Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 63
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2022, No.431
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF. 2022, No.431
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2022, No.431
2022, No.431
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
Jabatan Fungsional Analis Legislatif merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Analis Legislatif termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS LEGISLATIF
BAB III
2022, No.431 BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif yaitu melakukan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif. Bagian Kedua Unsur dan Subunsur Kegiatan
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil Kerja tugas jabatan bagi Analis Legislatif sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
2022, No.431
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Legislatif yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Legislatif yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)