DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010

Nomor: 22
Tahun: 2010
Ditetapkan: 31 Desember 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA NOMOR 22 TAHUN 2010 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
4.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 2 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 4 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:
1.Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA. Menetapkan 2 Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30N.205-1/93 tanggal 12 Juli 2010;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B.98/MEN-KPIII/210, tanggal 15 Februari 2010; 5
10.Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan. mencegah penyebaran, mempersempiUmemperkecil area atau daerah tertular, area atau daerah wabah, dan menekan kerugian yang ditimbulkan akibat serangan hama penyakit ikan.
7.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8.Tim Penilai Angka Kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui pencapaian angka kredit.
9.Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian , serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
5.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
6.Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan adalah upaya untuk
3.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil adalah jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknisl prosedur dan teknik kerja tertentu. 6 Pasal 5

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
(2)Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban :
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
2. b.menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

c.menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
d.mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
e.sosialisasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta petunjuk pelaksanaannya;
f.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
g.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan penetapan sertifikasi;
h.mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
i.fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
j.fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
k.fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan I. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. 8
1. 9.Mengembagkan sistem mutu laboratorium; dan
2. 10.Melakukan kegiatan lain.
c.Pengembangan profesi pengendali hama dan penyakit ikan terdiri dari :
1. 1.Membuat Karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
2. 2.Menyusun standar/pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan;
3. 3.Uji kompetensi;
4. 4.Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
d.Penunjang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, terdiri dari :
1. 1.Mengajar/melatih di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
2. 2.Mengikuti bimbingan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
3. 3.Peran serta dalam seminarllokakarya di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
4. 4.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan;
5. 8.Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPIIHPIK;
b.Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari :
1. 1.Melakukan persiapan;
2. 2.Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan;
3. 3.Melakukan pemantauan
4. 4.Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina;
5. 5.Membuat koleksi, visualisasi dan informasi;
6. 6.Melakukan analisis dan evaluasi metode pengendalian HPIIHPIK;
7. 7.Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK; 9 Pasal 7

(1)Jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari:
1. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil; dan
2. b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli.
(2)Jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil terdiri dari :
1. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula;
2. b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana;
3. c.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan; dan
4. d.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia.
(3)Jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli terdiri dari :
1. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama;
2. b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda;
3. c.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya; dan
4. d.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama.
(4)Jenjang pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
1. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula: Pengatur muda, golongan ruang lila.
2. b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana:
  1. 1.Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. 2.Pengatur, golongan ruang "/c; dan
  3. 3.Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  4. 5.Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
  5. 6.Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  6. 7.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. 10
(7)Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan ayat (5).
1. c.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIlfb.
2. d.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia:
  1. 1.Penata, golongan ruang IIlfc; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5)Jenjang pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
1. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(6)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 11 Pasal 8
(1)Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, sebagai berikut :
1. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, yaitu:
  1. 1.Mengumpulkan data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. 2.Mengumpulkan data operasional kegiatan lalulintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. 3.Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di penampungan/unit budidaya/instalasi;
  4. 4.Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan di pintu pemasukanl pengeluaran;
  5. 5.Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan diluar pintu pemasukan Ipengeluaran dan di luar penampungan/unit budayal instalasi;
  6. 6.Merawat peralatan tingkat lapangan;
  7. 7.Melakukan inventarisasi alat tingkat lapangan;
  8. 8.Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium dengan melakukan pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang pengujian;
  9. 9.Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya;
  10. 10.Melakukan pemeriksaan fisik kemasan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
  11. 11.Memeriksa penyakit ikan (hama) secara makroskopis;
  12. 12.Menerima sampel (contoh);
  13. 13.Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan hidup yang akan diuji;
  14. 14.Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan mati yang akan diuji;
  15. 15.Mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji laboratoris;
  16. 16.Mengamankan dan/atau mengawasi pelaksanaan penahanan dan/atau penolakan media pembawa;
  17. 17.Melakukan pemantauan daerah sebar HPIIHPIK sebagai anggota;
  18. 18.Memelihara dan mengamankan koleksi HPIIHPIK dalam bentuk awetan; dan
  19. 19.Memelihara dan mengamankan koleksi media pembawa.
2. b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana, yaitu:
  1. 1.Mengumpulkan data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. 2.Mengolah data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. 3.Mengolah data operasional lalulintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. 4.Merawat peralatan tingkat laboratorium;
  5. 5.Melakukan inventarisasi alat tingkat laboratorium;
  6. 6.Mengkalibrasi peralatan tingkat lapangan;
  7. 7.Melakukan sterilisasi alat dan glassware;
  8. 8.Melakukan sterilisasi ruang;
  9. 9.Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian parasit;
  10. 10.Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian bakteri;
  11. 11.Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian parasit;
  12. 12.Melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa HPIIHPIK di pintu masuk dan di pintu keluar;
  13. 13.Melaksanakan pengawasan lalu lintas transit media pembawa HPIIHPIK;
  14. 14.Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa media pembawa HPIIHPIK;
  15. 15.Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya;
  16. 16.Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volumel jumlah media pembawa ikan; yaitu:
  17. 1.Mengumpulkan data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  18. 2.Mengolah data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  19. 3.Menganalisis data dasar dalam rangka penyusunan rencana kerja; 13 sebagaipenyidikan/PPNS31. Melakukan kegiatan Anggota.
3. c.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan,
  1. 17.Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa berupa pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
  2. 18.Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK secara visual pada ikan;
  3. 19.Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPIIHPIK secara visual pada Air dan atau kualitas;
  4. 20.Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPIIHPIK tingkat kesulitan I;
  5. 21.Melakukan penanganan sampel (contoh);
  6. 22.Membuat preparat (sediaan) apus;
  7. 23.Membuat preparat (sediaan) parasit;
  8. 24.Mengawal dan mengawasi pengangkutan media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi;
  9. 25.Menyiapkan tempat, alat dan bahan kegiatan perlakuan atau pengobatan;
  10. 26.Melaksanakan perlakuan dengan cara fisika/mekanik;
  11. 27.Merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK;
  12. 28.Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan;
  13. 29.Melakukan pemantauan daerah sebar HPII HPIK sebagai anggota;
  14. 30.Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPIIHPIK dalam bentuk grafik; dan 14
  15. 4.Menganalisis data operasional lalulintas dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  16. 5.Mengkalibrasi peralatan tingkat laboratorium;
  17. 6.Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian cendawan;
  18. 7.Menyiapkan tempat alat dan bahan tingkat laboratorium untuk melakukan pengujian virus;
  19. 8.Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian bakteri;
  20. 9.Membuat media uji dan atau reagensia untuk pengujian cendawan;
  21. 10.Memeriksa kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa benda lain berupa bahan patogenik, bahan biologi, sarana pengendali hayati atau biakan organisme;
  22. 11.Melakukan pengelompokan data dan resiko penyakit ikan;
  23. 12.Melakukan pengamatan/pemeriksaan HPIIHPIK secara visual pada pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan;
  24. 13.Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
  25. 14.Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara laboratoris media pembawa air;
  26. 15.Melakukan pengambilan parasit;
  27. 16.Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
  28. 17.Memelihara atau mengawasi media pembawa dalam pengasingan;
  29. 18.Melaksanakan perlakuan dengan cara kimiawi (perendaman, penyuntikan, oral, topikallulas);
  30. 19.Melakukan pemantauan daerah sebar HPIIHPIK sebagai anggota;
  31. 20.Melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit pembudidaya, toko dan distributor;
  32. 21.Mengumpulkan dan mengklasifikasi spesimen dalam rangka pembuatan koleksi;
  33. 22.Membuat koleksi media pembawa dalam rangka pembuatan koleksi; 15 1D. Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat, bahan atau pemeliharaan media pembawa di penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;
  34. 7.Mengambil organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan cendawan, bakteri atau virus;
  35. 8.Mengambil darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media pembawa;
  36. 9.Membuat preparat (sediaan) histopatologi/histologi;
  37. 23.Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan parasit;
  38. 24.Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk peta;
  39. 25.Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk foto/slide;
  40. 26.Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
  41. 27.Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk brosurlleaflet;
  42. 28.Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPIIHPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet);
  43. 29.Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPIIHPIK dalam bentuk grafik; 3~. Membuat instruksi kerja peralatan dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
  44. 31.Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.
4. d.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, yaitu:
  1. 1.Mengolah data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  2. 2.Menganalisis data operasional intersepsi penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  3. 3.Menganalisis data operasional monitoring penyakit dalam rangka penyusunan rencana kerja;
  4. 4.Melakukan uji kontaminasi alat;
  5. 5.Melakukan uji kontaminasi ruang;
  6. 6.Melakukan pengamatan/pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPIIHPIK tingkat kesulitan III;
  7. 2.Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat lapangan;
  8. 3.Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk pemeriksaan HPI/HPIK; 16
5. a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, yaitu:
  1. 1.Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian virus; sebagaipenyidikan/PPNS23. Melakukan kegiatan Anggota
(2)Rincian kegiatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli, sebagai berikut:

11.Melaksanakan perlakuan dengan cara biologis (perendaman, penyuntikan, oral, dan lain-lain);
12.Mengawasi pelaksanaan pemusnahan media pembawa HPIIHPIK, media lain, limbah uji dan atau obat ikan;
13.Menangani limbah laboratorium;
14.Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK sebagai anggota;
15.Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK Genis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian);
16.Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPIIHPIK dalam bentuk peta;
17.Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPIIHPIK dalam bentuk foto/slide;
18.Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk video/film;
19.Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPIIHPIK dalam bentuk brosur/leaflet;
20.Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK dalam bentuk lembar data (pest data sheet);
21.Melakukan pengkajian metode pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
22.Membuat instruksi kerja metode pengujian dalam rangka mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan dengan cara mikroskopis/morfologis;
10.Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis);
11.Melakukan preparasi untuk pengamatanl pemeriksaan residu pestisida/obat ikan/bahan biologik/bahan kimia dan kontaminan;
12.Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPIIHPIK tingkat kesulitan I;
13.Melakukan uji banding HPIIHPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
14.Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
15.Melakukan pemantauan daerah sebar HPIIHPIK sebagai anggota;
16.Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPIIHPIK;
17.Memandu kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPIIHPIK;
18.Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat lapangan;
19.Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di lapangan sebagai anggota;
20.Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium sebagai anggota;
21.Memelihara dan mengamankan koleksi HPIIHPIK hidup golongan bakteri;
22.Memelihara dan mengamankan koleksi HPIIHPIK hidup golongan cendawan; 17 ikan/bahanpemeriksaan residu pestisida/obat biologik/bahan kimia dan kontaminan;
5.Melakukan pemurnian isolat cendawan;
6.Melakukan pemurnian isolat bakteri;
7.Membuat preparat (sediaan) cendawan;
8.Membuat preparat (sediaan) bakteri;
9.Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan)
4.Melakukan pengambilan sampel atau contoh untuk 18
23.Menyusun/memutakhirkan dokumen sistem manajamen mutu laboratorium sebagai anggota; dan
24.Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Anggota.

b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, yaitu:
1. 1.Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
2. 2.Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
3. 3.Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji;
4. 4.Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium;
5. 5.Menyusun rencana pegawasan lalu lintas media pembawa HPIIHPIK;
6. 6.Melakukan prognosis HPIIHPIK hasil pembedahan media pembawa ikan;
7. 7.Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia, invitro;
8. 8.Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara molekuler;
9. 9.Melakukan pengujian residu pestisidalobat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
10. 10.Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
11. 11.Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II;
12. 12.Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPIIHPIK tingkat lapangan;
13. 13.Menganalisis hasil pengamatan/pemeriksaan HPI/HPIK tingkat laboratorium;
14. 14.Membuat rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan HPIIHPIK;
15. 15.Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya sebagai anggota;
16. 16.Melakukan uji profisiensi sebagai anggota;
17. 17.Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa;
18. 18.Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan;
19. 27.Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai anggota;
20. 28.Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agensia hayati dan bahan pengendalian HPI lainnya;
21. 29.Melakukan pengkajian resistensi HPI/HPIK;
22. 30.Menyusun rencana pengkajian resiko HPI/HPIK;
23. 31.Mengumpulkan dan mengolah data/bahanl referensi pengkajian resiko HPI/HPIK;
24. 32.Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan virus;
25. 33.Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan II; dan
26. 34.Melakukan audit internalleksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium sebagai ketua;
27. 35.Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS sebagai Ketua; dan
28. 36.Menjadi saksi ahli.
d.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, yaitu:
1. 1.Membuat konsep kerangka pikir rencana kerja pengendalian HPI/HPIK;
2. 2.Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan penggunaan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia;
3. 3.Menyiapkan rekomendasi basil analisis dan evaluasi penggunaan obatlbahan biologi/bahan kimia;
4. 4.Menyusun dan mengevaluasi rencana kerja program monitoring residu pestisida obat ikan/bahan biologi/bahan kimia dan kontaminan;
5. 5.Melakukan analisls dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/HPIK;
6. 6.Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI/HPIK;
7. 7.Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok pembudidaya terhadap budidaya atau sumber daya ikan (SOl); 21 22
8. 24.Menyusun konsep pengembangan laboratorium pengendalian HPI/HPIK; analisis untuk bahan sarana dan prasarana
9. 22.Menyusun laporan hasil rekomendasi akreditasi pengendalian HPIIHPIK;
10. 23.Menyusun rekomendasi untuk bahan akreditasi sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK; dan
11. 8.Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK;
12. 9.Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK.
13. 10.Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK pada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan III;
14. 11.Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau kawasan karantina ikan;
15. 12.Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindak karantina di laboratorium sebagai ketua;
16. 13.Melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan (parasit, bakteri, cendawan, virus) sebagai ketua;
17. 14.Melakukan pengkajian resurjensi HPIIHPIK;
18. 15.Melakukan pengkajian suksesi HPI/HPIK;
19. 16.Menganalisisl mengkaji resiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor;
20. 17.Menganalisis/mengkaji tempat pemasukanl pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan;
21. 18.Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis resiko HPIIHPIK;
22. 19.Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana danl atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya;
23. 20.Menyusun rekomendasillaporan pengembangan metoda pengamatan/tindakan karantina;
24. 21.Melakukan penilaian sarana dan prasarana dalam rangka akreditasi tingkat kesulitan III; 23
b.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:
a.Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang melaksanakan tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran " Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI 12

Pasal 10

(3)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda diberikan nila: angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(4)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran " Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)atau ayat (2), maka Pengendali Hama dan Penyakit Ikan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 25 Pasal 15
(1)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 1II/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 13

(1)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(2)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

(1)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, maka pejabat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan naik jabatan diwajibkan untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
1. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan 26

Pasal 17

(1)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan, diberikan angka kreditnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
2. b.apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
3. c.apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya pangkat Pembina Utama Muda , golongan ruang IV/c, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari pengembangan profesi.
(3)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 16

(1)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIl/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
(2)Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVie , setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 19

(1)Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
1. a.Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina Tk.l, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVie di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. b.Direktur Jenderal atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang lila sampai dengan 27
(1)Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
(2)Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Slpll. BABVII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
(2)Jumlah penulis pembantusebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang. 28
1. e.Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Perigatur Muda, golongan ruang lila sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIlId dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf d dan e dapat mendelegasikan kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian hama dan penyakit ikan. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIlIa sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
1. c.Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang lila sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIlId dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIlIa sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. d.Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang lila sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIlId dan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIlIa sampai dengan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. 29
3. d.Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(3)Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
1. c.Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
(1)Tim Penilai Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.
(2)Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. d.Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupatenl Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABATYANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT Pasal 18

Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , dibantu oleh:

a.Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
b.Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Unit Kerja bagi Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
c.Tim Penilai angka kredit Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 21

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 21

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021