DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pemuda dan Olahraga

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika olahraga profesional di Indonesia, karena itu perlu diubah; www.peraturan.go.id 2015, No.315 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
6.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);
7.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019; www.peraturan.go.id 2015, No.315 3
10.Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.
2.Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
3.Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.
4.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
5.Pengawasan dan Pengendalian Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan profesional berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Representasi adalah seseorang yang dinilai mampu bertindak sebagai perwakilan BOPI pada suatu cabang olahraga profesional yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum BOPI.
7.Komisi Adhoc adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Umum BOPI dalam rangka penyelesaian masalah yang bersifat khusus sesuai dengan penugasannya.
8.Organisasi Profesi adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum, memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaannya terdiri dari unsur profesi sejenis. www.peraturan.go.id 2015, No.315 4
9.Organisasi Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.
10.Kegiatan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
11.Perizinan adalah instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh BOPI untuk memberikan izin, rekomendasi, dan/atau sertifikasi untuk melakukan penyelenggaraan kegiatanserta usaha barang dan jasa di bidang olahraga profesional.
12.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
13.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BOPI merupakan lembaga mandiri sebagai pembantu Menteri dalam pembinaan dan pengembangan olahraga profesional di Indonesia.
(2)Sebagai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BOPI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.
(3)BOPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)BOPI mempunyai tempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat dibentuk di Provinsi.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

BOPI mempunyai tugas:

a.menetapkan kebijakan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan, dan pengendalian olahraga professional;
b.melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga professional; www.peraturan.go.id 2015, No.315 5
c.melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan serta pengendalian olahraga profesional; dan
d.menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BOPI mempunyai fungsi:

a.peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional;
b.peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha industri di bidang olahraga profesional, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.penegakan peraturan dan kode etik profesi, pemberian advokasi, serta penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan pelaku olahraga profesional;
d.penyusunan program, kerjasama, evaluasi, bisnis dan industri di bidang olahraga profesional;
e.pengelolaan sistem informasi olahraga profesional; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BOPI memiliki kewenangan untuk:

a.menyelenggarakan dan memfasilitasi program peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional;
b.memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana, usaha industri di bidang olahraga profesional, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.menerbitkan perizinan, rekomendasi, dan lisensi usaha industri olahraga bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional.
d.memberikan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga professional;
e.memfasilitasi kerjasama kemitraan, bisnis, dan industri di bidang olahraga profesional;
f.memfasilitasi keikutsertaan olahragawan profesional pada pekan dan kejuaraan olahraga multievent pada tingkat nasional dan internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.315 6
g.memberikan persetujuan kepada olahragawan amatir yang beralih status menjadi olahragawan profesional;
h.memberikan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada pelaku olaharaga profesional;
i.menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran peraturan dan kode etik profesi terhadap pelaku olahraga profesional;dan
j.mengelola sistem informasi olahraga profesional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi BOPI terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Ketua Umum;
3. c.Sekretaris Jenderal;
4. d.Bendahara Umum;
5. e.Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan;
6. f.Ketua II Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional; dan
7. g.Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Bagan struktur organisasi BOPI sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a secara ex-officio dijabat oleh Menteri.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan petunjuk, arahan, dan pertimbangan serta dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI.

Pasal 8

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan para Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, dan g diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. www.peraturan.go.id 2015, No.315 7

Pasal 9

(1)Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b, bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
(2)Ketua Umum bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 10

(1)Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administrasi umum terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
(2)Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0342.J/MENPORA/IX/2009 tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika olahraga profesional di Indonesia, karena itu perlu diubah; www.peraturan.go.id 2015, No.315 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704).
6.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37);
7.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019; www.peraturan.go.id 2015, No.315 3
10.Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.
2.Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
3.Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.
4.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
5.Pengawasan dan Pengendalian Olahraga Profesional adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan profesional berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Representasi adalah seseorang yang dinilai mampu bertindak sebagai perwakilan BOPI pada suatu cabang olahraga profesional yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum BOPI.
7.Komisi Adhoc adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Umum BOPI dalam rangka penyelesaian masalah yang bersifat khusus sesuai dengan penugasannya.
8.Organisasi Profesi adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum, memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaannya terdiri dari unsur profesi sejenis. www.peraturan.go.id 2015, No.315 4
9.Organisasi Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.
10.Kegiatan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
11.Perizinan adalah instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh BOPI untuk memberikan izin, rekomendasi, dan/atau sertifikasi untuk melakukan penyelenggaraan kegiatanserta usaha barang dan jasa di bidang olahraga profesional.
12.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.
13.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BOPI merupakan lembaga mandiri sebagai pembantu Menteri dalam pembinaan dan pengembangan olahraga profesional di Indonesia.
(2)Sebagai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BOPI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.
(3)BOPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)BOPI mempunyai tempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat dibentuk di Provinsi.

BAB III

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

BOPI mempunyai tugas:

a.menetapkan kebijakan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan, dan pengendalian olahraga professional;
b.melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga professional; www.peraturan.go.id 2015, No.315 5
c.melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan serta pengendalian olahraga profesional; dan
d.menetapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BOPI mempunyai fungsi:

a.peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional;
b.peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan usaha industri di bidang olahraga profesional, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.penegakan peraturan dan kode etik profesi, pemberian advokasi, serta penerapan sanksi organisasi bagi upaya keselamatan pelaku olahraga profesional;
d.penyusunan program, kerjasama, evaluasi, bisnis dan industri di bidang olahraga profesional;
e.pengelolaan sistem informasi olahraga profesional; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 5

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BOPI memiliki kewenangan untuk:

a.menyelenggarakan dan memfasilitasi program peningkatan kualitas pelaku olahraga profesional;
b.memfasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana, usaha industri di bidang olahraga profesional, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.menerbitkan perizinan, rekomendasi, dan lisensi usaha industri olahraga bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional.
d.memberikan rekomendasi penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga professional;
e.memfasilitasi kerjasama kemitraan, bisnis, dan industri di bidang olahraga profesional;
f.memfasilitasi keikutsertaan olahragawan profesional pada pekan dan kejuaraan olahraga multievent pada tingkat nasional dan internasional; www.peraturan.go.id 2015, No.315 6
g.memberikan persetujuan kepada olahragawan amatir yang beralih status menjadi olahragawan profesional;
h.memberikan advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum kepada pelaku olaharaga profesional;
i.menjatuhkan sanksi organisasi terhadap pelanggaran peraturan dan kode etik profesi terhadap pelaku olahraga profesional;dan
j.mengelola sistem informasi olahraga profesional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi BOPI terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Ketua Umum;
3. c.Sekretaris Jenderal;
4. d.Bendahara Umum;
5. e.Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan;
6. f.Ketua II Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional; dan
7. g.Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3)Bagan struktur organisasi BOPI sebagaimana dimaskud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf a secara ex-officio dijabat oleh Menteri.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan petunjuk, arahan, dan pertimbangan serta dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b, bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
(2)Ketua Umum bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 10

(1)Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c bertugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administrasi umum terhadap kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang BOPI.
(2)Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Umum.