DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri wajib melakukan penilaian risiko di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Menteri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KERANGKA KERJA MRPN KEMENTERIAN A. SISTEM MRPN KEMENTERIAN Sistem MRPN Kementerian adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi Risiko yang dihadapi oleh Kementerian. Sistem MRPN Kementerian yang efektif melibatkan tiga elemen penting yaitu kebijakan pelaksanaan, prosedur, dan praktik MRPN Kementerian.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.
3.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
4.Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional.
5.Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian yang selanjutnya disebut MRPN Kementerian adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Kementerian sehubungan dengan adanya Risiko.
6.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan MRPN Kementerian.
7.Budaya Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai Kementerian dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional.
8.Selera Risiko adalah ambang batas besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
9.Struktur MRPN Kementerian adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MRPN Kementerian.
10.Pemilik Risiko adalah pimpinan Kementerian dan/atau pimpinan unit kerja Kementerian yang bertanggung jawab untuk melakukan MRPN Kementerian di lingkup kerjanya.
11.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab MRPN Kementerian pada unit kerja masing-masing.
12.Tim MRPN Kementerian adalah tim penyelenggara MRPN Kementerian yang mengoordinasikan proses MRPN Kementerian.
13.Komunikasi dan Konsultasi adalah kegiatan yang melekat dalam proses MRPN Kementerian yang bertujuan untuk mendapatkan, menyediakan, dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai Risiko di organisasi.
14.Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
15.Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
16.Analisis Risiko adalah kegiatan memahami karakteristik Risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat Risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak Risiko.
17.Evaluasi Risiko adalah kegiatan menetapkan prioritas Risiko dalam rangka pengambilan keputusan terkait penanganan Risiko.
18.Profil Risiko adalah dokumen terkait proses MRPN Kementerian yang menunjukan potensi Risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu.
19.Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen yang terkait proses MRPN Kementerian yang menunjukkan Rencana Penanganan Risiko berdasarkan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
20.Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas MRPN Kementerian dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan MRPN Kementerian.

Pasal 3

MRPN Kementerian dilaksanakan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
c.melindungi Kementerian dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi;
d.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
e.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya MRPN Kementerian; dan
f.memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MRPN Kementerian diselenggarakan dengan prinsip:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.kustomisasi;
d.inklusif;
e.kolaboratif;
f.dinamis;
g.informasi terbaik yang tersedia;
h.mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i.perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

MRPN Kementerian terdiri atas:

a.Struktur MRPN Kementerian;
b.kerangka kerja MRPN Kementerian; dan
c.strategi pembangunan Budaya Risiko.

BAB II

STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO Penerapan MRPN Kementerian adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan MRPN Kementerian, yang meliputi prasarana lunak (non- fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Sistem Informasi MRPN Kementerian; dan Anggaran MRPN Kementerian.

Pasal 6

(1)Struktur MRPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menggunakan model 3 (tiga) lini (three lines model).
(2)Model 3 (tiga) lini (three lines model) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model koordinasi MRPN Kementerian dalam suatu organisasi yang membagi fungsi organisasi menjadi model 3 (tiga) lini terhadap Risiko.
(3)Bagan Struktur MRPN Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Model 3 (tiga) lini (three lines model) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.lini pertama;
b.lini kedua; dan
c.lini ketiga.

Pasal 8

Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh:

a.Pemilik Risiko; dan
b.Pengelola Risiko.

Pasal 9

(1)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri selaku Pemilik Risiko pada level Kementerian;
2. b.Sekretaris Kementerian dan Deputi selaku Pemilik Risiko pada level unit kerja eselon I Kementerian; dan
3. c.Sekretaris Deputi, Asisten Deputi, Kepala Biro, Inspektur, dan Direktur Badan Layanan Umum selaku Pemilik Risiko pada level unit kerja eselon II Kementerian.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. b.mengintegrasikan MRPN Kementerian ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
3. c.menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Tim MRPN Kementerian.
(3)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk level unit kerja eselon I Kementerian disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Tim MRPN Kementerian.
(4)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk level unit kerja eselon II disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Tim MRPN Kementerian.

Pasal 10

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
1. a.pimpinan unit kerja eselon I selaku Pengelola Risiko tingkat Kementerian;
2. b.pimpinan unit kerja eselon II selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja Eselon I; dan
3. c.pejabat administrator, pejabat fungsional tingkat madya/muda, atau koordinator yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko unit kerja eselon II selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon II.
(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.memfasilitasi dan mengadministrasikan proses Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko dalam register Risiko dan peta Risiko;
2. b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan MRPN Kementerian kepada Pemilik Risiko.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri wajib melakukan penilaian risiko di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Menteri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KERANGKA KERJA MRPN KEMENTERIAN A. SISTEM MRPN KEMENTERIAN Sistem MRPN Kementerian adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi Risiko yang dihadapi oleh Kementerian. Sistem MRPN Kementerian yang efektif melibatkan tiga elemen penting yaitu kebijakan pelaksanaan, prosedur, dan praktik MRPN Kementerian.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.
3.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
4.Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional.
5.Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian yang selanjutnya disebut MRPN Kementerian adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Kementerian sehubungan dengan adanya Risiko.
6.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan MRPN Kementerian.
7.Budaya Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai Kementerian dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional.
8.Selera Risiko adalah ambang batas besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
9.Struktur MRPN Kementerian adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MRPN Kementerian.
10.Pemilik Risiko adalah pimpinan Kementerian dan/atau pimpinan unit kerja Kementerian yang bertanggung jawab untuk melakukan MRPN Kementerian di lingkup kerjanya.
11.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab MRPN Kementerian pada unit kerja masing-masing.
12.Tim MRPN Kementerian adalah tim penyelenggara MRPN Kementerian yang mengoordinasikan proses MRPN Kementerian.
13.Komunikasi dan Konsultasi adalah kegiatan yang melekat dalam proses MRPN Kementerian yang bertujuan untuk mendapatkan, menyediakan, dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai Risiko di organisasi.
14.Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
15.Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi.
16.Analisis Risiko adalah kegiatan memahami karakteristik Risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat Risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak Risiko.
17.Evaluasi Risiko adalah kegiatan menetapkan prioritas Risiko dalam rangka pengambilan keputusan terkait penanganan Risiko.
18.Profil Risiko adalah dokumen terkait proses MRPN Kementerian yang menunjukan potensi Risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu.
19.Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen yang terkait proses MRPN Kementerian yang menunjukkan Rencana Penanganan Risiko berdasarkan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
20.Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas MRPN Kementerian dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan MRPN Kementerian.

Pasal 3

MRPN Kementerian dilaksanakan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
c.melindungi Kementerian dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi;
d.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan;
e.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya MRPN Kementerian; dan
f.memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MRPN Kementerian diselenggarakan dengan prinsip:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.kustomisasi;
d.inklusif;
e.kolaboratif;
f.dinamis;
g.informasi terbaik yang tersedia;
h.mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i.perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

MRPN Kementerian terdiri atas:

a.Struktur MRPN Kementerian;
b.kerangka kerja MRPN Kementerian; dan
c.strategi pembangunan Budaya Risiko.

BAB II

STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO Penerapan MRPN Kementerian adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan MRPN Kementerian, yang meliputi prasarana lunak (non- fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Sistem Informasi MRPN Kementerian; dan Anggaran MRPN Kementerian.

Pasal 6

(1)Struktur MRPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menggunakan model 3 (tiga) lini (three lines model).
(2)Model 3 (tiga) lini (three lines model) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model koordinasi MRPN Kementerian dalam suatu organisasi yang membagi fungsi organisasi menjadi model 3 (tiga) lini terhadap Risiko.
(3)Bagan Struktur MRPN Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Model 3 (tiga) lini (three lines model) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.lini pertama;
b.lini kedua; dan
c.lini ketiga.

Pasal 8

Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh:

a.Pemilik Risiko; dan
b.Pengelola Risiko.

Pasal 9

(1)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri selaku Pemilik Risiko pada level Kementerian;
2. b.Sekretaris Kementerian dan Deputi selaku Pemilik Risiko pada level unit kerja eselon I Kementerian; dan
3. c.Sekretaris Deputi, Asisten Deputi, Kepala Biro, Inspektur, dan Direktur Badan Layanan Umum selaku Pemilik Risiko pada level unit kerja eselon II Kementerian.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. b.mengintegrasikan MRPN Kementerian ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
3. c.menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Tim MRPN Kementerian.
(3)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk level unit kerja eselon I Kementerian disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Tim MRPN Kementerian.
(4)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk level unit kerja eselon II disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Tim MRPN Kementerian.

Pasal 10

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
1. a.pimpinan unit kerja eselon I selaku Pengelola Risiko tingkat Kementerian;
2. b.pimpinan unit kerja eselon II selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja Eselon I; dan
3. c.pejabat administrator, pejabat fungsional tingkat madya/muda, atau koordinator yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko unit kerja eselon II selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon II.
(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.memfasilitasi dan mengadministrasikan proses Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko dalam register Risiko dan peta Risiko;
2. b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan MRPN Kementerian kepada Pemilik Risiko.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2023