DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Oktober 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan olahraga prestasi secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mengembangkan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah sebagai salah satu upaya untuk memajukan olahraga prestasi;
c.bahwa sebagai landasan hukum dalam pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah, perlu adanya pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253); MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGEMBANGAN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3.Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
4.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
5.Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi adalah pusat pembinaan Olahragawan yang berbakat dan potensial untuk cabang Olahraga Prestasi untuk memajukan Olahraga nasional.
6.Olahragawan Pelajar adalah pelajar yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi.
7.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
8.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
9.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapannya yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
10.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
11.Kelas Olahraga adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung peserta didik yang berbakat dalam bidang Olahraga tertentu.
12.Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat PPLP adalah sekolah pembibitan Olahraga nasional yang digunakan untuk mencari dan membina bakat Olahraga pada jenjang pendidikan dasar berbentuk sekolah menengah pertama atau setingkat.
13.Sekolah Khusus Olahragawan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut SKO adalah sekolah khusus yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah yang berfungsi untuk menampung dan memfasilitasi pendidikan bagi siswa berbakat di bidang Olahraga.
14.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, Olahraga Prestasi, dan industri Olahraga.
20.Tim Koordinasi Pusat adalah tim yang dibentuk untuk memimpin, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan DBON.
21.Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah Provinsi.
22.Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat daerah Kabupaten/Kota.
23.Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat Prasarana Olahraga menurut jenis dan fungsinya.
24.Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi agar tetap laik fungsi.
25.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
26.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27.Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah;
b.prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah;
c.promosi dan degradasi;
d.partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha;
e.pendanaan; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

(1)Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah dilakukan untuk:

a.memajukan Olahraga Prestasi di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
b.menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga melalui jalur Pendidikan Formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
c.meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
d.menjamin terselenggaranya pembinaan Olahraga Prestasi secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; dan
e.mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 6

(1)Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan:
1. a.standar pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
2. b.standar prasarana dan sarana Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi; dan
3. c.standar sumber daya manusia pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi.
(2)Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

BAB II

PENGELOLAAN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI DI DAERAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengembangkan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang terdiri atas:
1. a.Kelas Olahraga;
2. b.PPLP; dan
3. c.SKO.
(2)Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Olahraga Prestasi melalui jalur Pendidikan Formal.

Pasal 8

(1)Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan dalam DBON.
(2)Cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis keunggulan lokal sesuai sumber daya Keolahragaan di masing-masing daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan Kelas Olahraga.
(2)Dalam membentuk dan mengembangkan Kelas Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

(1)Kelas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan kurikulum khusus yang disusun dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2)Dalam menyusun dan menetapkan kurikulum khusus Kelas Olahraga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Menteri.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…