dU.c,laaJ, ddrurung. dan J atau d1 ba\\'Bh penpwasan GlflU JM'ngawasan • Kcyalcinan budaya at.ou apma orang 1encbu1 1clah dim.anlpulasi Pa.k1ttan • Orang rersebut merw,npllknn tandn·t.anda bahaya nslk • Orang tcf'*"bul 1nC'nunJuk1tan 1anrta·,anda bahnya mentat dan paikologia • Orang l(f'*"bul 1nenultjuldcan tanda·tanda pc:n~rang~n -acksua.l dan/a1au pcmcrkouan Pcn,:gunann keke.raun • Orang (OUlU kelun.rp, tcnu•n at.au muyaraknu,ya) terancam • Orang t•111u krluarp.., leman arau ma,yarakalnya) diancam dt'npn k(keraaan • Orang lCrM"bul 1eranc:am memburu.knya k.ondlal hidup atllu kerja • Orang tcnet>ut d.ia.nco.maka.n dikrohkon ke pihak bcM"'(nong • Orang hu tt'ranr.:am denga.n kekt.r'aun Ancanμin Berikut lnl beberapa lndikntor adanya unsur CARA dalarn suaru Undnkan: lain untuk mcndapotkan keunlunpn blllk mau:rlU maupun lmmatrrbl 2021, No.1255 www.peraturan.go.id • Ookumcn pcrjalana.n a1au ldcnutu oral\& ter9Cbu1 dilakukon/di,ampaikan ol.ch plhak kcup • Ap;n pcrckrutan dan/atou agcn pcrjala.nan lidak u,rdan..ar don/at.nu tid.ak diatur do.n/atau Unruk korbon pcttlapngJJn orf,ng 1:ran1ina1innal, earn N"rjal.annnnya Orang tct1tbol dilcmpo1kan dalnm anuu1 mclalui pcmb.Qyanl11 blaya, ma• kawfn atau pcmbtrlan alau penerimaan hadJah kcpada orRng kcliga • Kruerpnt1,1np.n ckonoml, psakologl1 atAU crno1.lonal ~ornng terhadap, a'4u hubungnn dengan pcngck:sploita.a:i/rru1J1lcan/angga1.a kclu11rp • Kcu:nka1an romnnlla atau cma.ioMI ornng 1erscbut denpn ptngeksploitul/maJlkan/angot.1 keluargp/lJIJnnya • Ookumen1a1u do.n/atau 1wtu1 ffllKt'UI sclCQrsng • l10l.,1104la1, budaya en.au bahll•• orang itu • Ptnpnguran a1au kemunduran ckonomi actieorQng • di,wbllit.aa mcrntaJ atau Ralk orang ltu • Uam aeacoran~ fmudn ntau lua~. Jeni• kclam1n, orien1ul 1ck1ual1 kcbanpaan, aaal ctnl• atau aoala.l, dan dlaabillta• • Kc:pr.rcuyaan au1u ritual budays, agam.11, atau pralurk ICS('()ran~ • Kctcrpntunpn eteu kc1erganrung1tn ob,it a1au alkohol acwora:n1t ?.fembcnkfln a1au mc-nerfma pcmbnyamn o.tau tuf\lnnpn unwk mc:ndapatknn pc,..etuJuan dari ornn1yang m(mlhkl kcndall aru orn"g l.nJn· ~nyalahgunaan kckua~an ai.u poalsi kettntanan, 1n('lolul J)C'nyalahgunaan• • PrOfC:I 1nlgraal atau proapek qrang tef1i~btn ttcnna.1uk tujuanJ • Knndl .. pc.r)lll.t\nan don pe-rckrut.on orang tcrKbu1 • Kandsal kctrnapk~rpwn orang 1errna.1ulr. Jc nil, pJI, upoh. pendapatan, pmdapat.an • ,\ksiet orang u:rhadap kescmpcuan P(ndld1kan • Pr.rumahan dan ,okui atau kond11I kehJdupen ~ornng • LcpUtaa dokumcn orang tersebtn, a1a1u1 mlg:rasJ. pt:krrjaan alau kontrak: • Hukum, aaknp auu,1 pcnlaku pthak bcrwcrnang tcrko.lt dengtin orang 1c~but • Pr01ptk kc::Juarga un1uk reunlfik:oal, pcmikahan, ftUIU •dopMi kellUU'P • lnform111i kcrja 1lda"k bC'rua1 d.ori ,umber yan1 rt:lm1. m,aalnvn altus-a\h.11 tidak rc11ni Pcnlpunn/Pc:n1puan (ln(.ormaal yang aolah, tlrlnlr ekurm, tldak lengk.op a tau mct1)•caotk.Rn} yang bc1 kauan dengan • Orang ttntt>ut datarn 'k:C'adaan titnpara/Joiuh 1erlantar" lk'mri1 bahwn orana tcntbut bcrado da1am 1ituo1l ieeeneern nvawa atnu ketchatann)'D.~ tnnpa la mn.mpu mmolt>n,c: dlt"inya lt'ndiri • Oalam bC'ntuk pencuhk•n aMk dnn ~nghilanpn aaal~u1uln)'JI untuk dijadlkan pengemia atau pc:nc:ubkan ba_yl unluk dsperjuaJbt.lika.n, bask untuk kcpcn1J11pn adQp$i tUepl (mtlangpr kcu:ntuan· ketentuan tentang proaedur atlopal yang uh} 11111upun unruk tran1planU11•i orpn • Orang tJ:nk'but dibawa, drngan Knpja dan dtnpn mclawan hak, bvruh/pekcrja k(' tempnr lain bt'rbcda dari ynng t.cnuang dallun perjanjian kcrja fkontrak kcr~ ..\ 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Berlkut inl bebempa lndlkator adanya unsur EKSPLOITASI (TUJUANj: mengenakan biaya t.inggi kepi1da pekerja • Vlaa nlQuk I ldnk berlaku dslnfau1u tujuan pc-rjalanan t.idak K•ual dcnpn inrarmaaJ lainnya (mlaalnya. utul,g yang udnk mernrul.nl unn.1k nta1a dngpl, kandt•J 0..ik prngembara, atm:n profcai yan-g dh\yatakan) • Kopu orang lt'nt"bu1 lidak .eauai dengan pemyataan prlancong tmJsalnya, kwlb1a• danjenl1 banmg bewaen, ta, krcU unL,1k tJn,,gal lllma atau 1u ~r yan• diu•ulkan untuk masa tinggnl aJngkat ynnc dl~ukan) • Orang 1eracbu1 bepergl.an daJam kck,mpok orang lain yang •cpcrtlnyn 1Jdak dia kr:nal • Onang ynng rnrrnlllki idcntilu pat.u, dokumcn kc:rja dan/ata\.l dokumen pcrjai..nan dan/atau infonnaal ya11g dibcrlkan olch wit.ota••an tJdak dapot d1percaya • Orang tcrliCbut blngung dengan rute ~rjalanan tujuan o.tsu t\Uu.an pcTje.ll\nannya • Orang tcr11Cbt1t dalam a.ltuaai auuu1 m1graaJ/1c:mpat lin.go.1 tidak reeml tt«matuk knrtna pel'\yhaan tU1'81 1dc:ntita1 atau ...... mbcrhcntlan kcria, ado I.ah 2021, No.1255 www.peraturan.go.id JSlll8ml'LOIT- IIIDlllATOR Ekaploilasl pclacuran •Orong lcrscbut tlda.k daJ>at mmolak: untux mel•yen1 kUen. o,.ng lain dan bcntuk mclalcukon ttndaknn aiekaual eeneetu atau melakukan ektiplqltl\tl 11ekaual hubungan scks wnpa kondan1 lalnnvo •01'8.ng tcrac:bu1 lldak rnenertma uang tttora lang,ung dari klicn / hanyl\ mtncrimn ,ebcigt.on kccU d4ri blaya 1·11ng dlbayarkan oleh kllen kepada ataaan eseu perantara •Orang 1crscb1u d1palcaa J djs>4kla mc:ngguna.kan at-au odak m~ggunaknn Jeni• k()ntruepJ:I 1cncnru •Orang rersebut dlpakaa / dipaku untuk. mc:ncrima 1c1 n1t'd1• / kehamflan •Onullz nu di betwuh umur P('rdo,:enR,Qn oranic •Omng t.trst'bUt dipalcaa J dip,ak!UI mcnyc1u101 pt"n.YJ•fltan unluk: tujuan orgon pc.m,ndohon organ •Oron.g tcr.c:but tcrtlpu tc:n1an5 pro.«lur yRng 1crbba1 at.au kon1pcn&Ni yang a.kan ducrima untuk pcnpngkautn orgon •Omng tersebut 1idak tahu di mana atau kapan pro11edur tranaplantati bertanpung •Omng tcrscbut 1ldak menitenf proacdur t.ransplnntalli dan rl•lko yung 1erkn.lt •Tampnknya ada pcllJUC&lian pihak ketip •Ad• ind1kuJ bl\hv.'1\ penerimA yen,; dituju bernmksud unruk be-.icu, kc luar n-ri dcn-n oran• 1eracbu1 ~rdapngnn ornng •Orang tcrlt'bul m.c:nerhna makanan bcrkuahta.s rrndah J un~ulc kepc-rtuan kurang tancar dan menul'\fukkan tanda~tanda kckuranp.n P<rbtlrn>IQln dalom gl:.d rumAh •01'4ng Hu b<kerja dda.k ae,uai del'\gan pcrjanJian kaja, n1i1W1lnya bckerJ• bcrJan1·Jam, bckC'rja di lebih dllri 11atu rumah, Jc:nta pe:kcrjaan ya111 tidak actual •Orang hu tidak mcmllild pt'ljaqjlan k-erjR •Omng tersebut 1ldak mcmlUki ruang pnbada, atAu ruang pn"bacU Udak memadaJ •Omng 1Ct"tu:bu1 dibahu1 1111au duolak 1nterak11 to1.tal dan / 8HlU tldak f)(':mah menlnqalkan rumah i.anpe atQan n1<":rcka •Orang t<rac:but dikenal p:ng.h1noan, J)C'ngo.nlayu n, aneaman, ~kentJutn don I •tau penytta.ngan •Orang 1cr1ebu1 m.cmbavar bJa)'8 l)t"ncmpau.1.n •Oran• ltu di bav.11h umur Pcrdopngan oro.ng • Uang tun,:ll atau 'hadlah' taln1,ya dibayarkan kc pihak un1ul( tuJuon keLl,gn unruk mt"mbowri pcrnikahan pcrkawfnan pokaa1 • Kontrak pt'rkawlnan dlmgnaiasikan olc:h orang-orang budak QlftU ~i..tn plhak yang audah mcnikah dan J otau tanpn perkawfnan dini krtcrlibatnn ereu kca<":paluuan mcrcka • Oran" lcr1cbuL dlpekaa mrn,a1uld a1tuas.t pcn.allnan, perbudakan dc,meatlk aiau eksploitaal ack1u.al • Orang ter•cbut tclah mcncrlma / mt'nCrima tts kcpere\\'llnan • Ktrabat orang 1en.ebut dlpo.kp. mcnlbh • Orang tcraebut menampHkan 1.0nda•tllnda depttal, mcr,yaklLI diri &endtri, laolaa, ao,iiaJ atnu p(nyahthg\tMan ••• • Ada 1onda·tand.B penrllaih.Rn kc:luatgi;1, kckerau.n ou1u pel.e(!(han • Oran1t h.\l di bsv.-ah umur ~rdagangan orang • Orang lC.rs<":bUI dihuk\tm jlka d1a ddak mcngumpulluln untuk tujuan 01nu mcncu.ri cukup ck,plollosl da.lnm • Orona 1cr1cbtU tlnggaJ drngnn orang lain yan,g mclok\.1k.an ktg.iatan mengcmia dan aktivhaa yan,g 111mn kriminol • Orona 1cr1ebt11 tida.k mcngcrti tujuan kcgtatan atau aifa1 1crlaro..ngnya • Oron• tcracbtll di bawah umur laniut Ulta atau diaabflli.aa 2021, No.1255 www.peraturan.go.id
1. 3.Penyelamatan KorbanTPPO Dilaporkan oleb Piba.k Lain Jlka lnformasl keberndaan korban TPPO dldapat dru1 plhak pelapor lain, maka status korban dltentukan da.rl lnformasl yang dldapat dnrl plhak pelapor lnl, Setelah penyedln layanan dapat menemukan status lcorbnn dengnn menggall data-data proses, cara, dan tujuan sepertl wnwancora dl atas, maka dllakukan koordlnasl aruar OT·PPTPPO untuk melakukan penyelamatan (rescue}. Penyelarnaran Int hnnyo dapat dllakukan oleh nparat kepollslan sebagal aparat pencgak hukum. Berknltnn dengan penyelomntan korbon TPPO berdasarkan lokaslnya, bertkut lnl rnekantsme koordlnasl, lnporon, don penyelarnatan yong harus dllakukan:
a.Korban TPPO berada di LuarNegeri Keluorgn korban dapat mengojukan pengaduan kepada salah satu anggoto OT·PPTPPO Kabupaten/Kotn setempat. OT·PPTPPO segern rnerespon dengan mengadukan rapat koordlnasl untuk membunt laporan. keruo OT· PPTPPO menglrlmkan surat permohonan banruan yang dltujukan kepada Dlrcktorat Perllndungan WNI don Badan Hukum Indonesia (Dir PWNI don BHI) dan BP2MI dengan tembusan kepadn OT·PPTPPO Provins! setempat dan Sekretarlnt OT·PPTPPO Pusot (di Kementertan Pemberdayaan Perempunn don Perllndungnn Anak]. Jlka korban dltemuknn di lunr negerl, maka Perwakilan Rcpubllk tndonesln di Luar Neger1 merupakan plntu pertamn pennnganan saksl dan/nlOu korbnn TPPO dl luar negert. Selanjutnyo penangannn korban TPPO dl luar negerl merujuk pada SOP kemenrenan LtHJr Negeri.
b.Korban TPPO berada di Provlnai Lain Keluorgo korban dapat mengojukan pengaduan kepada salah satu
1. 2.Menentukan Statua Korban sereloh melakukan wnwnncnm longsung dengan korban don observasl. yang rujuannya mengumpulkan data-data tentang unsur proses, earn, don tujunn, maka selanjutnya pe1ugos dapat menentukon seseornng adnlah korbnn TPPO atau bukan. Jlka ya (korbnn TPPO) maka dllanjutkan dengan assessment (penllolan) masalah dan kebutuhan korban TPPO. Jlka ndak masuk kotegorl saks! dan/atau korban TPPO, mnka petugas menghubungl lembaga penyedla layanan selaln korban TPPO scsual dengan kasus yang dlalaml korban, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id anggota GT·PPTPPO Kabupoten/Kota setcmpnt. OT·PPTPPO segero mercspon dengon mengadolc.an rapat koordln.asl untuk membuat lapornn. Kerua OT·PPTPPO meng1rlmknn surat permohonan bantuan yang dltujukan kepada OT·PPTPPO Kabupaten/Kota rujuan di mana korban TPPO berada, dengan tembusan kepada OT· PPTPPO Provins I tujunn dan Provins! asal pengaduan. Korban yang dilemukan/berada di Kobupaten/kota bukan provlnsl asnlnya dapat mengojukan pengaduan kepada salah saru anggoto OT·PPTPPO Kabupaten/Kota/Provlnsl setempat. OT·PPTPPO setempat segera merespon dengn.n mengadakan ropot koordlnasi unruk membuat lapornn, Ketua OT·PP'fPPO setempat mengtrlmkan surat pennohonnn bantuan yang dltujukan kepada OT·PPTPPO Kabupaten/Kota csal korban TPPO, dengan tembusan kepadn OT· PPTPPO Provins! korbon dltemukan/beroda don Provins! asal.
c.Korban TPPO berada di Kabupaten/ Kota Lain Keluargo korban dapat mengajukan pengadua.n kepada salnh satu anggota OT·PPTPPO Kobupaten/Kota seternpar. GT·PPTPPO segero rnerespon dengan mengadakan rnpat koordlnasl untuk mernbuat lapornn. ketua OT·PPTPPO meng1rtmkan surat permohonan banrunn yang dltujukan kepada OT·PPTPPO Kabupaten/Koto tujuon di mono korban TPPO beradn, dengan tembusan kepada OT· PPTPPO Provins!. Korban yang dltemukan/bernda di Kabupoten/Koto lnln tapl maslh dalam Provlnsi asalnya dapat mengajukan pengaduan kepada salah saru anggota OT·PPTPPO Kabupnten/Koto/Provlnsl setempat. OT· PPTPPO serempat segera merespon dengan mengadakan rapat koordlnasl untuk membuat laperan. Ketuo OT·PPTPPO setempat meng1rimkan surm permohonan bnntuan yang dltujukan kepada GT·PPTPPO Kabupnten/Kota asal korban TPPO, dengan ternbusan kepada OT·PPTPPO Provins!.
d.Korban TPPO Warga Negara Aaing (WNA) Dalarn hol pcnangona.n korbnn TPPO non-WNI atau WNA, sebelum rnenenrukan negam asal korban maka korba.n harus mendapatkan pelayanan sernernora dart PPT terdekat darl korban dltemukan sebagatmann perlakuan yang dilerima oleh korban TPPO WN!. Dalarn hal saksl dan/atau kerban adnlah warga n~gara aslng, lnstansl pertamn yang menemukan wojlb melaporkan kepada 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Kemen1erlan Luar Negert c.q. Dlrektorat Konsulersecepatnya don Kemcnterlon Luar Negerl aka.n menghubungi perwnkllan negaro asal korban tersebut unruk membanru proses penangnnan. Sedongkan Jtka terjadl TPPO pada WNA yang ttdok mempunyal perwoktlan di lndonesla, maka menurut Pasnl 20 ayat (2) Pemtumn Pemerlntah Nomor 9 Tahun 2008 maka Menteri Lunr Negeri membcrltahukan pada perwaktlan negaro oslng tersebut podo perwakllan aslng ynng dtnkrednastkan untuk wtlaynh negaro
1. 4.Aaaea.tmentfPenilaian) Kebutuhan Sakai dan/atau Korban Setelah wawancara dan/otau penyelnmatan korban TPPO, petugas mela.kukan assessment kebutuhan pelnyonan lanjuran sepert1 pemulongan, rehabllltasl sosla], relntegrosl soslal, rehabtlltasl kesehatan, bantuan dan penegokan hukum. Juga melakukan observosl kondlsl nslk, plskls, don kondlsl lain dart korban TPPO. Selanjutnyo Jlka kebutuhan korban tersebut telah dltentukan mako lembaga pelayanan melakukan rujukon kerban TPPO ke layonon berlkutnya. Sebngal conroh korban kemudlan dlrujuk untuk konsellng ke Pekerja Soslal/Pslkolog, ke Rumah Snktt, dan sebagolnya. Petugns meml>angun kesepakatan dengnn sakst dan/atau korban terkalt dengan lntervensl laynnan lanjutan yang nkan dtbertkan, penjelasnn tenrang hak-hak dan peran saksl dnn/atnu korban.
2. 6.Koordinaai dan Rujukan 11:e Layana.n LanJutan da.n Pihak Terka.it Seteloh ado rekomendosl layanon lanjuran dan terbangun kesepakatun dengan saksl dan/arau korban, pen1gas menghubungl lembago layanan lnnjutan untuk mengkoordlnoslkan langkoh selanjutnya. Setelah terjadl kesepakatan dengon lembaga pemberl layanon lonjutan scsual dengan rekomendasl, petugas mengantarkan saksl don/otau korban ke lembaga tersebut. Pet1.1gasperujuk rnelakukan serah terimo Iayanan dengan bertta acorn serah tertrna.
3. 6.Pengadm.iniatra1ian Proaea tdentifikaai Hasll tdenullkast dimosukkan ke dalam Buku Rekam Kasus {Lamplran) dnn dladmlnlstrnslkan bersama dokumen pendukung don dlmasukkan ke dalam slstem datab<>sc terkomputertsasl, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 3.3. Formulir yang Digunakan Untuk menunjang pelaynnnn identtflkast, formullr yang dtgunakan ynltu: • l'ormullr tdentlllkaat, • l'ormullr Lnyak Perjolanan ifit to traucQ. • rormultr Perwnllan [untuk korban annk). Sallnan Buku Rekam Kosus akan dtsertakan bersamaan denga.n pemulangnn saksl dnn/arau korban. Dokumen pendukung dapat berupa:
e.Foto sakst dnn/atau korban yang dtambll pada soot pertarna bertemu dengan petugas;
b.Fotokopl kartu ldentltas, dokumen lmlgrasl (pcspor, visa, !Jin tlnggnl. kartu asuransl, dsb);
e.Hasll verbal/Berlta Acara Pemerlksaan;
d.Fotokopl konrrak kerja:
e.Surat keterangnn/dokumen lnln yang mendukung: dan r, Surat pernyataon darl saksl dan/atau korban tentang kebenaran tnformasl yang dtsampalkan. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Secora khusus, layanan rehabllttast kesehatan berpegang pada prtnslp sebagnt bertkut:
a.Kerahoslnn; agar saksl dan/atau korban terjarnln kernhaslaan don kenyomonannyo, maka dlburuhkan ruang khusus pemertksean atau ruang tunggu unruk saksl dan/atau korban di Rumoh Saklt/Puskesmas sehlngga sakst dan/atau korban rtdak perlu menunggu bersarna dengon poslen latnnyn.
b.Prosedur/penotoloksanru:u, khusus; untuk memastlknn saksl dnn/atau korbnn mendapatkan peloyanan sesual dengon kondlsl soksl dan/atau korbon don prtnslp·prtnslp berbasts HAM, non· dlskrlmlnasl, nonjudqemerual, gender, dan anak, maka Rumnh Snklt/Puskesmas dlharnpkan memillkl don menjolankon prosedur/penotalnksanaan khusus untuk soksl dan/atau korban kekerosa.n terhadap perenipua.n dan anak, termasuk di dalamnya korbon TPPO.
c.Tersedlanyo SOM yang kompeten dan/atau terlatlh; dlharapkan di temper pelayanan, dlloynnl oleh petugas medls/perowat khusus yang ielnh dllotlh tmtuk penangnnan saksl dcm/atau korban TPPO, dengan prlnslp·prlnslp HAM, gender, don anak, Pember! loyanan pada pelayanan rehabtlltasl kesehalan mellputl dokter umum, dokter spesialls, perowat, don tenagn non .. medis. cl. Menghlndarl Secondary Rape: Tenaga kesehatan dapat memtntmallsast rerrnumansast korban TPPO denga.n mernbatnst okses kepada korban TPPO, melakuk.an pemeriksean secara bersamoon dengan tetap rnenjaga kerabastaan korban TPPO. Laynnnn rehabllitasl kesehman tnl bertujuan untuk:
a.Menyedlokan a.komoclasl yang arnan dan lerllndungl serta dukungan med ls bogl orang·orong yang rertdenuflkaat sebagat soksl don/ a tau korban TPPO.
b.Memullhkon gangguan kondlsl Rslk don pslkts saksl don/otou korban TPPO. 4.1. Layanan Rebabilitaai Keaebatan
1. 2.Tenaga Kesehnton melekukan trlase (care pemtllhon penderna berdasarknn keburuhan terapl don sumber daya ya.ng tersedlo} dan menentukon layannn lanjutan apa saJo yang akan dlberlkon kepnda snksl don/atau korban setelah melakukan:
a.Anamnesls bertujuan untuk mendapatkan tnfermast leblh mendalarn tent.nng kekerasan da.n trauma yang dtalnml don rlwoyat kesebntan korban;
b.Pemertksaan fislk; don
c.Pemeriksaon penunjang dlagnostlk merupnkan kegtatan pemeriksaan untuk menunJang penegakan diagnosis penyaktt.
1. 3.Pernertksaan lengkap termnsuk assessment dtlakukan setelah kegnwatdarurcran terutasl atau kondlsl pasten sudah stabll,
2. 4.Melnkukan rujukan med ls clan pslkososlal. ~. Mendokumentastknn sernua hasll temuan dalam rekam medls.
3. 0.Pembuatan Visum ct Repcrtum (VeR} dnn/ntau Visum et Rcpcrtnm Psikiatrikum (VeRPI utas permlntaan penyldlk kepolislan. 4.2. Langkt.h·LangkabRebabilitul Keaehatan
e.Komprehenstf: Rehabtlltasl kesehatan yang dtberlknn sedapat mungktn dapat membontu menyelesllikan rnasalah kesehnran yang dlhndapl korban melalul proses rujuknn ltntns spestalls dalom rumah saku moupun llnu1s kcsehatan. (. Setlnp melakuknn tlndakan rehabllltasl kesehatan. wojtb dtbuat perjanJton lntervensl (infom,cd consent). 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Buktl.&rangT~rtma4. Lembar Sernh Untuk menunjnng pelnyanan rehobllitasl kesehaton, maka formullr yang dlgunnkan yoltu: I. rormullr Persetujunn Tlndakan (infonncd consent}:
1. 2.rormullr rekam medls;
2. 3.Formullr rujukan; dan 4.3. Formulir yang Dlgunakan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Langkah-lnngkah rehobilltasl sostal adalah sebagol berikut: I. Penerimoon pengaduan, Rujukon Saks! don/otau Korbnn Petugas menerlma pengaduan, rujukan sakst dan/atau korban, berupa data dirt, darn perkembangan kondlsl korbnn, dan hasll Identtflkasl awal.
3. 2.Pendomplng soslol mclakukon konsellng awnl dan melakukan pemeriksaan kondlsl pslkls untuk mernbuat perencanaan tlndakan 1.:2. Langkab-LangkahRehabilitui So1ial Laynnan rehabllltasl sostal dlrujukan untuk membanru mertngankan, mellndungf dan memullhkan kondlsl flslk, pslkologfs, soslal don splrltunl snksl dan/al1lu korbnn TPPO sehlngga mampu menjalankan fungsl soslolnyo kemboll seeara waJar. R•habllltasl sostal dllakukan pekerjn sostal, petugas pendomplng soslnl, pslkolog dan pslktater yang telah mendapatkan pelatlhan penongannn rehabllltasl soslal untuk saksl don/ntau korban TPPO, dengan prtnslp-prtnslp HAM, gender, dan onn.k. Prtnslp pelaksanaan layanan rehabllltnsl sostal adalah sebagal bertkut: I. Keomannn, ynltu membertkon perllndungan kepada snksl don/ atau korbnn TPPO yang dllnksanakan di ternpat khusus agar dapat member! rasa nman terhndap snksl dan/awu korban dalam Jnngka terrenru.
4. 2.Efoktlvltas, yatru saks! dan/ntau korban dttangan! segera tanpo prosedur yang berbellt-bellt.
5. 3.Profeslonal, yaltu penanganan snksl dnn/atau korbnn dllakukan secara repat, ststemans dan terukuroleh tenaga terlarlh.
6. 4.Keteq,nduon, yaltu rehnblllrosl soslal dtlaksanakan secara bersama dan ltntas sektor dalam satu pelayanan di PPT. !5. Partlslpasl (Participation) saksl don arau korban beserta keluorga yaltu mengfkutscrtakan korbnn don Keluarga dalarn pemecahan masnlah. 5.1. Layanan Rebabilitaai Saal.al BABV PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI SOSIAL 2021, No.1255 www.peraturan.go.id rehobtlitasl soslnl Konseling own! dllakukan dengnn melihot atau verlfikosl dokumen rekam kasus dnn rekam kondlsl dengan rujuan aruara laln ngnr membantu korban mengenali permasalahannya den menemukan cam-cara yong efeknf unruk mengatastnye sendlrt, menata rnasa depo.nnyn sendlrl serta membanru korban dalam proses Iayanan keseluruhnn yang dijnlanlnyn. Pndo tahap In! petugna leblh menekankan pnda penggaitnn masalah dan kelnglna.n korban dalarn rangka penyelesatnn kasusnyc,
7. 3.Pendamplng soslal membuat kesepokatan dengnn soksl dru1/atau korbnn untuk perencanaan Jadwal konsellng setelah dlberlkan lnformos! lentang keglalan rehabllltasl dan hak-hak snkst dan/ntau korbon.
8. 4.Petugas melnkuknn penjangknuan/penelusuran rerhadap ke!uorgn snksl dan/atau korban, guna mendukung proses pcmulnngn.n don retmegras], sesuaJ dengnn keburuhan korbon. :!. Layannn shclter/rumah aman J!kn saks! dan/ntnu korbnn rnernbutuhknn lempnt Unggnl sementara sebelum dlpulnngknn ke tempat tlnggal/daemh pemula.ngan, maka saksl dan/a1au korban dtnnrar oleh petugas untuk tlnggol di shelter dan mendapatkan Iayanan rehabllltast Janjutru1. Pemberton peloyanan sakat dan/atnu korbnn di shelter harus memperhatlkan:
a.Pemberton lnformasl kepada saksl dan/ntau korbon tentang kegtatan di shelter, hak·hnknya, don mendapatkan kesonggupan/kesepai<atan darlnya untuk menerlma kegiatan don pernturan-peraturan ynng berlaku di shelter. b, Fo.silltas rempat penn.mpungon sesua.t standur, mJsolnya akomodast, makanan, sandang, kebutuhan perempuan, fasllitas komunlkasl, rasilllas lbadah, rasllltns keseharan, rekreasl, keglatan penglsl wakru, dsb.
c.Selnma pelaynnnn berlnngsung, snkst dan/atnu korban annk berhak mendapatkan hak dasar anak termasuk hok unruk pendldlkan don akses terhadap orang rua, dengan memperhatlkan kepenrtngan terbalk bngl anak,
d.Penempatnn, fastlttas, dan akomodnst ynng bcrbeda untuk snksl dan/atau korban anak yang tldnk memlllkl pendamplng. Bagi yang mempunyol pendnmptng, dlatur ogor dapat tlnggnl 2021, No.1255 www.peraturan.go.id bersama dengan pendamplngnyn.
e.Penempntan, fosllltas, don nkomodasl yang berbeda bogi perempuan don lakJ.lokl. Jlka dlperlukon, nkan dlsedlokon pulo fnsllltns yang berbeda bag! sakst don/ atau korban yang mengaloml eksploltosl seksual dalam TPPO.
f.Keamanon dan penjagaan Hngkungan.
g.Pendomplngan bagl saksl dan/atou korban balk dalarn situasl darurat maupun struas: normal.
h.ldentltos emfs, kultur, kepereoyaan dan agoma sakst dan/atou korban, serta kebebasan melakukon lbadah.
t.Kcglatan penglsl woktu yang bermanfaat bogl pernberdayaan soksl dmi/otou korban.
1. 6.Rehobllltasl Ulnjuton Podo keglotan rehablflt.asl lanjuton dllokukon konseling oleh pekerjo soslol don pet11gos pendamplng kepada saksl don/ otau korbnn TPPO untuk mencarl solusl tangkah-langkah penyelesalan kasusnyo. Konsellng lanjutan lnl dopat dllakukan dt dolam mnupun di luar she/tor. serelah petugas pendamplng sosln.l melakukan pemerlksaan kondlsl pslkls sakst dcm/atou korban dan perencanaan rehabilttasl soslol berdasarkan kesepakaran proses rehobilltasl soslal, moka dllakukon konsellng antara latn berupa konsellng ruttn, konsellng kelompok, berbagal program rehobllltasl soslol lalnnya sesual dengan kebutuhan sakst don/otau korban. Konseling pada tohap lanjutan tnl blso dllakukon oleh pekerja soslal atnu psikolog tergantung dart masalnh yang dtolnml korbnn, Dalom beberapa kosus yang tldak dapat terpecahkan maka perlu dllokukan case conference; balk antara Internal pet.ugas di dalam satu lemboga, atou dapat Jugo dllnkukon dengan mengundang ahll dart luar. Bila korban udak tlnggal di dalam shelter, arau korban tldak dapar darang ke ternpat loyonan rnaka penongana.n lanjuran tersebut hnrus mellbntknn keluorgo/orong·orong laln di llngkungan korban dengan cara melokukon kunJungan ke rumah (home uisi~.
2. 7.Perekaman truervenst dan Perkembangnn Kondisi dalarn Ookumen Database Snksl dan/ntou Korbon Perkembangan kondlsl psikls sakst dan/otau korban dlpantnu secara tercrur, dan hasllnya dlrekarn dalam Bulru Rekam Kasus 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 5.3. Formulirya.ng Diguna.kan Untuk menunjang pelayanan rehobllltasl sostal, formulir yang dlgunokan yottu: I. fi'ormulir Reknm Kasus (Case Record).
3. 2.fi'ormulir Pslkologts mellputl Hamtlton D, Hamtlton A, dan Mini Mental Test terkomputertsasi.
4. 8.Rekomendast Penangannn Ttndak Lonjut Selelah dilnkukan beberapa kalt konselmg, pendamplng soslnl bersarna dengan kerua PP'!' melokukan case confercnc,, dan memutusk.nn rekomenda.sl penanganan lanjutan/rekomendasl pemulangan. databaseslstemdalamdladmtnlstrnslkankemudtan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Tujunn dart layonan hukum adalah untuk memenuhl hak-hak sakst dan/atou korban TPPO di bldang hukum guna memperoleh hak alas kebenornn dnn keodllnn atas kasus yang dtnlamlnya, DI dnlnm lnyanan hukum, terdapat bantuan hukum, yang dtbertkan dalnm kerangka pemenuhnn hak-hak saksl dan/atau korban, serta dilakukan secara tertntegraal dengan pelaynnnn lnlnnya. Menurut Undong-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentong Bnnruan Hukum, banruan hukum adnlah jaso hukum yang diberlknn oleh Pember! Banruan Hukum secara cuma-ouma kepada Penerlma Bantuon Hukum, Adapun yang dlmaksud dengan Pember! Banruan Hukum adalah Lembnga bn.ntunn hukum eteu orgnntsast kemasynrakaran ya:ng member1 laynnan Bantuan Hukum berdasarkan Undang·Undnng Banruan Hukum (Posol 2 don Posol 3 UU Bankurn], Bantuan hukum dllaksanokan oleh ndvokat, paralegal/pendomplng hukum, dengnn cuma-eumn kepada saksl dnn/ntau korbon. Perllndungon terap menjadt prtorltas, sehlngga haruslah dlmungklnkan altemot1f lo.ngkah perllndungan untuk memastikan pemenuho.n hak-hak tersebut, Perllndungon merupokon salah saru layanan bagl saksl do.n/atou korban TPPO. Pemenuhon hak-hak sakst dnn/ntau korbon TPPO dlbertkan dalam rangka memperoleh keadllan dan resnruat bagl korban. Bagi korban, secara pldana, laynnan hukum adalah membantu don mendnmplngi korban di setiop tahapan proses peradilan sampal memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh restitusl. Secnra perdata, rnembanru don mendompingl korban dalam mengajukan gugotan perdata sampal memperoleh purusan yang berkekuatan hukum retap serta eksekusl purusan. Layanan hukum mellputl:
n.konsellng hukum;
b.perllndungan sckst don/ a tau korban;
c.pendnmplngan pembuaran BAP penyelldtkan don penytdikon di kepollslon; 6.1. Layan&n Hulcum BABVI PROSEDUR LAYANAN HUKUM 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Langknh-langkah loynnnn hukum adalah sebaga! berlkut: I. PPT menerlmo loporon soksl don/otou korbon TPPO yang dlklrlm oleh kelunrga korban, pendamplng, polls!, petugns lnst..'t.nsl terkoit, atau rujukon darl proses sebelumnyo.
1. 2.Apnblla sakst dan/ntau korban membutuhkon perlindungan, petugos mengajukan surat permohonan perllndungnn soksi don/atou korbon TPPO ke LPSK dan/ntou segero merujukkon ke she/ter/rumah aman, dengnn melnmplrkan lnpomn polls!. Apablla soksi don/otau korban membutuhknn lntervensl medis don gunn kepenlJngan alat buktl {uisum ct repcrturn, uisum ct psikiturikum, surnt keterangan psik.o1og}. maka akan dlrujuk ke rumoh saktt. 3, Membantu saksl dnn/a111u korban untuk mengldenllOkosl don menytnpknn buktl·bukti ym,g terkalt dengan tdentltas korban, kuitonsl pembayaran makan, kuitansl pernbellan tlket pesnwat/tiket pesawat beserta boarding pass, airport tax, surnt kontrnk kerja, slip pembayaron goji.
2. 4.Di setlop tnhapan proses hukum, sakst d<tn/atou korban wojib Cl.2. Langkah·Langkab Layanan Hulrum
d.pendomplngon proses penuntuton di kejaksaan;
e.pendompingon proses pemerlksoon di sidong pengndllon;
r.pendnmplngon pengurusan reslltusl melipull kerugion maternl don non maierttl yang dtdertta korbon, dlkumpulkon serra dllnmpirkon bersarnnan dengan berkns perkara:
g.penyedtaan ohll dalam setJop proses layonan hukum:
h.bantuan hukum. Layanan inl dlberlkon balk kepada korban, termasuk korban IVNT ynng berada di luor negert, mlsolnyo dengon menyedlnkon advekar moupun advoknt pro-bone. Lnyonon hukum dlsedlnkan sesunl dengan kebutuhon don kelnglnon korban. Pnsnl 34 UU PTPPO menyebutkon bohwo "Dalarn hal saksl dan/ntou korbon tldnk dapat dlhndlrknn dalam pemerlksnnn di sldong pengodllon, ketemngnn soksl dnpot dlbertkan secara [arak jauh melolul alat komunlkosl audio visual." Untuk menjnlnnkon hal lnl, dlperlukan pengupnynon oleh pendomplng hukum, penyedln loyonon hukum dnn/ntou LPSK agar dapat rerlaksnna, khususnyo dalam hol korban dnn/ntou snksl TPPO telah menjalanl loyonon pemulongan. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id dldomplng1 LPSK, advokat, atau parnlegnl/pendnmplng hukum !!. Menyedlaknn penerjemah yang mrunpu berkomunikasi dan menerjernahkan secara verbal dan tertults, teraurnpah, kompeten dan terlarlh mengenai TPPO dnn pelayanan yang berprtnslp HAM, gender, dan anak (terlntth yang berperspekttf HAM, gender, dan anak], Penyedlaan penerjemah dlsesuatkan kebutuhan snksl dan/ntau korban. ti. Polis! di Ungkal. Pusnt (Mabes), Unit TPPO Polda, Polres Unit PPA setelah mener1ma laporon dart korban, kuasa korban atau pendamplng korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikon kepada korban atas hak-hak korban termasuk restltust, menyerahkan berkas perkara, termnsuk pengnjuan resutust, kepnda Jnksa Penuntut Umum pPUt. Secora prtnslp TPPO merupakan pidana murnt, bukan delik aduan.
1. 7.Setelah pembuatan lapcran polls! dan melengkapl admtnlstrast penyidtkan, penyldlk segera membuat Surat Pemberttahuan Dimulnlnya Penyidlkan (SPDP).
2. 8.SPDP dlklrim ke Kejaksaan, Polls! don JPU dapat melnksanakan koordinosl clan kelja sama dnlam penangnnnn TPPO yang dllaporknn oleh korban, rermasuk penerapan pasal-pasalnya, sehingga bolak- bn.llknyn perkara dapat dlmlnin,nlislr sedinl mungkin.
3. 9.JPU setelah menerlma berkns perkara dnrl penyidik, kemudtan menelltl berkas perkarn, membertka.n surat keterongnnP2 l kepada kepollalan, melaksnnakan pra-penuntutan, pendakwaan, penuntuta.n don pengnjunn restltusi, dan eksekust.
4. 10.Penyldik, penuntut umum, arau haktrn berwennng memerlntnhkan kepada penyedla Jaso keuangan untuk melakukan pembloklran terhadap harta keknynon seuap orang yang disangka atau dldnkwo metakukan TPPO. I I. Hnktm memerlksa berkas penunrutan dan mernurus perkara dan Hoklm dapat memperttmbnngknn untuk memutuska.n secara profeslonn.l, resurus! yang meujadi hak korban seria melalui putusan Hakim mewojlbkan pelaku TPPO untuk memberlkan restitusl dlmaksud kepada korban.
5. 12.LPSK, ndvokat, atau pnrn.legnl/pendrunplng hukum membanru dan mendamplngl snksl dnn/atau korban di settap tahapan proses sldang peradllan pldnna aampal memperoleh putusan yang berkekuatan 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 0.3. Formulir yang Dlgunakan Untuk menunjang banruan hukum, forrnultr yong dlgunakan yaitu: I. Surat Penerlmonn L.opornn (unruk arslp PPT).
6. 2.Surat Tnnda Terima Penertrnaan L.opomn sebngol tanda buktl bag! korbon.
7. 3.rormullr ldentlfi.kasl /Screening Parm}. hukum tetap sert.o korban memperolch resutust.
8. 13.Advokat, paralegal atau pendumptng hukum membantu dan mendamplngt korban dolnm mengajuk.on gugatnn perdnto sampal korban memperoleh puruaan yang berkekuaran hukum tetap serta eksekusi purusan.
9. 14.L,PSK, advokat, atau paralegal/pendamplng hukum mendnmplngt dan menytapkan kondlsl flslk d.on pslkls saksl dnn/atau korbnn TPPO dalam setlap tahnp proses peradllan pldana, perdata, dan admlnlstrasl. 1:5. Dalam hnl saksl dnn/atau korban adalah anak, pemertksaan pada semua tahapan tersebut di atas, wajlb dldamplngl oleh pendamplng, kemudlan dlrekam sebagnl nlat buktl unruk mewakllt kehadtran saksl da11/at.,u korbon anak di sldang pengadllan. Segala banruan hukum terhadap saksl dan/ntau korbnn nnok ha.rus menjnmln penghormatan dan penegaknn hak-hak nnnk unruk bertahan hldup, pengembangan. perllndungan dan parttslpaal, sena keburuhan akan perllndungnn khusus demi kepenUngan terbalk bag! nnak.
10. 10.Dalam hal sakst don/ntau korban penyandang dlsobllltns, plha.k PPT, LPSK, kepollslan, kejaksaan, dan pengadlla.n wajtb mematuhl peraturan perundang·undangan terkalt hok don dukungan bagt penyandnng dlsobllltas.
11. 17.Melnksanakan koordlnasl dengon plhnk kepollsian, kejaksaan, don pengadllon dalarn pemantauan proses hukum.
12. 18.Setlnp tahapan dalam prosedur bantuan hukum dlrekam dalarn buku rekam kasus don dladmlnlstraslkan dalarn slstem database penonganan saksl da.n/ a tau korban TPPO.
13. 19.Apablla TPPO terjadl di Luar Negert, perwakllan Repullk Indonesia di Lunr Negeri horus menyeclloka.n dan menunjuk advekat atau parnlegal/pendamplng hukum, bagl saksl dan/otou korban TPPO sesual dengnn kebutuhan proses hulmm. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id hukum.BnntunnI 0. Database
14. 4.Sumt Rujuknn Rchabllltnsl Kcsehatan don Rehobllltnsl Soslol [apablln dlperlukan). :!. Sumi Permohonnn Pengojuan Perlindungan Snksl dan/atnu Karban ke LPSK atau shelter millk pemertntah arau organlsasl mnsynrakarr lembagn swadaye masyarakat,
15. 6.Surat Perserujuan Korbnn untuk Bantuan Hukum (Informed Consent).
16. 7.Surat Kuasa kepada pendomplng hukum.
17. 8.Formullr pemantauan proses hukum.
18. 9.Buku Rekam Kasua, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Layanan pemulnngo.n dltujukan unruk memastlkan perjalanan bag1 soksl dan/atau korbnn TPPO dllakukon secara sukareln, aman dan terllndungt mulol dor1 pennmpungan atau tempnt perllndungnn ke tempat tlnggol yang lnyak sesunt dengnn kelng1nan soksl dnn/atau korban TPPO. Bogi saksl dmi/otau korbon TPPO anak, perlu dtpastlkan terpeuuhlnya hak nnok dnn perllndungan khusus bag1 anak. Dalam beberapa kasus rerjadt pemulangnn secara seplhak (pemulongon yang dllokukon oleh korbnn tnnpa proses seharusnyn), pemulnngon poksa/mondlrl (pemulangan ynng alas permlntann sendlr1 atau keluargn) dan rnenolak lnyanon pemulangan yang dlberikan oleh PPT. Onlam hol lnl PPT tldok dapat memaksa korban untuk tetap tlnggal meneruskan proses laynnan don kepurusan ha.rus dtlakukan melnlut case conference dnn dlperbolehknn Jlko korban t1dnk mempunynl knsus hukum te!opl tetnp korbnn harus menondatonganl dan mengisl formullr pemulnngnn khusus yMg dlsebut formullr "Pernyarnnn Pulnng Paksa" don Formullr "Pernyot.oan Kelua.rga Telah Menerirna Korban" (untuk kosus anak don dewnso yang dlnllal tldok mampu membunt keputuson sendlri). Oolom kasus lnl, blayn transportnsl don segalo r1slko akan dltanggung oleh korbon atau keluarga korban. Dnlam proses pemulongon, petugas udak hanyn membanru menjamln rosa percoyo clan kesejnhteraan sakst dnn/atou korbon TPPO selamo pengalaman penuh tekanan, tetapl Jugo mernastlkan bahwa para pelaku atau rnereka yang terllbnt dalam TPPO t1dok dopa! menggonggu sakst don/atau korban TPPO pada tahap pernulangan, Penundann yang lama ketlka snksl dan/ntau korbon TPPO relah slap akan menlmbulkon stres tarnbahan yang dapai mengganggu perkembangnn rehabllltasl keseharan don soslal soksl danj'atau korbnn TPPO. Berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan ynng berlaku, proses pemulangnn dnpat dtfasllttast menggunakon sarana transportael darat, laut, atau udara. Pado beberapa kasua terjadl korban melarlknn din (kabur) dart PPT 1nn110 seizin petugas. Jlko hol lnl terjadl, maka petugas harus melapor 7.1. Layana.n Pemulanga.n
l.Langkah umum untuk pemutangan aemua jenia aa.kai dan/ &tau korban TPPO: I) Menyiapkan kondlst ns1k, pslkologis/mental, soslal don ekonoml sakst dan/atau korban TPPO ynng nknn kemboll kepada keluarga dan mnsyarakat untuk menerlmn saksl dan/atnu kerban TPPO. 2) Menghubungl keluorgn saksl dan/ atau korban TPPO Jlka sudah 7.2. Langkab·Langkah Pemul&ngan Apablla terjndl struasl dlmana pemulcngan anak secnra nman kepadn keluarganyn tldaklah memungklnkan, atau apablla pemulangan annk tldaklah merupakan prtcrttns anak, rnaka dlbuat rencana perawatan yang memndnl dengan menghormatl hak-hnk dnn mnrtnbnt anak-anak ynng dlperdngnngkan. Dalam alruast lnl, menjamln bohwn seorn.ng anak ynng mampu membentuk pandnngnn sendlrl menlkmatl hak untuk mengungkopkan pnndangan tersebut seeara bebas dalam sernua keadaan yang mempengaruhtnya, khususnye mengenoi keputusan tentong kemungklnnn kembnll kepada keluarga, pandangan anak yang dibertkan adalah sesual dengan usln dan kedewcseannya, kepnda polls! dnn menglsl formullr khusus ynJtu formullr "Kehllnngnn Korbon' ynng dllamplri data dirt korban dOJ1 BAP dart kepollslan. Tujunn dart pemulnngan adalah menjamln keselnmatnn, keamnnnn, clan pemlndnhnn secnrn sukarela korban ke tempat daerah asal atau tempnt pemulangan yang tepat dengan menghubungl plhnk·pihnk terknlt. Pelaynnan pemulangnn dilnkukan berdasnrkan prtnslp sebngal berlkut: I. Sukarela, yanu pemulangan harus dllakukan seeara sukarela, buka.n penguslr.n.n cteu pemaksaan.
1. 2.Aman dan berrnnrtnbat, ynttu pemulnngon dilnkuknn dengnn memperhatlkan Jo.mlnan keamanan dart ganggua.n atau perlakuan yang menlmbulknn keruglan dan melnnggnr hak dan martabat snksl dnn/ntau korban TPPO.
2. 3.Penghormntnn hak sakst dan/ntnu korban TPPO, ynltu pemulnngan dllnkuknn dengan menghormatl hak-hak korban dan dlperlnkukan secare manuslawt, Untuk korban dewnsa ynng memlllkl mnsalah medls dnn psikologls sorta korban anak harus dldomplngl pada saat proses pemulangannya. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 2.2. Pemula.nga.n Sa.k•i da.n/atau Korban TPPO Anta.r Provin1i Jenls pemulangan berdasnr kategori korban TPPO: q Korbon TPPO PMl/antar negara/lntemaslonal Jlka korban TPPO PMl/nntar negara/lntemaslonal berada di provinsl loin, moko OT·PPTPPO Provins! di mana 2.1. Pemula.ngan Korba.n TPPO yang berada di Luar Negeri Jiko korban dllemuko.n di luar negeri, moko Perwakllnn Republlk Indonesia di Luar Negeri merupakan unit pertama penonganan korban TPPO di luar negert, Selanjutnyo pemulangon korban TPPO di luor negeri merujuk pada SOP Kementerion Luer Negerl, SOP Kementerion Ketenogakerjoan, don SOP BP2MI yang memlllkl kewenangan dalam hal pemufangan korbnn TPPO dart luar negeri. Korbon TPPO yang dltemukon di luar negert adalah korban kategort PM 1/ korbon TPPO antar negorn / In ternaslonol. Oalom hnl WNI menjadl saksl atas kosus TPPO yang proses hukumnya berlangsung di lndoneslo atau di Luar Negeri., pemulangan dlkoordlnaslkan oleh Kementerian Luar Negerl.
3. 2.Jenia·jenia Pemulanga.n Sakai dan/atau KorbanTPPO: ado kontoknya atau menghubungl OT PP TPPO di daerah asal soksl dan/atau korbonjlka kontak kelunrga belum dtketahut. 3) Memfoslll111sl modo trunsportasl yang dlbutuhknn saksl dan/otau korbon TPPO. 4) Menyiaplmn pendomplng perjalancn bag! snksl dan/otau korban TPPO [Ika: (n) snksl dan/otau korban TPPO dalarn kondlsl medls dan pslkologls ynng tldok memungklnka.n untuk pulnng sendlri, dengan pendamplng pekerja soslal alau petugas medls (perawat/dokterj; (b) saksl dan/otau korban TPPO berusla di bawah 18 tahun (anak) wajlb rnendapatkan pendomplng dalam perjalanan pulang, !I) Menyiapkon F'ormullr Pemulangan Sukorela Saks! don/ouiu Korban TPPO. 6) Membuot beritn acara sernh terima saksl don/atau korban kepada kclunrga. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id korbon TPPO bernda rnelakukan koordlnosl dengan OT· PPTPPO provlnsl asal korban, Pernngknt Daernh yang membldangl ketenagakerjaan Provins! atau UPT BP2MI di provlnsl tersebut bertnnggungJawnb untuk akses dan proses penmlangan korbon TPPO. Dalnm hal OT·PPTPPO provlnsl tujunn/nsal dan UPT BP2MI setempat udak dapat mernbanru korban TPPO, maka OT·PPTPPO Provins! di mono korbon TPPO berada atau Perangknl Daerah yang membldnngl ketcnngakerjann Provins! don UPT BP2MI setempat menghubungl OT PPTPPO llngkat naslonal dnn/ntau BP2MI Pusot. Pemn Kemenierlnn Soslnl untuk memulnngknn Kori>nn TPPO PMl/antnrnegam/lnlemaslonnl dart uuk kedatangnn Ice rumah korban. 2) Kori>an TPPO Non·PMI/DomesUk Jlkn korbnn TPPO Non·PMl/domestlk berada di provlnsl lain, maka OT·PPTPPO provlnsl tujuan rnelakukan koordlnosf dengan OT·PPTPPO provfnsl asal korban unruk proses pemulangan korban TPPO. Dolom hal OT·PPTPPO Provins! rujuan atau asa) don Pernngkat Dnerah ynng membldongl kelenagakerjnan Provins! tldak dapat membnntu korban TPPO, maka OT provlnsf rujuon ntau asal korban setempot menghubungl OT· PPTPPO tfngkat nosfonal. Peron Kementerlon Sosfol untuk mcmulnngknn Korbnn TPPO Non·PMl/domestlk dnrl titlk kedatangan ke rumah korban .. Dolom hnl snksl memerluknn lnynnon pemulongon antar provlnsl, pemulangan dlkoordtnastkan oleh aparat penegak hukum. 2.3. Pemulangan Korban TPPO antar Kabupaten/ Kota Jcnls pemulnngon berdasar kategort korban TPPO: t] Kori>nn TPPO PMl/ontnr negarn/lntemosfonnl Jlkn korbnn TPPO PMl/antar negam/fntemasfonal berodo di kabupntenj'kota lain, mako OT·PPTPPO knbupaten/kot.o di mono korban TPPO berada melnkuknn koordlnasf dengan OT·PPTPPO kobupoten/kotn asal korbnn otau UPT BP2MI di kabupnlen/kota tersebut bertnnggung Jnwob untuk akses dan proses pemulangnn korban TPPO. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id :2.4. Pemulanga.n Korban TPPO Warga Nega.ra Aa.ing (WNAI Jlka korban TPPO WNA, rnaka OT·PPTPPO kabupmen/kota atau provlnsl merujuk kepada OT·PPTPPO Pusat untuk berkoerdtnast dengan Kementerlan Luar Negerl e.q. Dlrektomt Konsuler, selanjutnya Ken1enter1an Luar Negert akan menghubungi perwn.ktlon negnro aaal korban tersebut unruk rnembanru proses pena.ngnnn.n. Prosedur pernulangan selanjurnya menglkuti SDP Kementerian Luar Neger1. Dalam hal korban TPPO adnlah WNA yang tldak mempunyal perwakllan di Indonesia, maka menurut Posa] 20 aya1 (2) Peraturon Pernertntah Nomor 9 Taht.111 2008 tento.ng Tota Corn don Mekanisme Pelayanan Terpadu bagt Saks! dnn/atau Korban TPPO maka Menier! Luar Neger1 memberltahuknn pada negam aslng tersebut pada perwakllan negara aslng yang dlnkredltaslkan untuk wllayah negam Republlk Indonesia. Proses Dalnm hal OT·PPTPPO kabupoten/ kota rujuun atau osal dan UPT BP2MI setempat ndck dapat membanru korban TPPO, maka OT·PPTPPO knbupaten/kot11 di mnna korban bernda otnu UPT BP2MI serempat menghubung1 OT·PPTPPO tlngkat nastonal dan/ntau BP2MI Pusat, 21 Korban TPPO nan·PMI atau karban TPPO domestlk Jlkn kerban TPPO PMl/antar negara/lntemaslonal berada di kabupaten/kota lain, maka OT·PPTPPO knbupnten/kota di mana korban TPPO berada melakukan koordinasl dengnn OT·PPTPPO kabupaten/kota asal korban ntau UPT BP2MI di kabupalen/kota lersebut bertnnggung Jawab untuk akses dan proses pemulangnn korban TPPO. Dalam ha! OT·PPTPPO kabupaten/kota rujuan atau asnl don UPT BP2MI seternpat ndak dapat mernbantu korban TPPO, maka OT·PPTPPO kabupaten/kota di mana korban berada atau UPT BP2MI setempar menghubung1 OT·PPTPPO Lingkat provinsl atau UPT BP2MI di provlnsl seternpat c.q, OT·PPTPPO Ungkal puant dan BP2MI pusat. Dalam hnl saks! mernerlukan layanan pemulangan antar kabupaten/kotn, pemulnngan dlkoordlnastkan oleh aparat penegak hukum. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 7.3. Formulir yang Dlgunakan Untuk menunjang pelayanan pemulangnn, formullr yang dlgunnkan yaltu: I. Formulir Pemulongnn Sukarelo.
4. 2.l"ormullr Pemberton {sliaring/ lnformnsl Sukareln.
5. 3.Penyuluhan dnn Lernbar lnformnst tentang: mtgrasl nmon (safe migration), TPPO, hak-hak pekerja, hnk asosl perempuan dan hak aaast anak, kesehatan reproduksl, bantuan hukum.
6. 4.Rujukan ke lembogn pemberdnyoon ekonomt di daerah pemulnngnn. pemulnngnn lnl dllakukan dengon berkoorcllnosl dengnn Kementerlon Hukum dan Hak Asns1Mnnusla. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Laynnan relntegrasi sostal berrujuan untuk mengemballkan atau menyarukan kemball saksl dan/atau korbnn TPPO kepada kelunrga atau keluarga penggantl atau masyarnkal yang bertujuan untuk menlngkatkan keberdayaan saksl dan/ntau korban TPPO sehtngga dapat menjolanl kehldupannya kembalt. Faktor pendukung keberhasilan proses retntegmsl sostal adalah adanya keslapan kemampuan teknts don mental saksl dan/ntau korban TPPO, dukungnn keluarga dnn masyarakat , keamanan darl ancaman pelaku, peluang keberdayaan ekono,nl, serta pemenuhan hak-hak khususnyn snksl dan/ntnu korbnn TPPO anak. Untuk rnencapat rujunn Int, sejumlah dukungan dlperlukan untuk memudahknn proses retruegrast ke dalarn masyarakat. Proses relntegmsl saslal dtlokukan oleh petugas di ttngkat naslonnl dengan bekerja soma dengan aparat Pemertnrah Dnernh Provlnsl/Kabupa1en/Kota bekerja soma dengnn perugas Kelumhan, Organlsasl Masynrakot/Lembagn Swadaya Masyarakm, don lnstansl pemerintah yang mempunyal program kemandlrinn ekonoml don pendtdtkan. Selama proses lnl, saksl dan/atau korban TPPO dlmungldnkan untuk mendapatkan laynnan pemullhan dan banruan hukum aesunt dengan keburuhan korban. Reln1egrasl soslol adalah proses pnnjang dengan hambatan-hambatun yang tldak rnudah sehlngga harua dtpantau secara teretstem unruk mencegah snkst don/atou korban TPPO menjadl korban kemball . .Jika sakst dan/tunu korban TPPO berusta dewasa memutuskan untuk melakukan relntegrasl ke dalarn sebuah kelunrga dan komunltas baru, pemerintah melalul PP'!' dlharapkan dnpat menyedtakan tempat tlnggal don sumber penghnsllan semen taro sampal sakst dnn/ a tau korban TPPO tersebut mandlri. Dalam hal saksl dan/atou korbnn ndalah anak, relntegmsl dlprloritaskon untuk mengemballkan atau menyatukon kembnll dengan keluarga, aaudara loin, keluarga penggnntl dan/atau masyarakat. Untuk relntegrnsl ke dalam lembagn sostal ntuu pantl hanya dtlakukan sebagol plllhnn terakhlr. 8.1. Layana.n Reintegraai Soaial BABVIll PROSEDUR LAYAl'fAN REINTEGRASI SOSIAL 2021, No.1255 www.peraturan.go.id Langkah·Langbh Reinteg:rui So1ial:
7. 1.Pre---Reintegraai 801ial
a.Melakukan kojlan rekom kasus sokst don/atou korbnn TPPO don mengkojl rekomendasl retntegrast yang dtbuot oleh PPT perujuk blln snksl dan / atau Jcorban adalah rujukan dari PPT Provins I/ Lunr Negerl/Doernh loin.
b.Penelusuron keluarga dnn llngkungnn snkst dnn/atou korban TPPO atou kelunrgo otau keluarga penggantt.
c.Assessment keluorgo atau ketuarga penggantt.
d.Menanyokan persetujuan sakst dan/otau korbnn TPPO untuk mendapotknn pelayanan relntegrasl. Bagi snksl don/otau kerban TPPO anak, persetujuon dlberikan oleh orang tua/wall/pendamplng dengan pertlmbnngan kepentlngru, terbolk bagi anak dan pandangan anak,
1. 2.A•.tes.tm.ent fPe.nilala.n)
a.Melakukan assessn1cnt (penilalnn) atau pendalaman keburuhan relntegrasl saksl da.n/atau korban TPPO, rermasuk assessment potensl ekonoml, pendldlkan, kesehoton, dnn llngkungnn soslal, di daerah pernulangan.
b.Keputusan relntegrasl saksl dnn/ntau korban TPPO dllakukon oleh PPT Nasional/ Provins!/ Kabupaten/ Koto berdosarkon asesmen kebutuhan retntegrnst sakst don/atau korbon TPPO.
c.Membual rencana lntervensl yang rnencermtnknn prtnstp-prtnslp HAM, gender, don anak. dengan mempertlml>nngkon pemellharaan dan tntegrttas etnls, suku, budnyn, [ents kelnmln, serta ldentltas ogoma don kepercoyonn soksl don/mnu korbnn TPPO, serta mempertlmbangkon pengaloman eksploitasl clan kekerasan sekeual yang dlalaml dalam knsus tersebut.
1. 3.Pela.kaanaan Reintegraai SoaiaJ
a.Melakukan asesmen Jnnjuwn unruk penylapnn saksl dan/aiau korban TPPO dlretntegrastkan dan penguatan keslopan keluarga atou kelunrga penggantl don llngkungon dalarn menerlma korbnn.
b.Memberikan keterongnn status sakst don/01au korbnn TPPO, sekallgus dokurnen yong dlbutuhknn (con,ohnya: Kartu Tonda 8.2. Langkah·LangkahReinteg:rui So1ial 2021, No.1255 www.peraturan.go.id loknsl,kclnngsungpertarnamonitoringrnelakukan Pendudukl, Jlka saksl dan/olou korbnn kehllnngon dokumen dirt.
c.Pemberton banruan relntegmsl dilakuknn dengan berkoordlnasl dengan Pemertnt.oh Knbupnten/Kotn. Bontunn melipuU: l) Pendldllron formal, nonfonnnl dan lnformnl, khususnyn pada sakst dan/ntnu korban TPPO anak. Apablla akses pelayanan tldak mudah dtjangkau karena alnsan lokosl, dona, dnn sebngnlnyn, maka PPT dapat mengokseska.n pelayanan tersebut di lolrosl terdekat dart wllaynh tempnt tlnggnJ saksl dan/atou korbon TPPO melolul Inst.ans! pemertntoh don orgonlsosl mosya.raknt/lembago swadnya masyarakat, 2) Pelatlhan, bimbtngnn, Osik/mentol/soslnl dan keterampllan sesunl mlna; dan bakat saksl don/atnu korban TPPO. 31 Memberlkan akses kepada sakst dan/ot.ou korbon TPPO untuk mogang di dunla usnha sesunl keteramptlan yang dlmlliki. 4) Pernbertan tnformnsl mengennl mlgrasl aman (safe migration/, TPPO, hok-hak pekerja, hak asast perempuon dnn hak nsasl anak, kesehatan reproduksl, bantuan hukum. :II Bantuan modal usaha don pengembongannyo.
1. 4.Monitoring/Bi.mbinganLanjut
a.Woktu: paling sedlklt I [satu] kall dalnm I (saru] bulan atau sesual dengnn kebutuhon korbnn.
b.Monitoring dtlakukan dengnn corn kunjungnn langsung, telepon, benruk lnternkst lain dnJam rangko menyusun laporan perkembongnn sakst dan/atnu korbon TPPO.
c.Monitoring mencnkup keberhosilnn don hombatan yang dtnlnml snksl don/al.nu kerban TPPO dalarn proses relnt.ergrnsl, status kesehatan, rnengalamt penolakan dart kelua..rga dan masyorokat sekuar, mengalnml pelecehon otau kekerasan seksual setelah pemulnngnn, dan mengnlnml ancarnan dart pelaku TPPO.
d.Monitoring dllakukan oleh perugae PPT berkoordlnnsl dengnn keluarga don lnstonsl terkau (petugns LSM, Peke,jn Soslnl Masyarnkat, Petugas Kara.ng Taruna, perugas RT/ RW/Kelurnhnn/Oinns/ Knbupnten/Kotn/Provlns~ paralegal, odvokat, kepolislnn, dsb). Untuk kasus rertenru yang membutuhlron monitoring khusus dtrnana lnsta.nsl loknl mnslh memerluknn lnformnsl rambahan penttng maka plhnk PPT dapat 2021, No.1255 www.peraturan.go.id 8.3. Formulir ya.ng Diguna.kan Untuk menunjang pela.ynnon retntegrasi aostal, formullr ynng dlgunnkan yollu: I. F'ormulir Rencana Retntegrasl Sosla.l dan Rencano Pendnnann.
1. 2.rormulir Monlroring.
2. 3.Formulir Blmbingnn Lanjut, mengoordlno.slkon don mengomunlkaslkan Jenls laynnon pendampingan ynng akan dllanjutkan oleh lnsransi/lembaga terkalt.
e.Apablla plhak keluargn/orong tua dlduga adalah pelaku TPPO rnaka koordlnasl dengan pihak kepolislan terkalt dapat meliputl Jnmlnan perlindungnn korban TPPO (khususnya salah satu pelaku bernda di daerah korban]. dengan membuat surat perjonjlan bahwa orang tua Udnk akan mengulang perbuatannya di depan petugas kepollslon disakslkan oleh pendamplng don rokoh mnsyarakat setempai. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id OT·PPTPPO merupakan lembagn koordtnour yru,g berrugas mengoordlnaslknn upayo pencegahan don penanganan TPPO di tlngkat noslonal, provinsl, don kobupaten/kota. Untuk menjamln slnergttas dan keslnambungan Iangkah-langkah pemberlan layanan bagt snksl don/otou karban secara terpadu, maka OT·PPTPPO terbentuk di t!ngknt pemerlntah pusat, provlnsl, don kobupaten/kota. Pasal 10 Peraturnn Preslden Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa untuk menjnmln efektlvitos longkah peneegahan don penangonnn TPPO, OT·PPTPPO Pusot, OT·PPTPPO Provins!, dan OT·PPTPPO Knbupalen/Koto melakukan koordlnasl, pemantauon, dan evaluast, serta peloporan secarn perlodik don beljenjnng. JenJnng koordlnasl dalam pemberlnn laynnnn di tlngknt OT·PPTPPO pusot, provtnsl, dnn knbupnten/koto pada prlnslpnyn soma yanu bernwal dart lnyonnn pengnduon/ldentlflkasL PPT mllik pernertntah pusat dan pemerlntnh daerah provtnsl, knbupnten/koto, PPT berbasls rumah saklt, arau PPT berbasts mesyarakot menerlmn pengaduan adanya TPPO dan melakukan observrusl untuk kemudlon membuot rencana lntervens1. Selanjulnyo PPT yang mendapatkan pengaduan TPPO tersebut melokukon koordlnnsl Internal yang mellputl:
a.menjrunln saks! dan/atou korbnn TPPO mendapatkan layanan yang dlbutuhkan;
b.mendorong PPT memberlkan layanannya secara komprehenslf kepada saksl dan/atou korbon TPPO; don
c.mendorong pemberlnn layanan sesuot dengnn stander yang dltetapkan. Koordlnnsl membahas perencnnaan penyelesatan kaaus, gelar kasus, orau pemecahan masalnh, yang antara lain meliputl penyedlaan anggarnn, sumber doyo manusta. sarana dan prasarnnn, aerta rencana kerja sama dengan plhok terknlt lalnnya. Koordlnosl dilakukon secara berknla atau sewaktu-wakru apnblla terdapat kebutuhan untuk melnksnnnan koordlnasl. Koordlnusl antara 1<1111 dllokukon dalam bentuk: Pemontouon merupakan proses berkelenjutan untuk mengetahut perkembangan pemberlan lnynnon yang dlberlkan oleh PPT dan mernastlkan nkuntabllltasnya. Selaln !tu, pernantauan Jugo dilnkukon untuk mengetahul apakah hnstl koordlnasl telah dllakaanakan oleh para plhok terkatt, Pemanta.uan dapat dllakuk.an seeare berkala eteu sewnktu-wnktu dalnm ho! tertdenuflkast adnnya harnbatan dalarn pemberlan laynnnn
a.pertemuan atau rnpat koordtnast:
b.focus group discussion;
c.konferensl kasus;
d.kunJungon lapangan; dan/ota,u
e.tldak datllng secara langsung, misalnya menggunakan telepon/surat elektronik cmaiL Pada koordlnasl, harus terdapat kejelasan plhak yang bertonggung Jnwnb aras pelaksanaan layanan tersebut. Ketua Harlan OT·PPTPPO Pusnt, Provins!, dnn Knbupaton/kota memostlknn semua plhak yang terllbat tertnfermaslkan ates status terbaru dart sakst dan/otau korbnn TPPO. Dalam berkoordlnasl, apnblla mengomunlkaslkan date sensltlf, semua plhak yang terllbat harus memasllknn bnhwn prlnslp kemhnslaon dlpnluhl dan tldak ado lnformnsl sensltlf yang dlungkapkan kepada plhak lolnnyn yang udak terkalt. Anggotn OT·PPTPPO harus mendlskuslkan dan menyepnkatl aim yang paling nyaman dan eflsien untuk komunlknsl di antara anggotn OT· PPTPPO serta metode untuk mengkomunlkaslkan pekerJnnn OT·PPTPPO kepnda masyarakat. Pemontnuon dan evatuast membantu rnembertkan lnformast-tnformast rentang capatan dan mengidentlfikasl kendnla- kendala, keburuhan tntervensl yang dibutuhkan dalarn keseluruhan proses pernbertan Iayanan TPPO mellput1:
a.layannn rehabilltasl keseharan:
b.leyanan rehabilitasl aoslal:
c.layanan hukum
d.layannn pemulongan; dan/atnu
e.leyanan relntegrnst sostnl, 2021, No.1255 www.peraturan.go.id I ousn AYU BINTANO DARMA\VATI ttd. MENTER! PEMBERDAYMN PEREMPUANDAN PERLINDUNOAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, bag! saksl dan/otau korban TPPO. Jenjang pernanmuan: n, Ketua hartan OT·PPTPPO Pusat melaksanaknn pemantauan terhadap penanganan kasus yang terjadl dJ provtnst, Untas provtnsl., clan Ungkup intemasionaL
b.Kerua OT·PPrPPO Provlnsl melaksanakan pemantauan terhndap pennngnnan kasus yang terjadl di I knbupaten/koto di lingkup provtnslnya; dan Untns kabupaten/kota di provlnslnya.
c.Ketua OT·PPTPPO Kabupate.n/Kota melaksanakan pemantauan terhadap penanganan kasus yang terjadi dJ kabupaten/kotanya. Evaluasl merupaknn tindakan korektlf untuk menlngkatkan ktnerja. Evaluasl dapat dllalcukru, aecnrn Internal dM/otnu meHbntkan plhak keUga. Evalunsl mellputl:
a.Evaluasl tahunan:
b.Evnluasl pertengahan perlode; dan
c.Evaluosl nkhir pertode. Hasil don temuan dart pemantauan dan evaluasl dapat dlgunakan untuk mentngkatkan ktnerja PPT. bahan penyusunan rancangan kebijakan, bahan penyusunan perencanaan nasionnl clan daerah dalam penoegahan dnn penanganan TPPO. Pelaporon pelaksanann pemberlan lnyanan ber1sl data kaaus, daUI pembertan lnyonan, bambatnn pemberlnn layanan, pelaksnnaan koordtnast, serta basil pemantauan dan evaluasl. Pelaporan pelaksana.a.n pemberlan layanan dJ kabupaten/kota dlsarnpaikan oleb Ketua OT· PPTPPO Knbu1>nten/Kota kepnda Ketua OT·PPTPPO Provtnsl. Pelapomn pelaksanaan pemberlnn layrumn di provtnsl dlsampaikan oleh Ketua OT· PPTPPO Provins! kepada Ketua Harlan OT·PPTPPO Pusat. Pelaporan pelaksanaan pemberlan layanan dJ pusat dlsampaikan oleh Ketua OT· PPTPPOPusat kepada Preslden. 2021, No.1255 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 80

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 80

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010